Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Organisasi Perempuan Pendukung Jokowi Ancam Unjuk Rasa Pakai BH dan Celana Dalam

    Organisasi Perempuan Pendukung Jokowi Ancam Unjuk Rasa Pakai BH dan Celana Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendukung Jokowi melakukan jumpa pers kini viral di media sosial.

    Bukan tanpa alasan, viralnya video itu dipicu kalimat salah seorang perempuan pendukung Jokowi yang menyampaikan ancaman nyeleneh.

    Dalam video itu, tampak seorang perempuan paruh baya mengenakan hijab berwarna biru berbicara berapi-api disaksikan langsung sejumlah rekan-rekannya.

    “Kalau bisa Mabes Polri cepat melakukan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan sekitar 500 perempuan berencana turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri,” ujar perempuan itu kemudian disambut sorakan semangat dari para pendukung Jokowi lainnya.

    “Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah lama merencanakan hal itu,” sambung perempuan itu berapi-api.

    Makanya hari ini, lanjutnya, kita ingin bicara. “Apabila sampai masalah ini tidak selesai, kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri sambil berunjuk rasa. Terima kasih,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi melakukan konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan gerah dengan lambannya proses hukum terkait laporan Joko Widodo terhadap Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya.

    “Kami mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo Cs atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan. Laporan ini sudah cukup lama, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka,” ujar Andi Azwan.

  • Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    Menag Bilang Tepuk Tangan Sakinah Bisa Redam Perceraian, Dimas Prasetyo: Ibarat Ingin Negara Maju tapi Teriak Hidup Jo…

    “Saya bahas tiga faktor itu saja, karena menurut saya itu yang penting. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah tiga hal itu bisa diselesaikan dengan hanya tepuk sakinah? Tunggu dulu Ferguso, eh, nggak cocok, enteni disek Paijo,” terangnya.

    “Saya nggak masalah tepuk sakinah tetap jalan. Tapi perlu ditambahkan juga soal pendidikan atau edukasi yang berkaitan dengan tiga topik di atas,” sambungnya.

    Hal lain yang penting, menurutnya pendidikan literasi keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik.

    “Ajari soal cara gimana nabung, dana darurat, investasi, dan lain-lain. Menurut saya ini penting sekali. Pondasi rumah tangga selain agama, cinta, dan tanggung jawab, adalah literasi keuangan yang baik,” jelasnya.

    Menurutnya, banyak pasangan suami istri yang tidak paham soal mengelola keuangan yang baik. Meskipun mereka sudah punya pekerjaan masing-masing.

    “Punya penghasilan yang bisa dibilang baik. Akhirnya banyak terjebak hutang, yang berujung tidak bisa bayar dan berakhir dengan perceraian,” paparnya.

    Kemudian pendidikan parenting. Mayoritas orang berumah tangga, menurutnya mau punya anak. Karena itu, pendidikan parenting sangat diperlukan.

    Tujuannya agar anak-anak lahir dari orang tua yang tahu bagaimana cara memperlakukan dan mendidik anak. Tidak harus sempurna, karena mustahil ada orang tua yang sempurna, tapi setidaknya orang tua ada ilmunya.

    “Ora syukur rabi terus gawe anak sak penake dewe. Jian ora masuk nek kuwi.
    Yang terakhir, pendidikan atau konsultasi soal pernikahan. Saya tahu itu sudah ada, tapi akan lebih baik rasanya jika itu ditambahin,” jelasnya.

  • Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah keracunan Makan Bergizi Gratis sebagai pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan Komnas HAM.

    Dia membandingkan pernyataan Komnas HAM yang mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatakan ada pelanggaran pidana.

    “Ini yang benar, saya juga setuju kalau memang terbukti pidana agar tidak terulang,” kata Natalius dikutip dari ungggahannya di X, Sabtu (4/10/2025).

    Sementara itu, dia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan aktor negara. Karenanya tidak bisa disebut pelanggaran HAM.

    “Tidak seperti Komnas HAM asal bicara pelanggaran HAM padahal SPPG itu bukan bukan pemerintah atau negara (state actor),” ujarnya.

    Dia pun meminta Komisioner Komnas HAM agar belajar HAM lebih banyak.

    “Komisioner Komnas HAM banyak belajar tentang HAM supaya tidak asal bicara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, potensi pelanggaran HAM itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayat. Dia mengatakan pihaknya telan membentuk tim investigasi untuk mengusut potensi tersebut.

    “Terkait dengan MBG, ini Komnas HAM sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah,” kata Anis usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Saat ini sedang melakukan identifikasi awal kasus-kasus di berbagai wilayah untuk kemudian pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan, untuk menyusun satu rekomendasi yang tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” sambungnya.

  • Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap optimisme bahwa Indonesia akan segera mengukuhkan diri sebagai negara swasembada beras.

  • Usung Konsep “Better Life, Starts Here”, BRI Ajak Warga Surabaya Temukan Hunian dan Kendaraan Impian di Consumer BRI Expo 2025

    Usung Konsep “Better Life, Starts Here”, BRI Ajak Warga Surabaya Temukan Hunian dan Kendaraan Impian di Consumer BRI Expo 2025

    Program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ditawarkan dengan bunga 0% untuk tenor 6 dan 12 bulan, serta bebas asuransi tambahan lainnya.

    Berbagai program promosi juga dihadirkan untuk melengkapi pengalaman transaksi selama pameran berlangsung. Penawaran Travel Hot Deals memberikan berbagai keuntungan menarik bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu kredit, diiantaranya adalah cashback hingga Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 36 bulan. Nasabah yang melakukan transaksi selama Expo berlangsung akan berpeluang memperoleh tiket perjalanan ke Korea Selatan untuk dua orang dan juga berbagai hadiah menarik bernilai puluhan juta rupiah.

    Selain itu, beragam aktivitas interaktif turut meramaikan Consumer BRI Expo 2025, mulai dari workshop tematik, sesi talkshow, hingga area test drive yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba langsung kendaraan impian. Suasana pameran juga akan semakin semarak dengan kehadiran artis papan atas, di antaranya Juicy Luicy, D’Masiv, dan Tulus yang dijadwalkan tampil di panggung utama sebagai bagian dari hiburan yang menyatu dengan keseluruhan kegiatan.

    Di samping itu, pengunjung juga dapat merasakan berbagai kemudahan bertransaksi selama Consumer BRI Expo 2025. Dimana berbagai transaksi pada acara ini dapat dilakukan secara digital melalui super app BRImo, QRIS, Kartu Debit, maupun kartu kredit di seluruh merchant yang berpartisipasi. Selain bertransaksi, pengunjung juga memiliki akses langsung terhadap berbagai layanan perbankan, mulai dari pembukaan rekening dan pengajuan kartu kredit hingga konsultasi asuransi serta produk investasi.

  • Padahal Sudah Dapat Izin Presiden Prabowo, Luhut Justru Minta Purbaya Tidak Tarik Anggaran MBG

    Padahal Sudah Dapat Izin Presiden Prabowo, Luhut Justru Minta Purbaya Tidak Tarik Anggaran MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua anggota Kabinet Merah Putih beda pendapat soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditarik atau tidak.

    Mereka adalah menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Dengan bekas bosnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    Purbaya sendiri mengaku sudah dapat izin dari Prabowo untuk menarik dana MBG yang tak terserap.

    “Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya,” kata Purbaya dalam kepada jurnalis di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

    Uang yang ditarik itu, akan dialihkan ke hal lain. Agar uang tersebut bisa menggerakkan perekonomian.

    “Kalau uangnya enggak bisa diserap, enggak setuju juga enggak bisa diserap, enggak mengubah apa-apa kan? Dia (Presiden Prabowo) bilang sih oke, boleh dia, ‘Bagus’,” jelasnya.

    “Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat, tapi kalau enggak ada sanksi, ya mereka (Badan Gizi Nasional) santai-santai saja,” sambungnya.

    Sementara itu, Luhut dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat (4/10), meminta Purbaya tak pesimis. Dia mengaku punya data bahwa serapan anggaran MBG baik.

    Karenanya, Luhut meminta Purbaya tak menarik dana untuk MBG.

    “Kami juga sampaikan, bahwa serapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan nanti tidak perlu mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” ucapnya.

    Luhut meyakini, dana MBG itu akan terserap. Kemudian menggerakkan perekonomian.

    “Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa diserap. Tadi kami lihat, semua akan diserap dengan baik , dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah,” ujarnya.

  • Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    Jenderal Fachrul Razi Klaim Punya Ratusan Bukti Jokowi Terlibat Korupsi, KPK Berani Usut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Oktober 2025 untuk mendesak agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Sejumlah tokoh politik nasional ikut dalam aksi geruduk KPK tersebut. Mereka selama ini memang dikenal lantang bertolak belakang dengan Jokowi. Diantaranya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

    Kemudian hadir pula Kolonel (Purn) Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.

    Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dalam orasinya menyebut hukum di Indonesia benar-benar hancur selama Jokowi berkuasa 10 tahun lamanya.

    Oleh karenanya, ia mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih agar Indonesia segera bangkit.

    “Oleh karena itu kita semua punya tekad yang sama, mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi,” tegas Fachrul Razi.

  • Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali angkat suara setelah dituding salah membaca data oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kesalahan baca data dimaksud terkait harga asli LPG 3 Kg. Ia menilai bisa saja apa yang dibilang Menteri ESDM benar, namun ia akan memastikan lagi nanti detailnya seperti apa.

    “Saya sedang pelajari. Kita pelajarin lagi. Mungkin pak Bahlil betul tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” kata Purbaya kepada wartawan saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10)

    “Nanti kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama. Nanti kita jelasin seperti apa,” imbuhnya.

    Kemungkinan lain kata Purbaya karena adanya perbedaan cara melihat data antara satu kementerian dan kementerian lain. Terlebih, kata Purbaya, antara penglihatan secara praktik dan dari sisi akuntan memang berbeda cara penulisannya.

    “Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” jelasnya.

    Meski begitu, bendahara negara ini meyakini bahwa apa yang telah ia sampaikannya beberapa waktu lalu perihal harga asli LPG 3 Kg senilai Rp42.750 per tabung adalah benar.

    Pasalnya, jikalau memang Kemenkeu ada salah hitung, itu berpotensi ada penambahan dana dari biaya kompensasi untuk energi itu. Namun Purbaya mengaku, hingga hari ini tak ada penambahan yang terjadi.

    “Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung, bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    Presiden Prabowo Beri Atensi ke SPPG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) terus menuai kontroversi. Tak sedikit yang menginginkan agar program itu dihentikan.

    Saat ini, pemerintah melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025).

    Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

    “Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg.

    Sebelumnya,  Menko Pangan dalam keterangan persnya menyampaikan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk penguatan tata kelola MBG. Langkah tersebut yaitu:

    Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan, antara lain, terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

    Kedua, mewajibkan SPPG untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan.

    Ketiga, mewajibkan SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.

  • Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    Kerja Tim SAR Gabungan Lambat, Keluarga Santri Ponpes Al Khoziny Mulai Geram

    FAJAR.CO.ID, SIDOARJO — Proses evakuasi santri yang menjadi korban ambruknya musalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang berjalan lambat, mulai membuat keluarga korban geram.

    Mereka mulai kecewa dengan lambatnya petugas tim SAR Gabungan untuk melakukan evakuasi. Belum lagi, alat yang digunakan tidak bekerja maksimal.

    Bahkan, pada Jumat, suasana tegang mewarnai proses pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pada hari kelima.

    Ketegangan yang terjadi sekitar pukul 16.28 WIB dipicu keluarga santri yang menilai kinerja tim gabungan lama dalam melakukan proses evakuasi.

    Mereka lantas mencoba menuju titik lokasi reruntuhan bangunan untuk membantu proses evakuasi. Aksi itu lantas dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Sebab lokasi ambruknya bangunan dinilai sangat berbahaya.

    “Aku enggak pingin perang, itu masalah kemanusiaan. Tolonglah, adik saya ada di sana coba bayangin kalau kamu yang punya adik. Saya cuma mau menolong dia,” kata salah satu warga.

    Keluarga mengungkapkan niatan untuk membantu mengangkat puing-puing bangunan bisa mempercepat penemuan anggota keluarga mereka yang sampai saat ini belum ditemukan.

    Salah satu dari keluarga santri juga menuntut agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut bertanggung jawab atas insiden ini.

    “Yang kerja cuma dua, alatnya cuma satu. Ini tanggung jawab Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah mendatangkan pekerja ahli yang profesional,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Basarnas Surabaya sekaligus Direktur Operasional dalam operasi tersebut Nanang Sigit menjelaskan tim telah bekerja untuk membongkar satu per satu bangunan yang ambruk.