Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    Prabowo Hadiri Penandatanganan Penghentian Perang Gaza, Dahnil Anwar Simanjuntak: untuk Kemerdekaan Palestina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatangan penghentian perang Gaza. Hal tersebut dianggap sebagai langkah terukur.

    Itu diungkapkan Wakil menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anwar Simanjuntak. Dia mengungkapkan langkah tersebut nyata dan terukur.

    “Langkah-langkah nyata dan terukur diplomasi ala Presiden
    Prabowo menggiring dialog lintas peradaban, lintas bangsa untuk perdamaian dunia,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di Threads, Selasa (14/10/2025).

    “Untuk kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

    Menurutnya, tindakan Prabowo itu mengembalikan peran Indonesia. Sebagai pemandu perdamaian dunia.

    “Setelah sekian lama, melalui sentuhan Presiden Prabowo kita kembali dengan kepala tegak memandu perdamaian dunia,” ujarnya.

    Selain itu, dia menganggapnya sebagai upaya menunaikan amanat konstitusi.

    “Menunaikan amanat konstitusi menghadirkan Palestina Merdeka,” pungkasnya.

    Diketahui, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

    Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza yang menandai langkah maju dan penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

    Setibanya di International Congress Centre, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi.

    Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu utama.

  • Taruna Ikrar Kunjungi RSPPN Jenderal Soedirman: BPOM Tegaskan Sinergi Pertahanan dan Kesehatan demi Kedaulatan Obat Nasional

    Taruna Ikrar Kunjungi RSPPN Jenderal Soedirman: BPOM Tegaskan Sinergi Pertahanan dan Kesehatan demi Kedaulatan Obat Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar melakukan kunjungan strategis ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.

    Kunjungan ini menandai langkah konkret BPOM dalam memastikan bahwa sistem pertahanan kesehatan nasional memiliki instalasi farmasi yang kuat, aman, dan berdaulat sesuai standar nasional dan internasional.

    RSPPN Soedirman, yang diresmikan pada Februari 2024, kini menjadi salah satu rumah sakit rujukan modern dengan teknologi tinggi seperti MRI 3 Tesla, CT Scan generasi terbaru, Cat Lab, hingga robotic surgery.

    Bukan hanya fasilitas pelayanan, rumah sakit ini juga dipandang sebagai benteng pertahanan kesehatan nasional, terutama dalam menghadapi potensi ancaman biologis, kedaruratan medis, dan skenario pertahanan negara berbasis kesehatan.

    BPOM Kawal Instalasi Farmasi: Obat sebagai Aset Strategis Pertahanan Negara

    Didampingi tim BPOM, Taruna Ikrar meninjau langsung Instalasi Farmasi RSPPN yang telah menerapkan sistem digitalisasi logistik, e-resep, dan pengawasan obat berbasis data real-time.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan:

    Obat tersimpan dengan aman dan sesuai standar penyimpanan BPOM

    Sistem rantai pasok berjalan transparan, akuntabel, dan bebas potensi penyalahgunaan

    Fasilitas kesehatan pertahanan memiliki kemandirian pasokan obat, tidak tergantung impor secara berlebihan.

    “Instalasi farmasi bukan hanya ruang penyimpanan obat ini adalah ruang kendali strategis pertahanan kesehatan. Kedaulatan obat adalah bagian dari kedaulatan negara,” tegas Taruna Ikrar.

    Dalam kunjungan tersebut, Taruna Ikrar melakukan dialog terbuka dengan apoteker dan tenaga teknis farmasi yang bertugas di RSPPN. Ia menyebut mereka sebagai “prajurit tanpa seragam”, yang menjaga obat tetap aman sebelum menyentuh tangan pasien.

  • Hasil Survei KPK Bikin Geleng-geleng, 57 Persen Pejabat Masih Gunakan Uang Kantor untuk Kepentingan Pribadi

    Hasil Survei KPK Bikin Geleng-geleng, 57 Persen Pejabat Masih Gunakan Uang Kantor untuk Kepentingan Pribadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024.

    Hasilnya cukup mencengangkan, lebih dari separuh responden menilai masih banyak pejabat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.

    Dilansir dari unggahan akun Instagram resmi KPK, @official.kpk, temuan SPI 2024 menunjukkan bahwa 57,33 persen responden melihat praktik penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat di lingkungan kerjanya.

    Selain itu, 56 persen responden mengaku mengetahui adanya penerimaan uang perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

    Dalam unggahan tersebut juga dijabarkan rincian hasil SPI 2024 di sektor pengelolaan anggaran:
    • 43 persen pegawai memberikan gratifikasi untuk promosi atau mutasi jabatan,
    • 48 persen pegawai melaporkan perjalanan dinas tidak sesuai kondisi riil,
    • 56 persen menerima uang honor atau perjalanan dinas yang tidak sesuai kenyataan,
    • dan 57 persen menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.

