Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK menuntut agar Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili. 

    Hal ini berkaitan dengan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga pemakzulan Gibran. 

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut isi ini akan terus hidup sampai 2029. Setelah Agustus, para demonstran atau penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor-koridor publik, terutama di KPK. 

    Menurutnya, mobil yang diparkir di KPK bertuliskan adili Jokowi merupakan salah satu hak rakyat untuk diungkapkan yang menjadi ganjalan dalam berdemokrasi. 

    “Itu artinya harus segera ada proses, entah itu di DPR, meja pengadilan. Tapi sekali lagi, bayangan isu ini akan selalu ada, dan akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena itu pak Jokowi dan Gibran sudah menjadi kegelisahan dari mereka yang melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tuturnya. 

    Lebih lanjut kata Rocky, publik harus berhati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntun untuk melakukan pemurnian habis-habisan. 

    “Selama isu itu berada dalam pembicaraan publik maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik, atau KPK terhadap keluarga Jokowi itu akan terus ada,” jelasnya. 

    Sebelumnya, massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi Tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (2/10/2025).

    Hadir juga mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

  • Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai di Indonesia menjadi masalah tersendiri. Selain mengancam industri tembakau, peredaran rokok ilegal itu juga mengancam pendapatan negara.

    Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus berupaya hingga rokok ilegal di tanah air berhasil dibasmi.

    Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

    Menurutnya, langkah pemusnahan yang rutin dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud ketegasan pemerintah dalam menjaga iklim usaha tembakau yang sehat sekaligus memastikan penerimaan negara dari cukai tetap optimal.

    “Kalau ada pengusaha yang taat membayar pajak, sementara yang lain bebas berjualan tanpa cukai, tentu merugikan yang patuh aturan. Itu sebabnya rokok ilegal harus dibinasakan,” ujar Purbaya seusai memimpin pemusnahan 235 juta batang rokok ilegal hasil sitaan di Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10).

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut, pemerintah tidak berniat mematikan industri hasil tembakau (IHT) yang legal. Sebaliknya, kebijakan penindakan justru dimaksudkan agar pelaku usaha resmi tetap terlindungi dan penerimaan negara terjaga.

    Purbaya lantas mengungkap rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal.

    “Kami ingin menciptakan arena yang adil. Pelaku usaha resmi akan terus diberdayakan, tetapi konsekuensinya wajib bayar pajak. Kalau tidak, akan ada sanksi tegas,” ucap mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 resmi disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Kepengurusan yang disahkan Kemenkum itu yakni hasil Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), dengan Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

    Atas pengesahan itu, Ketua Umum, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya.

    Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030.

    “Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta,” kata Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10).

    “Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah,” sambungnya.

    Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Kakbah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030.

    “Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu,” ucapnya.

  • Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun dibangga-banggakan Presiden Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terus mendapatkan kabar miring.

    Kali ini, dapur penyedia makanan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dipertanyakan usai sebuah video viral memperlihatkan proses pencucian nampan ompreng yang dinilai jauh dari kata higienis.

    Dalam rekaman itu, nampan untuk makan para pelajar hanya dicuci dengan cara disabuni seadanya, lalu dilempar ke dalam wadah berisi air kotor.

    Pemandangan tersebut pun menuai kritik dari Pegiat Medsos, Chusnul Chotimah.

    “Sudah disabuni lalu dilempar ke air kotor. Sudah berapa lama berjalan seperti itu?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (2/10/2025).

    Chusnul menegaskan bahwa praktik semacam itu sangat membahayakan kesehatan anak-anak.

    “Selama itu pula anak kita makan dari tempat itu,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang sejak program ini dijalankan.

    “Apa dari awal nggak dicek tempat cucinya sebelum dikasih izin?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, kembali berbicara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak persoalan.

    Dikatakan Cholil, meski niat awal program ini mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, implementasinya justru menimbulkan masalah baru.

    “Niatnya baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tapi nyatanya program MBG malah jadi masalah dapur nasional,” ujar Cholil di X @cholilnafis (1/10/2025).

  • Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mantan Presiden Jokowi disebut-sebut ingin berdamai dengan kubu penentang ijazahnya, termasuk Roy Suryo Cs, ikut ditanggapi Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, langkah Jokowi ini bisa dibaca dalam tiga dimensi. Strategi politik, kebermanfaatan untuk bangsa, dan upaya kompromi yang membuka ruang perdamaian.

