Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Viral SBY Tak Salami Kapolri, Herwin Sudikta: Kadang yang Tak Tersentuh Bukan Tangan, tapi Nurani

    Viral SBY Tak Salami Kapolri, Herwin Sudikta: Kadang yang Tak Tersentuh Bukan Tangan, tapi Nurani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, turut menyoroti momen menarik saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah acara kenegaraan.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.
    Dikatakan Herwin, kejadian itu memiliki makna simbolik yang lebih dalam dari sekadar tidak bersalaman.

    “Kadang yang tak tersentuh bukan tangan, tapi nurani,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Lanjut Herwin, momen tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi reformasi di tubuh Polri yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.

    “Reformasi Polri sudah 24 tahun. Tapi masih aja yang takut disentuh, apalagi dikritik,” sebutnya.

    Ia juga menyinggung bahwa sikap publik terhadap institusi kepolisian saat ini cenderung menunjukkan jarak.

    “SBY mungkin cuma nggak salaman. Tapi publik sudah lama merasa nggak nyambung juga,” tandasnya.

    Sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

  • Mau Liburan atau Bisnis di Karawang? Ini 5 Hotel Murah dan Nyaman Versi Traveloka

    Mau Liburan atau Bisnis di Karawang? Ini 5 Hotel Murah dan Nyaman Versi Traveloka

    Fasilitas: WiFi, kolam renang, restoran, resepsionis 24 jam, kamar luas dan nyaman
     Traveloka Rating: 8,5/10 dari 1.608 review
     Harga: mulai dari Rp260.000-an per malam
     Alamat: Jl. Raya Badami, Margakaya, Karawang

    5.    Grand Karawang Indah Hotel

    Hotel ini menjadi salah satu pilihan populer di pusat Karawang. Menurut Traveloka, Grand Karawang Indah mendapatkan rating 8,6/10 dari 4.196 review. Lokasinya strategis di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sehingga memudahkan akses ke berbagai tempat penting di kota. Dengan harga mulai dari Rp340.000-an per malam, hotel ini menawarkan kenyamanan bagi tamu yang mencari akomodasi terjangkau dengan fasilitas memadai.

    Fasilitas: WiFi, kamar luas, lokasi strategis, resepsionis 24 jam
     Traveloka Rating: 8,6/10 dari 4.196 review
     Harga: mulai dari Rp340.000-an per malam
     Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass No.28, Karawang Barat

    Menginap di Karawang kini tidak perlu mahal. Dengan berbagai pilihan hotel mulai dari Rp260.000-an per malam, Anda tetap bisa merasakan kenyamanan dan fasilitas lengkap. Setiap hotel yang disebutkan di atas telah mendapatkan rating baik menurut ulasan Traveloka, sehingga kualitas dan kenyamanannya terjamin.

    Untuk perjalanan lebih praktis, jangan lupa pesan hotel melalui aplikasi Traveloka. Selain pilihan yang variatif, Anda juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran fleksibel dan ulasan terpercaya dari para tamu sebelumnya.

    Tak hanya itu, Traveloka juga sering menghadirkan promo besar-besaran. Salah satunya adalah Promo 10.10, yang berlangsung selama sepuluh hari penuh. Pada periode ini, Anda bisa mendapatkan flash sale hingga Rp10 juta setiap hari, diskon maskapai hingga 50 persen, bahkan kesempatan merasakan Business Class gratis ke Jepang. Promo ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk liburan di Karawang, tetapi juga untuk perjalanan bisnis maupun wisata ke kota lainnya. (adv/fajar)

  • BRI Berdayakan Purna Pekerja Migran Indonesia Lewat Pelatihan Kerajinan Bambu di Lombok Timur

    BRI Berdayakan Purna Pekerja Migran Indonesia Lewat Pelatihan Kerajinan Bambu di Lombok Timur

    Perlu diketahui, Lombok memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Adapun, Desa Loyok di Lombok Timur sendiri dikenal sebagai sentra penghasil anyaman bambu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para perajin menghadapi tantangan berupa keterbatasan bahan baku serta persaingan dengan produk modern, sehingga pemasaran menjadi kurang optimal.

    Di sisi lain, Desa Loyok yang juga memiliki banyak Purna PMI yang kembali Indonesia, membuat lokasi ini menjadi sangat potensial untuk kegiatan pemberdayaan. Dengan mengintegrasikan program pelatihan kerajinan bambu, inovasi desain, dan strategi pemasaran modern, pemberdayaan di Desa Loyok dapat mengatasi tantangan perajin dan memberdayakan Purna PMI untuk menciptakan peluang usaha baru.

