Xcloud.id

Author: espos.id

  • KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pinjaman.

    Esposin, JAKARTA — Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman online (pinjol).

    Dalam pemaparannya, dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggantikan itu (pinjol). Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapat, dan itu pasti akan membantu mereka, karena kan bunganya sangat rendah,” kata Gede dalam acara dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

    Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19%. 

    “NPL kita saat ini adalah 2,19%. Jadi kemarin isu yang mengatakan 5% itu tidak benar,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Gede menilai angka NPL yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa program KUR sejauh ini telah dikelola dengan baik sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, ke depannya pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program KUR agar lebih tepat sasaran.

    “Mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR mencapai Rp246,58 triliun per Oktober 2024 yang disalurkan kepada 4,27 juta debitur. Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06% dari target penyaluran KUR 2024 yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Mensos: Bansos Ditunda agar Tak Dijadikan Alat Politik di Masa Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Espospedia Bantuan Sosial (Solopos/Whisnupaksa)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama masa Pilkada 2024 bertujuan agar bansos tidak dijadikan alat politik.

    “Yang penting jangan sampai bansos itu dijadikan alat politik dalam pilkada,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Desa Sekarwangi, Kecamatan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    Mensos menyatakan, akan mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penundaan sementara jadwal distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November 2024.

    Menurut dia, semua bantuan sosial akan ditunda penyalurannya hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.

    “Semua bantuan sosial diantaranya makanan, pangan, sekolah, lansia, dan lain-lain,” katanya sebagaimana dilansir Antara. 

    Penundaan penyaluran bansos ini akan dikoordinasikan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

    “Tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda (penyaluran),” kata Gus Ipul.

    Sementara untuk waktu penyaluran bantuan sosial yang ditunda akan mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian berikutnya.

    “Sesuai dengan suratnya Pak Mendagri nanti. Misalnya setelah pilkada, akhir November ini bisa. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pemprov/pemkot/pemkab,” katanya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Dampingi Presiden Prabowo, Mayor Teddy Jabat Tangan Joe Biden – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Seskab Mayor Teddy berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024) waktu setempat. (Istimewa)

    Esposin, WASHINGTON – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono berkesempatan berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024). Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Selain bertemu langsung Joe Biden, Prabowo sempat berbicara pertelepon dengan Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Saat bertemu Presiden Joe Biden, Prabowo memperkenalkan Menlu Sugiono dan Seskab Mayor Teddy . Dari video yang direkam Sekretariat Presiden, terlihat Joe Biden dengan tersenyum menjabat tangan Mayor Teddy.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Sedang delegasi AS yang hadir adalah Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional Jake Sullivan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Lakhdir, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Dan Kritenbrink, serta Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Mira Rapp-Hooper.  

    Prabowo tiba di Gedung Putih melalui gerbang North West dengan iring-iringan mobil kepresidenan. Ketika  mobil memasuki kawasan  Gedung Putih, barisan tentara yang membawa bendera dari 50 negara bagian AS memberi penghormatan, menunjukkan penghargaan dan keakraban antara kedua negara. 

    Mobil kemudian berhenti di depan West Wing Portico. Ketika Presiden Prabowo turun dari  mobil, ia disambut Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenzweig. Selanjutnya, Presiden Ke-8 RI itu diarahkan menuju Ruang Roosevelt, untuk mengisi buku tamu kepresidenan sebagai tanda kehormatan kunjungannya. 

    Dari Ruang Roosevelt, Prabowo diajak ke Oval Office. Di sana, Presiden RI  Indonesia  disambut langsung oleh Presiden Joe Biden. Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai perbincangan. Setelah pertemuan, Joe Biden menghampiri Prabowo serta Mayor Teddy dan Sugiono. 

    Pertemuan Prabowo dan Joe Biden membahas sejumlah isu strategis, di antaranya  kerja sama di sejumlah bidang. Diskusi berlangsunng  dalam suasana bersahabat dan penuh hormat.  “Terima kasih, Presiden Biden. Terima kasih telah menerima saya. Saya juga ingin berterima kasih, Anda secara pribadi menelepon saya untuk memberi selamat atas pemilihan saya,” kata  Prabowo.

    Pertemuan kedua pemimpin itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat untuk  memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang sudah mencapai 75 tahun.

    Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC Amerika Serikat menjadi momen yang istimewa, lantaran menjadi kunjungan pertama Mantan Danjen Kopassus itu setelah terpilih  menjadi presiden RI. 

    Lahir di Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989, Mayor Teddy  merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat berdarah Jawa-Minahasa. Ia berasal dari keluarga militer. Ayahnya Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Ibunya Mayor Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

    Setelah lulus Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, 2011, ia dipercayakan menjadi Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus.  Dari Kopasus ia ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Sejak menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Mayor Teddy sudah menunjukkan ketertarikannya pada militer. Setelah lulus tahun 2007, ia masuk Akademi Militer Magelang. Orang kepercayaan Presiden Prabowo ini juga menyelesaikan pendidikan  S1 di Universitas Jenderal Achmad Yani  tahun 2012, dan S2 Kajian Terorisme di Universitas Indonesia pada tahun 2021.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Mendikdasmen: AI & Coding Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi teknologi Artificial Intelligence. (Freepik)

    Esposin, JOGJA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan coding bakal diajarkan mulai dari kelas 4 SD.

