Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Dirikan AgenBRILink di Pedalaman Papua, Guru Ini Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat

    Pengalaman di masa awal itulah yang menjadi bekal penting bagi Hamjah untuk membangun cara kerja yang lebih rapi dan terpercaya. Dari proses belajar itu, ia mulai memahami pola transaksi warga, kapan masyarakat ramai bertransaksi, apa saja kebutuhannya, dan bagaimana memberikan pelayanan yang aman. Perlahan, hal ini membuat semakin banyak warga yang percaya dan mengandalkan kiosnya untuk berbagai transaksi keuangan.

    Sebagai tenaga pendidik, Hamjah pun merasa perannya tidak berhenti pada pengelolaan transaksi harian semata. Ia juga terpanggil untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan bertransaksi secara aman, agar manfaat layanan keuangan bisa dirasakan lebih luas.

    Hamjah juga menyebut bahwa dirinya aktif dalam komunitas AgenBRILink di tingkat Kabupaten. Menurutnya, forum yang dilaksanakan secara online tersebut menjadi ruang bagi para agen untuk saling bertukar informasi, hingga saling memberi dukungan ketika menghadapi kendala di lapangan.

    “Kami tergabung dalam grup BRILink Kabupaten Biak Numfor secara virtual karena lokasi kami jauh dari kantor cabang. Tapi manfaatnya besar sekali, baik untuk pengembangan bisnis dan sebagai sarana bertukar pengalaman, agar kami bisa terus mengedukasi masyarakat tentang transaksi yang aman,” katanya.

    Pada kesempatan terpisah Direktur Bisnis Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa peranan agen yang dijalani Hamjah telah menjadi cerminan nyata dari semangat inklusi keuangan yang dijalankan BRI di seluruh pelosok negeri. Hingga saat ini, jaringan AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1 juta agen dan telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui para mitra seperti Hamjah, BRI terus memperluas literasi keuangan, menghadirkan layanan yang mudah dijangkau, dan memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat di level grassroot.

  • Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    Jokowi Klaim Whoosh untuk Sosial, Gus Umar: Ini Proyek Janggal Habiskan Ratusan Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi terkait kereta cepat yang mengklaim proyek tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial mendapat sorotan tajam banyak pihak.

    Salah satunya datang dari kader PKB yang juga seorang tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    Menurutnya, proyek whoosh memperlihatkan banyaknya kejanggalan, salah satunya terkait nilai proyek yang menghabiskan ratusan triliun.

    “Lu ngomongin apa sih jok? Ini bukan hanya tentang untung apalagi rugi tapi tentang nilai proyek yang janggal dengan habiskan duit ratusan triliun,” tulis Gus Umar.

    Dia pun meminta agar Jokowi tidak sok ilmiah
    “Jangan sok ilmiah jok jadi bikin ngakak nonton ente,” tutup Gus Umar sembari membagikan video pernyataan Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan moda transportasi ini tidak hanya dilihat dari segi keuntungan materi, tetapi dari keuntungan sosialnya.

    “Ini kita juga harus mengerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi masal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial,” ungkapnya dikutip Threads Selasa (28/10/2025).

    Keuntungan sosial yang dimaksudkan Jokowi adalah saat masayarakat mulai menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi.

    Maka akan berdampak pada pengurangan polusi dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, waktu tempuh ke satu tempat ke tempat lain semakin singkat.

    “Social return on investment. Apa itu? Bukannya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang. Waktu tempuh yang bisa lebih cepat, di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” jelasnya.

  • PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan merugi melainkan belum mencapai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” kata politisi PSI ini melalui akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (28/10).

    Dian menambahkan, proyek sepanjang 142,3 km tersebut yang notabene transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” ungkapnya.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

    Berdasarkan informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati bahkan telah mengingatkan sejak awal proyek ini dicetuskan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang.

  • Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    Hasan Nasbi Peringatkan Purbaya Jasa Besar Jokowi dan Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saling berbalas pantun.

    Kali ini, Hasan menyinggung perjalanan karier Purbaya yang dinilai melesat tanpa proses panjang seperti tokoh-tokoh pemerintahan lainnya.

