Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Hilmi Firdausi: MBG Belum Maksimal karena Keterlibatan Banyak Pihak yang Cari Cuan Proyek

    Hilmi Firdausi: MBG Belum Maksimal karena Keterlibatan Banyak Pihak yang Cari Cuan Proyek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penceramah kondang Ustaz Hilmi Firdausi kembali bersuara terkait persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kali ini, Hilmi mengungkap soal beberapa hal soal diskusinya dengan beberapa praktisi pendidikan persoalan MBG.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hilmi Firdausi menyebut program ini tidak berjalan dengan maksimal.

    Berdasarkan hasil diskusinya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak berjalan maksimal karena melibatkan banyak pihak.

    “Hasil diskusi saya dengan sesama praktisi pendidikan, MBG tidak akan berjalan maksimal selama melibatkan banyak pihak (yg tentunya mencari cuan lewat proyek tsb),” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

    Keterlibatan banyak pihak ini yang disebut mempengaruhi banyak hal dari program tersebut.

    Diantaranya, biaya operasional dan bahan baku untuk menjalankan program ini sendiri harus ditekan.

    “Biaya operasional dan bahan baku utk membuat makanan ditekan sekecil mungkin yg ujung2nya output makanan menjadi asal2an,” sebutnya.

    “tdk proper dan jauh dari kata higienis. Akhirnya…ya teman2 tau sendirilah 🙈,”jelasnya.

    Saran dari Hilmi, masih tetap sama dengan berbagai pihak yaitu memberikan dana program langsung ke orang tuan.

    Dan pihak orang tua dari siswa itu sendiri yang mengelola makanan untuk anaknya.

    “Saran saya tetap sama seperti kmrin, biarkan orangtua & sekolah mengelola dana MBG untuk anaknya dengan supervisi yang ketat, insya Allah akan tepat sasaran, efektif & tidak mubadzir,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

    Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

    Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

    “Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

    Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

    “Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

    Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

    “Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

  • Dualisme Berakhir, Romahurmuziy Sebut Islah Mardiono-Agus Suparmanto Jadi Awal Baru PPP

    Dualisme Berakhir, Romahurmuziy Sebut Islah Mardiono-Agus Suparmanto Jadi Awal Baru PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 pada Senin (6/10/2025) kemarin.

    Pengesahan tersebut sekaligus menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka’bah itu.

    Dalam susunan baru tersebut, nama Agus Suparmanto dan Taj Yasin yang sebelumnya berbeda haluan dengan Muhammad Mardiono, kini resmi bergabung dalam satu struktur kepengurusan.

    Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyambut positif langkah rekonsiliasi itu.

    Ia mengatakan bahwa bergabungnya Agus Suparmanto merupakan bukti bahwa islah antara dua kubu telah tercapai, meski diakui tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan partai.

    “Islah Agus Suparmanto dan Mardiono sore kemarin didasarkan atas kompromi dan kesepakatan. Meski tidak berarti secara AD/ART PPP 100 persen bisa dibenarkan,” ujar Rommy dalam keterangannya (7/10/2025).

    “Tapi dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak, letaknya di atas peraturan,” tambahnya.

    Dijelaskan Rommy, langkah penyatuan ini menjadi momentum penting demi menjaga soliditas dan masa depan partai.

    “Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” terangnya.

    Rommy juga memberi apresiasi kepada Kemenkum yang dinilainya bergerak cepat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik internal PPP.

  • Prabowo Pusing Karena Kabinet Retak? Rocky Gerung: Anggotanya Hasil Transaksi Elektabilitas, Bukan Etikabilitas

    Prabowo Pusing Karena Kabinet Retak? Rocky Gerung: Anggotanya Hasil Transaksi Elektabilitas, Bukan Etikabilitas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai kabinet Merah Putih retak. Presiden Prabowo pun disebut sedang pusing.

    Itu diungkapkan Rocky saat peluncuran buku di Kampus IPDN Jakarta yang digelar pada Sabtu (4/10/2025).

    “Kalau sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas Bukan transaksi etikabilitas,” kata Rocky Gerung.

    “Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini,” sambungnya.

    Dia juga mengungkit program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut baik, tapi dilaksanakan tak sesuai seharusnya.

