Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

    Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

    Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

    Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

    Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

    Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

    Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

    Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.

  • Gigin Praginanto: Salim Grup tak Pernah Tumbang

    Gigin Praginanto: Salim Grup tak Pernah Tumbang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto punya pandangan terkait Salim Grup.

    Salim Grup sendiri pernah berada di berada di posisi teratas bisnis Indonesia.

    Namun, belakangan tepatnya di Mei 1998 ketika krisi melanda Indonesia dan kerusuhan sosial yang melanda kabarnya Salim Grup mendapat bencana.

    Bencana yang dimaksud terkait kejatuhan karena dua faktor yang melanda Indonesia di tahun 1998 itu.

    Nyatanya, menurut Gigin Praginanto Salim Grup disebutnya tidak benar-benar pernah tumbang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Salim Grup disebut masih ada sampai saat ini.

    Ada cara-cara yang dilakukan untjk tetap membuat Salim Grup ini hidup sampai saat ini.

    “Salim tak pernah tumbang,” tulisnya dikutip Jumat (19/12/2025).

    Gigin memaparkan uang dari Bank Central Asia (BCA) yang diyakininya dikuras untuk membuat ini hidup terus cara dibawah kabur ke luar negeri.

    “Duit BCA dikuras untuk membiayai perusahaan sendiri dan dibawa kabur ke luar negeri ketika negara krisis ekonomi,” ujarnya.

    Dan situasi kemanli aman dan dirasa tepat, barulah uang dibawa kembali ke tanah.

    Hasilnya, saat ini Salim Grup disebut kembali kaya dan makin berkuasa.

    “Setelah aman uang tersebut dibawa kembali ke Indonesia dan membuatnya makin kaya dan berkuasa,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    “Negara ini adalah negara demokrasi, bukan semi militeristik apalagi sampai terkesan otoritarian,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD kembali bicara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

    Berbicara sebagai ahli hukum, Mahfud secara tegas menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum.

    Mahfud mengawali penjelasannya dengan meluruskan pemahaman publik terkait peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Ia menegaskan, komisi tersebut bukan lembaga penanganan kasus hukum.

    “Tim Reformasi Polri ini bukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menilai satu tindakan hukum, untuk meyelesaikan kasus. Kita ini tim untuk menyiapkan kerangka kebijakan baru tentang Polri,” kata Mahfud, Selasa (16/12/2025).

    Dikatakan Mahfud, masih banyak masyarakat yang keliru memahami tugas komisi tersebut.

    Ia bahkan mencontohkan sejumlah laporan yang masuk namun sama sekali tidak berkaitan dengan agenda reformasi.

    “Jadi kalau sifatnya kasus, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, banyak tu orang nda ngerti dikira komisi reformasi itu menyelesaikan kasus,” sebutnya.

    Mahfud menyebut pernah menerima laporan yang sama sekali tidak relevan dengan mandat komisi.

    “Ada seorang ibu-ibu kirim surat bahwa suaminya selingkuh dengan polwan, masa itu urusan reformasi,” Mahfud menuturkan.

    Bukan hanya itu, laporan serupa juga datang dari internal kepolisian sendiri.

    “Ada seorang polisi misalnya istrinya kepergok dengan ASN di hotel, lapor ke kita, itu bukan tugas kita,” lanjut Mahfud.

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengultimatum kadernya. Agar tidak megorupsi uang donasi untuk korban bencana di Sumatra.

    Itu diungkapkan saat PDIP membuka donasi untuk korban bencana Sumatra. Dilaksanakan pada acara peringatan Hari Ibu di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 18 Desember 2024.

    Dia memberi peringatan. Jika ada yang korupsi, maka dirinya tak segan memecat.

    “Awas lho ibu-ibu, kalau nyumbang-nyumbang Rp10 (miliar), Rp5 (miliar) masuk sini (menunjuk kantong), saya pecat kalian tahu,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu meminta para kadernya untuk berempati kepada para korban. Dia membandingkan kadernya dengan para korban bencana.

    “Ke mana perikemanusiaan kalian? Kalian tidak melihat anak-anak seperti apa? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami di situ bagaimana? Kita nih enak-enakan loh duduk di sini,” ujarnya.

    Adapun total donasi yang dikumpulkan berjumlah Rp3,2 miliar. Bakal terus dibuka hingga 22 Desember 2025.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, yang juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Rencananya tanggal 22 Desember bertepatan Hari Ibu, tapi bukan berarti donasi kita tutup, tidak. Tapi arti dalam peringatan Hari Ibu, kita buka sampai tanggal 22 Desember,” kata Rano. (Arya/Fajar)

  • Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Gerindara menyebut negara selalu hadir di Sumatera, usai sejumlah daerah diterjang banjir dan longsor. Disampaikan melalui akun media sosial mereka.

    Di akun X @Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu mengunggah momen Prabowo hadir di tengah masyarakat.

    “Hari ini Bapak Presiden @prabowo kembali menyampaikan langsung perhatian dan kepedulian negara, serta meninjau secara dekat kondisi pengungsi dan progres penanganan pasca bencana,” tulis Gerindra, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Bahkan, Gerindra menegaskan negara selalu hadir dalam tiap langkah pemulihan pasca bencana.

    “Negara hadir, setiap hari, dalam setiap langkah pemulihan,” ujarnya.

    Klaim itu lalu ditimpali eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat bukan lagi kehadiran negara.

    “Saya pikir sekarang yang mereka butuhkan buka Negara hadir,” imbuhnya.

    Melainkan kebutuhan mendesak. Seperti makanan, air, dan internet.

    “Tapi Nasi padang, dunkin donuts, roti marie, starlink, lilin, air minum, air bersih, starlin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Susi juga menyebut sejumlah kebutuhan lain.

    “Tambahan tentengan: pampers buat baby, pembalut, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, abon, nasi rendang, ayo tambahkan:…,” ucapnya.

    Usulan Susi itu emudian ditambahkan sejumlah netizen.

    “Lampu buu, baju cowokk, baju anak cowok cewek, baju balita cowok cewekk, air bersihh, pembersihan rumah kerahkan tni buuu, masjid mushola suara adzann, makanan buu siap saji ataupun kardusann, dapur umummm semua acehhh, borong sayur mayur, cabe, sawi, daging dipasar untuk diolah,” kata seorang netizen.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya tetap menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyebut bahwa hal itu justru semakin memperkuat fakta ijazah Jokowi adalah asli.

    “Ya semakin membuktikan bahwa memang benar ijazah itu asli,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).

    Dikatakan Dian, konsekuensi hukum merupakan risiko yang harus diterima Roy Suryo Cs yang sejak awal menuding ijazah Jokowi palsu.

    “Ketika mereka menuduh itu palsu mereka menerima konsekuensinya,” tegasnya.

    Meski demikian, Dian mengaku tetap menyayangkan perkara ini harus berujung ke ranah hukum. Ia menilai polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sejak awal.

    “Namun sebagai sesama anak bangsa kami tetap prihatin dan sayangkan kenapa kasus ini ada,” Dian menuturkan.

    “Padahal dari awal sudah diingatkan Pak Jokowi agar jangan permasalahkan,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada ajakan khusus kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertobat atau mencabut pernyataannya, Dian menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

    “Tidak ada karena semua kembali ke Pak Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan pada kasus tersebut,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, memastikan bahwa Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut.