Xcloud.id

Author: Era.id

  • Beri Pengampunan ke Anaknya Sendiri, Joe Biden: Saya Harap Rakyat Mengerti

    Beri Pengampunan ke Anaknya Sendiri, Joe Biden: Saya Harap Rakyat Mengerti

    ERA.id – Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi pengampunan untuk anaknya sendiri, Hunter Biden. Pengampunan itu terkait dengan Hunter yang dihukum atas kepemilikan senjata api ilegal dan tuduhan pajak federal.

    Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Biden mengatakan bahwa sejak awal menjabat sebagai presiden ia berjanji tidak akan mencampuri keputusan Departeman Kehakiman. Tetapi Biden memberi ampunan kepada putranya dengan alasan proses hukum tidak adil.

    “Hari ini, saya menandatangani pengampunan untuk putra saya Hunter. Sejak hari saya menjabat, saya mengatakan saya tidak akan mencampuri pengambilan keputusan Departemen Kehakiman, dan saya menepai janji saya meskipun saya telah melihat putra saya dituntut secara selektif dan tidak adil,” kata Biden dalam sebuah pernyataan Gedung Putih, dikutip Reuters, Senin (2/12/2024).

    Gedung Putih sebelumnya sudah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, seorang pecandu narkoba yang sedang dalam pemulihan.

    Namun menjelang lengser dari jabatannya, Biden justru memberi pengampunan atas kasus yang melibatkan Hunter Biden. Biden menilai kasus yang menyeret anaknya itu hanya berkaca pada siapa dirinya saat ini.

    “Tidak ada orang yang berakal sehat yang melihat fakta-fakta kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain Hunter dipilih hanya karena dia adalah putra saya,” kata Biden.

    Diketahui, Hunter Biden terlibat dalam sejumlah kasus hukum yang menyeretnya. Ia terlibat dalam kasus pernyataan hoaks, narkoba, kepemilikan senjata api ilegal, hingga pekerja seks.

    Pada bulan September, ia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena tidak membayar pajak sebesar USD1,4 juta (Rp22 miliar). Di saat yang bersamaan, ia justru menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks, dan membeli barang-barang mewah.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama hari-hari tergelap kecanduan saya, kesalahan yang telah dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya di depan umum demi kepentingan politik,” kata Hunter Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (1/12).

    Lalu, kata Hunter, pengampunan yang diberikan kepadanya itu tidak akan dia sia-siakan begitu saja. Dia pun berjanji akan mengabadikan hidupnya untuk membantu orang-orang yang terluka akibat perbuatannya.

    “Saya tidak akan pernah menganggap remeh pengampunan yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan hidup yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” ujarnya.

    Hunter Biden diketahui akan menghadapi hukuman dalam kasus tersebut pada tanggal 16 Desember mendatang.

    Keputusan itu, kata Biden, telah dia ambil selama akhir pekan. Pada putusannya, Biden menyoroti dakwaan terhadap putranya diselimuti oleh unsur politik.

    Biden juga menilai Hunter diperlakukan secara berbeda dalam kasus tersebut. Hal ini pun membuatnya untuk memberi pengampunan kepada putranya.

    “Saya percaya pada sistem peradilan, tetapi saat saya bergumul dengan ini, saya juga percaya politik yang kasar telah mencemari proses ini dan menyebabkan ketidakadilan dan begitu saya membuat keputusan ini akhir pekan ini, tidak ada gunanya menundanya lebih jauh,” tegasnya.

    “Saya harap rakyat Amerika akan mengerti mengapa seorang ayah dan seorang presiden akan mengambil keputusan ini,” tutupnya.

  • Polda Jateng Gelar Sidang Etik Polisi Penembak Pelajar di Semarang Secepatnya

    Polda Jateng Gelar Sidang Etik Polisi Penembak Pelajar di Semarang Secepatnya

    ERA.id – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akan menggelar secepatnya sidang etik terhadap Aipda Robig, anggota Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang menjadi pelaku penembakan seorang pelajar kelas XI SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO hingga korban meninggal dunia.

    “Sidang etik digelar secepatnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto di Semarang, Rabu (4/12/2024), dikutip dari Antara.

    Namun, Artanto belum bisa memastikan pelaksanaan sidang etik terhadap Aipda R tersebut digelar secara terbuka atau tertutup.

    “Nanti akan kami tanyakan dahulu kepada ketua yang akan menyidangkan,” tambahnya.

    Artanto juga belum bisa memberikan kepastian tentang jadwal pelaksanaan sidang etik polisi penembak pelajar SMKN 4 Kota Semarang itu.