    “Untuk SD itu tidak mulai kelas 1 ya, tapi nanti mulai kelas 4, kelas 5, atau kelas 6,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Selain itu, lanjut Mu’ti, materi mengenai AI dan coding tersebut juga hanya menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. 

    “Bukan mata pelajaran wajib,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Menurut dia, gagasan terkait mapel baru tersebut bukan hal baru karena sejumlah SD di Indonesia sebelumnya sudah ada yang mengajarkan.

    “Ternyata beberapa SD di Jakarta, bahkan di Aceh itu sudah ada yang mengembangkan coding untuk SD,” ujar dia.

    Mengenai kebutuhan tenaga pengajarnya, menurut Mu’ti, Mendikdasmen memungkinkan merekrut tenaga baru atau cukup bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan terkait AI dan coding.

    Menurut dia, format terkait perekrutan tenaga pengajar mapel baru tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan melatih para lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

    “Nanti formatnya akan kita pikirkan belakangan,” kata Mu’ti.

    Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kemendikdasmen: Pendidikan Numerasi di PAUD Bukan Angka & Hitungan – Espos.id

    Kemendikdasmen: Pendidikan Numerasi di PAUD Bukan Angka & Hitungan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi PAUD (Dok/JIBI/Solopos)

    Esposin, JAKARTA — Direktorat Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pendidikan numerasi pada tingkat PAUD bukan hanya seputar angka dan hitungan.
     
    Penelaah Teknis Kebijakan TIM PDM 09 Transisi SD Devi Rahmawati menerangkan kemampuan numerasi termasuk dalam kemampuan fondasi peserta didik PAUD untuk memasuki satuan pendidikan SD, sehingga tujuan utamanya ialah peserta didik mampu mengenali dan memahami berbagai informasi secara lisan, tulisan, maupun berbagai media atau alat bantu.
     
    “Jadi kemampuan numerasi tingkat PAUD tidak hanya berbicara terkait angka dan perhitungan, melainkan harus mencakup pengenalan terhadap lima lingkup numerasi yang harus dilakukan secara bertahap,” kata Devi dalam webinar bertajuk Transisi PAUD ke SD Membangun Jembatan Pendidikan Berkesinambungan di Jakarta pada Rabu (13/11/2024) sebagaimana dilansir Antara. 
     
    Ia menyebutkan kelima lingkup numerasi tersebut adalah bilangan, geometri, pola, analisis data, serta pengukuran, yang diperkenalkan dan diajarkan dengan mengaitkan pada aktivitas keseharian peserta didik.

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Sebagai contoh, Devi menyebutkan pendidikan numerasi dengan lingkup geometri bisa diajarkan dengan mengenali, memahami, dan mengingat, berbagai bentuk mainan di dalam ruangan sebagai bagian dari bentuk bidang konkret.
     
    Contoh lainnya ialah mengenalkan lingkup pola dengan mengajak peserta didik untuk merapikan dan mengelompokkan buku atau mainan ke dalam kategori tertentu setelah selesai sesi pembelajaran.
     
    Oleh karena itu ia menegaskan pendidikan numerasi di tingkat PAUD bukanlah membangun kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) peserta didik secara tepat dan instan, melainkan untuk mempersiapkan peserta didik siap mempelajari calistung secara lebih terstruktur dengan menggunakan kurikulum di tingkat satuan pendidikan SD.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sambutan dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, KULON PROGO — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan belum keputusan terkait wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah. Tim Kemendikdasmen, kata Mu’ti, hingga saat ini masih mengkaji hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Mu’ti saat berbicara dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    “Soal ujian nasional itu belum ada keputusan. Kami masih berusaha melakukan pengkajian melalui tim pengkajian yang kami bentuk untuk melakukan telaah mengenai ujian nasional itu,” katanya menjawab pertanyaan salah satu guru SMK Ma’arif Wates, Rahmat Raharja, yang bertanya soal kejelasan UN dalam forum tersebut.

    Menurut Mu’ti, selama proses pengkajian tersebut akan dirumuskan soal bentuk baku UN. Oleh karena itu, dia meminta para guru untuk menunggu keputusan resmi dari Mendikdasmen.

    “[Tim kami] menelaah apakah ujian nasional [format atau bentuknya] apakah assessment nasional, assessment yang disempurnakan atau ada nanti UN versi baru atau apalah namanya. Tunggu saja sampai kami ambil keputusan,” ujar dia.

    Menteri kelahiran Kudus, 2 September 1968, itu menilai penerapan kembali UN saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sehingga dia masih ingin mendengar hal tersebut dengan saksama.

