Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sidang Korupsi Pertamina, Arief Sukmara: Saya Merasa Tidak Pernah Diskusi Spesifik soal Luna Maya Ini dengan Pak Sani

    Sidang Korupsi Pertamina, Arief Sukmara: Saya Merasa Tidak Pernah Diskusi Spesifik soal Luna Maya Ini dengan Pak Sani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).

    Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim. Salah satunya Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina, Arief Sukmara.

    Arief Sukmara dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam sidang untuk terdakwa terdakwa Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi Agus Purwono, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo.

    Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menampilkan bukti percakapan singkat antara Muhamad Resa selaku Eks Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping (PIS) dengan Arief Sukmara.

    “Ini bicara sudah presentasi, Resa chat ‘Kalau 5 persen untuk PIS PL, itu kekecilan sih kang. Coba nego dulu karena antara Akang dan Kang Sani sudah deal 15 persen tadi kang’. Direspon oleh saudara, ‘Mintanya ke KPI paling jelek 10%’. Ini kan sudah berbicara margin, bertolak belakang dengan keterangan saudara, bisa dijelaskan?” tanya jaksa.

    Menjawab pertanyaan tersebut, Arief menyatakan tidak pernah melakukan pembicaraan terkait margin keuntungan sebagaimana dimaksud jaksa. Namun, dalam penjelasannya, ia keliru menyebut nama kapal Olympic Luna dengan nama Luna Maya.

    “Saya merasa tidak pernah diskusi spesifik soal Luna Maya ini dengan Pak Sani,” ujar Arief.

  • Ustaz Hilmi Firdausi Nyeletuk soal Buzzer: Harusnya Berterima Kasih ke Pandji

    Ustaz Hilmi Firdausi Nyeletuk soal Buzzer: Harusnya Berterima Kasih ke Pandji

    Ia juga menyinggung soal kondisi politik nasional yang kerap dipersoalkan publik.

    Kata Pandji, situasi politik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada elite atau lembaga negara semata.

    “Gua ngerasa kondisi politik kita itu sebenarnya tanggung jawab kita juga,” ucapnya.

    Pandji menekankan, masyarakat sering kali gemar menyalahkan DPR dan pemerintah tanpa bercermin pada realitas bahwa wakil rakyat merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri.

    “Cuma kita sering banget, ih salah ini, salah ini, DPR kacau. Lah DPR kan rata-rata rakyat,” Pandji menuturkan.

    ” Ia melanjutkan, Kan perwakilan rakyat, rata-rata rakyat kayak gitu ya lu dapet orang kayak gitu,” tambahnya.

    Karena itu, Pandji mengajak masyarakat untuk mulai berbenah jika menginginkan perubahan dalam dunia politik.

    “Kalau nggak pengen dapat orang kayak gitu, yah benahi diri kita. Gue jamin sejamin-jaminnya,” timpalnya.

    Terkait Mens Rea, Pandji mengklaim pertunjukan tersebut dirancang agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik yang paham politik maupun yang awam.

    “Orang nggak ngerti politik, masuk Mens Rea, keluar ngerti. Gue jamin. Belum tentu suka, tapi ngerti,” terang dia.

    Pandji bilang, penonton yang memahami isu politik akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari referensi yang disajikan.

    “Mens Rea itu orang yang ngerti politik akan happy, ketawa-ketawa,” imbuhnya.

    Sementara itu, bagi penonton yang belum akrab dengan isu politik, Pandji memastikan tetap ada unsur hiburan yang bisa dinikmati.

    “Orang yang nggak ngerti politik juga akan happy, walaupun harus gua akuin yang nggak ngerti politik ada kayak orang nonton film tuh, ih itu,” kata Pandji.

  • Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli bicara soal ketuanya Megawati Soekarnoputri.

    Ini berdasarkan hasil pernyataan dari Doktor Anwar Saragih yang memberikan penjelasan soal situasi politik Megawati Soekarnoputri.

    Lewat unggahan di media sosial Threads pribadinya, Guntur Romli bicara soal hal ini.

    Menurutnya, Megawati adalah suatu yang variabel dalam hal politik nasional.

    Meski ada independesi, tapi kebebasan atau kemerdekaan bagi Ketua PDIP itu punya hak lebih menentukan pilihan politiknya.

    “Menurut Doktor @anwarsaragih_,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2025).

    “Ibu Megawati adalah variabel bebas dalam politik nasional. Ada independensi, kebebasan atau kemerdekaan bagi Ibu Megawati menentukan pilihan politiknya,” ungkapnya.

    Meski punya kebebasan dalam hal pilihan politik. Hanya saja, Megawati tetap berdaulat dan berdikari.

    Hal ini yang kemudian jadi pertanyaan apa yang jadi penyebab kedaulatan Megawati bisa mandiri dalam politiknya.

    “Selain punya pilihan politik yang bebas, Ibu Megawati juga berdaulat dan berdikari atau mandiri dalam politiknya, mengapa bisa demikian?,” tuturnya.

    Alasannya jelas menurut Guntur Romli, karena Megawati lebih mengedepankan Konstitusi dan Rakyat.

    “Kalau pun ada ikatan dan interdependesi politik Ibu Megawati hanyalah kepada Konstitusi dan Rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli bicara soal ketuanya Megawati Soekarnoputri.

    Ini berdasarkan hasil pernyataan dari Doktor Anwar Saragih yang memberikan penjelasan soal situasi politik Megawati Soekarnoputri.

    Lewat unggahan di media sosial Threads pribadinya, Guntur Romli bicara soal hal ini.

    Menurutnya, Megawati adalah suatu yang variabel dalam hal politik nasional.

    Meski ada independesi, tapi kebebasan atau kemerdekaan bagi Ketua PDIP itu punya hak lebih menentukan pilihan politiknya.

    “Menurut Doktor @anwarsaragih_,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2025).

    “Ibu Megawati adalah variabel bebas dalam politik nasional. Ada independensi, kebebasan atau kemerdekaan bagi Ibu Megawati menentukan pilihan politiknya,” ungkapnya.

    Meski punya kebebasan dalam hal pilihan politik. Hanya saja, Megawati tetap berdaulat dan berdikari.

    Hal ini yang kemudian jadi pertanyaan apa yang jadi penyebab kedaulatan Megawati bisa mandiri dalam politiknya.

    “Selain punya pilihan politik yang bebas, Ibu Megawati juga berdaulat dan berdikari atau mandiri dalam politiknya, mengapa bisa demikian?,” tuturnya.

    Alasannya jelas menurut Guntur Romli, karena Megawati lebih mengedepankan Konstitusi dan Rakyat.

    “Kalau pun ada ikatan dan interdependesi politik Ibu Megawati hanyalah kepada Konstitusi dan Rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hakim Sempat Interupsi Sidang Nadiem, Tegur Kehadiran Prajurit TNI di Posisi Paling Depan

    Hakim Sempat Interupsi Sidang Nadiem, Tegur Kehadiran Prajurit TNI di Posisi Paling Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sempat diwarnai teguran dari majelis hakim.

    Teguran tersebut ditujukan kepada tiga prajurit TNI yang berada di dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Tiga prajurit TNI itu ditegur karena berdiri tepat di depan kursi pengunjung sidang, persis di dekat pintu kecil yang menjadi akses keluar-masuk para pihak berperkara.

    Posisi tersebut dianggap mengganggu jalannya persidangan, termasuk aktivitas jurnalis yang meliput.

    Peristiwa itu terjadi saat tim penasihat hukum Nadiem sedang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Ketika pengacara Nadiem, Dodi Abdul Kadir, hendak melanjutkan pembacaan eksepsi ke anggota tim kuasa hukum lainnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah tiba-tiba menginterupsi persidangan.

    “Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?,” tanya hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

    Hakim kemudian meminta para prajurit TNI tersebut menyesuaikan posisi agar tidak mengganggu jalannya persidangan maupun kerja media.

    “Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur,” hakim menuturkan.

    “Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” lanjut hakim.

  • Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Fajar.co.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Bidang Politik Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah Bangsa, sebagaimana ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato awal kepemimpinannya.

    “Sejak awal, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggugah kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan telah menegaskan bahwa bangsa ini adalah rumah kita bersama—rumah besar yang harus dirawat, dibangun dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” ujar Idrus.

    Ia melanjutkan, semangat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi dalam setiap kebijakan politik nasional.

    “Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ke depan bangsa ini harus berbicara tentang konsolidasi ideologis dan wawasan kebangsaan. Artinya, setiap kebijakan politik—termasuk sistem pemilihan kepala daerah—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsfah bangsa kita, bukan sekadar dilihat dari aspek teknis atau pragmatis,” tegas Idrus.

    Dalam kerangka tersebut, Idrus menilai bahwa penyebutan Pilkada berbiaya tinggi oleh Presiden Prabowo maupun oleh Ketua Umum GOLKAR Bahlil Lahadalia dan pimpinan partai politik bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih mendasar tentang arah demokrasi Indonesia, Demokrasi PANCASILA, yang tentu berbeda dengan demokrasi negara-negara lain.

    “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” kata Idrus.

    Menurutnya, perdebatan publik selama ini kurang pas dan tidak mendasar, karena terlalu cepat terjebak pada dikotomi langsung dan tidak langsung, tanpa terlebih dahulu meletakkan fondasi ideologisnya. Padahal, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi liberal elektoral, melainkan demokrasi Pancasila yang bertumpu pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan.

    “UUD 1945 dengan sadar tidak mengunci satu model teknis. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut ‘dipilih secara demokratis’. Ini menunjukkan bahwa konstitusi memberi ruang bagi bangsa ini untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai dengan karakter dan ideologinya sendiri,” jelas Idrus.

    Idrus mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak pernah mengunci demokrasi pada satu model teknis tertentu. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan kepala daerah “dipilih secara demokratis”, sebuah frasa yang dengan sadar dirumuskan terbuka agar selaras dengan karakter demokrasi Pancasila, bukan sekadar meniru model demokrasi liberal elektoral.

  • Pandji: Nonton Mens Rea, Nggak Ngerti Politik Jadi Ngerti

    Pandji: Nonton Mens Rea, Nggak Ngerti Politik Jadi Ngerti

    “Cuma kita sering banget, ih salah ini, salah ini, DPR kacau. Lah DPR kan rata-rata rakyat,” Pandji menuturkan.

    “Ia melanjutkan, Kan perwakilan rakyat, rata-rata rakyat kayak gitu ya lu dapet orang kayak gitu,” tambahnya.

    Karena itu, Pandji mengajak masyarakat untuk mulai berbenah jika menginginkan perubahan dalam dunia politik.

    “Kalau nggak pengen dapat orang kayak gitu, yah benahi diri kita. Gue jamin sejamin-jaminnya,” timpalnya.

    Terkait Mens Rea, Pandji mengklaim pertunjukan tersebut dirancang agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik yang paham politik maupun yang awam.

    “Orang nggak ngerti politik, masuk Mens Rea, keluar ngerti. Gue jamin. Belum tentu suka, tapi ngerti,” terang dia.

    Pandji bilang, penonton yang memahami isu politik akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari referensi yang disajikan.

    “Mens Rea itu orang yang ngerti politik akan happy, ketawa-ketawa,” imbuhnya.

    Sementara itu, bagi penonton yang belum akrab dengan isu politik, Pandji memastikan tetap ada unsur hiburan yang bisa dinikmati.

    “Orang yang nggak ngerti politik juga akan happy, walaupun harus gua akuin yang nggak ngerti politik ada kayak orang nonton film tuh, ih itu,” kata Pandji.

    Ia mengakui bahwa penonton yang memahami politik akan menangkap referensi yang lebih lengkap. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pesan dan hiburan dalam Mens Rea tetap dapat diterima semua kalangan.

    “Memang yang ngerti politik akan dapat referensi lebih lengkap. Tapi gue jamin orang yang nggak ngerti politik akan terhibur juga,” kuncinya.

  • Habiburokhman Luruskan Pro Kontra Pasal Perzinaan, Nikah Siri, dan Poligami Ilegal di KUHP Baru

    Habiburokhman Luruskan Pro Kontra Pasal Perzinaan, Nikah Siri, dan Poligami Ilegal di KUHP Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti beredarnya fenomena belakangan ini terkait sejumlah narasi yang tidak tepat terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan berimbang kepada masyarakat, Komisi III DPR RI memandang perlu menyampaikan klarifikasi atas sejumlah isu yang kerap disalahpahami.

    “Intinya, kalau KUHP baru benar benar diterapkan secara utuh, maka tidak akan ada pemidanaan sewenang-wenang,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Jakarta, Selasa (6/1/2025).

    Salah satu pasal yang menuai atensi publik adalah aturan soal perzinaan.

    Habiburokhman menjelaskan, pengaturan perzinaan dalam Pasal 411 KUHP baru pada dasarnya tidak jauh berbeda dari Pasal 284 KUHP lama.

    Perbuatan zina tetap dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan.

    “Dengan demikian, negara tidak secara aktif mencampuri ranah privat warga negara,” tegasnya.

    Kemudian aturan soal nikah siri dan poligami tanpa seizin istri. Soal tudingan larangan nikah siri dan poligami, ditegaskan Politisi Partai Gerindra itu bahwa KUHP baru tidak melarang nikah siri maupun poligami.

    Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP hanya mengatur larangan perkawinan apabila terdapat halangan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

    “Ketentuan ini bukan norma baru, melainkan adopsi dari Pasal 279 KUHP lama,” tuturnya. (Pram/fajar)

  • Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka mengungkap adanya kekhawatiran bahwa suatu hari Pandji Pragiwaksono akan mengalami sesuatu yang buruk, dengan mengingat kembali kasus Munir yang meninggal dunia justru karena sikapnya yang terlalu kritis dalam negara demokrasi yang ia perjuangkan.

    Namun kata dia, jangan lupa bahwa dalam perjalanan demokrasi bangsa ini, Indonesia juga mengenal kritikus yang jauh lebih keras dan frontal yakni Rocky Gerung.

    “Ia (Rocky Gerung) bahkan bisa diundang ke mana-mana untuk melancarkan kritiknya secara terbuka,” tutur Dedy dalam akun X pribadinya, Selasa, (6/1/2026).

    Menurutnya, nama Jokowi adalah bahan kritik paling empuk dan paling menggairahkan publik.

    “Tetapi apa yang terjadi pada mereka yang mengkritiknya secara tajam? Apakah Rocky Gerung mati setelah melancarkan kritik paling kerasnya? Tidak. Ia justru tetap bebas dan semakin bersemangat melontarkan kritik di era Jokowi,” tambahnya.

    Yang menarik kata dia justru terletak pada sikap penguasa itu sendiri. Kritik Rocky Gerung dianggap biasa-biasa saja oleh Presiden Jokowi saat itu.

    “Mengapa? Karena Jokowi, sebagai penguasa yang kekuasaannya langsung datang dari rakyat, memahami bahwa demokrasi memang membawa konsekuensi berupa kebebasan berpikir dan kebebasan bersuara—termasuk kritik yang diarahkan kepadanya,” lanjutnya.

    Itulah sebabnya lanjut dia, siapa pun yang menulis kritik berbasis argumen dan fakta tidak pernah bermasalah secara hukum. Berbeda halnya dengan mereka yang menyampaikan kritik berbasis hoaks; jelas akan berurusan dengan hukum.

  • Buka CES 2026, LG Paparkan Pendekatan AI In Action

    Buka CES 2026, LG Paparkan Pendekatan AI In Action

    Buka CES 2026, LG Paparkan Pendekatan AI In Action