Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sodorkan Pengusaha dari Office Boy Hingga Target 3 Juta Rumah Subsidi, Sang Menteri Asal Senangkan Prabowo?

    Sodorkan Pengusaha dari Office Boy Hingga Target 3 Juta Rumah Subsidi, Sang Menteri Asal Senangkan Prabowo?

    Fenomena Mantan Office Boy

    Jagat nasional digemparkan oleh sosok entrepreneur muda berbakat yang telah sukses membangun bisnis di sektor Perumahan Rakyat. Bahkan nama-Nya disebutkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait sebagai sosok hebat. Ara menyebutkan nama pria tersebut adalah Angga Budi Kusuma.

    Ia merupakan mantan office boy di perusahaan yang kini dipimpinnya, yakni Pesona Kahuripan Group. Dalam debut kariernya dianggap melesat. Angga dalam periode tujuh-delapan tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy di kantoran.

    Dalam catatan perjalanan bisnisnya, Angga mengatakan telah berhasil membangun 2.400 rumah subsidi pada tahun 2024 dan Ketika ditanya keuntungannya, ia mengaku mendapatkan keuntungan Rp 20 juta dari satu rumah subsidi yang berhasil dibangun.

    Sungguh fantastis keuntungan yang diperolehnya dalam bisnis Perumahan Subsidi. Ara menyebutkan pada pada 2025 sebesar Rp 72 miliar dan kemungkinan di tahun 2026 angga akan meraup Rp 120 miliar. Keberhasilan dan pencapaian Angga, bisa dikatakan menjadi portofolio politik diri-Nya untuk Ara di depan Prabowo Subianto .

    Mimpi Buruk

    Mengingat kembali, Kita juga pernah tersentak dengan terbentuknya 80 ribu Koperasi Desa Merah putih hingga dapat menggerakkan ekonomi nasional sebesar 400 T.

    Namun, kata Menko Pangan, nyaris 6,5 bulan khusus pembiayaan Kopdes tidak jelas alias muter-muter. Apakah akan sama dengan isu program Perumahan rakyat hingga akan membangun jutaan rumah subsidi.

    Apakah mimpi buruk tersebut terulang dalam program kerja Kementrian Perumahan Rakyat? Diinformasikan jika Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun pada 2025. Tercatat penyerapan KUR dapat optimal jelang akhir tahun dengan dukungan penyaluran dari perbankan.

  • Kasus Bangunan Pesantren Ambruk dan Timbulkan Korban Jiwa, Nasaruddin Umar Godok Aturan Pembangunan Fisik

    Kasus Bangunan Pesantren Ambruk dan Timbulkan Korban Jiwa, Nasaruddin Umar Godok Aturan Pembangunan Fisik

    FAJAR.CO.ID, SIDOARJO — Insiden bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, ambruk saat salat Ashar, Senin (29/9), menyita perhatian luas masyarakat dan pemerintah.

    Betapa tidak, kejadian yang mengakibatkan puluhan santri sempat terjebak reruntuhan bangunan hingga mengakibatkan beberapa santri tewas, meninggalkan kesedihan dan trauma.

    Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar bahkan turun langsung memantau kondisi pesantren pasca insiden tersebut.

    Pada kesempatan itu, Nasaruddin Umar mengaku akan menggodok regulasi tentang pembangunan fisik dari pondok pesantren atau madrasah.

    Dia berharap kejadian tersebut dapat dijadikan pembelajaran oleh seluruh pihak, terutama di lingkungan pondok pesantren.

    Mengenai evaluasi terkait pembangunan pondok pesantren, Nasaruddin menjelaskan bahwa pihaknya juga mengajak segenap warga masyarakat untuk mematuhi dan mengindahkan seluruh aturan yang berlaku mengenai pembangunan fisik.

    “Yang jelas bahwa sekian banyak pondok pesantren yang dibangun juga menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan di pondok pesantren, tapi Insya Allah ke depan, kami akan menciptakan suatu kondisi, bagaimana supaya pembangunan pondok pesantren itu sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kan sudah punya standarnya,” ucap Nasaruddin, Selasa (30/9).

    Kejadian itu, kata dia, menjadi pelajaran yang berharga agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

    “Pembelajaran berharga buat kami juga ya. Saya selaku Menteri Agama juga pasti akan memberikan suatu ketentuan khusus. Saya nanti pada saat pembangunan pondok pesantren atau madrasah atau apapun. Bahkan juga non-pondok pesantren pun, juga pembangunan apapun yang kita akan lakukan di Republik ini sebaiknya kita mengikuti standar yang telah ditentukan oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Kapal Pesiar Scenic Elipse II Bersandar di Ternate, 200 Wisatawan Eropa Jelajah Jejak Sejarah Maluku Utara

    Kapal Pesiar Scenic Elipse II Bersandar di Ternate, 200 Wisatawan Eropa Jelajah Jejak Sejarah Maluku Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kapal pesiar Scenic Elipse II asal Bahama bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Selasa (30/9).

    Kapal mewah itu membawa ratusan wisatawan mancanegara asal Eropa untuk mengunjungi sejumlah destinasi bersejarah di Bumi Rempah tersebut.

    Pemilik Agen Travel North Maluku Tour & Travel, Fatmawati Hoda, mengatakan para wisatawan mengunjungi Ternate dengan durasi empat jam.

    “Dengan durasi waktu yang singkat ini, kita hanya memberikan beberapa tempat wisata saja yaitu Kedaton Kesultanan Ternate, Benteng Toluko, dan Batu Angus,” ungkap Fatmawati.

    Setibanya di Kedaton mereka disambut dengan tradisi Joko Kaha di halaman depan Kedaton Kesultanan Ternate. Tradisi Joko Kaha merupakan tanda penghormatan kepada setiap tamu atau pejabat yang baru menginjakan kaki Maluku Utara.

    Usai penyambutan tradisi Joko Kaha, para turis dari berbagai negara ini kemudian berkumpul di pendopo utara kedaton. Di lokasi ini mereka kembali disambut dengan tarian Lala dan suguhan musik tradisional oleh sanggar setempat.

    Setelah melakukan Tour, dari Jam 13.00. sekitar jam 18.00 Wit Kapal Pesiar Scenic Elipse II akan bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani. Selasa, 30 September 2025. (Pram/Fajar)

  • Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirut Pertamina, Janji Bangun 7 Kilang Minyak Tak Pernah Terealisasi

    Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirut Pertamina, Janji Bangun 7 Kilang Minyak Tak Pernah Terealisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mulai menebar ancaman kepada manajemen PT Pertamina (persero). Dia menilai, manajemen perusahaan plat merah itu malas-malasan.

    Purbaya menyorot tajam PT Pertamina terutama terkait tidak adanya pembangunan kilang minyak baru belakangan ini. Kondisi itu membuat Indonesia terus bergantung pada impor BBM selama puluhan tahun, terutama dari Singapura.

    “Kita banyak impornya sampai puluhan tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

    Dia mengungkap, saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marvest) pada 2018, dirinya pernah menekan Pertamina untuk segera membangun kilang baru.

    Saat itu, ungkap Purbaya, PT Pertamina menjanjikan akan membangun tujuh kilang dalam waktu lima tahun. Namun, hingga kini tidak satu pun terealisasi.

    “Sampai sekarang kan nggak ada satu pun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura,” tegasnya.

    Menkeu menambahkan, pemerintah siap mengambil langkah lebih tegas jika Pertamina tidak mengeksekusi proyek pembangunan kilang. Mulai dari pemotongan alokasi dana hingga pergantian direksi.

    “Kalau nggak, kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR,” kata dia.

  • Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah kader Partai NasDem di Sulsel memilih mundur dari partai besutan Surya Paloh.

    Diantaranya Ratnawati Muchlis, istri Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga, didapuk sebagai Ketua PSI Enrekang.

    Lalu, Drg Ulfah Nurul Huda Suardi, putri mantan Ketua NasDem Barru Suardi Saleh, bergabung dengan PSI dan memimpin PSI Barru.

    Putra RMS, Muammar Ferirae Gandi Rusdi, kini menjabat Ketua DPW PSI Sulsel.

    Di Pangkep, Raisza Makis yang masih kerabat dekat Ketua NasDem sekaligus Bupati Pangkep, dipercaya memimpin PSI Pangkep. Sedangkan di Pinrang, Andi Ichsan, putra Ketua NasDem Pinrang Andi Irwan Hamid, juga menjadi Ketua PSI Pinrang

    Lalu, Mantan Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi. Diketahui mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Rakernas NasDem di Makassar pada Agustus 2025 lalu.