    Selain MBG, menurutnya hal serupa juga terjadi di program lain. Seperti Koperasi Merah Putih.

    “Ide dia tentang MBG beda diwujudkan, Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh,” paparnya.

    “Jadi kita mau baca sebetulnya, ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis,” tambahnya.

    Diketahui, berdasarkan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 10.482 orang keracunan pada Sabtu, 4 Oktober 2025. (Arya/Fajar)

  • Yudi Harahap Soal Kode Prabowo untuk Anies: Turbulensi Politik Bisa Datang saat Situasi Tenang

    Yudi Harahap Soal Kode Prabowo untuk Anies: Turbulensi Politik Bisa Datang saat Situasi Tenang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

    “Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

    “Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

    Sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kembali ramai dibicarakan, terutama setelah Presiden Prabowo beberapa kali menyinggung hal tersebut di berbagai kesempatan.

    Penilaian itu muncul dalam sesi debat calon presiden (capres) ketika para kandidat saling melempar pertanyaan.

    Dalam momen tersebut, Anies awalnya meminta Ganjar Pranowo menilai kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat itu dipimpin oleh Prabowo.

  • Dian Sandi PSI: Sudah Setahun Jokowi Diserang Isu Ijazah, tapi Rakyat Masih Percaya

    Dian Sandi PSI: Sudah Setahun Jokowi Diserang Isu Ijazah, tapi Rakyat Masih Percaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Jokowi tetap kuat, meski terus diterpa berbagai isu negatif selama lebih dari setahun terakhir.

    Dikatakan Dian, gempuran isu terhadap Jokowi datang dari berbagai arah, mulai dari tudingan soal ijazah palsu hingga isu pribadi lainnya.

    Namun semua itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

    “Sudah setahun lebih dibombardir. Isu ijazah, bunker, dan lain-lain. Serang kiri-kanan, bawah-atas, depan-belakang,” ujar Dian di X @DianSandiU, Selasa (7/10/2025).

    Ia menambahkan, berbagai serangan politik tersebut nyatanya tidak menurunkan dukungan rakyat terhadap Jokowi.

    “Hasilnya hanya 19 persen yang tidak suka Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa polemik terkait dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Jokowi sudah berada di tahap akhir.

    Ia meminta publik untuk tidak terkecoh oleh isu lain yang dinilai dapat mengaburkan fokus perjuangan hukum pihaknya.

    “Kasus ijazah palsu Jokowi sudah diujung, jangan terkecoh oleh agenda yang mengaburkan perjuangan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dokumen tersebut, menurutnya, menjadi objek penting dalam analisis yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo menggunakan metode digital forensik dan error level analysis (ELA).

  • Partai Perindo Umumkan Perubahan Susunan Pengurus DPP Periode 2024–2029, Mantan Stafsus Jokowi Jadi Waketum

    Partai Perindo Umumkan Perubahan Susunan Pengurus DPP Periode 2024–2029, Mantan Stafsus Jokowi Jadi Waketum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Perindo resmi melakukan penyegaran struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2024–2029.

    Perubahan susunan pengurus partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat organisasi, memperluas basis dukungan, serta menjawab tantangan politik nasional ke depan.

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyampaikan bahwa perubahan komposisi pengurus ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi partai agar semakin solid, modern, dan inklusif. Termasuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2029 mendatang, serta momentum 11 tahun Partai Perindo.

    “Partai Perindo berkomitmen untuk selalu adaptif dengan dinamika zaman. Struktur baru ini dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, sekaligus memperkuat positioning Perindo sebagai partai yang terbuka, progresif, dan siap menghadirkan solusi nyata bagi bangsa,” ujar Ferry Kurnia di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Adapun susunan perubahan pengurus DPP Partai Perindo yang ditetapkan pada 12 September 2025 adalah sebagai berikut:

    Ferry Kurnia Rizkiyansyah : Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.

    Michael Victor Sianipar : Bendahara Umum DPP Partai Perindo sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Ketua Umum (WKU) Organisasi, Kaderisasi, dan Politik Internal.

    Tama Satrya Langkun : Wakil Ketua Umum (WKU) Elektoral DPP Partai Perindo.

    Manik Marganamahendra : Wakil Ketua Umum (WKU) Komunikasi Digital dan Inovasi DPP Partai Perindo.