    “Itu Menteri Keuangan (Purbaya) dulu Kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi,” ujar Hasan dalam videonya yang beredar luas di media sosial (28/10/2025).

    Hasan menambahkan, Purbaya sebelumnya juga pernah menjadi staf di bawah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi staff aja ngikut Pak Luhut, bertahun-tahun dari KSP malah gitu,” ucapnya.

    Ia menyebut perjalanan karier Purbaya dari satu jabatan ke jabatan lain sebagai deportasi politik.

    “Deportir, dari KSP ke Menko Marves, udah ada jenis,” sindirnya.

    Kata Hasan, tidak ada sosok hebat yang muncul tiba-tiba tanpa melalui proses panjang.

    “Jadi kalau kita apa, mau mutu sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh,” imbuhnya.

    Hasan bilang, orang-orang yang pantas duduk di pemerintahan seharusnya adalah mereka yang tumbuh melalui proses panjang dan pengalaman yang teruji.

    “Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada,” kuncinya.

    Hasan juga menilai gaya komunikasinya kerap baku tikam dengan pejabat lain dan bisa melemahkan soliditas pemerintahan.

    Menanggapi hal itu, Purbaya justru membantah dengan membawa data hasil survei yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

  • Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mendesak Kejaksaan Agung agar tidak lagi menunda proses eksekusi terhadap Silfester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

    Dikatakan Ahmad, dalih-dalih yang selama ini disuarakan oleh kubu Silfester dinilainya hanya upaya untuk mengulur waktu dan menyesatkan publik.

    “Sebenarnya saya sudah merasa bosan dengan sejumlah argumentasi berulang yang menjemukan, yang disadur dan diadopsi oleh kubu Silvester Matutina,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (28/10/2025).

    Ia menilai, alasan kadaluarsa perkara yang kerap diulang oleh pihak Silfester tidak memiliki dasar kuat secara hukum.

    Bahkan, kata Ahmad, dalih itu sudah berkali-kali dibantah oleh banyak pakar, termasuk Prof Mahfud MD.

    “Padahal, alasan ini sudah banyak dibantah oleh para ahli hukum, termasuk oleh Prof Mahfud MD yang juga ditayangkan sebagai video pengantar. Tapi karena tak ada rasa malu, dalih ini terus saja disuarakan,” tegasnya.

    Ahmad menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP jo. Pasal 78 KUHP jo.

    Pasal 311 KUHP, masa kadaluarsa perkara Silfester Matutina baru akan berakhir pada tahun 2035 yakni 16 tahun sejak putusan inkrah pada 20 Mei 2019.

    “Kalau Silfester kabur hingga tahun 2035, baru bisa dikatakan perkara kadaluarsa,” katanya.

    Menurutnya, pembelaan tim hukum Silfester yang mencoba mengajukan alasan Restoratif Justice (RJ) juga tidak tepat.

    Pasalnya, mekanisme RJ hanya berlaku sebelum proses penuntutan, bukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

  • Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    Bikin Menkeu Purbaya Minder Gara-Gara HP, Heru Pambudi Ternyata Punya Harta Rp71 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah ramai dibicarakan usai momen santai bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi viral di media sosial.

    Dalam momen tersebut, sang menkeu secara spontan mengaku minder saat melihat ponsel milik Heru Pambudi yang layarnya lebih besar.

    Kejadian itu berlangsung dalam konferensi pers terkait pengembangan sistem Coretax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mempermudah layanan bagi wajib pajak.

    Saat tengah menampilkan data di layar besar, Purbaya sempat kesulitan membaca informasi di belakangnya. Heru yang duduk di sebelahnya kemudian menyodorkan ponsel agar sang menteri tak perlu menoleh ke belakang.

    “Ini, Pak,” ujar Heru dengan nada santai.

    Namun, bukannya langsung fokus pada data, Purbaya justru menyoroti ukuran ponsel bawahannya itu.

    “Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” ucapnya sambil tertawa.

    Usai bergurau, Purbaya kembali menatap layar ponsel Heru untuk membaca data dengan serius. Di balik momen itu, nama Heru Pambudi kembali disorot dan membuat publik bertanya-tanya siapakah sosok Heru Pembudi ini, Berikut profil dan perjalanan kariernya.