    Berkaitan dengan penyidikan kasus pidana terhadap Aipda R, Kabid Humas mengatakan akan dilaksanakan paralel dengan sidang erik.

    Hingga saat ini, Aipda R sebagai pelaku penembakan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu belum ditetapkan sebagai tersangka.

    Artanto menambahkan proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi sedang berjalan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

    “Penyidik masih mengumpulkan bukti. Jika bukti dirasa sudah cukup, baru ditingkatkan statusnya,” katanya.

    Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

    Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11/2024) siang.

    Aipda Robig, anggota polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum.

    Sementara pihak keluarga GRO telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.

  • Kisruh Soal Donasi Agus Salim, Mensos Berhasil Damaikan Densu dan Farhat Abbas

    Kisruh Soal Donasi Agus Salim, Mensos Berhasil Damaikan Densu dan Farhat Abbas

    ERA.id – Bertekad selesaikan kisruh donasi yang saat ini menjadi polemik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) temukan Denny Sumargo (Densu) dan Farhat Abbas pada Rabu malam (04/12/2024). 

    Pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Sosial ini berlangsung damai dan akhirnya mulai membuahkan jalan keluar kisruh donasi.

    Selain mempertemukan keduanya, Gus Mensos juga mengimbau agar donasi kembali difokuskan ke tujuan awal, yaitu memberikan pengobatan medis untuk Agus Salim.

    “Alhamdulillah kita bisa bicara enak. Kemudian kita ingin ke depan ini, apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat. Fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya,” ujar Gus Mensos kepada awak media usai pertemuan tersebut usai.

    Gus Mensos juga memberikan apresiasi kepada Densu dan Farhat yang mau kembali kepada niat awal, yaitu menolong Agus Salim. Baik Densu dan Farhat akhirnya sepakat mengubur pertikaian sebelumnya dan fokus kepada tindak lanjut kisruh donasi.

    “Saya gembira sekali Mas Densu dan Mas Farhat dua-duanya bisa bertukar pikiran kemudian saling klarifikasi, tabayyun. Dan yang juga penting, kedua-duanya bisa saling memaafkan,” ujar kata Gus Mensos.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Jusuf Hamka dan Andi Dulung tersebut, Densu mengungkapkan bahwa mereka sepakat untuk kembali ke niat awal, yaitu kesembuhan Agus.

    “Terima kasih, Pak. Insyaallah mudah-mudahan persoalan Agus ini dapat diselesaikan dengan peran serta dari Kementerian Sosial,” ujar Farhat Abbas. 

    Sejalan dengan Farhat Abbas dan Gus Mensos, Denny Sumargo pun sepakat untuk menepikan pertikaian dan mencari jalan keluar untuk masalah donasi. 

    “Kita sama-sama setuju untuk memprioritaskan permasalahan Agus dulu dan permasalahan ini nanti akan kami kembalikan kepada pihak yayasan dan donatur,” kata Denny Sumargo.

    Tak hanya itu, ia juga mengimbau pihak penggalang donasi, yaitu Yayasan milik Pratiwi Novianti untuk melengkapi perizinan terkait donasi sebagai upaya untuk meluruskan proses donasi.

    Menanggapi hal tersebut, Gus Mensos juga akan membantu pihak penggalang donasi, untuk mengurus perizinan lembaga yang dipimpinnya agar legalitas yayasan tersebut terjamin.  Pada kesempatan tersebut, Gus Mensos juga mengimbau bahwa setiap donasi harus dilakukan dengan cara benar, berizin dan dimanfaatkan dengan benar sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi ke depannya.   

    “Mengumpulkan donasi membutuhkan kesediaan kita untuk mengikuti aturan yang ada. Saya ingin dalam peristiwa ini ada satu pembelajaran buat kita, dan nanti saya minta Mas Denny Sumargo untuk menyosialisasikan segala ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya.

    Gus Mensos pun menjelaskan bahwa masih banyak penerima manfaat yang membutuhkan uluran tangan. Untuk itulah Kemensos tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar bisa membantu pemenuhan hak dasar mereka.

  • Jagoannya Keok, Tim RIDO Keluhkan Masyarakat Jakarta yang Ogah Nyoblos

    Jagoannya Keok, Tim RIDO Keluhkan Masyarakat Jakarta yang Ogah Nyoblos

    ERA.id – Tim Pemenangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak KPU DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024) mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada disebabkan berbagai faktor.

    Dia menyoroti masih ada warga yang telah meninggal, namun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kemudian banyak warga yang tidak menerima surat undangan untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    ‘Ketiga, ini karena minimnya sosialisasi terkait hak-hak warga untuk bisa memilih calon pemimpinnya menggunakan KTP Elektronik. Jadi, ini merupakan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan Pilkada Jakarta,” ujarnya.

