Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Barisan Geng Solo Senggol Projo Berubah Haluan ke Prabowo

    Barisan Geng Solo Senggol Projo Berubah Haluan ke Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Barisan Geng Solo, Kristian Oni, menanggapi dinamika di tubuh relawan Projo yang disebut-sebut mulai mengalihkan dukungan politiknya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Kristian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri urusan internal organisasi lain.

    Termasuk arah politik Projo yang kini ramai diperbincangkan publik.

    “Pada dasarnya kami, Barisan Geng Solo, tidak intervensi,” ujar Kristian dalam videonya yang beredar, dikutip pada Kamis (6/11/2025).

    “Karena seperti apa pun keputusan Projo, arah politik Projo, itu adalah persoalan rumah tangga Projo, persoalan internal Projo,” tambahnya.

    Meski demikian, Kristian berharap agar Projo tetap menjadi organisasi relawan yang solid dan tidak terpecah akibat perubahan arah politik.

    “Cuma, saya berharap kita dari Barisan Geng Solo, badan relawan yang baru lahir, kita berharap Projo tetap utuh dan kokoh,” lanjutnya.

    Dikatakan Kristian, arah politik Projo saat ini tampaknya mulai mengikuti garis pidato politik Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

    Ia menilai, langkah itu menunjukkan adanya sedikit pergeseran posisi politik dari yang semula berfokus pada sosok Presiden ke-7, Jokowi.

    “Meskipun jujur menurut saya arah politik Projo berujung kepada pidato politik Ketum Projo, Pak Budi Arie. Artinya ke depan Projo akan sedikit bergeser,” Kristian menuturkan.

    “Yang tadinya ikonnya adalah Pak Jokowi, tapi mungkin ada sedikit pergeseran politik,” jelasnya.

    Meski menilai ada pergeseran, Kristian bilang bahwa arah baru Projo tidak sepenuhnya keluar dari visi politik Jokowi.

  • PANI Perkuat Fundamental Lewat Aksi Korporasi Beruntun, Modal Tumbuh hingga Rp16 Triliun

    PANI Perkuat Fundamental Lewat Aksi Korporasi Beruntun, Modal Tumbuh hingga Rp16 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menunjukkan strategi keuangan agresif tapi terukur dalam memperkuat struktur permodalan.

    Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan yang berada di bawah naungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) itu berhasil menghimpun dana segar lebih dari Rp16 triliun melalui serangkaian aksi korporasi di pasar modal.

    Langkah-langkah itu mencakup dua Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) senilai Rp6,5 triliun pada Agustus 2024, disusul PMTHMETD III pada September 2025 dengan tambahan 20,9 juta saham senilai Rp14.350 per lembar .

    Seluruh dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat entitas anak, membiayai ekspansi kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), dan menambah kepemilikan pada PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), anak usaha yang membangun proyek Nusantara International Convention & Exhibition (NICE).

    “Dana hasil PMTHMETD digunakan sepenuhnya untuk memperkuat struktur permodalan dan menunjang kegiatan usaha utama entitas anak, termasuk PT Cahaya Inti Sentosa, PT Panorama Eka Tunggal, dan PT Karunia Utama Selaras,” tulis PANI dalam keterangan resmi .

    PANI juga mencatat keberhasilan PMHMETD II pada akhir 2023 senilai Rp10,5 triliun, yang memperkuat cadangan lahan dan memperluas aset hingga 1.855 hektar melalui 12 entitas anak .

    Dengan struktur modal yang semakin kuat, total aset perusahaan per 30 September 2025 mencapai Rp49,5 triliun, naik 6 persen dibanding akhir 2024.

    Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menegaskan bahwa penguatan permodalan bukan semata-mata untuk ekspansi, tapi juga untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas di tengah iklim pasar properti yang menantang.

  • PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    PSI Akhirnya Buka Mulut Soal Beredarnya Isu Gibran dan Jokowi Berduet di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali diterpa kabar bohong alias hoaks. PSI menegaskan Ahmad Ali tidak pernah mengusulkan kepada para relawan agar Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    “Tidak pernah ada pernyataan itu dari Bang Ahmad Ali. Konten atau poster yang bilang beliau mengusulkan duet Mas Gibran dan Pak Jokowi adalah hoax. DPP PSI mematuhi arahan Pak Jokowi agar mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran dua periode,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman di Jakarta, dikutip pada Kamis (6/11).

    Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah akun media sosial menyebar kabar tersebut bahwa Ahmad Ali mengusulkan kepada para relawan agar Gibran dan Jokowi berduet di Pilpres 2029.

    Andy menegaskan, PSI tidak akan segan untuk mengambil langkah tegas kepada pihak yang membuat dan menyebarkan kabar bohong tersebut.

    “Kabar bohong atau hoax adalah racun yang mengotori ruang publik dan merusak demokrasi kita,” pungkas Andy.

    Senada dengan penegasan PSI, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan gambar klaim tersebut ke dalam Google Lens, disebutkan bahwa, Wakil Ketua Umum DPP PSI menyatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Ahmad Ali seperti yang dinarasikan pada unggahan tersebut.

    Konten atau poster yang menyatakan Ahmad Ali mengusulkan duet Gibran dan Jokowi adalah hoaks. (Pram/fajar)

  • Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    Ahmad Khozinudin Sentil Prabowo: Ada Deklarasi Hidup Jokowi di Balik Kebijakan Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Advokat Ahmad Khozinudin kembali berbicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek Kereta Cepat atau Whoosh.

    Dikatakan Ahmad, sikap Prabowo yang menyatakan siap menanggung utang proyek tersebut menunjukkan kesan pasang badan untuk Presiden ke-7, Jokowi.

    “Saat Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang kereta cepat sekaligus meminta semua pihak tidak lagi meributkan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    “Saya langsung teringat yel-yel ‘Hidup Jokowi!’ yang dulu diteriakkan Prabowo dalam Kongres Gerindra,” tambahnya.

    Ia menganggap keputusan Prabowo untuk mengambil alih beban utang proyek tersebut sama saja dengan mendeklarasikan hidup Jokowi kembali karena proyek itu merupakan kebijakan strategis era pemerintahan sebelumnya.

    Selain itu, Ahmad juga menyinggung bahwa masyarakat sempat berharap kasus dugaan korupsi proyek Whoosh dapat membuka jalan hukum terhadap penyimpangan di masa lalu.

    “Proyek Hambalang yang nilainya hanya beberapa triliun saja bisa menyeret pelakunya ke penjara,” Ahmad menuturkan.

    “Tapi proyek Whoosh yang menelan biaya hingga Rp120 triliun justru seolah bebas dari jerat hukum,” lanjut dia.

    Baginya, langkah Prabowo membuat publik pesimistis terhadap penanganan kasus tersebut.

    Ia bahkan menduga KPK berpotensi menutup penyelidikan tanpa hasil signifikan.

    “KPK kemungkinan akan berujung anti klimaks, dengan menyatakan tidak ada unsur korupsi di kasus Whoosh,” kata Ahmad.

    Ia menuding banyak proyek PSN era Jokowi menjadi kedok untuk perampasan lahan dan sumber daya publik.

  • Bandingkan Gibran dengan Politisi Muda AS, Chusnul Chotimah: Sama-sama Muda, tapi yang Satu Berisi, Satunya Kosong

    Bandingkan Gibran dengan Politisi Muda AS, Chusnul Chotimah: Sama-sama Muda, tapi yang Satu Berisi, Satunya Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah kembali menarik perhatian publik lewat pernyataannya di media sosial.

    Ia membandingkan Zohran Mamdani, politisi muda asal Amerika Serikat, dengan Wapresnya Gibran Rakabuming Raka.

    “Sama-sama muda, tapi yang satu (Zohran) berisi, yang satu (Gibran) kosong,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (6/11/2025).

    Untuk diketahui, nama Zohran Kwame Mamdani kini tengah menjadi sorotan publik Amerika Serikat.

    Politisi muda berdarah Uganda-India itu berhasil menapaki karier politik yang gemilang di New York dengan gagasan progresif yang berpihak pada masyarakat kelas pekerja.

    Lahir di Kampala, Uganda, 18 Oktober 1991, Mamdani tumbuh dalam keluarga akademisi dan seniman ternama.

    Ayahnya, Mahmood Mamdani, dikenal sebagai profesor bidang ilmu sosial dan politik, sedangkan ibunya, Mira Nair, merupakan sutradara film asal India yang mendunia lewat karya Monsoon Wedding.

    Lingkungan keluarganya yang multikultural membuat Zohran terbiasa berpindah antara Kampala, Delhi, hingga New York, sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat.

    Zohran menempuh pendidikan di Bronx High School of Science, salah satu sekolah terbaik di New York, lalu melanjutkan kuliah di Bowdoin College, Maine, dan meraih gelar sarjana bidang Africana Studies pada 2014.

    Ketertarikannya terhadap isu keadilan sosial tumbuh sejak masa kuliah, ketika ia aktif mengadvokasi kesetaraan ekonomi dan hak-hak minoritas.

    Setelah lulus, ia bekerja sebagai konselor pencegahan penyitaan rumah di wilayah Queens, membantu keluarga berpenghasilan rendah agar tidak kehilangan tempat tinggal.

  • Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    Perubahan Besar di Dunia Politik, HNW Sebut Pro Zionis Israel Mulai Tumbang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menyebut adanya perubahan besar di dunia politik.

    Hal ini menyusul beberapa kemenangan yang didapatkan dalam Pemilu di beberapa negara.

    Mereka membuktikan oligarki dan lobi pro Zionis Israel perlahan-lahan bahkan satu per satu tumbang di dunia perpolitikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hidayat Nur Wahid memberikan beberapa contoh besar.

    Diantaranya ada, kemenangan Zohran Mamdani yang terpilih sebagai walikota New York dan beberapa contoh lainnya.

    “Kemenangan Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Catherine Connoly sebagai Presiden Irlandia dan Partai 66 menangi Pemilu di Belanda, HNW dari @FPKSDPRRI,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI itu dengan tegas mengatakan adanya perubahan besar di dunia politik.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kemenangan Zohran diraih di tengah masifnya konspirasi oligarki pro Zionis dan kampanye Islamofobia terhadap dirinya karena latar belakangnya sebagai seorang Muslim.

    Yaitu Oligarki Pro-Zionis Israel berhasil ditumbangkan oleh politisi Pro-Gaza/Palestina.

    “Dunia Demokrasi Mulai Berubah, Oligarki Pro-Zionis Israel Dikalahkan oleh Politisi Pro-Gaza/Palestina,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Berkat Transformasi Digital, Qlola by BRI Raih Penghargaan dalam Anugerah Inovasi Indonesia 2025

    Berkat Transformasi Digital, Qlola by BRI Raih Penghargaan dalam Anugerah Inovasi Indonesia 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menerima penghargaan atas pencapaian dalam pengembangan solusi keuangan digital. Qlola by BRI berhasil meraih penghargaan Anugerah Terbaik Sektor Keuangan Kategori Produk dan Model Bisnis dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (10/10).

    IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 hadir dengan mengusung tema “Advancing Corporate Resilience in Economic Uncertainty Through Agile Innovation.” Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil mengimplementasikan inovasi strategis dan berdampak nyata, serta menjadikan inovasi tersebut sebagai fondasi ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

    CEO IDX Channel Syafril Nasution menyampaikan harapannya agar inovasi yang dijalankan pelaku usaha terus memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan. “Kami terus berharap kepada Bapak dan Ibu, terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, guna memberikan dampak dan manfaat positif bagi masyarakat luas, serta mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Dan kami pun berharap, hal yang sama bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam perputaran usahanya,” ujar Syafril.

    Qlola by BRI merupakan inovasi dari BRI berupa Integrated Corporate Solution Platform yang memudahkan penggunanya dalam mengakses berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali log in (Single Sign On). Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan, yaitu Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Services, Financial Dashboard, serta layanan lainnya yang akan mengoptimalkan kegiatan bisnis secara komprehensif. Qlola by BRI merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat fondasi sebagai universal bank, dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan di seluruh segmen.

  • Terungkap Jatah Preman dalam Kasus Korupsi Pemprov Riau, Gubernur Ancam Copot Pejabat yang Tak Ikuti Perintah

    Terungkap Jatah Preman dalam Kasus Korupsi Pemprov Riau, Gubernur Ancam Copot Pejabat yang Tak Ikuti Perintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyorot tajam Gubernur Riau.

