Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dikatakan Dian, upaya menggugat keaslian dokumen pendidikan tokoh nasional bukan hanya berpotensi mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan di dalam negeri, tetapi juga menyeret nama institusi akademik luar negeri.

    “Kemarin menghina institusi pendidikan dalam negeri, sekarang menghina institusi pendidikan luar negeri,” ucap Politisi muda PSI ini.

    Ia menegaskan, tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, termasuk Singapura, tempat Gibran menempuh studi.

    “Singapura itu negara kecil, kampus di sana sedikit, mereka bertahan karena integritas,” jelasnya.

    Dian menegaskan, menuding lembaga pendidikan di Singapura seolah bisa disuap atau dibeli sama saja dengan merusak hubungan antarnegara yang telah lama terjalin baik.

    “Orang Indonesia yang menghina-hina seolah mereka bisa dibeli, bisa membuat hubungan kedua negara menjadi buruk,” tandasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bukti kelulusan Gibran dapat dilihat secara terbuka melalui dokumentasi resmi kampus luar negeri.

    “Kalian meragukan ijazah yang mereka keluarkan, kalian ragukan Gibran yang photo wisudanya terpampang di kampus. Apa itu tidak namanya menjelekkan institusi pendidikan mereka?” kuncinya.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali blak-blakan latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming.

    Ia menilai, isu yang beredar bukan sekadar perdebatan di dunia maya, melainkan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Roy mengacu pada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r serta Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden minimal harus menamatkan pendidikan setingkat SMA.

  • Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyampaikan argumennya terkait cawe-cawe. Menurutnya, cawe-cawe melanggar etika polisi hukum.

    “Cawe-cawe adalah pelanggaran etika politik hukum yang paripurna,” tulis Indrayana dalam akun Threads privasinya, Senin, (6/10/2025).

    Secara bahasa, cawe-cawe artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.

    Istilah cawe-cawe ramai digunakan setelah Jokowi secara terbuka akan cawe-cawe di Pemilu 2024 silam.

    Denny Indrayana menyatakan, cawe-cawe bukan hanya melanggar fatsoen politik, dimana Presiden atau mantan Presiden harusnya bersandar pada politik negara-bangsa, bukan politik keluarga.

    Cawe-cawe juga mempunyai potensi pelanggaran hukum pidana karena cenderung koruptif dan merusak tatanan ekonomi dan ekologi.

    “Cawe-cawe harus diberi sanksi hukum, agar tidak kebablasan menjadi konvensi politik yang dianggap benar dan wajar, ” ujarnya. 

    Diketahui, cawe-cawe berasal dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.

    Istilah “cawe-cawe” dalam konteks bahasa dan politik di Indonesia mengandung makna intervensi atau keterlibatan dalam urusan yang biasanya bukan tanggung jawab langsung seseorang.

    Secara etimologis, frasa ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti “ikut campur,” sering kali dengan konotasi positif atau netral, bergantung pada konteksnya.

    Dalam lingkup politik, “cawe-cawe” sering digunakan untuk menggambarkan tindakan aktor politik yang campur tangan dalam situasi tertentu demi kepentingan publik atau pribadi.

  • Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu, Iman Zanatul Haeri: Kesehatan dan Keselamatan Sedemikian Murah

    Korban Keracunan MBG Tembus 10 Ribu, Iman Zanatul Haeri: Kesehatan dan Keselamatan Sedemikian Murah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyorot tajam persoalan polemik di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sorotan itu diberikannya lantaran ramainya jatuh korban yang mengalami keracunan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyampaikan sorotan.

    Ia menyebut kesehatan dan keselamatan anak-anak jadi korban dari program MBG ini.

    Iman bahkan memberikan sindiran keras dengan menyebut kesehatan dan keselamatan sampai sedemikian murahnya.

    “Kesehatan dan keselamatan anak-anak kita sedemikian murah,” tulisnya dikutip Senin (6/10/2025).

    Terbaru, Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) tetap bertambah.

    Walaupun pemerintah sudah menutup sementara dapur yang bermasalah.

    JPPI mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 orang pada Sabtu, 4 September 2025 lalu.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Terkait pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan wajar jika berkembang spekulasi terkait pertemuan itu. Menurutnya, itu bisa dibaca dengan dua lapir.

    “Pertama lapis yang tidak diucapkan, dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui. Kan itu unsur-unsurnya sendiri,” kata Rocky dikutip dari Rocky Gerung Official, Senin (6/10/2025).

    Hal tersebut, kata dia, bisa dibaca bukan hanya dengan bocoran. Tapi persepsi akurat dan metodologis.