    Menurutnya, dari sisi politik praktis, Jokowi membutuhkan gebrakan baru untuk memperbaiki citra publik.

    “Saya melihat pertama dalam konteks politik, saat ini Jokowi betul-betul butuh sebuah permainan baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (2/10/2025).

    Ia menyebut, Jokowi tampak menyadari bahwa isu ijazah palsu semakin liar dan menyeret nama anaknya, Wapres Gibran Rakabuming.

    “Bahwa sebuah image positif sangat diperlukan untuk menjadi fondasi besar. Bagaimana politik bisa dikenal, disayang, bahkan diidolakan,” katanya.

    Heru menyinggung pula dugaan kedekatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi saat ini terafiliasi, bahkan diduga keras menjadi dewan pembina PSI,” bebernya.

    Karena itu, menurut Heru, pendekatan politik Jokowi bisa dimaknai sebagai cara membangun citra.

    “Otomatis ini bentuk pendekatan politik praktis yang mengutamakan image positif. Persahabatan politik yang elegan, terbuka, dan friendly menjadi platform utama,” jelas dia.

    Lebih jauh, Heru menilai ada nilai kebermanfaatan jika Jokowi benar-benar mencabut laporannya.

    “Dengan Jokowi menarik tuntutan Roy Suryo Cs, menurut saya ini sangat positif,” katanya.

  • Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah memuji dan mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggara negara yang bermental suka menipu negara. Salah satunya perilaku koruptif.

    Hasrullah menyatakan, pidato yang disampaikan sangat bagus. Dia menilai, apa yang disampaikan dalam pidato tersebut mencerminkan political will yang bagus.

    Hasrullah menilai, apa yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan ultimatum bagi para pemangku jabatan penting agar segera membenahi diri, terutama menghindarkan diri dari perilaku menyimpang.

    Hanya saja, dia mengingatkan agar apa yang disampaikan Prabowo tersebut tidak sekadar sebuah pidato yang menggelegar. Namun harus diimplementasikan pada jajaran yang memang dinilai tidak memiliki niat baik untuk membangun bangsa.

    “Pidato akan punya gigi kalau diimplementasikan, tidak hanya membangun sebuah narasi. Jadi tindakan nyata dari Presiden Prabowo harus dilakukan. Gunakan jaksa, polisi, KPK untuk menindaklanjuti itu,” tandas Hasrullah, Kamis (2/10).

    Hasrullah menambahkan, sebagai panglima tertinggi di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto sudah harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan perilaku pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah mengungkap angka-angka terkait jumlah kekayaan negara yang dikorupsi oleh para pejabat.

    Karena itu, dia menilai perlu ada kebijakan atau semacam tenggang waktu yang diberikan kepada penyelenggara negara untuk berubah. Misalnya tiga bulan, enam bulan atau satu tahun. Jika setelah melewati tenggang waktu tersebut mereka tidak berubah, presiden sudah harus menindaknya.

  • Kilang Minyak di Dumai Terbakar, Islah Bahrawi: Pertamina Ganti Nama Saja Jadi Cosa Nostra

    Kilang Minyak di Dumai Terbakar, Islah Bahrawi: Pertamina Ganti Nama Saja Jadi Cosa Nostra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Madura, Islah Bahrawi angkat suara terkait peristiwa terbakarnya salah satu kilang minyak di Dumai, Riau, Rabu (1/10).

    Islah Bahrawi, peristiwa kebakaran kilang minyak di Dumai itu diduga memiliki kaitan dengan sorotan publik terkait masalah kilang minyak tanah air saat ini.

    Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini menyoroti PT Pertamina karena tidak mampu merealisasikan janji untuk membangun kilang minyak meski sudah bertahun-tahun dijanjikan.

    “Setiap ada yg bicara pembuatan kilang baru, tidak lama ada fasilitas Pertamina yg terbakar. Lihat nanti, penyebabnya “sambaran petir”. Biasanya begitu. Kalau gak Balikpapan, Indramayu atau Cilacap. Kali ini Riau,” tulis Islah Bahrawi melalui cuitan di media sosialnya.