    KPK menahan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dia ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

    Diketahui, para pihak yang terjaring OTT dibawa dalam dua kloter ke KPK pada Selasa kemarin. Salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Total ada 10 orang yang diperiksa KPK terkait OTT ini.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, ia menyebut Gubernur Riau akhirnya sah yang dinyatakan terlibat.

    “Sah, Akhirnya Gubernur Riau ke-4 yang kena kasus korupsi di KPK,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Gubernur Riau itu dinyatakan terlibat karena terungkap memiliki jatah preman dari nilai proyek anggaran.

    “Terungkap jatah preman dari nilai proyek anggaran,” tuturnya.

    Sementara itu, Abdul Wahid disebut mengancam bawahannya jika tak memberikan uang yang disebut ‘jatah preman’.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK

    Dua tersangka lainnya ialah Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

    Tanak mengatakan kasus ini berawal dari pertemuan antara Sekdis PUPR Riau Ferry Yunanda dan enam kepala UPT wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP pada Mei 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    PSI Anggap Utang Kereta Cepat Whoosh Warisan Jokowi Hal Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memuji Presiden Prabowo Subianto. Setelah pengakuannya akan bertanggung jawab terkait utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman. Dia menilai langkah Prabowo sebagai sosok negawaran bijak.

    “Pernyataan Presiden Prabowo terkait Whoosh mencerminkan sikap negarawan yang jernih dan bijak dalam melihat kepentingan rakyat. PSI sangat mengapresiasi,” kata Andy kepada jurnalis, Selasa (5/11/2025).

    Menurutnya, Whoosh memang tak bisa dihitung untung rugi. Karena pada dasarnya dibuat untuk mengurai kemaceran jalur Jakarta-Bandung.

    “Whoosh dibutuhkan sebagai salah satu solusi kemacetan dan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara signifikan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman

    Soal proyek tersebut menimbulkan utang. Dia menilai sebagai sesuatu yang normal.

    “Belakangan ada yang menyoal utang Whoosh. Padahal, restrukturisasi utang itu hal sangat biasa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara berlebihan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bertanggung jawab soal utang Whoosh. Dia mengaku heran dengan ribut-tribut yang terjadi.

    “Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab itu Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dia juga meminta PT Kereta Api Indonesia tak khawatir.

    “Saya sekarang ranggung Jawab Whoosh,” tegasnya lagi.

    Menurutnya, semua transportasi publik memang tidak dihitung dengan untung rugi. Tapi seberapa besar manfaatnya.

  • Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur Eksekutif De Jure: Apakah Ini Bukan Suatu Impunitas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto terus menuai pro dan kontra. Kalangan aktivis tegas menolak wacana tersebut.

    Penolakan salah satunya disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Kelompok ini menilai pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto, sebagai pemutihan terhadap kejahatan negara masa lalu.

    Hal demikian dikatakan Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza diskusi publik di Jakarta, Rabu (5/11).

    Ibnu mengatakan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terjadi selama Soeharto memimpin Indonesia.

    Dia menyebut pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sebagai amnesti rezim era Prabowo Subianto terhadap kekejian Orde Baru. “Apakah ini bukan suatu impunitas. Apakah rekonsiliasi ini tidak lebih dari sebenarnya sebuah amnesti yang tidak resmi,” ujarnya.

    Toh, kata Ibnu, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto menjadi kontradiksi, karena mertua Presiden RI Prabowo Subianto itu bagian dari negara dengan pernah menjabat pemimpin Indonesia.

    Dia menganggap tidak logis apabila negara memaafkan dirinya sendiri atas pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat.

    “Hanya orang gila atau orang yang secara logika hukum cacat ketika negara melakukan pelanggaran, kemudian memaafkan dirinya sendiri terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap warga negaranya,” katanya.

    Selain itu, Ibnu menilai pemerintahan era Soeharto banyak melakukan pelanggaran hukum dan korupsi.

    Dia bahkan menyebut negara sendiri telah mengakui masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) era Orde Baru “Nah, ini sudah artinya negara mengakui bahwa ada permasalahan selama 32 tahun pemerintahan (Soeharto),” katanya.