    Sortaman Saragih : Wakil Ketua Umum (WKU) Sosial Kemasyarakatan DPP Partai Perindo.

    Angkie Yudistia : Wakil Ketua Umum (WKU) Persatuan dan Inklusi DPP Partai Perindo.

    Andi Muhammad Yuslim Patawari : Wakil Ketua Umum (WKU) Jaringan dan Diplomasi Politik DPP Partai Perindo.

    Ferry yang juga merupakan mantan Komisioner KPU RI ini menegaskan bahwa pengurus baru akan bergerak dengan semangat kolaborasi untuk memastikan Partai Perindo hadir di tengah masyarakat melalui kerja nyata.

    “Kami tidak ingin hanya berhenti pada wacana. Struktur baru ini akan menjadi motor penggerak agar program-program kerakyatan Partai Perindo bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Ferry.

  • Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” kata Sjafrie saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa.

    Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

    Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

    “Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI),” jelas Sjafrie.

    Pernyataan tersebut menjadi penutup jumpa pers yang digelar Sjafrie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Sebelumya, tiga pejabat negara itu menggelar rapat tertutup di RSPPN hari ini. Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. (Pram/fajar)

  • Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

    Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

    Spekulasi itu terus berkembang, sehingga Kepala Sekretariat Presidenm Heru Budi Hartono memberikan penjelasan.

    Heru menegaskan tidak ada masalah antara Jokowi dengan Kapolri. Menurutnya, Jokowi sebelumnya juga sudah menyapa Kapolri.

    “Nggak ada masalah. Kan di mimbar utama sebelum upacara, semua sudah disalamin dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (7/10/2022) lalu.

    SBY Tak Salami Kapolri Listyo

    Kejadian yang mirip kembali terulang pada peringatan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Di balik kemegahan parade militer Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap SBY yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

    Setiba di atas mimbar, SBY lebih dulu menyalami Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), kemudian menjabat tangan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

    Namun, ketika berdiri tepat di depan Kapolri Listyo Sigit yang berada di samping Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, SBY tampak tidak mengulurkan tangan dan langsung melangkah ke depan untuk menyalami Wakil Panglima.

  • Tere Liye Kritik Keras Kebijakan Impor BBM Satu Pintu: Dungu Tak Bertepi

    Tere Liye Kritik Keras Kebijakan Impor BBM Satu Pintu: Dungu Tak Bertepi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Penulis novel, Tere Liye mengkritik keras kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu. Menurutnya, itu kebijakan yang dungu.

    Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap berdampak ke sejumlah hal. Seperti habisnya stok bensin di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell.

    “Kasus habisnya stok BBM di SPBU swasta ini adalah bukti: pemerintah memang tidak mau Indonesia ini maju, atau kemungkinan lain, mereka dungu tak bertepi,” tulisnya dikutip akun Instagram, Selasa (7/10/2025).

    Dia lalu memaparkan sejumlah alasan mengapa menilai kebijakan tersebut dungu. Bahkan dia membuka diri argumentasinya dibantah.

    “Akan saya jelaskan dengan argumen-argumen, buat kalian yang mau bantah, maka bantahlah argumen saya dengan dalil setara,” terangnya.

    Dia bilang BBM yang dijual oleh SPBU swasta adalah produk non subsidi. Sehingga mestinya pemerintah tidak dirugikan sama sekali.

    “Malah untung, bisa mungut pajak,” ujarnya.

    Jika pemerintah tidak suka ada SPBU swasta, sarannya maka tutup saja semuanya. Bukannya mengizinkan, tapi membatasi impornya.

    “Kamu bikin impor satu pintu? Hanya bisa lewat Pertamina? Maka disinilah kegagalan terbesar argumen pemerintah. Jika pada akhirnya produk ini sama-sama impor, maka ngapain dipaksa satu pintu? Aneh sekali logika ini,” paparnya.

    Dia juga mengungkit kasus korupsi kuota impor. Mulai gula, sampai daging sapi/

    “Rebutan kuota, ngakalin alokasi kuota, suap kuota. Inilah sumber penyakit impor di Indonesia. Sejak dulu, kuota ini sengaja dibuat pemerintah buat jadi bancakan. Itu tuh fakta!”