    Melihat kenyataan itu, Islah Bahrawi lantas menyarankan kepada Pertamina berganti nama saja. “Pertamina itu harusnya ganti nama saja jadi “Cosa Nostra”,” imbuh Islah Bahrawi.

    Diketahui, area objek vital nasional PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II mengalami ledakan dan kebakaran pada Rabu (1/10) malam.

    Area Manager Communication Relation & CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya memastikan tim tanggap darurat berhasil mengatasi kejadian di salah satu unit operasional. Situasi kini telah berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB, Rabu (1/30) malam.

    Menurutnya, ketika terdeteksi, tim penanggulangan keadaan darurat langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur keselamatan. Penanganan dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak meluas ke area lain dan tidak menimbulkan korban jiwa.

  • Akhiri Dualisme, Mardiono Diakui Pemerintah Pimpin PPP

    Akhiri Dualisme, Mardiono Diakui Pemerintah Pimpin PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pemimpin kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Keputusan ini diambil setelah Kemenkumham melakukan verifikasi administratif dan menyatakan kepengurusan tersebut sesuai dengan AD/ART partai yang sah.

    Agtas menjelaskan, tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) langsung melakukan penelitian.

    “Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hasil Muktamar ke IX di Makassar, dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” terang Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Hasilnya, lanjut Agtas, kepengurusan Mardiono dinilai sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX di Makassar, yang hingga kini belum diubah.

    Sebagai informasi, pada 27 September 2025, Mardiono disebut secara aklamasi sudah didukung oleh 30 DPW seluruh dari seluruh Indonesia dalam Muktamar X di Jakarta.

    Hal itu membuatnya meyakini bahwa dirinya sudah menjadi ketua umum PPP definitif setelah sebelumnya berstatus Plt.

    Klaim kemenangan Mardiono tak berjalan mulus. Pendukung Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan itulah yang terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang sah.

    Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menegaskan bahwa Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9). Proses penetapan Agus Suparmanto ini berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak klaim kemenangan Mardiono dan menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin.

  • Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, ikut angkat bicara mengenai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan kembali ramai dibicarakan publik.

    Dalam sebuah forum diskusi yang kini videonya viral, Bestari dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi terjamin keasliannya.

    “Pertama, saya ingin bantah judul host dulu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi garansi asli,” ujar Bestari dikutip pada Kamis (2/10/2025).

    “Itu dulu, jadi besok kalau kita datang lagi harus sudah disebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bestari menekankan bahwa pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu harus bisa membuktikan ucapannya. Jika tidak, maka menurutnya, konsekuensi hukum menanti.

    “Oke, yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bestari juga menanggapi isu intervensi politik yang sempat disinggung dalam diskusi tersebut.

    Mantan politisi Nasdem itu menilai istilah intervensi sebaiknya tidak dipakai secara serampangan, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Tinggal kita begini sajalah, quote-unquote intervensi politik itu yuk kita artikan secara bersama-sama saja apa gitu,” sebutnya.

    Bestari menegaskan, bagi PSI, Jokowi merupakan figur teladan sekaligus patron politik yang dijadikan panutan.

    Kata Bestari, pengalaman Jokowi dari mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI dua periode adalah kapasitas luar biasa yang harus dihargai.

  • Lakukan Penyesuaian Harga, Simak Daftar Harga BBM Pertamina di Berbagai Wilayah Indonesia

    Lakukan Penyesuaian Harga, Simak Daftar Harga BBM Pertamina di Berbagai Wilayah Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengalami penyesuaian.
    Pemberlakuan dilakukanPT Pertamina (Persero) sejak 1 Oktober 2025, kemarin

    Ada pun Harga BBM nonsubsidi tercatat ada yang naik, utamanya berlaku untuk harga Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN51) naik.

    Sementara, untuk produk BBM nonsubsidi lainnya, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) dibanderol tetap. Harga Pertamax tetap dibanderol Rp 12.200 per liter. Harga Pertamax Turbo sebesar Rp 13.400 per liter.

    Hal ini merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi Kepmen sebelumnya terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar.

    Berikut ini daftar harga BBM Pertamina terbaru per 1 Oktober 2025.

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo:
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Pertamax Turbo Rp13.400 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Pertamina Dex Rp14.300 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertalite Rp10.000 per liter
    Pertamax Rp12.500 per liter
    Dexlite Rp14.000 per liter
    Pertamina Dex Rp14.300 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter