Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto bicara soal perdebatan di masyarakat terkait pendukung Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu atau perdebatan ini muncul dari pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede justru menyebut dan memberikan dukungan ke keduanya.

    Menurutnya hubunngan yang dimiliki Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sangat baik.

    “Saya ndak mau terjebak dalam perdebatan dangkal antara pendukung Jokowi & pendukung Presiden Prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (30/10/2025).

    “Pak Prabowo 5 tahun (periode ke 2 Jokowi) menjadi bagian dari pemerintahan sebagai Menhan, dan saat Pilpres 2024 Pak Jokowi justru mendukung penuh pencalonan Pak Prabowo,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyindir soal pihak-pihak yang bermusuhan karena perbedaan dukungan yang diberikan.

    Padahal menurutnya, dua tokoh antara Jokowi dan Prabowo sama-sama bersatu untuk Indonesia.

    “Kalau dua negarawan sudah bersatu demi bangsa, kenapa justru kalian masih sibuk menghidupkan permusuhan lama?,” sebutnya.

    “Itu bukan idealisme, tapi kemunduran berpikir,” tambahnya.

    Ada harapan besar darinya untuk para pendukung keduanya agar berhenti menyerang satu sama lain

    “Sementara 24/16 bersatu menyerang pemerintah Presiden Prabowo, kalian malah sibuk saling serang dengan dendam yang basi,” jelasnya.

    “Ayo mikirrrrr….pakai nalar, bukan pakai sakit hati & dendam kesumat!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka sauara. Setelah perannya disorot dalam fenomena motor brebet massal di Jawa Timur (Jatim) karena isi Pertalite.

    Dia mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi. Bahlil juga menyebut ditinya telah memanggil pihak terkait.

    Hal tersebut diungkapka kepada jurnalis di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).
    Usai mengunjungi pembukaan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

    “Tadi saya begitu mendarat, langsung saya panggil Dirut Pertamina Patra Niaga, kemudian BPH Migas, sama Lemigas, untuk menerima laporan langsung dari mereka,” kata Bahlil.

    Kini, dia mengatakan timnya sudah di lapangan. Setelah proses investigasi dilakukan, maka dia akan melakukan rapat.

    “Sekarang tim saya masih berada di daerah sini, nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport,” ujarnya.

    Tim tersebut, terdiri dari perwakilan Dirjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dibentuk untuk menelusuri dugaan oplosan Pertalite.

    “Karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin, Pertalite, di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Dirutnya ada di sini,” jelasnya.

    Apakah benar atau tidak adanya dugaan Pertalite di oplos, dia tak memberi kepastian. Katanya menunggu uji laboratorium.

    “Kita lihat, kita belum bisa mengandai-andai. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar, kita tunggu kajian tim,” terangnya.

    Fenomena motor brebet ini diketahui terjadi. di berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.
    (Arya/Fajar)

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melesat naik dalam survey elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu 2029 dari sirvey IndexPolitica Indonesia.

    Namanya bahkan melampaui beberapa nama yang telah lama bergelut dalam dunia politik tanah air. Termasuk melampaui nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Elektabilitas Purbaya berada di peringkat tiga (22,50 persen) setelah Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen).

    Angka ini kemudian membuat partai politik mulai melirik Purbaya untuk dijadikan kadernya.

    Kabarnya Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai mengincar Purbaya untuk bergabung ke partainya.

    Menanggapi hal ini, dengan gaya santainya Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut.

    “Saya gak tahu, kamu lirik saya nggak?,” kata Purbaya dengan candaan khasnya dikuti Kamis (30/10/2025).

    Dengan gaya santai namun tegas, Purbaya mengaku saat ini dia sama sekali tidak tertarik untuk berpilitik.

    Purbaya ingin tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan tanpa perlu terjun ke dunia politik.

    “Saya gak tertarik politik, saya mau kerja aja. Saya gak tertarik politik mas,” jelasnya. (Elva/Fajar).

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    Gigin ke Jokowi: Whoosh Investasi Cina untuk Keuntungan Sebesar-besarnya bukan Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo soal Whoosh adalah investasi sosial banyak disoroti.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan Whoosh tidak hanya dilihat dari keuntungan dari segi materi saja, tetapi juga dari keuntungan sosialnya.

    Jokowi menyebut Whoosh ini menjadi imvestasi yang digadangnya akane menguntungkan tiap tahunnya.

    “Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi,” katanya dikutip Threads Kamis (30/10/2025).

    Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto.

    Dalam unggahan X miliknya, Gigin menyebut Woosh adalah investasi China untuk menarik keuntungan dari Indonesia sebesar-besarnya.

    “Ini investasi Cina untuk menarik keuntungan sebesarnya dari Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tak tepat jika Whoosh ini disebut sebagai salah satu investasi sosial.

    “Whoosh Bukan Investasi Sosial,” tegasnya.

    Sebelumnya, polemik soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini ramai diperbincangkan karena nilainya yang semakin naik tiap tahun.

    Hingga puncaknya Menteri Keuangan menolak untuk membayar utang Whoosh dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Elva/Fajar)

  • Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    Tegaskan Tidak Terdampak Kebijakan PSN Tropical Coastland, Dirut PIK2: Fundamental dan Prospek Tetap Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menegaskan seluruh kegiatan pengembangannya tidak terpengaruh oleh pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland.

    PIK2 menyatakan, kedua wilayah itu berbeda secara lokasi dan kepemilikan, sehingga keputusan pemerintah terkait PSN Tropical Coastland tidak berdampak pada proyek-proyek yang sedang dijalankan .

    Dalam siaran persnya, manajemen PIK2 menyebut, proyek PSN Tropical Coastland merupakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun kawasan yang dikembangkan oleh PIK2 berdiri di atas lahan dengan status hukum yang jelas serta telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Keputusan Mahkamah Agung pada Mei 2025 yang membatalkan ketentuan terkait PSN Tropical Coastland disebut sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Pemerintah kemudian mengeluarkan Permenko No. 16 Tahun 2025 yang secara resmi menghapus proyek tersebut dari daftar PSN .

    Direktur Utama PIK2 Nono Sampono menilai kepercayaan publik terhadap kawasan PIK2 justru semakin kuat.

    “Di tengah dinamika pemberitaan, kami justru melihat antusiasme positif dari pasar, baik di segmen hunian maupun komersial. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental dan potensi kawasan PIK2 tetap kuat,” ujar Nono Sampono .

    PIK2 memastikan kegiatan pembangunan dan pemasaran tetap berjalan sesuai jadwal. Ke depan, perusahaan berkomitmen memperkuat peran sebagai pengembang kawasan terpadu dan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. (Pram/fajar)

  • Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia menyebut, pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka peluang bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik hanyalah strategi komunikasi politik semata.

    Dikatakan Heru, langkah tersebut merupakan cara Budi Arie untuk menghidupkan kembali semangat dan eksistensi Projo di tengah situasi politik yang dinamis.

    Ia menilai, isu pembentukan partai politik merupakan manuver populis agar Projo kembali menjadi sorotan publik.

    “Dalam konteks komunikasi politik, ini upaya naik panggung. Projo ingin kembali bersemangat dan bangkit dengan memainkan isu populis soal partai politik,” ujar Heru kepada fajar.co.id (29/10/2025).

    Namun, Heru memandang bahwa langkah tersebut justru tidak relevan dengan posisi dan fungsi Projo selama ini.

    Ia mengatakan, sejak awal Projo dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi, bukan entitas politik yang memiliki basis ideologi atau agenda kekuasaan sendiri.

    “Platform Projo sejak awal adalah relawan. Kepentingannya mengawal Jokowi dua periode. Sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka sebenarnya Projo sudah kehilangan orientasi politiknya,” jelas Heru.

    Heru menambahkan, secara politik dan kelembagaan, Budi Arie saat ini juga tidak memiliki posisi kuat.

    Setelah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo, menurutnya, Budi Arie justru sedang menghadapi tekanan politik dan bayang-bayang kasus hukum.

    “Budi Arie bukan lagi siapa-siapa. Ia tidak punya portofolio kuat untuk menjadikan Projo sebagai partai politik,” tegasnya.

  • Soal BBM Etanol, Herwin Sudikta: Pemerintah Main Ganda, Swasta Ditekan, Pertamina Diistimewakan

    Soal BBM Etanol, Herwin Sudikta: Pemerintah Main Ganda, Swasta Ditekan, Pertamina Diistimewakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang meminta SPBU swasta tidak memaksakan kehendak terkait kandungan etanol pada BBM, belakangan ini mendadak ramai diperbincangkan.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, mengatakan sikap pemerintah justru terkesan tidak konsisten.

    “Di satu sisi, pemerintah (lewat Bahlil) bilang SPBU swasta jangan memaksakan kehendak soal kandungan etanol,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (29/10/2025).

    Tapi di sisi lain pemerintah sendiri memaksakan aturan agar seluruh base fuel mengikuti formulasi milik Pertamina.

    “Tapi di sisi lain justru pemerintah yang memaksakan agar semua base fuel harus mengikuti formulasi Pertamina yang sudah dicampur etanol,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, langkah tersebut berpotensi mematikan iklim persaingan sehat di sektor energi.

    Ia menganggap, SPBU swasta semestinya diberikan ruang menentukan formulasi BBM sendiri, asalkan tetap sesuai dengan standar mutu dan emisi yang berlaku.

    “Padahal, di pasar bebas semestinya SPBU swasta punya hak menentukan formulasi BBM mereka sendiri selama sesuai standar mutu dan emisi,” tegasnya.

    Herwin bilang, jika pemerintah terus memonopoli base fuel melalui Pertamina, maka pasar BBM Indonesia tidak lagi bersifat kompetitif.

    “Kalau pemerintah mau monopoli base fuel-nya lewat Pertamina, itu berarti pasar BBM bukan lagi kompetitif tapi dikontrol penuh,” kuncinya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan keberhasilan program biodiesel dalam menekan impor BBM jenis solar.

    Menurutnya, sejak pemerintah melakukan transformasi menuju energi ramah lingkungan, jumlah impor solar kini hanya tersisa sekitar 4,9 juta ton per tahun, jauh menurun dibanding sebelumnya.

  • Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    Said Didu Blak-blakkan Soal Kerusakan BUMN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan sekertaris BUMN, Said Didu mengungkap fakta menarik soal Badan Usaha Milik Negara itu.

    Lewat unggahan di akun YouTube pribadinya Manusia Merdeka, ia memberi pernyataan menarik.

    Menurutnya kondisi yang dialami BUMN dalam 10 tahun terakhir dan yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto itu rusak parah.

    “Kondisi BUMN 10 tahun terakhir dan diterima oleh Presiden Prabowo adalah kondisi yang betul-betul rusak,” katanya.

    Menurutnya ada tiga faktor yang membuat BUMN bisa sampai jadi seperti ini.

    Yang pertama, karena adanya penempatan orang-orang yang bekerha dengan tidak profesional menurutnya.

    “Penyebab kerusakan adalah penempatan orang-orang yang tidak profesional yang diisi orang-orang diisi oleh relawan dan dekat kekuasaan sehingga membuang profesionalisme,” sebutnya.

    Kemudian penyebab berikutnya soal BUMN yang jadikan motor penggerak ambisi mantan Presiden Joko Widodo dengan beberapa proyek besarnya.

    “Penugasan kepada BUMN yang tidak layak untuk memenuhi ambisi pribadi dari Presiden (Mantan) Jokowi,” jelasnya.

    Dan poin ketiga dan terakhir, BUMN disebut jadi tempat pembiayaan politik gelap.

    “BUMN sudah dijadikan sumber dari pembiyaan politik yang tersembungi,” terangnya.

    “Sehingga Presiden Prabowo menerima kondisi BUMN yang sangat parah,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang

    1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAGELANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang baru saja melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

    Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.

    Walikota Magelang melantik sampai 1.375 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Senin (27/10/2025) lalu.

    Dengan melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PW).
     
    Untuk ASN yang dilantik terdiri atas dua orang PNS, enam orang PPPK hasil seleksi tahap II, satu orang CPNS lulusan IPDN Angkatan ke-32

    Dan 1.366 orang PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan kembali di unit kerja asal masing-masing.

    Walikota Damar pun menyebut untuk pelantikan ini bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai unit kerja.
     
    “Langkah ini bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen kami untuk memberikan penghargaan kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Dan untuk pelatikan ini, ia menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

    Dengan keputusan itu, para pegawai paruh waktu kini sah berstatus ASN dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diakui secara resmi oleh negara.

    “Kinerja panjenengan tetap menjadi dasar evaluasi bagi peluang karier ke depan,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)