Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sosok inisial J yang ditunjuk jadi Ketua Dewan Pembina PSI hingga kini masih misteri. Sejumlah spekulasi mencuat.

    Loyalis Jokowi, yang tergabung dalam Barisan Rekonsiliasi Jokowi Prabowo Subianto, Tommy BR mengatakan PSI sengaja menggulirkan isu soal inisial J tersebut.

    “PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas,” tulis Tommy dikutip dari akun Threadsnya, Sabtu (11/10/2025).

    Pasalnya, kata Tommy, di PSI ada dua inisial J yang merupakan elit. Dia adalah Presiden ke-7 Jokowi dan tokoh PSI, Jefri Geovanni.

    “Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni,” ucapnya.

    Menurut Tommy, kabar inisial J itu hanya gimik. Agar sorot media tak hanya fokus pada Jokowi.

    “Maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jeneral PSI Raja Juli Antoni PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas.

    Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi.

    Namun, Raja Juli tidak menyebut nama secara lengkap Ketua Dewan Pembina tersebut. Ia hanya menyebut inisial J.

    “Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J. Saya diperintahkan Mas Ketum, siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” kata Raja Juli Antoni di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

  • Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat harga mata uang kripto arus utama anjlok, RDG Mining meluncurkan kontrak penambangan awan XRP satu hari baru, yang menggandakan keuntungan dalam 7 hari.

    Di tengah volatilitas pasar mata uang kripto, RDG Mining telah meluncurkan kontrak satu hari baru untuk memastikan imbal hasil tanpa gangguan bagi pengguna. Kontrak ini menjamin imbal hasil harian hingga 15% untuk semua pengguna, dengan beberapa kontrak baru menawarkan tanpa batas pembelian.

    Dengan model penambangan awan RDG Mining , aset-aset utama seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum tidak lagi sekadar kepemilikan pasif, melainkan diubah menjadi arus kas yang dihasilkan secara berkelanjutan. Pengguna cukup mengaktifkan kontrak melalui ponsel mereka, dan AI akan secara otomatis mengalokasikan daya komputasi.

    Apa itu RDG Mining?

    RDG Mining adalah platform penambangan awan global yang didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Inggris. Dengan memanfaatkan sistem penjadwalan daya komputasi bertenaga AI miliknya, platform ini menyediakan layanan penambangan cerdas dan berbiaya rendah bagi pengguna untuk Bitcoin dan mata uang digital arus utama lainnya. Platform ini mendukung operasi seluler, menjangkau 175 negara, dan memiliki lebih dari 8,5 juta pengguna.

    Mengapa pengguna tingkat lanjut memilih RDG Mining?

    Bagi investor, signifikansi terbesar RDG Mining bukan terletak pada prediksi harga, melainkan pada penyederhanaan proses menghasilkan imbal hasil. Sebelumnya, pemegang mata uang kripto harus terus memantau kondisi pasar dan mengidentifikasi peluang jual beli. Kini, mereka cukup mengaktifkan cloud mining melalui ponsel dan menerima arus kas harian. Pendekatan ini mengubah investasi mata uang kripto dari “spekulasi yang menegangkan” menjadi “pendapatan pasif”, menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mempertahankan pola pikir yang stabil di tengah pasar yang volatil.

  • Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat harga mata uang kripto arus utama anjlok, RDG Mining meluncurkan kontrak penambangan awan XRP satu hari baru, yang menggandakan keuntungan dalam 7 hari.

    Di tengah volatilitas pasar mata uang kripto, RDG Mining telah meluncurkan kontrak satu hari baru untuk memastikan imbal hasil tanpa gangguan bagi pengguna. Kontrak ini menjamin imbal hasil harian hingga 15% untuk semua pengguna, dengan beberapa kontrak baru menawarkan tanpa batas pembelian.

    Dengan model penambangan awan RDG Mining , aset-aset utama seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum tidak lagi sekadar kepemilikan pasif, melainkan diubah menjadi arus kas yang dihasilkan secara berkelanjutan. Pengguna cukup mengaktifkan kontrak melalui ponsel mereka, dan AI akan secara otomatis mengalokasikan daya komputasi.

    Apa itu RDG Mining?

    RDG Mining adalah platform penambangan awan global yang didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Inggris. Dengan memanfaatkan sistem penjadwalan daya komputasi bertenaga AI miliknya, platform ini menyediakan layanan penambangan cerdas dan berbiaya rendah bagi pengguna untuk Bitcoin dan mata uang digital arus utama lainnya. Platform ini mendukung operasi seluler, menjangkau 175 negara, dan memiliki lebih dari 8,5 juta pengguna.

