Xcloud.id

Author: Era.id

  • Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Akan Dipercepat, Menko Polkam: Agar Tak Ada Ruang Peredaran

    Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Akan Dipercepat, Menko Polkam: Agar Tak Ada Ruang Peredaran

    ERA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut pemerintah melalui Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polkam akan mempercepat eksekusi hukuman mati terpidana narkoba yang putusan hukumnya sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap. 

    Dalam rapat koordinasi pertamanya di Mabes Polri, Jakarta, Desk Pemberantasan Narkoba sepakat mempercepat tiga langkah prioritas, termasuk diantaranya mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati terpidana narkoba.

    Tiga langkah prioritas itu mencakup kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung upaya pemberantasan narkoba.

    “Sinergi ini mencakup koordinasi yang semakin intensif dalam langkah pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kampanye pemberantasan narkoba,” kata Menko Polkam, dikutip Antara, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga akan terus memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Pemerintah juga akan mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang telah menerima vonis berkekuatan hukum tetap dari pengadilan

    “(Langkah ini dilakukan) sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan,” tegasnya.

    Kemudian untuk langkah prioritas ketiga, pemerintah terus menggencarkan edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya melalui sejumlah platform.

    Edukasi dan kampanye itu bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba, serta mencegah mereka menyalahgunakan zat terlarang itu sejak usia dini.

    “Tiga hal ini yang tadi sudah diputuskan dalam rapat koordinasi kali ini, dan menjadi komitmen bersama, dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polri, TNI, Kejaksaan, serta kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba,” jelasnya.

    Rapat koordinasi pertama Desk Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri dipimpin langsung oleh Budi Gunawan, dan dihadiri sejumlah petinggi kementerian/lembaga, termasuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto.

    Sementara itu, Desk Pemberantasan Narkoba, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang terdiri atas Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kemudian Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

  • Anak yang Bunuh Bapak dan Neneknya di Jaksel Minta Maaf Usai Mencelakai Ibunya

    Anak yang Bunuh Bapak dan Neneknya di Jaksel Minta Maaf Usai Mencelakai Ibunya

    ERA.id – Polisi masih mengusut kasus remaja MAS (14) yang membunuh ayah dan neneknya, APW (40) dan RM (69), serta melukai ibunya AP (40) di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Belakangan, pelaku meminta maaf ke ibunya.

    “Jadi berkomunikasi karena memang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ini, menitip salam buat ibunya dan permohonan maaf untuk ibunya. Itu sudah kita sampaikan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi dikutip Kamis (5/12/2024).

    Nurma menyebut MAS tidak ditahan, namun dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Pelaku anak ini didampingi tantenya dan unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Untuk kondisi, ibu pelaku masih dalam masa pemulihan usai dioperasi. “Belum boleh dijenguk ataupun kita minta keterangan karena memang mempercepat pemulihannya. Itu oleh ahlinya yang berbicara,” terangnya.

    Sebelumnya, polisi menyampaikan pihaknya telah memeriksa handphone MAS yang membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibunya di rumahnya di kawasan Cilandak. Hasilnya, tak ditemukan hal aneh di ponsel pelaku tersebut.

    “Di dalamnya, di HP, yang jelas tidak ada yang aneh. Ada foto, kemudian video-video yang lucu-lucuan saja. Jadi tidak ada yang janggal di mata penyidik,” kata AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Selasa (3/12).

    Beredar kabar jika MAS melakukan pembunuhan karena dipaksa belajar. Nurma pun membantah hal itu. Hasil pemeriksaan handphone pelaku dan pemeriksaan awal, MAS memang disuruh belajar oleh orang tuanya. Namun tak ada paksaan atau seperti orang tua menyuruh pada umumnya.

    “Memang disuruh dari Bapak Dan Ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, karena dia bilang ‘kalau saya belajar saya pintar’. Itu yang diungkapkan anak yang berkonflik dengan hukum,” ungkapnya.

    “Kalau sejauh ini kita bertanya, kemudian dijawab oleh anak tersebut. Dia bilang ‘ini bukan paksaan’. Jadi walaupun dia memang disuruh untuk belajar, tapi dia mengerjakan dengan senang hati,” imbuhnya.

  • Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    ERA.id – Kejaksaan Korea Selatan mengeluarkan larangan bepergian untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Larangan ini diberlakukan setelah ada laporan soal dugaan pengkhianatan yang sehubungan dengan darurat militer.

    Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su melakukan pengkhianatan.

    Sumber pengadilan mengatakan Kim dilarang bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan tersebut, sebagaimana dikutip Yonhap News.

    Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam atas saran Kim di tengah kebuntuan politik yang semakin meningkat dengan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk mengakhirinya.

    Kim mengajukan pengunduran dirinya setelah kehebohan yang terjadi di Korea Selatan. Ia mengaku bertanggung jawab atas huru-hara yang terjadi dan juga keputusan darurat militer tersebut.

    Sementara Yoon menerima surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/12)

  • Tamui Prabowo, DPR Ngadu Keluhan PPN 12: Sebaiknya Selektif untuk Barang Mewah

    Tamui Prabowo, DPR Ngadu Keluhan PPN 12: Sebaiknya Selektif untuk Barang Mewah

    ERA.id – Pimpinan DPR dan perwakilan komisi di parlemen menemui Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengadukan soal keluhan masyarakat terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025,

    Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengataan, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta agar pemerintah menerapkan kenaikan PPN secara selektif, khususnya untuk barang-barang mewah.

    “Hasil diskusi kami dengan bapak presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Selektif kepada beberapa komunitas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang bawah,” imbuhnya.

    Dengan begitu, pemerintah hanya membebankan kenaikan PPN kepada masyarakat atau konsumen pembeli barang merah.

    Sementara untuk masyarakat kecil tetap diberlakukan PPN 11 persen seperti saat ini.

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.

    Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan dari DPR. Namun, untuk kenaikan PPN memang tidak bisa dibatalkan karena mengikuti amanat undang-undang.

    Namun, DPR ingin menegaskan kepada Presiden agar kenaikan PPN tidak membenani masyarakat.

    “Ini nanti akan masih dipelajari,” kata Misbakhun.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN,” ujar Misbakhun.

  • Paslon Pramono-Doel Menang di Wilayah Jaksel

    Paslon Pramono-Doel Menang di Wilayah Jaksel

    ERA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano) sebagai pemenang, setelah meraih suara terbanyak di Pilkada 2024 pada Rabu (27/11).

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, suara untuk wilayah Jakarta Selatan kita nyatakan sah,” Ketua KPU Jakarta Selatan Taqiyuddin mengetok palu menutup rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Taqiyuddin menyebutkan jumlah akhir perolehan suara tingkat kota dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yakni paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono meraih sebanyak 375.391 suara.

    Kemudian, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 90.294 suara dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan 491.017 suara.

    “Jumlah akhir sebanyak 956.702 seluruh suara sah, 89.778 suara tidak sah, serta 1.046.480 jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah,” jelasnya.

    Terhitung jumlah pengguna hak pilih atau partisipasi pemilih di Jakarta Selatan mencapai 1.046.480 pemilih.

    Jumlah itu merupakan total pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya.

    Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Selatan dinyatakan selesai dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota pada 4-6 Desember 2024.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS, sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3. (Ant)

  • KBRI Kuala Lumpur Buka Pengaduan Khusus Banjir Malaysia, Kemlu RI: Belum Ada WNI Terdampak

    KBRI Kuala Lumpur Buka Pengaduan Khusus Banjir Malaysia, Kemlu RI: Belum Ada WNI Terdampak

    ERA.id –  Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban banjir di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur membuka hotline khusus untuk musibah banjir tersebut.

    Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban banjir di Malaysia. Namun demikian, Kemlu RI bersama KBRI Kuala Lumpur terus melakukan pemantauan situasi terkini.

    “Berdasarkan informasi yang kita terima dari berbagai macam pihak hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang menjadi korban dampak bencana banjir tersebut,” kata Judha dalam jumpa media di Gedung Kemlu RI, Kamis (5/12/2024).

    Judha lantas menerangkan bahwa sejak 26 November 2024, otoritas Malaysia sudah melakukan evakuasi terhadap 90.585 orang, dengan enam korban tewas akibat bencana banjir tersebut.

    Terkait hal tersebut, Judha meminta kepada WNI yang berada di Malaysia, khsusunya di wilayah Kelantan untuk berhati-hati.