    Perjalanan Karier Heru Pambudi

    Heru Pambudi lahir pada 11 Februari 1970 di Bondowoso, Jawa Timur. Ia mulai berkarier di Kementerian Keuangan sejak September 1991, tepat setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN jurusan Bea dan Cukai.

    Pendidikan Heru berlanjut ke Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi Manajemen (1996), dan kemudian meraih Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain itu, ia juga mengikuti pelatihan kepemimpinan di Melbourne Business School dan Oxford University.

  • Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    Bukan Hanya Whoosh, Pakar Ekonomi Politik Ungkap Proyek Lain yang Gadaikan Kedaulatan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy angkat suara. Terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dianggap menggadaikan kedaulatan negara.

    Hal tersebut, diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya? Gitu loh,” kata Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara, dikutip dari iNews TV, Senin (27/10/2025).

    Dia juga menyoroti Menteri Perhubungan kala itu, yakni Budi Karya Sumadi. Karena menjalankan proyek tersebut.

    “Tanya juga kepada Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan. Gitu loh Bung. Tanya juga sama timnya, kenapa lu tandatangani pembegkakan gitu loh,” ujarnya.

    Usai memaparkan hal tersebut, host program itu, Aiman Witjaksono menanyakan, apakah berarti proyek Whoosh menggadaikan kedaulatan negara. Ichsanuddin pun menimpali.

    “Nah, kalau Anda bilang itu menjual. Saya bilang kepada Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara,” ucapnya.

    Dia mengaku punya sejumlah bukti. Tidak hanya Whoosh, ada beberapa proyek yang menggadaikan kedaulatan negara.

    “Saya temukan terakhir dua, ISLE, Indonesia Sustainability Least Cost Electrification. One and Two. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar,” jelasnya.

    “Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS, Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membayar PLTS. Anda kemudian membangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo coba,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    Biaya Haji 2026 Bakal Turun, Dahnil Anzar Simanjuntak Beber Angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji kini tengah membahas mengenai biaya haji pada 2026 mendatang. Ada kepastian biaya haji akan turun dibanding 2025.

    Terkait hal itu, pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp88.409.365 per jemaah atau turun sejuta dari biaya pada 2025.

    Hal tersebut diungkapkam Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).

    “Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp88.409.365,” kata dia, Senin.

    Dahnil melanjutkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 atau dana yang ditanggung jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total.

    “Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar politikus Gerindra itu.
    Dahnil mengatakan penentuan besaran biaya haji 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

    “Dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar,” tutur eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

    Namun, kata dia, pemerintah masih mencari peluang agar BPIH 2026 bisa lebih turun dari asumsi awal.

    Pemerintah, kata Dahnil, masih menyisir semua komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah.

    “Besok akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat, Senin.

  • Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    Kasus Kuota Haji Mandek, Herwin Sudikta: Jangan Tutupi Siapa yang Bermain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta kembali berbicara soal dugaan korupsi kuota haji di Kemenag yang terjadi pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

    Kasus yang kini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi sorotan publik lantaran tak kunjung ada penetapan tersangka, meski sudah berlangsung cukup lama.

    Dikatakan Herwin, dugaan penyimpangan kuota haji bukan sekadar perkara uang.

    Ia menekankan adanya nilai moral, keadilan, dan kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan ibadah suci tersebut.

    “Korupsi kuota haji bukan sekadar kasus uang, tapi soal moral dan keadilan bagi jutaan calon jemaah,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin (27/10/2025).

    Ia menuturkan, publik memiliki hak untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam permainan kuota haji yang selama ini kerap menjadi polemik setiap musim keberangkatan.

    “Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik kuota suci ini,” sebutnya.

    Tanpa menyebut nama, Herwin menyinggung pihak yang kerap berbicara soal moral dan etika, tetapi justru diduga terlibat dalam praktik yang merugikan jemaah haji.

    “Jangan sok paling punya adab kalau duit jemaah untuk beribadah aja kalian kentit,” kuncinya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

    Temuan itu mengungkap adanya penyalahgunaan jatah kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan kuota petugas.

  • Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar:
    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan reward dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh Pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti: Makan Bergizi Gratis,
    Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).