    Mengapa pengguna tingkat lanjut memilih RDG Mining?

    Bagi investor, signifikansi terbesar RDG Mining bukan terletak pada prediksi harga, melainkan pada penyederhanaan proses menghasilkan imbal hasil. Sebelumnya, pemegang mata uang kripto harus terus memantau kondisi pasar dan mengidentifikasi peluang jual beli. Kini, mereka cukup mengaktifkan cloud mining melalui ponsel dan menerima arus kas harian. Pendekatan ini mengubah investasi mata uang kripto dari “spekulasi yang menegangkan” menjadi “pendapatan pasif”, menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mempertahankan pola pikir yang stabil di tengah pasar yang volatil.

  • Program Donasi 1.000 Sehari Dedi Mulyadi Dikecam, Valentinus Resa: Negara Udah Pungut Pajak, Masih Minta Lagi?

    Program Donasi 1.000 Sehari Dedi Mulyadi Dikecam, Valentinus Resa: Negara Udah Pungut Pajak, Masih Minta Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menuai banyak tanggapan dan kecaman.

    Salah satunya datang dari presenter Metro TV, Valentinus Resa, yang secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut dalam salah satu program siaran televisi nasional.

    Dalam surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA, yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025, Dedi Mulyadi mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari guna membantu sektor pendidikan dan kesehatan.

    Namun, Resa menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan lemahnya peran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat.

    “Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat,” ujar Resa dalam tayangan Metro TV, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Dengan gaya khasnya, Resa bahkan menyindir kebijakan itu dengan analogi yang menohok.

    “Ini ibarat kita pesen nasi goreng, udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri,” sebutnya.

    Dikatakan Resa, meski nominal Rp1.000 terdengar kecil, namun bagi sebagian masyarakat angka itu tetap berarti besar.

    “Selain itu seribu rupiah buat sebagian orang mungkin kedengarannya receh, tapi buat sebagian lainnya seribu itu gak kecil. Makanya wajar kalau banyak warga yang menolak imbauan itu,” katanya.

    Resa juga menyinggung kekhawatiran publik bahwa kebijakan yang disebut sukarela itu bisa saja berubah menjadi kewajiban di lapangan.

  • Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, kembali bersuara terkait aksi Roy Suryo dan rombongan yang berkunjung ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Dian mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga sudah menyampaikan ucapan terima kasih.

    Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada perdebatan panjang mengenai konten yang dibuat Roy Suryo Cs dalam kunjungan ke makam tersebut.

    “Mas Wapres sudah sampaikan terima kasih, maka tidak ada lagi tanggapan yang lebih penting selain dari beliau sebagai pihak keluarga,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (12/10/2025).

    Kata Dian, masyarakat yang masih menyoroti kunjungan itu kemungkinan karena masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya yang mensakralkan makam.

    “Jika ada yang masih marah-marah, barangkali karena selama ini masyarakat kita secara adat dan budaya sangat mensakralkan makam,” jelasnya.

    Dian juga menyebut, Gibran telah banyak belajar dari ayahnya, Presiden Jokowi, termasuk soal kesabaran menghadapi serangan politik.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” Dian menuturkan.

    “Mengelola hati dengan sangat tenang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sambung dia.

    Ia menegaskan, hal itu juga berlaku ketika Roy Suryo Cs membuat konten di makam kakek dan nenek Jokowi.

    “Termasuk ketika Roy Suryo Cs ngonten di makam almarhum kakek dan neneknya,” terangnya.

    Karena itu, Dian meminta seluruh kader PSI, relawan Jokowi, dan simpatisan Gibran untuk tidak terpancing emosi.

  • Logam Tanah Jarang Jadi Senjata Perang Dagang, China Kuasai 70 Persen Pasokan Global, AS Sangat Bergantung untuk Industri Pertahanan

    Logam Tanah Jarang Jadi Senjata Perang Dagang, China Kuasai 70 Persen Pasokan Global, AS Sangat Bergantung untuk Industri Pertahanan

    Neodymium dan praseodymium digunakan untuk membuat motor magnet permanen, teknologi yang mengubah listrik dari baterai menjadi gerakan, seperti memutar roda mobil listrik.

    Motor jenis ini juga dapat bekerja sebaliknya, mengubah gerak menjadi listrik, misalnya melalui putaran baling-baling turbin angin.

    Logam tanah jarang ini disebut langka, meski sebenarnya unsur-unsur tersebut cukup melimpah di kerak bumi. Unsur cerium misalnya, lebih banyak daripada timah atau timbal.

    Tantangannya adalah menemukan deposit dengan konsentrasi tinggi yang cukup ekonomis untuk ditambang.

    Proses ekstraksinya juga berisiko terhadap lingkungan, karena membutuhkan air dan energi dalam jumlah besar untuk memisahkan logam dari batuan.

    Penambangan juga berpotensi mencemari tanah dan air tanah, mengingat logam tanah jarang sering ditemukan bersama unsur radioaktif seperti uranium dan thorium.

    Pada dekade 1960-1980-an, AS sempat menjadi produsen terbesar logam tanah jarang, sebelum China mengambil alih dengan operasi berbiaya rendah yang membanjiri pasar global dan membangun hampir monopoli di rantai pasok dunia.

    China kini menyumbang sekitar 70% produksi global. Negara itu menghasilkan 270.000 ton logam tanah jarang pada 2024 — dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya, menurut data US Geological Survey. AS berada jauh di posisi kedua dengan 45.000 ton.

    Dominasi China diperkuat oleh cadangan besar yang dimilikinya, hampir separuh dari total dunia, yakni sekitar 44 juta ton, lebih dari dua kali lipat cadangan Brasil di posisi kedua.

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat media sosial, Hodari, merespons langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Dikatakan Hodari, keputusan Purbaya ini menjadi kabar mengejutkan sekaligus langkah yang berani.

    Ia menyebut sikap tegas Purbaya menolak keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut membuat sejumlah pihak yang selama ini mendukung proyek kereta cepat menjadi gerah.

    “Ada kabar yang begitu mengejutkan. Bahkan ini geng Solo termul-termul ini kepanasan,” ujar Hodari dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, penolakan Menkeu Purbaya terhadap pembebanan APBN merupakan bentuk tanggung jawab agar negara tidak terus menanggung beban utang proyek yang awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan uang negara.

    “Ternyata Pak Purbaya, begitu kan, ogah yang membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras,” lanjutnya.

    Hodari kemudian menyinggung kembali janji mantan Presiden Jokowi di awal proyek kereta cepat yang menyebut bahwa pembangunan tersebut tidak akan membebani APBN. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya.

    “Jokowi, ke mana Jokowi? Kalau tidak dibebankan APBN, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi?,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, ia juga menilai utang proyek yang mencapai ratusan triliun rupiah dan menyebut kebijakan tersebut telah menekan sejumlah BUMN yang ikut terlibat dalam proyek tersebut.

  • Penawaran Eksklusif BRImo Diskon 25 Persen, Nikmati Musik Kelas Dunia di Konser Babyface

    Penawaran Eksklusif BRImo Diskon 25 Persen, Nikmati Musik Kelas Dunia di Konser Babyface

    “Melalui aplikasi BRImo, masyarakat dapat membeli tiket konser Babyface secara mudah, aman, dan cepat sekaligus menikmati potongan harga spesial 25%,” kata Dhanny.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin memperkuat posisi BRI sebagai bank yang terus hadir mendampingi nasabah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup digital yang lebih bermakna,” tambahnya.

    Sebagai informasi harga tiket konser Babyface Live in Jakarta 2025 dimulai dari kategori Bronze adalah sebesar Rp1.050.000 hingga VVIP Rp2.750.000, belum termasuk pajak dan biaya administrasi.

    Semua tiket memiliki nomor tempat duduk dan dapat diperoleh melalui platform resmi dengan opsi pembayaran eksklusif menggunakan BRImo untuk mendapatkan diskon 25% di semua kategori selama periode 9–25 Oktober 2025.

    Sementara itu, Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi bersama BRI.

    “Dengan dukungan With Love From BRI, kami dapat menghadirkan kesempatan spesial bagi penonton untuk menikmati konser Babyface dengan harga lebih terjangkau. Cukup dengan bertransaksi melalui BRImo, penonton bisa mendapatkan potongan harga 25% untuk semua kategori tiket selama periode 9 hingga 25 Oktober 2025. Ini menjadi bentuk apresiasi kami kepada penggemar yang sudah lama menantikan Babyface kembali ke Jakarta,” jelasnya.