    Basri Baco mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi hasil Pilkada ini cenderung kecil. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi di beberapa TPS yang rendah hingga di bawah 25 persen.

    Seperti di TPS 023 Petojo Selatan, Gambir, tingkat partisipasi pemilih hanya 15,7 persen. “Kemudian TPS 016 Semper Barat dan TPS 138 Penjaringan tingkat partisipasinya masing-masing 21,33 persen,” kata Basri Baco.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu mendesak KPU DKI untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada Jakarta yang partisipasi pemilihnya rendah. Bentuk tanggung jawabnya dengan menggelar PSU di TPS yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

    “Lakukan PSU di TPS yang partisipasinya rendah, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU terhadap hak demokrasi warga Jakarta. PSU dilakukan di TPS yang ada warga melaporkan kepada Bawaslu dan TPS yang partisipasinya di bawah 40 persen,” katanya.

    Secara total, lanjut dia, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta hanya 57 persen dan angka ini terendah sepanjang sejarah Pemilu. Pada Pilpres 14 Februari 2024, tingkat partisipasinya justru tinggi hingga 80 persen lebih.

    “Kalau dilakukan PSU, maka KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat,” kata dia.

    Tim Pemenangan RIDO juga berencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Pilkada DKI Jakarta 2024 berakhir di satu putaran.

    Mereka meyakini pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno tidak mendapatkan suara 50 persen lebih.

    Basri Baco meyakini, Pilkada DKI Jakarta berjalan dua putaran karena berdasarkan hasil perhitungan internal tim mereka, bahwa Pilkada DKI akan berlanjut ke putaran kedua.

    “Hasil ‘real count’ internal, 100 persen Pilkada DKI Jakarta dua putaran. Jika satu putaran, bakal layangkan gugatan ke MK,” katanya.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9). Pencoblosan Pilkada Jakarta juga telah berlangsung pada Rabu (27/11).

  • Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    Bertemu di Kairo, Fatah dan Hamas Bahas Wacan Pembukaan Koridor Rafah

    ERA.id – Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) dan kelompok perjuangan Hamas melakukan pertemuan di Kairo, Minggu (1/12). Pertemuan itu guna menindaklanjuti usulan Mesir soal pembukaan kembali koridor perbatasan Rafah.

    “Fatah sangat mendukung penghentian segera perang Israel terhadap Jalur Gaza, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai rekonstruksi,” kata pejabat Fatah, Abdullah Abdullah, dikutip Anadolu, Senin (2/12/2024).

    “Delegasi Fatah hadir di Kairo untuk berdiskusi dengan delegasi Hamas mengenai usulan Mesir terkait pembukaan kembali lintasan perbatasan Rafah (antara Gaza dan Mesir) dan pengelolaannya oleh Otoritas Palestina di sisi Palestina,” sambungnya.

    Diketahui, perbatasan Rafah yang juga sebagai jalur utama bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza ditutup oleh Mesir sejak Mei lalu. Penutupan ini dilakukan Mesir setelah Israel menguasai sebagian besar wilayah Palestina. 

    Mesir menuntut penghentian pendudukan tersebut agar lintasan perbatasan dapat dibuka kembali.

    Meski demikian, Abdullah tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang usulan-usulan Mesir tersebut.

    Menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, delegasi Hamas yang dipimpin oleh pejabat tinggi Khalil al-Hayya tiba di ibu kota Mesir untuk bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad, pada Sabtu (30/11).

    Surat kabar tersebut melaporkan pada Minggu bahwa Mesir berusaha memperkuat rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sambil mendorong kesepakatan pertukaran sandera.

    Dalam laporan tersebut, yang mengutip sumber media, dikatakan bahwa Hamas bersedia menerima “kesepakatan bertahap” yang mirip dengan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku antara Israel dan Lebanon pada 27 November.

    Kesepakatan tersebut akan melibatkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, bukan penarikan segera seperti yang sebelumnya diminta oleh Hamas. 

    Pada 21 November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang mematikan yang dilancarkan di Gaza.

  • Suara Golput Meningkat di Pilkada 2024, LSI Denny JA Bongkar Alasannya

    Suara Golput Meningkat di Pilkada 2024, LSI Denny JA Bongkar Alasannya

    ERA.id – Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia Denny Januar Ali (LSI Denny JA) mengungkap data golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi besar. Rata-rata angka golput dari total 7 provinsi besar mencapai 37,63 persen.