    Sebelumnya, wacana penerapan UN menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir seusai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

    Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Kota Solo Siti Supeni menyebutkan perlunya diberlakukan kembali UN. Menurutnya, UN dalam konteks pembelajaran bisa menguji kemampuan kognitif siswa.

    “UN masih bagus dilaksanakan karena menjadi tolok ukur kognitif mereka, toh itu sifatnya penunjang pembelajaran di sekolah,” kata dia ketika dihubungi Espos, Sabtu (9/11/2024).

    Sementara itu, Pegiat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) Pardoyo lebih setuju untuk mencari model yang lebih efisien untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Meski UN hari ini dihapus, menurutnya, tetap perlu ada standar tertentu untuk mengukur kualitas lulusan.

    “Saya setuju untuk mencari model yang lebih tepat untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Standar nasional harus tetap ada sehingga masyarakat tahu kualitas layanan sekolah yang diketahui dari hasil output lulusannya,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • BRIN: 55% Sumber Air Minum Warga dari Sumur – Espos.id

    BRIN: 55% Sumber Air Minum Warga dari Sumur – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi air minum (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Ignasius Sutapa menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan air minumnya secara swadaya.

    Berdasarkan studi yang dilakukan Prof Ignasius bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2020, sebanyak 55,1% sumber air minum masyarakat diperoleh melalui sumur bor/pompa, sumur gali, penampungan air hujan, mata air, dan air eceran, dan 31% memperoleh air minum dari depot air minum isi ulang, dan 10,7% memperoleh air minum dari air kemasan.

    Promosi
    Cetak Laba Rp45,36 Triliun, BRI Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun

    “Memang faktanya demikian, jadi hal itu yang harus kita pikirkan bersama bahwa masyarakat harus disediakan (air minum bersih) dengan cukup,” katanya dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pria yang juga merupakan Executive Director Asia Pacific Centre for Ecohydrology (APCE)-UNESCO C2C itu mengatakan konsumsi air minum yang berasal dari sumur memiliki risiko, sebab tingkat risiko pencemaran sumber air minum yang berasal dari sumur gali dan sejenisnya mencapai 20%.

    Ia menekankan bahwa air minum yang bersih merupakan hak dasar setiap manusia, yang jika tidak dipenuhi, maka akan berimbas dengan ongkos sosial yang tidak murah, berdampak secara langsung maupun tidak langsung, serta berpotensi menyerang kehidupan masyarakat.

    “Peran air minum dan sanitasi sangat besar dalam mencegah penyakit secara epidemiologi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Oleh karena itu, Ignasius mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkolaborasi dalam menemukan sumber-sumber air baru, sekaligus menyalurkannya kepada masyarakat, yang salah satunya bisa diperoleh melalui berbagai sungai bawah tanah atau karst yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

    Melalui kerja sama tersebut, kata dia, diharapkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air yang diminum masyarakat Indonesia dapat meningkat, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia bisa menjadi semakin baik.

    “BRIN sangat siap untuk membantu dalam kajiannya, bukan sekadar air bersih dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan kontinuitas,” tutur Ignasius Sutapa.

    Diketahui, pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih demi memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong keamanan bangsa merupakan salah satu inti dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Presiden Prabowo Setujui 10 Capim KPK Pilihan Jokowi – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat akan menaiki pesawat untuk bertolak menuju China di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo akan melakukan kunjungan perdananya ke beberapa negara diantaranya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, KTT G20 di Brasil, KTT G7 serta menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Inggris. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Nama-nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden,” kata Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/11/2024). 

    Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024.

    Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

    Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

    Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

    “Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang,” tuturnya sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

    “Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

    Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

    Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

    Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Mensesneg: Kebijakan Presiden Hasil Evaluasi Kemensetneg – Espos.id

    Mensesneg: Kebijakan Presiden Hasil Evaluasi Kemensetneg – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan kepada media sebelum melakukan lawatan ke luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Prabowo memberikan instruksi kepada wakil presiden dan menteri Kabinet Merah Putih untuk menjalankan rencana dan program yang telah disusun selama dirinya melakukan lawatan ke sejumlah negara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa.

    Esposin, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto selama tiga pekan masa pemerintahan merupakan hasil dari evaluasi dan rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Yang kemudian langsung beliau tindak lanjuti,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Ia mencontohkan bahwa salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Beliau (Presiden Prabowo) menandatangani Peraturan Pemerintah tentang penghapusan utang-utang untuk UMKM, petani, nelayan, kelautan, yang secara proses dapat diselesaikan dalam waktu relatif hanya hitungan hari,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Oleh sebab itu, dia mengatakan Kemensetneg akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah ke depannya.

    “Itulah fungsi kami di Kementerian Sekretariat Negara,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa selama tiga pekan Presiden bekerja telah terselenggara tiga kali sidang kabinet paripurna, dan satu kali rapat terbatas.

    Adapun Presiden Prabowo sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri, dan telah mengunjungi China, serta Amerika Serikat.

    Presiden kemudian dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

    APEC bakal diselenggarakan 13-16 November 2024 di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.