    “57,33% responden menyatakan cukup sering melihat pejabat di unit kerja menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025) lalu.

    Budi menjelaskan, survei ini melibatkan 390.754 responden internal yang terdiri dari ASN maupun non-ASN di 642 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Seluruh responden dipilih secara acak, dengan syarat telah bekerja minimal satu tahun di instansi masing-masing.

  • Purbaya Sebut Investor Asing Tidak Datang Bangun Ekonomi, Selama Ini Konsepnya Salah?

    Purbaya Sebut Investor Asing Tidak Datang Bangun Ekonomi, Selama Ini Konsepnya Salah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini menyebut investor asing tidak datang untuk membangun ekonomi Indonesia. Pernyataan itu tengah jadi sorotan.

    Pegiat Media Sosial Bos Purwa salah satu yang membagikan dan mengomentari pernyataan itu. Dia menanyakan, apakah persepsi selama ini keliru.

    “Jadi selama ini konsepnya salah yak?” kata Purwa tikutip dari unggahannya di X, Selasa (14/10/2025).

    Hal itu didasarkan dari pernyataan Purbaya di sebuah acara. Pernyataannya tersebar dalam potongan video.

    “Kita harus mengundang investor asing untuk datang ke sini. Tanpa investor asing, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan cepat,” kata Purbaya.

    “Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia, emang kita siapa?” sambungnya.

    Menurut Purbaya, para investor tersebut hanya ingin menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    “Mereka datang hanya untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

    Karenanya, dia mengatakan pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Serta iklim investasi yang baik.

    “Jadi modalnya apa, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik,” ujarnya.

    Kalau itu sudah tercapai, Purbaya mengatakan pihaknya akan jual mahal.

    “Jika itu terjadi, mereka akan ramai-ramai masuk di sini. Saya akan jual mahal sedikit,” pungkasnya.

    “Ngapain saya minta-minta. Di atas. Tangan kita di atas,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Disebut Emoh Pasang Badan soal Dugaan Ijazah Palsu, Dian Sandi PSI: Tidak Perlu, Sudah Jelas Pak Jokowi Menang

    Prabowo Disebut Emoh Pasang Badan soal Dugaan Ijazah Palsu, Dian Sandi PSI: Tidak Perlu, Sudah Jelas Pak Jokowi Menang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seolah tak mau kalah dengan isu perdamaian Palestina-Israel, isu soal dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Jokowi terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat bagi publik.

    Terbaru, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto memang tidak ingin campur atau “pasang badan” dalam polemik tersebut.

    Merespons kabar itu, Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa posisi hukum terkait kasus ini sudah sangat jelas dan tidak membutuhkan pembelaan politik.

    “Presiden tidak perlu pasang badan, semua sudah jelas dan terang benderang,” ujar Dian di X @DianSandiU (14/10/2025).

    Ia menekankan, seluruh proses hukum sebaiknya tetap berjalan tanpa ada tekanan politik dari pihak mana pun.

    Dikatakan Dian, mantan Presiden Jokowi sudah berada di jalur yang benar dan akan memenangkan perkara tersebut.

    “Kita biarkan semua proses hukum berjalan tanpa intervensi. Pak Jokowi pasti menang!,” tegasnya.

    Dian juga menyinggung lemahnya substansi gugatan yang dilayangkan terhadap Jokowi.

    Ia menilai, para penggugat tidak memiliki bukti kuat, bahkan tidak satu pun saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan.

    “Penggugat tidak punya satu saksi sekalipun untuk dihadirkan di pengadilan. Semua berbasis opini dan asumsi, lemah!,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, Dian mengaku ada yang perlu menemukan jawaban sepanjang perdebatan ini berjalan.

    Dian bilang, pihak yang menyerang Jokowi merupakan sosok yang sama dengan yang membela mantan Menteri Nadiem Makarim dari kasus chromebook.

  • Sekarang Main Padel Bisa Bayar Pakai QRIS BRImo, Dapat Cashback Rp100 Ribu Lagi, Caranya Gampang Banget!

    Sekarang Main Padel Bisa Bayar Pakai QRIS BRImo, Dapat Cashback Rp100 Ribu Lagi, Caranya Gampang Banget!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memanjakan nasabah dengan menghadirkan promo spesial bagi pecinta olahraga padel. Melalui program Promo Spesial Omni Padel, nasabah berkesempatan mendapatkan cashback Rp100.000,- setiap melakukan pembayaran sewa lapangan menggunakan QRIS BRImo.