    Pihaknya juga meminta bantuan kepada WNI di Malaysia yang mengetahui soal kemungkinan adanya warga Indonesia yang terdampak untuk segera menghubungi KBRI Kuala Lumpur.

    “Kita juga menyampaiakn himbauan, kita menjalin komunikasi dengan simpul-simpul komunitas masyarakat kita yang ada di lokasi terdamapak, melakukan cross check apakah ada warga negara kita yang menjadi korban bencana banjir tersebut,” jelasnya.

    Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur sendiri juga membuka hotline khusus yang menangani musibah banjir di Malaysia. Nantinya bagi warga negara Indonesia yang terdamapk, bisa menghubungi dua nomor KBRI Kuala Lumpur untuk segera diberi bantuan.

    “Hotline khusus bencana banjir yang sudah dibuat oleh kbri KL dengan nomor +60175007047 itu nomor yang pertama +60126866079,” imbuhnya.

    Diberitakan bahwa Malaysia dilanda banjir besar di sebagian besar wilayah khususnya Kelantan sejak 26 November 2024. Banjir itu menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan enam orang meninggal dunia.

  • Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi kader Partai Gerindra. Hal ini menanggapi soal status Jokowi yang tak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan.

    Dia mengatakan belum bisa menjawab hal tersebut karena belum pernah dibahas.

    “Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Meski begitu, dia mengakui bahwa menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution memang sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra saat mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

    “Seingat saya, kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng.

    Hal itu merespons soal status keanggotaan Jokowi di PDIP yang hingga kini belum jelas apakah sudah dipecat atau masih menjadi kader.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Usai Tewas Diamuk Massa, Tukang Telur Gulung Diikat Tali di Kontrakan dan Ditinggal Tidur Bos

    Usai Tewas Diamuk Massa, Tukang Telur Gulung Diikat Tali di Kontrakan dan Ditinggal Tidur Bos

    ERA.id – Seorang penjual telur gulung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel) MR (32) tewas diamuk arga setelah dituduh mencuri sepeda motor di kawasan Bekasi. Setelah dikeroyok, korban dibawa oleh bosnya, AS ke kontrakan dan diikat lalu ditinggal tidur.

    Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP M Suwarno menjelaskan AS mengaku mengikat korban untuk nantinya mengajak MR mencari motornya yang hilang. 

    “Infonya karena mau diajak nyari motornya,” kata Suwarno kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Suwarno menyebut AS tidak mendapatkan motornya ketika menemukan MR. Untuk bos korban ini sendiri masih diperiksa secara intensif.

    “Masih kami dalami, sedang dilakukan penyelidikan secara intensif. (bos korban) masih kami periksa,” ujarnya.

    Sebelumnya, pria berinisial MR ditemukan tewas usai diduga dihakimi massa karena mencuri sepeda motor di kawasan Tebet. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kejadian berawal ketika AS meminta MR untuk berbelanja telur pada Senin (25/11) silam. MR pun pergi dengan menggunakan sepeda motor AS namun tak kembali.

    AS lalu mencari keberadaan MR dan mendapat info jika pria ini berada di sekitar Stasiun Bekasi pada Senin (2/12). Dia lalu menuju ke lokasi bersama dengan saksi MF.

    “Lalu saat di lokasi ketemu dengan korban dan korban melarikan diri. Kemudian AS teriak ‘maling motor’ dan diikuti ojek online yang di lokasi dan korban ketangkap dan diamuk massa,” kata Ade kepada wartawan, Rabu (4/12).

    Setelah itu, MR dibawa ke kontrakan AS di kawasan Tebet, Jaksel, pada Selasa (3/12) pagi harinya. Korban diamankan di halaman kontrakan dalam kondisi terluka.

    “Kemudian korban diamankan di halaman kontrakan dalam keadaan sudah luka berdarah bagian kepala dengan keadaan kaki tangan diikat tali rafia oleh AS,” jelasnya.

    AS lalu tidur meninggalkan MR di halaman kontrakan, sementara MF pulang. Sekira pukul 09.00 WIB, MF membangunkan AS dan menanyakan kondisi MR.

    “Kemudian AS membangunkan korban tetapi tidak terbangun (telah meninggal dunia),” jelasnya.

  • Puluhan WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Terlibat Kasus Peredaran Narkoba

    Puluhan WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia, Terlibat Kasus Peredaran Narkoba

    ERA.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan 20 warga negara Indonesia di Malaysia terancam hukuman mati. Mereka terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

    Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha mengatakan pada tahun 2024 jumlah WNI yang terancam hukuman mati naik menjadi 20 kasus di Malaysia.

    “Terkait penanganan kasus hukuman mati dapat kami update bahwa pada tahun 2024 ini ada penambahan kasus hukuman mati sebanyak 20 kasus di Malaysia,” kata Judha dalam press breifeing, di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dalam kasus tersebut, sebanyak 15 kasus ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur dan sisanya ditangani oleh KJRI. Dari 20 kasus, Judha mengatakan seluruhnya merupakan kasus peredaran narkoba di Malaysia.

    “Semua kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan peredaran narkotika,” tegasnya.

    Adapun terkait modus narkoba yang menjerat puluhan WNI di Malaysia ini salah satunya adalah dengan cara menitipkan barang. Bahkan modus terlibat percintaan juga menjadi salah satu cara penyelundupan narkoba.

    “Contoh modus terkait narkotika jadi jangan mudah untuk percaya kepada orang lain yang menitipkan barang. Kemudian ada juga modus yang dipacarin dan diminta untuk membawa barang tersebut ke Indonesia dari Malaysia dan beberapa modus yang lain,” jelasnya.

    Lalu, kata Judha, modus yang digunakan itu pun menjadi perhatian sekaligus peringatan kepada para WNI di Malaysia agar lebih berhati-hati lagi.

    Sementara itu, Kemlu RI sampai dengan saat ini tercatat sudah membebaskan 26 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati. Terbaru, Kemlu RI berhasil membebaskan dan memulangkan WNI di Arab Saudi berinisial HML.

    “Alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan kasusnya dan kita pulangkan ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Mahasiswa di China Dapat Mata Kuliah Soal Cinta, Tingkatkan Pengetahuan Pernikahan

    Mahasiswa di China Dapat Mata Kuliah Soal Cinta, Tingkatkan Pengetahuan Pernikahan

    ERA.id – Pemerintah China mendesak perguruan tinggi dan universitas menyediakan ‘pelajaran cinta’. Pelajaran cinta ini demi membagikan pandangan positif soal pernikahan.

    Menurut Jiangsu Xinhua, mengutip China Population News, sebuah publikasi resmi, mahasiswa akan menjadi pendorong kesuburan terbesar demi meningkatkan populasi. Hal ini menjadi salah satu alasan pelajaran cinta harus diterapkan di kampus-kampus.

    “Perguruan tinggi dan universitas harus memikul tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan pernikahan dan cinta bagi mahasiswa dengan menawarkan kursus pendidikan pernikahan dan cinta,” kata publikasi tersebut.

    Dengan mewajibkan pelajaran cinta di kampus, langkah-langkah tersebut diharapkan bisa membantu menciptakan suasana budaya pernikahan dan melahirkan yang sehat dan positif.

    China menjadi negara kedua di dunia dengan populasi terbanyak dengan 1,4 miliar penduduk. Namun populasinya menua dengan cepat, yang diikuti oleh turunnya angka kelahiran.

    Pada bulan November, dewan negara melakukan sosialisai kepada pemerintah daerah untuk mengarahkan sumber daya guna memperbaiki penurunan populasi Tiongkok.  

    Sekitar 57 persen mahasiswa yang disurvei oleh China Population News mengatakan bahwa mereka tidak ingin jatuh cinta, terutama karena mereka tidak tahu bagaimana mengalokasikan waktu untuk menyeimbangkan hubungan antara belajar dan cinta.

    “Karena kurangnya pendidikan pernikahan dan cinta yang sistematis dan ilmiah, mahasiswa memiliki pemahaman yang samar-samar tentang hubungan emosional,” kata laporan tersebut.

    Laporan itu juga menyebutkan Universitas dapat berfokus pada pengajaran mahasiswa junior tentang populasi dan kondisi nasional, konsep pernikahan dan kelahiran anak yang baru.

    Sedangkan untuk mahasiswa senior dan mahasiswa pascasarjana dapat diajarkan melalui analisis kasus, diskusi kelompok tentang menjaga hubungan intim dan komunikasi antara kedua jenis kelamin.

    “Kursus-kursus tersebut akan dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami pernikahan dan cinta dengan benar serta mengelola hubungan cinta,” tutup laporan itu.