Xcloud.id

Author: Era.id

  • 5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan ke Australia

    5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan ke Australia

    ERA.id – Lima narapidana kasus Bali Nine telah dipulangkan ke negara asalnya yaitu Australia melalui menkanisme transfer of prisioner atau pemindahan tahanan. Kelimanya kini telah mendarat di Darwin, Australia.

    Adapun kelima narapidana kasus Bali Nine tersebut yaitu Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

    “Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali,” ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas

    I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas Erwedi Supriyatno, Dir Pamintel Ditjen Pas Kombes Pol. Teguh Yuswardhie, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai Suhendra, Kadiv Pas Bali I Putu Murdiana, dan  Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali. RM Kristyo Nugroho.

    Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson ( Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

    Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

    “Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, Menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia,” ujar Nyoman.

    Sebagai informasi, penandatangan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

  • Kasus Cacar Monyet di Afrika Tembus 65.000, Lebih dari 1.200 Mati

    Kasus Cacar Monyet di Afrika Tembus 65.000, Lebih dari 1.200 Mati

    ERA.id – Jumlah cacar monyet (Mpox) di Afrika sepanjang tahun ini telah melampaui 65.000 kasus, dengan kasus kematian mencapai lebih dari 1.200, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Afrika.

    Sejak awal tahun ini, benua Afrika telah melaporkan 65.711 kasus Mpox, dengan 14.241 di antaranya merupakan kasus terkonfirmasi, dan 1.237 lebih kasus kematian, demikian disampaikan Direktur Jenderal CDC Afrika Jean Kaseya dalam konferensi pers daring pada Kamis (12/12/2024) malam waktu setempat.

    Selama pekan lalu saja, benua ini melaporkan 3.545 kasus baru, termasuk 467 kasus terkonfirmasi, dan 37 kasus kematian baru, menurut data dari badan kesehatan khusus Uni Afrika tersebut.

    CDC Afrika mengatakan enam negara Afrika, yaitu Gabon, Guinea, Afrika Selatan, Maroko, Zambia, dan Zimbabwe, telah beralih status dari penularan aktif ke tahap yang terkendali.

    Benua Afrika masih kehilangan warga karena wabah Mpox yang sedang merebak, yang sejauh ini telah berdampak pada 20 negara, kata Kaseya, seraya menyerukan upaya bersama untuk melawan wabah tersebut

    Pada pertengahan Agustus, CDC Afrika menyatakan wabah Mpox yang sedang merebak di Afrika sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Mengancam Keamanan Benua (Public Health Emergency of Continental Security/PHECS). Tak lama setelah itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan Mpox sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC), mengaktifkan peringatan global level tertinggi untuk mpox, kedua kalinya dalam dua tahun.

    Mpox pertama kali terdeteksi pada monyet laboratorium tahun 1958. Mpox merupakan penyakit virus langka yang biasanya menular melalui cairan tubuh, percikan cairan saluran pernapasan, dan benda yang terkontaminasi lainnya. Infeksi Mpox biasanya menyebabkan demam, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening.

  • Prabowo Berlakukan Amnesti untuk Narapidana Politik Hingga Narkotika

    Prabowo Berlakukan Amnesti untuk Narapidana Politik Hingga Narkotika

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti atau pengampunan kepada ribuan narapidana. Alasannya terkait kemanusiaan dan rekonsiliasi.

    Menteri Hak Asasi Manusia (Men HAM) Natalius Pigai mengatakan, narapidana yang mendapatkan amnesti antara yaitu narapidana politik, narapidana kasus UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, pengidap HIV/AIDS yang memerlukan perawatan khusus, dan pengguna narkotika.

    “Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu,” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, kelompok yang perlu diberikan amnesti yaitu narapidana terkait penghinaan kepala negara karena UU ITE. Menurutnya, hal ini meruapkan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

    Hal tersebut juga berlaku untuk narapidana kasus Papua, orang yang sudah tua, anak-anak, dan narapidana yang sudah mengidap sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa.

    “Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masaah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM, dan yang lain-lain. Artinya, bapak Presiden memberikan perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusan,” kata Pigai.

    Dia mengatakan, Kementerian HAM juga akan memberikan perhatian khusus pada ribuan narapidana ini melalui program Kesadaran HAM.

    “Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga, salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” kata Pagai.

    Dia menambahkan, kebijakan ini merupakan keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM dan sesuai dengan salah satu poin dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Jumat (13/12), membahas sejumlah isu termasuk pemberian amnesti keppada narapidana tertentu.