    Promo yang berlangsung pada 1–31 Oktober 2025 ini dapat dinikmati setiap hari di sejumlah partner merchant BRI yang tersebar di Jakarta, BSD, Bandung dan Bali. Melalui program ini, nasabah dapat berolahraga sambil memperoleh manfaat ekstra dari setiap transaksi. Kehadiran BRImo juga semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara cashless dengan cepat, aman, dan praktis.

    Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan bahwa BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan engagement dengan masyarakat, termasuk melalui aktivitas olahraga dalam mendukung pola hidup sehat. Ia menilai padel sebagai olahraga yang mampu menjembatani kolaborasi lintas komunitas serta membangun koneksi sosial yang kuat.

    “Kami melihat pertumbuhan olahraga padel sebagai peluang bagi BRI untuk lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui BRImo, kami tidak hanya hadir sebagai super apps keuangan, tetapi juga sebagai platform lifestyle yang relevan dengan aktivitas sehari-hari. Dengan cara ini, BRI ingin memudahkan transaksi digital sekaligus membangun loyalitas nasabah,” ungkap Aquarius.

    Selain melalui promo transaksi, komitmen BRI dalam mendukung perkembangan olahraga padel pun diwujudkan melalui penyelenggaraan BRImo SIP Padel Series 2025. Agenda ini menghadirkan 3 rangkaian utama. Pertama, Padel League 2025, sebuah kompetisi antar komunitas padel yang berlangsung pada 20 Juli hingga 16 November 2025.

  • Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

  • Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

    “Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

    “Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

    Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

    “Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

    “Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

    “Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

  • Hadapi India, Timnas Indonesia U-23 Dua Kali dapat Hasil Minor

    Hadapi India, Timnas Indonesia U-23 Dua Kali dapat Hasil Minor

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia U-23 meraih hasil yang kurang memuaskan di dua laga uji coba menghadapi India U-23.

    Di dua pertandingan uji coba ini, Timnas Indonesia U-23 harus puas bermain imbang 1-1 di laga kedua.

    Setelah sebelumnya pertemuan pertama kedua negara, Indonesia harus takluk 1-2 dari India.

    Pelatih Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri pun mengaku kurang puas dengan hasil ini.

    Ia menyebut banyak mencoba-coba pemain membuat hasil dua pertandingan belum sesuai yang diinginkannya. 

    “Oleh sebab itu setelah mereka kembali ke klub pun, kami berusaha melakukan komunikasi dengan klub, saya juga akan coba berkomunikasi dengan pelatih kepala di klub untuk memberi informasi secara detail di klub,” kata Indra Sjafri.

    “Untuk tim-timnya, malam ini kami susun jadwal para pelatih kemana saja melihat pemain-pemainnya baik secara langsung atau lewat siaran,” ujarnya.

    Namun, kata dia, risiko inilah yang harus diambil tentunya melihat sejauh mana para pemain.

    Terlebih untuk mengenal baik kualitas pemain-pemainnya yang digunakan untuk SEA Games 2025 di Thailand pada Desember nanti.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan publik, tidak kunjung menemui titik klimaks.

    Baru-baru ini, pakar telematika Roy Suryo mengklaim telah menerima salinan fotokopi legalisir ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta.

    Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tudingan tersebut tak ubahnya pengulangan isu lama yang sudah berkali-kali dibantah.

    Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa tidak ada hal baru dari temuan Roy Suryo cs.

    “Roy Suryo dkk infonya dapat lagi salinan fotocopy legelisir ijazah Pak Jokowi dari KPU DKI. Ternyata sama dengan yang diserahkan untuk Capres 2014,” kata Dian di X @DianSandiU (14/10/2025).

    Dian menambahkan, dokumen yang diklaim Roy tersebut bahkan sama dengan ijazah yang pernah digunakan Jokowi saat mendaftar di KPUD Solo pada masa pencalonannya sebagai wali kota.

    “Saya sudah sampaikan bahkan itu sama dengan yang diserahkan ke KPUD Solo. Mau kalian bolak-balik seperti apapun, memang itu ijazahnya,” tegas Dian.

    Menanggapi tudingan adanya kejanggalan yang disampaikan dr. Tifauzia Tyassuma dan tim Roy Suryo, Dian menyebut narasi itu sudah usang.

    “Tidak ada kejanggalan, yang disampaikan itu semua lagu lama kaset kusut!” sindirnya.

    Sebelumnya, Roy Suryo mengumumkan bahwa dirinya telah menerima salinan kedua ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Ia menyebut, salinan pertama didapat dari Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang memperoleh dokumen tersebut melalui KPU RI.