    “Data quick count kita menunjukkan bahwa rata-rata angka golput di 7 provinsi ini 37,63 persen. Jadi ini dibikin rata-rata dari golput di 7 provinsi ini,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat konferensi pers, Rabu (4/12/2024).

    Adjie memaparkan perbandingan angka golput di 7 provinsi besar. Di Jakarta, pada Pilkada sebelumnya 20,5 persen. Sedangkan, di tahun ini naik jauh mencapai 46,91 persen. Di Banten, sebelumnya 36,1 persen, kini menjadi 37,78 persen.

    Untuk Jawa Barat, angka golput naik signifikan dari 29,7 persen sebelumnya, menjadi 36,98 persen. Sedangkan, Jawa Tengah turun sedikit dari Pilgub sebelumnya 32,36, menjadi 29,48 persen.

    Sementara itu, angka golput di Jawa Timur naik dari 33,08 persen persen, kini menjadi 34,68 persen. Untuk di wilayah Sumatera Utara dari 38,22 persen naik signifikan menjadi 46,41 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan dari 29,84 persen, kini menjadi 31,14 persen.

    “Tren rata-rata kenaikan golput pada Pilkada 2024 sekitar 6,23 persen,” tuturnya.

    Adjie menyatakan, dari hasil riset, LSI Denny JA menemukan kombinasi empat hal faktor. Pertama, kelelahan Pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam Pilpres dan Pileg 2024. Hal ini membuat pertarungan Pilkada menjadi kurang daya tariknya.

    Kedua, kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya, terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Kandidat yang lebih favorit di daerah itu, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, terhambat maju secara politik.

    Ketiga, semakin tak yakin seberapa besar kepala daerah bisa mengubah hidup mereka. Semakin ada keyakinan keputusan penting yang berdampak dalam hidup mereka lebih ditentukan Pemerintah Pusat.

    “Keempat, bertambahnya apatisme politik. Isu polarisasi politik, korupsi di kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi,” jelas Adjie.

    Selain itu, golput juga memperkuat polarisasi. Demokrasi berubah menjadi pertarungan antar kelompok kecil, bukan arena konsensus bersama. Lebih buruk lagi, rendahnya partisipasi mendorong politik elitisme.

    “Pilkada perlu kembali digairahkan. Kampanye edukasi politik harus dilakukan berkesinambungan, menggunakan pendekatan kreatif seperti media sosial, drama, atau influencer. Pesan utamanya adalah: setiap suara adalah investasi untuk masa depan,” pungkasnya.

  • Masyarakat Lagi Susah, Anggota DPR Usul Perpanjangan SIM-STNK Ditiadakan

    Masyarakat Lagi Susah, Anggota DPR Usul Perpanjangan SIM-STNK Ditiadakan

    ERA.id – Politisi PAN sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengusulkan agar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), masa berlakunya seumur hidup.

    “Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

    Hal tersebut sebagaimana penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku seumur hidup. “KTP itu kan berlaku seumur hidup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup,” ucapnya.

    Menurut Sudding, penerbitan SIM, STNK, dan TNKB yang berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat, sebab seringkali masyarakat menemui hambatan-hambatan ketika melakukan perpanjangan surat-surat berkendara tersebut.

    “Ini selembar SIM ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tetapi biayanya sangat luar biasa, kan begitu? Dan itu dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Terlebih perpanjangan surat-surat berkendara tersebut menguntungkan vendor pengadaan. “Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, pak, kepentingan pengusaha, bukan untuk mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tambahnya.

    Menurut dia, apabila terjadi pelanggaran berkendara maka surat-surat berkendara tersebut cukup dilubangi sebagai tanda dan apabila telah mencapai limit tertentu maka kepemilikannya dapat dicabut.

    “Tiga kali dibolongi, sudah tidak perlu lagi sekian tahun bisa mendapatkan lagi SIM. Jangan ada perpanjangan supaya meringankan masyarakat dalam kondisi yang sangat susah ini,” tuturnya.

    Sudding menambahkan bahwa usulan tersebut sebelumnya pernah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan mendapatkan respons akan dilakukan evaluasi.

    “Saya minta Pak Kakorlantas agar dikaji dan diusulkan ulang perpanjangan SIM, STNK, itu cukup sekali,” katanya.

  • Bawaslu Masih Kaji Terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 028 Pinang Ranti Jaktim

    Bawaslu Masih Kaji Terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 028 Pinang Ranti Jaktim

    ERA.id – Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

    “Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Menurut dia, sesuai aturan yang ada batas maksimal untuk membahas persoalan itu adalah 10 hari.