    “Bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekadar kangen-kangenan, atau silaturahmi segala macam,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan itu bukan hanya soal persahabatan. Mengingat keduanya adalah tokoh politik.

    “Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di kondisi politik hari-hari ni kan,” terangnya.

    Di tengah berbagai isu yang berkembang, dia mengatakan publik membaca bahwa pertemuan itu membahas nasib keluarga Jokowi. Terutama Jokowi sendiri, anaknya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

    “Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi, tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran dan belakangan ada Pak Bobby Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara,” jelasnya.

    “Itukah jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi. Atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo,” sambungnya,

    Rocky mengibaratkan kasus yang Jokowi dan keluarganya hadapi semacam jadi berita selebriti.

  • Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat suara terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua jam. 

    Rocky menilai pertemuan itu pastinya bukan sekadar kangen-kangenan. Pasti ada hal penting yang dibicarakan.

    Dia menyinggung soal pembahasan pendidikan putra Jokowi, yakni Wapres Gibran dan menantunya, dugaan kasus Bobby Nasution yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara bisa saja menjadi kegelisahan Jokowi yang diungkapkan ke Presiden Prabowo. 

    “Tentu orang pada akhirnya pergi pada semacam yang paling masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah keluarga Jokowi yang mulai terlihat gelisah,” ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya, Minggu, (5/10/2025).

    “Karena tekanan dari BEM, emak-emak, internasional yang ingin melihat seberapa jauh keterlibatan dinasti Jokowi dalam korupsi,” lanjutnya.

    Apalagi KPU disebut telah memberikan fotocopy ijazah Jokowi ke Roy Suryo yang selama ini juga jadi polemik. 

    Sebelumnya, Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto kemarin. Pertemuan keduanya dilakukan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prasetyo Hadi mengatakan, keduanya membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan.

    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” tuturnya.

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Prabowo Lebih Sering Bertemu Jokowi daripada Gibran, Ferdinand Hutahaean: Ini Aneh, Janggal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyinggung intensitas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Jokowi yang dinilai berlangsung terlalu sering.

    Dikatakan Ferdinand, kebiasaan tersebut terasa janggal karena dilakukan secara berulang, bahkan lebih sering dibandingkan dengan pertemuan Presiden Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya kalau kita sih menangkap ada yang kalau dibilang janggal iya ya, karena pertemuan terlalu sering itu dengan Jokowi agak aneh sebetulnya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (5/10/2025).

    Lanjut Ferdinand, dari sisi etika dan praktik pemerintahan, pertemuan dua tokoh di luar struktur kabinet seharusnya memiliki batas yang jelas.

    Apalagi, kata dia, Jokowi kini sudah tidak lagi menjabat presiden.

    “Kalau kita melihat sejarah normal, agak aneh seorang presiden terlalu banyak ketemu, terlalu sering bertemu dengan seseorang yang bukan di jajaran kabinetnya,” tegasnya.

    Ia menambahkan, hubungan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran justru tampak lebih jarang terekspos secara personal.

    “Bahkan dengan Gibran pun tampaknya Presiden Prabowo tidak sesering itu bertemu berdua, bahkan mungkin tidak pernah bertemu berdua ya dengan Gibran,” Ferdinand menuturkan.

    Bagi Ferdinand, hal itu mengindikasikan adanya bentuk keterlibatan politik Jokowi yang masih terasa kuat meski masa jabatannya sudah berakhir.

    “Dan ini kan aneh, janggal bagi kita semua. Kita melihat ini bagian dari bentuk cawe-cawe Jokowi sebetulnya terhadap pemerintahan Pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 74, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/10/2025) kemarin.

    Menurutnya, pertemuan berdurasi dua jam tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan kemungkinan membahas isu-isu sensitif yang sedang mengemuka, termasuk eskalasi tuduhan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kunjungan Abu Bakar Ba’asyir ke kediaman Jokowi.

    Hensa menilai, meskipun Prabowo dan Jokowi dikenal akrab, pertemuan kali ini terasa tidak biasa karena rangkaian kejadian politik sebelum dan sesudahnya.

    Demo besar pada 28-31 Agustus 2025 yang menyeret nama Jokowi, reshuffle kabinet hingga pernyataan Jokowi yang minta relawannya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, menjadi latar belakang yang membuat publik curiga.

    “Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Ba’asyir ke rumahnya Pak Jokowi, terus meningkat eskalasi isu ijazah Gibran, jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo,” kata Hensa kepada wartawan.

    Ia pun menyoroti pemanggilan dua menteri oleh Prabowo pasca pertemuan, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

    Menurut Hensa, timing pemanggilan ini cukup membuat publik curiga mengingat isu ijazah Gibran yang kini bergulir dan kunjungan Ba’asyir yang bisa memicu kontroversi keamanan nasional.

  • Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal, BRI Dukung Indonesia Mendunia di MotoGP Mandalika 2025

    Perkuat Sport Tourism dan Ekonomi Lokal, BRI Dukung Indonesia Mendunia di MotoGP Mandalika 2025

    Sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan, pada 3-5 Oktober 2025 juga digelar ENERGIZING YOU Music Festival yang menghadirkan penampilan dari DEWA19, Guyon Waton, King Nassar, dan Amtenar. Festival ini menjadi pelengkap agenda MotoGP yang menambah warna penyelenggaraan dan memberi alternatif hiburan bagi pengunjung yang hadir. Di festival tersebut juga tersedia booth BRI yang dapat melayani kebutuhan perbankan serta mmberikan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung.

    MotoGP Mandalika 2025 menghadirkan persaingan seru para pembalap kelas dunia, mulai dari Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, hingga Fabio Quartararo. Sementara itu, pebalap muda Indonesia Mario Aji juga akan berlaga di kelas Moto2, menampilkan potensi talenta muda nasional dalam ajang prestisius ini.

    Dalam ajang MotoGP Mandalika, BRI berperan aktif menghadirkan berbagai layanan keuangan dan program menarik untuk mendukung kelancaran kegiatan serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Melalui Kantor Cabang Praya, BRI memastikan layanan keuangan dapat menjangkau seluruh area strategis di sekitar Mandalika, termasuk 40 titik ATM dan CRM serta 255 mesin EDC BRI.

    Di area festival, BRI menyediakan booth dan layanan perbankan mobile E-Buzz untuk memudahkan transaksi pengunjung, serta memfasilitasi 60 tenant UMKM di area “Lombok Sumbawa Festival” dan pelaku usaha lokal di Bazzar Mandalika melalui pembayaran digital berbasis QRIS BRI. Sebagai bentuk apresiasi nasabah, BRI juga menghadirkan promo spesial “Cashback hingga 20%” untuk setiap transaksi menggunakan QRIS BRImo selama periode 3–5 Oktober 2025.

  • Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    Dana Transfer Daerah Dipangkas, Rano Karno Sebut Sejumlah Proyek Ditangguhkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijaan efisiensi dana transfer daerah (DAD) yang diberlakukann pemerintah daerah, dipastikan akan mempengaruhi program yang telah dirancang pemerintah. Terutama yang memang mengandalkan DAD tersebut.

    Terkait kebijakan itu, Pemprov DKI segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

    ”Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kami sikapi seger,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Bang Doel mengatakan, pemotongan itu juga akan segera dibahas bersama legislatif. Terlebih, sebelumnya, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait angka Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 itu mencapai Rp95,53 triliun, yang didalamnya sudah termasuk dana transfer yang dipotong tersebut.

    ”Hari Senin akan mulai dibicarakan dengan DPRD DKI. Tapi, pada dasarnya, seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu akan ada pemotongan,” tambah Rano.

    Ditambahkan, menyikapi pemotongan dana transfer oleh Kementerian Keuangan itu, Rano Karno menyebutkan, Pemprov DKI akan menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
    Menurutnya, beberapa proyek-proyek vital seperti penyediaan air bersih dan pengembangan MRT akan tetap menjadi prioritas utama.

    ”Tinggal kami pilih mana yang harus kami prioritas. Air itu prioritas, MRT juga bagian dari prioritas,” katanya.

    Untuk proyek-proyek lain yang dinilai belum mendesak akan dievaluasi dan kemungkinan besar ditunda pelaksanaannya. “Yang tidak terlalu utama, kami harus postpone. Postpone artinya kita tunda. Itu saja,” tambahnya.

  • Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyindir tajam pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

    Sorotan diberikan oleh Umar Hasibuan itu disampaikannya melalui cuitan di akun sosial X pribadinya.

    Ia menyorot dan menyindir pernyataan dari Eks Wakentum Nasdem itu soal janji ke PSI untuk jadi pemenang di Pemilu 2029

    Karena itu, Umar menyindir karena tidak yakin mengingat kekalahan Ahmad Ali di Pemilu 2024 lalu.

    “Masa sih?,” tulisnya dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Bukannya anda kalah waktu cagub Sulteng pak Ahmad Ali?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ahmad Ali menyampaikan tekad besar agar PSI tidak hanya menjadi partai pelengkap, tetapi pemenang Pemilu 2029 khususnya di Sulawesi Tengah.

    “PSI bukan hanya partai masa depan. Target kita bukan sekadar lolos, tapi menang besar, termasuk di Sulawesi Tengah,” tegas Ahmad Ali di hadapan pengurus pusat PSI. (Erfyansyah/fajar)