    Di tingkat nasional, Ahmad Ali yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP NasDem kini berlabuh di PSI dan dipercaya sebagai Ketua Harian mendampingi Kaesang Pangarep.

    Bahkan, nama Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu (RMS), bahkan sempat dikabarkan ikut merapat ke PSI.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paoloh mengaku menghormati keputusan Ahmad Ali hengkang dari partainya.

    “Betapa sedihnya hati ini, sebagai pendiri sekaligus ketua partai. Sikap kita, khususnya para kader Partai NasDem hadir dalam kehadiran masyarakat, bukan sebagai faktor peringan masyarakat. Tapi malah untuk jadi faktor pemberat,” kata Surya.

    Dia mengatakan menghormati kadernya yang hengkang dari NasDem.

    “Saya harus peringatkan, bagi siapa aja yang merasa ragu dengan visi besar Gerakan Perubahan yang ada di Partai NasDem ini, tentu kita hormati. Ketika dia harus meninggalkan partai ini,” pungkasnya.

  • Nusantara Infrastructure Gandeng Rappo Indonesia Olah Limbah Plastik Jadi Produk Fesyen Ramah Lingkungan

    Nusantara Infrastructure Gandeng Rappo Indonesia Olah Limbah Plastik Jadi Produk Fesyen Ramah Lingkungan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komitmen terhadap keberlanjutan PT Nusantara Infrastructure Tbk terus diwujudkan melalui berbagai inisiatif nyata untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pelestarian lingkungan.

    Salah satunya melalui kolaborasi dengan Rappo Indonesia dalam Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan dalam hal pengolahan limbah plastik menjadi produk fesyen ramah lingkungan.

    Indah D.P. Pertiwi, Head of Corporate Communication & CSR PT Nusantara Infrastructure Tbk mengatakan, Melalui program ini, pihaknya tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi sirkular yang berdampak langsung pada masyarakat. “Nusantara Infrastructure ingin memastikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan strategi bisnis yang memberi nilai tambah bagi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi perempuan di wilayah operasional kami,” kata Indah.

    Dimulai sejak Mei 2025, program dengan pendekatan ekonomi sirkular ini melibatkan Warga Kampung Nelayan Untia, Makassar khususnya para perempuan. Kegiatan pelatihan diberikan kepada 18 perempuan untuk meningkatkan jumlah mitra binaan pengrajin produk. Selain pelatihan, para binaan juga mendapatkan pendampingan produksi dan peningkatan kapasitas diri dalam hal menjahit atau membuat produk, serta terlibat dalam proses waste management.

    Rahmatang (50 tahun) salah satu mitra binaan mengatakan, “Saya sudah 4 tahun menjadi mitra binaan Rappo Indonesia. Sebelumnya, penghasilan yang saya dapat per-bulannya kurang dari satu juta rupiah. Dengan menjadi binaan pengrajin produk, penghasilan bulanan yang saya dapat bisa sampai Rp3 juta per bulan, tergantung banyaknya produk yang bisa saya hasilkan,” katanya.

  • Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, berbicara terkait dinamika politik di balik pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres lalu.

    Dikatakan Said Didu, publik sebaiknya tidak melupakan ketegangan yang pernah muncul saat perebutan kursi Ketua Tim Sukses pasangan Anies-Cak Imin.

    “Sepertinya tinggal menunggu waktu agenda tersembunyi politisi saat perebutan Ketua Tim Sukses Anies-Cak Imin akan terbuka,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (30/9/2025).

    Ia mengingatkan kembali bagaimana kerasnya dinamika kala itu, terutama antara Anies Baswedan, Ahmad Ali, dan Sudirman Said.

    “Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, mari kita tunggu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) resmi mengumumkan pembentukan tim pemenangan bagi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Tim tersebut diberi nama Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin).

    Baja Amin dibentuk untuk melanjutkan peran Tim 8 yang sebelumnya menjadi penghubung komunikasi, baik di internal maupun eksternal koalisi.

    Secara struktur, tim ini direncanakan beranggotakan 15 orang. Namun, hingga saat ini baru sembilan nama yang telah ditetapkan.

    Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembagian kursi dalam Baja Amin terdiri atas tiga perwakilan dari Partai NasDem, tiga dari PKS, tiga dari PKB, ditambah masing-masing tiga perwakilan dari kubu capres dan cawapres.

