Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    “Yang terakhir, crowdfunding-nya ISNU nantinya harus bisa berkolaborasi dengan Lembaga lain, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Misalnya, ISNU nanti menjadi pihak distributornya, karena memiliki program dan member yang sesuai dari crowdfunding yang dikelola,” terangnya.

    Sementara itu, M Ali Yusuf membeberkan, ISNU punya modal luar biasa. Bukan hanya lewat zakat, ada juga infak, sedekah, dan wakaf.

    Sebagai organisasi yang diisi para akademisi dan sarjana, dia meyakinkan pemahamannya sudah cukup tinggi dan memiliki anggota yang banyak, maka posisinya bisa berkolaborasi dengan BWI, atau badan lain sebagai pendistribusi.

    “Jadi, Ayo ISNU berkolaborasi dengan BWI,” tegas Ali Yusuf.

    Berkaca pada pernyataan Ketua Umum PP ISNU Prof Kamaruddin Amin yang sekaligus Ketua BWI bahwa ada Rp 181 T lebih potensi wakaf di Indonesia, tetapi ternyata baru 3,5 T yang baru terkelola. Ali Yusuf kemudian mengajak agar dengan kolaborasi ISNU bersama BWI bisa memaksimalkan pendistribusian wakaf ini.

    Narasumber lainnya, Fitriansyah Agus Setiawan CRFM dari BAZNAS pun menyebut ISNU yang memiliki SDM besar bisa dioptimalkan. Zakat, lanjut dia, ada Rp 327 Triliun potensinya. Namun, kali inibaru sekitar Rp 40 T zakat yang terkelola.

    “Sementara Baznas baru mengelola sekitar Rp 17 T, jadi masih ada potensi besar yang belum terkelola dan ini menjadi gerak Crowdfunding ISNU nanti agar melipatgandakan pengelolaan ini,” tuturnya.

    Narasumber terakhir, Chaidir Bamualim menegaskan bahwa Indonesia pernah diminta memimpin filantropi Islam dunia. Karena itu, melihat potensi filantropi ini, Chaedir pun menilai yang lebih penting dampaknya apa.

  • Posisi di Jakarta tapi Belum Dieksekusi Kejaksaan, Terpidana Silfester Kembali Jadi Sorotan Publik

    Posisi di Jakarta tapi Belum Dieksekusi Kejaksaan, Terpidana Silfester Kembali Jadi Sorotan Publik

    “Seingat saya sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Coba cek lagi nanti ke Kejari Selatan selaku eksekutornya, langkah-langkah apa yang diambil oleh yang bersangkutan,” kata mantan Kepala Kejari Jaksel itu.

    Sementara itu, Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka memberikan kritik pedas terkait berlarut-larutnya eksekusi terpidana Silfester Matutina.

    Dia menegaskan, alasan keberadaan Silfester Matutina kini masih dalam pencarian sangat tidak masuk akal. Sebab, Kejaksaan telah dilengkapi alat yang canggih untuk melacak pelaku pidana.

    “Saya inisiator bikin program Tangkap Buronan (Tabur) untuk 31 kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi tempat aman bagi pelaku pidana. Nah, berdasarkan pengalaman, dengan alat yang semakin mapan saya kira untuk mengeksekusi Silfester ini tidak sulit lewat dengan segala perangkat baru yang dimiliki Kejaksaan RI,” tutur Jan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Terpisah, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan, Silfester dituntut melanggar Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun penjara. Berdasarkan aturan, hitungan masa kedaluwarsa pemidaan Silfester baru sampai 2035.

    “Jadi ini belum kedaluwarsa pemidanaan. Kalau mau kedaluwarsa pemidanaan, berarti saudara Silfester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035, bukan 2025 ini, karena masih sisa 10 tahun,” kata Gafur di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025.

    Gafur melanjutkan, ada dua faktor yang bisa membebaskan terpidana dan kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana. Pertama, karena halangan administrasi. Sementara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dipastikan tidak ada lagi halangan administrasi untuk mengeksekusi Silfester. (bs-sam/fajar)

  • Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utang luar negeri membuat cadangan devisa menyusut. Mencapai US$148,7 miliar atau sekitar Rp2.461 triliun per akhir September 2025.

    Angka tersebut lebih rendah US$2 miliar atau Rp33 triliun. Jika dibandingkan pada akhir Agustus 2025 yang mencapai US$150,7 miliar.

    Itu dikonfirmasi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deny Prakoso. Dia mengatakan penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    Selain itu, dia mengatakan penyebabnya kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi izin pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    ”Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ungkap Ramdan dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus.

    Hal ini sejalan dengan persepsi investor positif terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    ”Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal,” ucapnya.

  • Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuding Center of Economic and Law Studies (Celios) pendukung Anies Baswedan. Itu diungkapkan menanggapi survei Celios soal kementerian dengan kinerja terburuk.

    Di survei tersebut, lembaga yang digawangi Pigai menduduki urutan pertama. Dengan poin minus 113.

    “Oke. Celios pendukung Anies.Kita harus ngomong, orang Celios pendukung Anies. Nggak papa, silahkan klarifikasi. Celios pendukung Anies,” kata Pigai dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dirinya 10 tahun oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan.

    Selama itu, dia mengatakan tiap saat mengkritik pemerintah.

    “Terlepas dari penilaian ini. Saya 10 tahun berada di oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan. Kritik pagi, siang, dan malam,” ujarnya.

    Karenanya, kata dia, ketika dia sekarang ada di pemerintahan, tidak heran lagi ada pembencinya. Karena menurutnya, ada orang yang memang membenci dirinya.

    “Ketika saya ada di pemerintahan, saya tah ada yang tidak suka saya. Saya tahu ada yang benci sama saya. Ada buzzer, ada benci,” ucapnya.

    Pigai lalu bercerita, dirinya masuk dalam jajaran tim pemenangan Prabowo. Karenanya, dia paham dua kelompok lain yang melawan Prabowo di Pemilihan Presiden, membencinya.

    “Saya mendukung Prabowo, kami memenangkan pertarungan. Saya tahu, ada dua calon maupun kelompok pengikut yang tidak suka sama saya,” imbuhnya.

    “Oleh karena itulah, saya memahami, ketika ada misalnya survei kinerja, kritikan, kasi komentar di media. Pasti saya buruk,” sambungnya.

  • Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhir-akhir ini mendapat dukungan positif dari publik Indonesia, terkhusus di media sosial.

    Salah satu gebrakan yang didukung penuh publik dan pegiat media sosial adalah ketegasan Purbaya menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Whoosh).

    Pandangan itu salah satunya disampaikan Taufik TM melalui akun pribadinya di X, @taufik_q.

    “Selamat Sabtu pagiii. MenKeu Purbaya menolak opsi pembayaran utang Proyek Kereta Cepat melalui APBN.
    Bagus. Jika melalui APBN berarti seluruh rakyat Indonesia yg menanggung. Biar Jokowi, LBP & DPR aja yang nanggung. 😊😄👍,” tulis Taufik sembari memposting terkait pernyataan Purbaya itu.

    Unggahan itu pun kini viral dan ramai dikomentari warganet. Banyak yang sepakat dengan pernyataan Taufik.

    “Pinter nih Purbaya gk mau dikadalin termul rakus. Dia tau selama ini BUMN kl untung masuknya kantong pejabatnya, kl rugi minta apbn bahkan kantong pejabatnya ttp basah dg gaji ratusan jt + tantiem milyaran,” balas warganet di kolom komentar.

    “Baru kali ini ada Menteri yang berani 🤭,” puji lainnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkeu Purbaya menegaskan, sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara dinilainya telah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola persoalan utang yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Kekuatan itu, kata dia, bersumber dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

  • Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap bahwa era SBY ekonomi tumbuh 6 persen, sementara era Jokowi mentok 5 persen mendapat sorotan positif dari publik.

    Pasalnya, pernyataan tersebut memang sudah jadi kritikan banyak pihak terutama dari ekonom terhadap pemerintahan Jokow selama 10 tahun terakhir.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan oleh politisi PKB yang juga kader Nahdlatul Ulama, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu: SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu banyak bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke Jokowi dikritik lagi sama menkeu. Jempol nih sama Purbaya. Lama-lama Menkeu ini asyik juga 👌👍,” tulis Gus Umar, dikutip Minggu (11/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya meyakini bahwa ekonomi akan tumbuh 6,5 persen dalam waktu cepat. Ada dua strategi yang harus dijalankan yakni memperkuat likuiditas serta mendorong peran swasta dalam pembangunan.

    Dia berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Era SBY, ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6 persen, karena derasnya pertumbuhan uang primer atau base money yang di atas 17 persen.

    Hasilnya, lonjakan kredit mencapai 22 persen. Kala itu, swasta gencar memanfaatkan kredit yang berdampak kepada perputaran ekonomi. Artinya, perekonomian ditopang peran swasta.

    Adapun, lanjur Purbaya, era Jokowi pertumbuhan ekonomi mentok di level 5 persen seiring melambatnya base money di level 7 persen. Selain itu, peran BUMN terlalu luas sehingga swasta banyak yang tumbang.

  • Konsisten Terapkan GCG Terbaik, BRI Raih Apresiasi dari IICD Award 2025

    Konsisten Terapkan GCG Terbaik, BRI Raih Apresiasi dari IICD Award 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan apresiasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 di Ballroom Hotel Pullman Thamrin, Jakarta (15/9/2025), BRI tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam daftar Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Besar (BigCap PLCs).

    Apresiasi ini diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada perusahaan-perusahaan publik yang dinilai memiliki kapabilitas unggul serta konsisten dalam mengimplementasikan praktik GCG yang sehat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 emiten publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.

    Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi Perseroan. “Masuknya BRI dalam daftar Top 50 Emiten BigCap mencerminkan upaya berkesinambungan kami dalam mewujudkan bisnis yang berintegritas melalui tata kelola yang sehat. Kami meyakini bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Apresiasi ini memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Hal ini mendukung langkah BRI dalam membangun bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

  • Kepengurusan PSI Disahkan, Sosok Bapak J Ketua Dewan Pembina kok Masih Dirahasiakan?

    Kepengurusan PSI Disahkan, Sosok Bapak J Ketua Dewan Pembina kok Masih Dirahasiakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengesahkan kepengurusan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Surat keputusan (SK) tersebut diserahkan langsung Supratman kepada Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Grha Pengayoman, Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/10)

    “Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia,” kata Supratman saat konferensi pers.

    Supratman menjelaskan dirinya menandatangani SK tersebut pada Kamis (9/10) dan hal ini bagian dari transformasi percepatan pelayanan publik kepada semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

    “Ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian,” katanya.

    Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum atas pelayanan cepat yang diberikan.

    Dia juga mengapresiasi digitalisasi layanan di Kementerian Hukum yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami baru masukkan kemarin dengan sistem secara online, kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon. Malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, AD/ART, dan sebagainya,” tuturnya.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini. Ini sangat menginspirasi mungkin bagi kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

  • Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut pemerintah telah menyiapkan opsi penambahan kuota hingga 100 ribu orang pada Program Magang Nasional 2025.

    Kuota itu ditambah jika tahap pertama dengan target 20 ribu peserta berjalan sesuai rencana.

    “Kalau target awal cepat terpenuhi, kita akan evaluasi dan melihat kemungkinan untuk menambah hingga 100 ribu pemagang. Tapi kita pastikan dulu hasil tahap pertama,” jelas Febrio di Jakarta, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

    Program Magang Nasional 2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta penduduk usia produktif masuk ke pasar kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

    Menurut Febrio, program magang nasional bisa menjadi jembatan agar lulusan baru lebih cepat masuk ke dunia kerja formal. Meski begitu, ia juga menilai sektor informal tetap memberi peluang, misalnya pekerjaan di gig economy yang fleksibel dan menjanjikan.

    Peserta magang akan mendapat uang saku sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama maksimal enam bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

    Namun, perusahaan penyelenggara magang diperbolehkan memberi upah lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing.

    Uang saku tersebut akan disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain uang saku, peserta juga akan mendapat manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), yang biayanya dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

  • Danny Pomanto Beri Warning Bagi Figur Potensial di Pilgub Sulsel 2029

    Danny Pomanto Beri Warning Bagi Figur Potensial di Pilgub Sulsel 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kehadiran Danny Pomanto di kancah politik Sulsel memberi warning tersendiri bagi figur-figur potensial di Sulsel.

    Meski sempat bertarung dan kalah, bukan berarti itu menjadi pukulan telak baginya. Bahkan itu bisa saja menjadi pelajaran yang baik untuk kontestasi selanjutnya.

    Ali Armunanto menilai, langkah Danny di Sulsel bisa semakin baik, jika ke depannya mampu mengkonsolidasikan figur-figur potensial yang lain. Sebab kata dia, selain memberi tantangan untuk fur lain, ini juga menjadi tantangan untuk dirinya sendiri.

    “Saya meyakini, besar atau kecilnya, ini menjadi pintu dan langkah yang baik untuk Pak Danny di Pilgub Sulsel mendatang. Dia memang kemarin kalah, tetapi bukan berarti itu menutup ruangnya, bisa saja itu menjadi pelajaran yang baik untuk berbenah,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, tantangan bagi Danny juga masih berat. Sebab, beberapa figur populer bisa saja ambil bagian pada Pilgub Sulsel mendatang.

    Nama Andi Sudirman Sulaiman bisa saja kembali ambil bagian. Kemudian muncul juga nama Fatmawati Rusdi, Ilham Arief Sirajuddin, termasuk Andi Muhammad Mappanyukki Bau Sawa (Panglima Ta).

    “Tetapi tantangan tentu akan tetap ada. Bisa saja nanti Andi Sudirman maju lagi. Kemudian nama Ibu Wagub kan mulai naik juga. Terus ada Panglima Ta yang sekarang sudah punya partai sendiri, tentu ini menjadi tantangan ke depan,” jelasnya.

    Panglima Ta sendiri memang belum menyatakan secara terbuka untuk ambil bagian dalam Pilgub mendatang. Dia hanya menyampaikan, cita-cita Hanura ke depan adalah memberikan akses kesejahteraan untuk masyarakat.