    Melihat tantangan tersebut, program pemberdayaan Purna PMI di Lombok ini difokuskan pada pengembangan keterampilan kewirausahaan berbasis kerajinan bambu. Kerajinan bambu dari Desa Loyok memiliki potensi pasar yang besar. Di pasar global, produk kerajinan bambu seperti perabot rumah tangga dan dekorasi terus berkembang, terutama di negara-negara dengan kesadaran tinggi terhadap produk ramah lingkungan. Ini menjadi potensi besar tentunya.

    Tak kalah penting, para peserta juga mendapatkan pelatihan dalam mengelola keuangan dan usaha dengan lebih baik, serta menjalankan bisnis secara efisien. Di samping itu, juga dilakukan pelatihan pemasaran dan branding untuk membantu peserta memasarkan produk dengan lebih efektif, meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

  • Barang-barang Makin Mahal, Ekonom Ungkap Indeks Harga Konsumen Naik 8,74 Persen

    Barang-barang Makin Mahal, Ekonom Ungkap Indeks Harga Konsumen Naik 8,74 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Ekonomi Awalil Rizky membeberkan data inflasi. Dia menyebut inflasi September 2025 naik dari tahun sebelumnya.

    Data itu dia dasarkan dari badan Pusat Statistik. September 2024, inflasi di Indonesia hanya 0,74 persen, lalu naik di tahun ini.

    “Inflasi tahun kalender September 2025 (y-to-d) sebesar 1,82%,” tulis Awalil dikutip dari akun X pribadinya, Selasa (7/10/2025).

    Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK), juga turut melonjak.

    “Dihitung dari IHK Sep 2025 (108,74) dibanding IHK Des 2024 (106,80),” paparnya.

    Angkat itu menunjukkan kenaikan yang terbilang tinggi.

    “Relatif lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, kecuali pada 2022.,” ujarnya.

    Jika dihitung selama dua tahun sembilan bulan terakhir, kenaikan IHK tak main-main.

    “IHK juga menunjukkan kenaikan harga 8,74% selama 2 tahun 9 bulan ini,” pungkasnya.

    IHK dan sendiri diketahui akan menyebabkan kenaikan barang-barang. Terutama bahan pokok.
    (Arya/Fajar)

  • Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat

    Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ada pernyataan menarik dari kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean soal dua mantan presiden Megawati dan Joko Widodo.

    Dalam unggahannya di threads Ferdinand menyoroti kontras kedua pemimpin tersebut yang dinilai sangat bertolak belakang.

    “Beda MEGA PDIP dengan JKW PSI, MEGA PDIP memikirkan rakyat, JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode. Sungguh rakus..!!,” tulisnya dikutip Threads Selasa (7/10/2025).

    Dalam unggahan tersebut juga memperlihatkan video dirinya sedang membicarakan soal hanya partainya sendiri saat ini yang kekeuh memperjuangkan UU Perampasan Aset.

    “Saya gak bilang Mbak Puan. Saya ralat. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR, PDI Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan UU perampasan aset,” katanya.

    Selain itu, saat ini masih ribut-ribut soal pemakzulan Gibran. Meski sudah menjabat kurang lebih setahun, banyak yang masih memperdebatkan keabsahan pendaftarannya.

    “Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden,” jelasnya

    Menurutnya ini menjadi salah satu celah hukum yang perlu didalami saat ini. Belum sampai di situ, kini banyak pula yang mempertentangkan soal ijazah Gibran.

    Lebih lanjut, Ferdinand membahas soal.wacana dua periode Prabowo-Gibran. Dia menyindir apakah wacana tersebut untuk kebaikan rakyat atau hanya kerakusan politik.

    “Periode Prabowo-Gibran, dua periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan,” jelasnya.

  • Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati dan Mantan Presiden Jokowi.

    Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ferdinand menyebut ada dua perbedaan mencolok dari kedua pemimpin partai ini.

    Perbedaan paling mencolok itu terlihat dari target dan prioritas yang sama-sama mereka kejar.

    “Beda MEGA PDIP dgn JKW PSI,” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

    Megawati Soekarnoputri menurutnya lebih karena sampai saay ini masih terus mementingkan rakyat.

    “MEGA PDIP memikirkan rakyat,” sebutnya.

    Hal berbeda terlihat dari Joko Widodo, dimana menurutnya mantan Presiden RI itu masih haus kekuasaan.

    Ia menyebut fokus dan target Jokowi saat ini adalah mencoba untuk membuat Wapres Gibran Rakabuming Raka naik kembali selama dua periode.

    “JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode,” jelasnya.