    Keputusan itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

    Data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat, ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi mendapatkan amnesti. Jumlah tersebut masih dalam proses klasifikasi dan asesmen. Nantinya pemerintah akan meminta pertimbangan DPR untuk memberikan pengampunan tersebut.

  • Kasus Dugaan Penganiayaan Pegawai Toko Roti di Jaktim Naik Penyidikan

    Kasus Dugaan Penganiayaan Pegawai Toko Roti di Jaktim Naik Penyidikan

    ERA.id – Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur (Jaktim), berinisial GH terhadap pegawainya yaitu D, telah naik ke tahap peyidikan.

    “Sudah naik sidik hari Sabtu (14/12),” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari empat orang, termasuk korban D yang melaporkan kasus tersebut.

    “Kita sudah mintai keterangan empat orang, termasuk terlapor,” kata Lina.

    Dia menambahkan, pelaku GH melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati makanannya tak diantarkan oleh korban.

    “(Motif) sakit hati. Karena korban tidak mau disuruh mengantar makanan,” kata Lina.

    Viral di media sosial dugaan kasus penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Jakarta Timur. Pelaku merupakan anak pemilik toko.

    Korban menuturkan, persitiwa itu terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Awal mulanya lantaran D yang merupakan kasir di toko roti tersebut menolak mengambil makanan yang dipesan pelaku melalui aplikasi daring.

    Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka robek di bagian kepala. 

  • Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    Rezim Assad Jatuh, Israel Mulai Duduki Desa-Desa di Suriah

    ERA.id – Setelah rezim Bashar al-Assad di Suriah terguling, Israel telah menduduki tiga desa baru di Suriah selatan seiring dengan langkah Israel yang memperluas serangan militer ke negara itu, setelah rezim Bashar al-Assad terguling dari kursi kekuasaan di Suriah.

    Tentara Israel merebut kendali Desa Jamlah di Provinsi Daraa serta desa Mazrat Beit Jinn dan Maghar al-Mir di wilayah pedesaan Damaskus, menurut wartawan Anadolu.

    Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus.

    Pengambilalihan kekuasaan itu terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu.

    Di tengah pengambilalihan kekuasaan, Israel melancarkan serangan udara intensif di lokasi-lokasi militer di seluruh Suriah. Rentetan serangan itu merupakan pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah.

    Israel juga mengumumkan pembatalan perjanjian penarikan pasukan dengan Suriah pada 1974, dan mengerahkan pasukannya ke zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

    Langkah Israel itu dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara Arab.

    Menurut Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF), zona penyangga tersebut “memanjang sepanjang 75 kilometer dan lebarnya berkisar antara sekitar 10 kilometer di bagian tengah hingga 200 meter di bagian paling selatan”.

  • Lima Anggota Bali Nine yang Dipulangkan ke Australia Tetap Berstatus Narapidana

    Lima Anggota Bali Nine yang Dipulangkan ke Australia Tetap Berstatus Narapidana

    ERA.id – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, lima anggota Bali Nine yang dikembalikan ke Australia tetap bersatatus sebagai narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan.

    “Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun,” kata Yusril di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, syarat tersebut merupakan salah satu bagian dari ‘Practical Arrangement’ atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatanganinya dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis (12/12).

    Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Anggota Bali Nine, Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

    Selain itu, pemerintah Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dan kawan-kawan setelah pemindahan.

    Yusril menambahkan, kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik atau resiprokal.

    “Untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu  yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri,” kata Yusril.

    Diberitakan sebelumnya, lima narapidana kasus Bali Nine telah dipulangkan ke negara asalnya yaitu Australia melalui menkanisme transfer of prisioner atau pemindahan tahanan. Kelimanya kini telah mendarat di Darwin, Australia.

    Adapun kelima narapidana kasus Bali Nine tersebut yaitu Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

    “Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali,” ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas

    I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya, Minggu (15/12).

  • Polisi: Anak Bos Toko Roti di Jaktim Tidak Kebal Hukum!

    Polisi: Anak Bos Toko Roti di Jaktim Tidak Kebal Hukum!

    ERA.id – Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana menegaskan, anak pemilik toko roti di kawasan Jakarta Timur (Jaktim), berinisial GH, tidak kebal hukum. GH dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap pegawai toko orang tuanya, berinisial D.