    Babyface, atau Kenneth “Babyface” Edmonds, dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser musik legendaris yang telah menulis dan memproduksi lebih dari 125 lagu Top 10. Ia juga telah mencetak 45 lagu R&B No.1 dan 16 lagu pop No.1, dengan total lebih dari 800 juta penjualan rekaman global. Ia pernah berkolaborasi dengan nama-nama besar dunia seperti Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, Madonna, Eric Clapton, Bruno Mars, hingga Boyz II Men, dan meraih GRAMMY ke-13 atas kontribusinya dalam lagu “Snooze” milik SZA.

  • Purbaya Bilang Utang Kereta Cepat Tidak Boleh Dibebankan ke APBN, Herwin Sudikta: Lagi-lagi Jadi Korban Skema B2B Bohongan

    Purbaya Bilang Utang Kereta Cepat Tidak Boleh Dibebankan ke APBN, Herwin Sudikta: Lagi-lagi Jadi Korban Skema B2B Bohongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat tidak boleh dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Herwin menyebut proyek tersebut sejak awal memang dirancang rumit, agar saat muncul persoalan, tanggung jawabnya bisa dilempar ke berbagai pihak.

    “Proyek ini memang sengaja dibuat kompleks dari awal, supaya kalau nanti bermasalah, tanggung jawabnya bisa dibagi rata atau dilempar ke siapa saja yang masih bisa disalahkan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, janji awal pemerintah yang menyebut proyek kereta cepat tanpa menggunakan dana APBN hanyalah ilusi efisiensi.

    “Dulu dibilang tanpa APBN, biar kelihatan efisien dan keren,” ucapnya.

    Dikatakan Herwin, faktanya dana yang digunakan tetap bersumber dari pinjaman luar negeri yang dijamin oleh BUMN, sehingga pada akhirnya tetap menjadi beban negara.

    “Padahal uangnya dari utang luar negeri, dijamin BUMN, yang ujungnya tetap negara juga,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyindir bahwa jika keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai tersendat, skenario penyelamatan dari negara tinggal menunggu waktu.

    “Jadi kalau KCIC megap-megap, siap-siap aja, penyertaan modal, restrukturisasi, atau bailout terselubung,” Herwin menuturkan.

    Herwin bilang, perubahan pola hubungan proyek yang awalnya disebut bisnis ke bisnis (B2B) tapi kini menyeret negara untuk ikut menanggung beban merupakan tanda tanya besar.

  • Kejagung Belum Eksekusi Silfester Dinilai sebagai Bentuk Ketidakberdayaan Negara, Praktisi Hukum: Ini Memalukan

    Kejagung Belum Eksekusi Silfester Dinilai sebagai Bentuk Ketidakberdayaan Negara, Praktisi Hukum: Ini Memalukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktisi Hukum Ahmad Khozinudin, menyemprot Kejaksaan Agung (Kejagung) soal mandeknya eksekusi terhadap narapidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik, Silfester Matutina.

    Dikatakan Ahmad, pernyataan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, yang meminta kuasa hukum Silfester agar menghadirkan kliennya untuk dieksekusi merupakan bentuk ketidakberdayaan negara.

    “Negara, dengan seluruh sumber daya yang ada, dibuat kalah oleh seorang terpidana,” ujar advokat itu kepada fajar.co.id, (12/10/2025).

    Ia menyinggung sikap Kejagung yang dinilai justru memelas kepada kuasa hukum Silfester, Lechumanan, agar membantu menghadirkan kliennya ke jaksa.

    “Bahkan, yang lebih parah, Kapuspenkum Kejagung memelas pada kuasa hukum terpidana untuk mengantarkan kliennya agar dapat dieksekusi,” sebutnya.

    “Sebuah deklarasi kekalahan dan ketidakberdayaan yang sangat memalukan,” tambahnya.

    Ahmad menyindir keras sikap Kejaksaan yang menurutnya lebih berani menghadapi masyarakat kecil dibanding mengeksekusi terpidana berpengaruh.

    “Padahal, dengan kewenangannya, institusi kejaksaan bisa mengerahkan seluruh anggotanya untuk memburu Silfester Matutina. Jangan hanya gagah menghadapi kasus rakyat kecil,” katanya.

    Lebih lanjut, Ahmad mendesak agar Kejagung menindak pihak-pihak yang diduga menghalangi proses eksekusi.

    “Kejaksaan juga bisa memburu semua pihak yang menghalangi eksekusi dan memprosesnya secara hukum dengan pidana Obstruction of Justice, bukan malah membiarkan mereka bebas berkoar di media,” terangnya.