    “Sungguh rakus..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menunjuk mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr Ir H M Nurdin Abdullah, M.Agr, sebagai Ketua Dewan Pakar Perindo periode 2024-2029.

    Penunjukan tersebut berdasarkan SK Majelis Partai Perindo Nomor 001/SK/MP-PARTAI PERINDO/VII/2025.

    Hal ini disebut menjadi langkah strategis partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional Pemilu 2029.

    Sekretaris Jenderal DPP Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP), menegaskan bahwa kehadiran Nurdin Abdullah akan menjadi bahan bakar intelektual baru dalam proses konsolidasi dan regenerasi internal partai.

    “Beliau bukan hanya simbol keberhasilan pembangunan daerah, tapi juga figur yang mampu membimbing arah pemikiran strategis partai di tingkat nasional,” kata Yuslim kepada awak media.

    Perindo, yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tengah fokus memperkuat struktur dan peta jalan politiknya.

    Kata Yuslim, latar belakang Nurdin sebagai akademisi sekaligus teknokrat pemerintahan menjadi nilai tambah penting dalam merumuskan arah kebijakan partai ke depan.

    “Target kami bukan sekadar lolos ke parlemen. Kami ingin hadir signifikan dan solutif di tengah masyarakat. Kehadiran Prof Nurdin kami harap mempercepat lompatan itu,” lanjutnya.

    Nurdin Abdullah sendiri dikenal luas melalui kiprahnya saat memimpin Kabupaten Bantaeng dan Sulsel.

    Kini, ia kembali ke panggung nasional melalui jalur partai politik, membawa pengalaman panjang dalam pembangunan dan manajemen pemerintahan.

  • Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Menurutnya, agar podcast bisa jadi setara jurnalisme pers, pengertian pers konvensional di UU Pers perlu di judisial review agar dimaknai lebih terbuka terhadap media baru ini, sehingga bisa dianggap sebagai pers oleh UU. Dalam hal ini tidak perlu revisi UU tapi cukup Judicial Review di MK.

    Mantan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI ini menyatakan,

    adaptasi regulasi itu penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan konsekuensinya. Teknologi dan disrupsi tidak bisa dilawan secara frontal dengan dikotomi berdasar ukuran lama. Yang penting ada equality of playing fields pada pelaku jurnalistik.

    “Podcast itu beda dengan media sosial secara umum. Di media sosial terlalu banyak pelaku anonim sehingga isinya jauh dari objektivitas. Sedang podcast itu terbuka. Narsumnya kredible, memiliki identitas jelas. Bahkan ada tuntutan harus punya reputasi personal pada pembawa podcast agar salurannya dipercaya dan diikuti. Makanya podcast termasuk bentuk baru jurnalisme yang mendalam dengan format fleksibel,” jelasnya.

    Ke depan lanjut dia, harus ada standard jurnalistik dan tata nilai terkait yang mengatur podcast. Sebagaimana juga berlaku dalam talkshow media secara umum. Podcast hanya lebih fleksibel dan spesifik.

    UU Pers kalau pengertiannya hanya melindungi kebebasan institusi perusahaan pers, tetapi tidak sesuai perkembangan baru, maka prinsip itu bisa melanggar azas equality before the law. 

    Lebih jauh dia menyebut perusahaan pers sekarang makin terancam terdisrupsi menjadi content creator di hadapan platform global. Oleh karenanya lebih dilihat dari perspektif fungsinya. Yaitu menyampaikan fakta secara objektif. Podcast juga punya fungsi yang sama, dan dimungkinkan dalam menganalisis dan memberikan ulasan bisa mengikuti standar objektivitas yang berlaku sebagaimana standard jurnalistik dengan menjunjung tinggi factuality dan impartiality.  

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    FAJAR.CO.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di SPBU swasta. Kelangkaan ini ditengarai terjadi akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, tetapi justru tak menyediakan BBM dengan jenis oktan RON 95.

    Tidak adanya stok RON 95 dari Pertamina menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ketiadaan BBM RON 95 memicu kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

    Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina menjadi anomali kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

    “⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

    Tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina membuat SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak dengan spesifikasi tersebut. Kebingungan terjadi saat Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.

  • Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, sumringah melihat momen mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menyalami Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, SBY terlihat menyalami sejumlah tokoh yang ada di barisan depan.

    “Terimakasih Pak SBY,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (6/10/2025).

    Hanya saja, ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melewati Kapolri Listyo Sigit tanpa berjabat tangan.

    “Sudah mewakili saya dan rakyat yang kesel sama Listyo Sigit,” ucap anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.

    Momen itu pun langsung menuai beragam spekulasi dan komentar publik.

    “Semoga video ini benar adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.