    Hal itu merespons pernyataan GH bahwa dirinya kebal hukum saat menganiaya D.

    “Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum,” kata Lina kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, saat ini status GH sebagai terlapor. Kasus dugaan penganiyaan itu juga sudah naik penyidikan.

    “Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Lina.

    Meski begitu, penyidik perlu waktu untuk mengumpulkan alat bukti. Saat ini pihaknya telah memintai keterangan terhadap empat orang, termasuk korban.

    “Memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelidik/penyidik membutuhkan waktu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara pidananya,” kata Lina.

    Diberitakan sebelumnya, korban D mengaku bukan kali pertama dia dianiaya oleh GH. Sebelumnya kejadian serupa juga pernah terjadi, tapi tak sampai melukai.

    GH, menurut D, tak hanya melalukan penganiayaan secara fisik, tapi juga verbal.

    “Saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong, ‘orang miskin kaya lu enggak baal bisa masukin gua ke penjara, gua kebal hukum’,” ungkap D.

    D rupanya bukan satu-satunya korban sasaran amukan si pelaku. Menurut D, banyak pegawai toko sebelumnya yang juga mengalami hal yang sama.

    Akibatnya, toko roti di kawasan Jaktim itu pun kerap bongkar pasang pegawai, lantaran banyak yang tak tahan dan memilih mengundurkan diri atas perbuatan GH.

    “Sebelum saya, juga banyak korban yang kurang lebih sama… (pegawai yang juga korban lainnya) resign semua. Makanya suka ganti-ganti karyawan,” kata D.

  • Makassar Hujan Seharian, Rumah Jabatan Gubernur hingga Kapolda Terendam Banjir

    Makassar Hujan Seharian, Rumah Jabatan Gubernur hingga Kapolda Terendam Banjir

    ERA.id – Hujan berintensitas sedang-deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seharian mengakibatkan banjir yang menggenangi sejumlah lokasi, termasuk rumah jabatan (rujab) gubernur, rumah jabatan kapolda, kantor dinas hingga sejumlah pusat pertokoan.

    “Lapangan bolanya banjir, siapa mau (main). Halo, main air yuk. Bu Kadis PU, Pak Kadis Sumber Daya Air, banjir nih. Tolong yah cek, gimana caranya air tidak tergenang,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh melalui video saat meninjau sekitar Rujab di Makassar, Minggu (16/12/2024), dikutip dari Antara.

    Dalam video itu, Zudan sambil mengenakan payung dengan celana digulung setinggi betisnya berkeliling di sekitar halaman rujab, Jalan Sungai Tangka-Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat ketinggian air menggenangi lapangan futsal dan sekitarnya setinggi mata kakinya.

    Ia bahkan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Hj. Astina Abbas dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDA CK-TR) Pemrov Sulsel Andi Darmawan Bintang untuk segera melakukan penanganan.

    “Banyak banget nih dari depan sampai belakang. Airnya masuk dari belakang kayaknya, dari got depan masjid. Cek besok yah, atau sekarang! Bu Asnita, Kadis Sumber Daya Air cek di sini deh, coba di cek,” tuturnya dalam video tersebut.

    Genangan air juga merendam Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal di Jalan Faisal Raya, Kecamatan Rappocini. Terlihat sejumlah perawat mengevakuasi pasien dengan ranjang beroda menuju ambulans untuk diamankan ke tempat yang lebih aman.

    Genangan air mengepung rumah sakit setempat dengan ketinggian 30 centimeter sampai 50 centimeter dari parkiran kendaraan hingga ke dalam rumah sakit tersebut.

    “Diharapkan seluruh perkuatan tim evakuasi medis agar memantau titik RS Faisal, karena sebagian ruangan terancam tergenang. Apabila dibutuhkan proses evakuasi agar (membawa pasien) tiap RS terdekat. Menyiapkan ruangan pasien apabila diharuskan memindahkan pasien,” kata Ketua TRC BSBKTI Makassar Sahruna Madjid melalui pesan tertulisnya.

  • Menkomdigi: Teknologi Digital Kurangi Risiko Konflik dan Ketimpangan

    Menkomdigi: Teknologi Digital Kurangi Risiko Konflik dan Ketimpangan

    ERA.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai teknologi digital dapat membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Teknologi digital dapat membantu mengurangi risiko konflik dan ketimpangan, sekaligus membuka peluang yang setara bagi semua, termasuk komunitas marjinal,” kata Meutya dalam Dialog Merajut Masa Depan Indonesia di Kura Kura Serangan, Denpasar, yang dikutip melalui dari Antara, Minggu (16/12/2024).

    Ia menyebut pemerintah menerapkan transformasi digital agar dapat memberdayakan masyarakat, terutama komunitas marjinal.

    Menurut Meutya Hafid, pemanfaatan teknologi digital harus berlandaskan nilai etika, toleransi, dan kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti kesenjangan digital, perubahan iklim, perjuangan kesetaraan, dan konflik lintas batas.

    Selain itu, teknologi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga menjadi alat penyatu dunia.

    Meutya Hafid menyontohkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang terbukti efektif mendukung perdamaian global.

    UNESCO memanfaatkan teknologi terkini itu untuk menganalisis pola konflik di berbagai wilayah hingga pengambilan keputusan berbasis data serta Early Warning System konflik di wilayah Afrika dan Asia Selatan.

    Selaras dengan prinsip Tri Hita Karana, Menkomdigi mengingatkan bahwa teknologi harus melayani manusia, dan hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC mengenai terobosan luar biasa dalam teknologi yang menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih akomodatif.

    “Karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan besar bagi kehidupan manusia, tapi juga mampu membawa kehancuran kehidupan manusia dengan sangat cepat. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kebaikan, menyatukan masyarakat dan mendorong kemajuan,” ungkapnya.

  • Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    ERA.id – Partai oposisi Korea Selatan menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan pemakzulan terhadap Perdana Menteri sekaligus Presiden Ad Interim Han Duck-soo terkait upaya penerapan darurat militer yang gagal awal bulan ini.

    Dilansir dari Antara pada Minggu (15/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol saat ini menjalani penangguhan tugas sebagai presiden karena menerapkan darurat militer.

    Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah berbicara dengan Han dan mendesak Han agar tetap “netral” serta jangan berpihak secara politik.

    PM Han menjabat sebagai presiden ad interim segera setelah Yoon dinonaktifkan dari tugasnya usai dimakzulkan oleh parlemen melalui pemungutan suara pada Sabtu (14/12).

    Namun, hasil pemungutan suara tersebut masih memerlukan ratifikasi dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

    Lee menyatakan bahwa tidak perlu ada ketidakstabilan politik lebih lanjut di negara tersebut.

    “Partai Demokrat akan bekerja sama secara aktif dengan semua pihak untuk menstabilkan urusan negara dan memulihkan kepercayaan internasional,” ujarnya.

    “Majelis Nasional dan pemerintah akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan krisis yang melanda Republik Korea,” katanya menambahkan.

    Lee juga mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan gugatan untuk mencopot Yoon dari jabatannya.

    Kekuasaan Yoon akan tetap ditangguhkan hingga pengadilan memutuskan apakah akan menguatkan atau membatalkan pemakzulannya.

    Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan umum secara nasional untuk memilih penggantinya akan diadakan dalam waktu 60 hari.

    Permintaan surat penangkapan

    Sementara itu, kejaksaan pada Minggu berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan atas perannya dalam pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember, menurut Yonhap.

    Surat perintah tersebut diajukan untuk menangkap Letnan Jenderal Kwak Jong-keun atas tuduhan makar serta penyalahgunaan kekuasaan.

    Kwak diduga mengirim pasukan ke kompleks gedung Majelis Nasional pada 3 Desember malam, serta bersekongkol dengan Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk “menimbulkan kerusuhan dengan tujuan menggulingkan konstitusi.”

    Saat ini, Kwak telah diskors dari tugasnya dan dikenai larangan bepergian berdasarkan penyelidikan yang sedang berjalan terkait deklarasi darurat militer oleh Yoon.

    Presiden ad Interim berbicara dengan Biden

    Dalam percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, Han berjanji untuk menjaga dan mengembangkan aliansi kedua negara.

    Dalam percakapan selama 16 menit tersebut, Han menyatakan pemerintahannya akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan tanpa “gangguan” serta memastikan aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang.

    Han menekankan pentingnya memperkuat posisi pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk ancaman nuklir Korea Utara serta semakin eratnya kerja sama antara pemerintah Rusia dan Korut.

    Sementara itu, menurut kantor Han, Biden menyatakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan.

    “Aliansi Korea Selatan-AS yang kokoh tetap tak tergoyahkan, dan dia (Biden) akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS serta kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang,” ujar Biden.