    Selain itu, sejumlah anggota Tim 8 sebelumnya juga akan terlibat sebagai penasihat.

  • Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati membandingkan Presiden ke-7 Jokowi. Dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Kita memiliki presiden sebelumnya itu, ada Megawati, ada SBY,” kata Habil dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (30/9/2025).

    Bahkan, kata dia, anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ada di dalam kabinet. Yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “SBY, yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet. Pemerintahan. Bahkan Agus Harimurti, anaknya jadi menteri,” ujarnya.

    SBY, kata dia, tak pernah mengusulkan anaknya sebagai pendamping Prabowo di periode kedua. Tapi Jokowi malah melakukannya.

    “Itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden, tidak ada angin, tidak ada hujan,” ucapnya.

    “Tiba-tiba memerintahkan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode,” sambungnya.

    Dia pun menanyakan alasannya. Apakah karena anak Jokowi, Gibran Rakabuming, atau karena Prabowo.

    “Apa faktor anaknya, apa faktor Prabowo. Kalau menurut saya adalah pematangan putranya,” ujarnya.

    Jokowi, kata dia, bisa saja mengusulkan Prabowo saja di periode selanjutnya. Tanpa menyebut nama Gibran.

    “Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Enggak usah menyebut nama Gibran,” imbuhnya.

    “Kan sebenarnya 2029 itu tergantung Prabowo kan siapa pasangannya. Jangan dipaksakan,” tambahnya.

    Bagi Habil, tindakan Jokowi itu memojokan Prabowo.

    “Sekarang Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus Gibran kan. Ini kan seorang mantan presiden seperti ini, kelakuan apa ini,” ucapnya.

  • Benarkah PPPK Paruh Waktu Dapat Uang Lembur? Cek Faktanya

    Benarkah PPPK Paruh Waktu Dapat Uang Lembur? Cek Faktanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kini memasuki tahap penetapan. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul, apakah mereka juga berhak atas uang lembur?

    PPPK Paruh Waktu merupakan skema baru yang diterapkan pemerintah untuk menata tenaga non-ASN, baik di pusat maupun daerah. Skema ini memungkinkan seseorang bekerja dengan jam kerja lebih singkat dan gaji yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi.

    Dalam aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK Paruh Waktu termasuk kategori ASN. Mereka memiliki Nomor Induk PPPK serta kontrak kerja tahunan. Pemerintah juga memberi peluang bagi pegawai paruh waktu yang berprestasi untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu.

    Terkait uang lembur, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

    Lewat PMK tersebut, dipastikan bahwa PPPK Paruh Waktu berhak atas uang lembur dan uang makan lembur sesuai ketentuan. Uang lembur hanya diberikan berdasarkan surat perintah pejabat berwenang dan dihitung jika pegawai bekerja lembur minimal dua jam berturut-turut, dengan ketentuan maksimal satu kali per hari.

    Selain ASN, aturan ini juga berlaku bagi pegawai non-ASN, termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Namun, pegawai yang terikat kontrak outsourcing tidak termasuk dalam kategori ini.

  • Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menyinggung isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran hingga dua periode, meski pemerintahan baru berjalan kurang dari setahun.

    Dikatakan Adian, pembahasan tentang “paket 2029” sama sekali tidak menjawab kebutuhan dasar rakyat saat ini.

    “Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas,” ujar Adian dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    “Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029,” tambahnya.

    Ia menegaskan, seorang negarawan seharusnya fokus menyelesaikan problem rakyat, bukan sekadar bicara kepentingan politik atau dinasti.

    “Kalau seorang negarawan dia akan menjawab problem-problem rakyatnya. Bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu berbicara tentang pemilu ke depan,” sindirnya.

    Adian menyebut wajar jika rakyat merasa kecewa. Selama ini, kata dia, masyarakat dituntut patuh bayar pajak, tetapi tidak mendapat kepastian soal masa depan mereka.

    “Wajar gak mereka kecewa? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi gak dipikirin. Kan itu yang ada di kepala mereka,” tegasnya.

    Ia menambahkan, publik sesungguhnya hanya meminta hal sederhana, kepastian kerja dan penghasilan layak setelah lulus sekolah.

    “Mereka (rakyat) beli apa-apa bayar pajak. Mereka bilang ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta,” lanjutnya.