    “Waktunya masih panjang sampai tanggal 6 atau 7 Desember . Soalnya dari register atau dari sejak ditemukan itu frase yang harus kita pakai nantinya pada saat proses penanganan untuk potensi PSU atau tidak,” katanya.

    Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN, kata dia, saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga tengah melakukan proses hukum.

    “Untuk kasus Pinang Ranti memang masih dalam proses di Sentra Gakkumdu. Masih berproses untuk pidananya,” ujarnya.

    Bawaslu akan menyerahkan berkas perkara kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

    Penyerahan berkas perkara ke Polres Metro Jakarta Timur dilakukan usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

    “Jadi kemungkinan hari ini akan kita naikkan, nanti tinggal dilihat di Polres diterima oleh siapanya. Kemudian nanti bisa diproses secara lebih lanjut. Yang jelas Sentra Gakkumdu sedang bekerja,” kata Willem.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur hingga saat ini masih menunggu rekomendasi Bawaslu Jakarta Timur terkait PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 028 itu.

    “Tentunya kami masih menunggu rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Jaktim,” kata Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia saat rekapitulasi suara di Kecamatan Makasar dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur di kawasan Cawang, Selasa (3/12).

    Kendati demikian, tahapan rekapitulasi akan tetap berjalan, meski Bawaslu merekomendasikan PSU atau tidak.

    “Kami sudah berkoordinasi juga dengan KPU Provinsi bahwa kalau ini (rekapitulasi) sudah selesai di tingkat kota lalu kita akan laksanakan ke provinsi. Kalau dalam perjalanan ke provinsi ada PSU, tentunya kami akan laksanakan (PSU),” kata Tedi.

    Sebelumnya, Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza di Jakarta, Kamis (28/11), menyebutkan, pihaknya telah menindak dua petugas yang melakukan pelanggaran dan berbuat curang itu dengan memberhentikan tetap Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN.

    Rio pun menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran dan perbuatan curang tersebut.

    “Berdasar pengakuan Ketua KPPS dan petugas Pamsung TPS, mereka melakukan secara spontan. Tujuannya, agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi,” katanya.

    Secara keseluruhan, kata dia, ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    “Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak karena keburu ketahuan oleh pengawas TPS,” kata Rio.

  • Dapat Undangan Khusus dari Narendra Modi, Prabowo Akan Kirim TNI ke India

    Dapat Undangan Khusus dari Narendra Modi, Prabowo Akan Kirim TNI ke India

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan khusus dari Perdana Menteri India Narendra Modi untuk berkunjung. Undangan itu untuk menghadiri perayaan Hari Nasional India awal tahun 2025.

    Undangan tersebut disampaikan langsung kepada Prabowo Subianto saat bertemu dengan Narendra Modi di sela rangkaian kunjungan kenegaraan beberapa waktu lalu. Modi mengundang Prabowo untuk menghadiri Hari Republik India pada Januari 2025.

    “Ketika bertemu dengan Perdana Menteri India, Presiden mendapatkan undangan untuk hadir di hari nasionalnya India, di bulan Januari nanti tanggal 26,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dikutip YouTube Sekretarat Presiden, Senin (2/12/2024).

    Lalu, kata Hasan, dalam menyampaikan undangan tersebut, Modi secara khusus meminta Indonesia untuk turut menjadi bagian dari defile pasukan India.

    Menyambut hal tersebut, Prabowo pun berencana untuk mengirimkan TNI agar turut serta dalam defile pada hari jadi India Januari mendatang.

    “Perdana Menteri India secara khusus meminta kita juga untuk menjadi bagian dari defile. Jadi Preisden berencan mengirimkan TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile pada hari nasional India nanti,” jelasnya.

    Pernyataan Hasan ini disampaikan setelah Prabowo mengadakan rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (2/12). Dalam rapat kabinet tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah hasil dari lawatannya ke luar negeri beberapa waktu lalu bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono, beserta jajarannya.

  • Jumlah Korban Pelecehan Seksual Agus Disabilitas terus Bertambah, Ada Remaja hingga Anak

    Jumlah Korban Pelecehan Seksual Agus Disabilitas terus Bertambah, Ada Remaja hingga Anak

    ERA.id – Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka posko layanan pelaporan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pelecehan dari tersangka penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS. Korban datang dari berbagai usia dari remaja hingga anak.

    “Kami membuka posko bagi yang pernah merasa menjadi korban atau bisa juga menghubungi 081138830666,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Feri Jaya Satriansyah di Mataram, dikutip Antara, Rabu (4/12/2024).

    Pembukaan posko pengaduan itu dilakukan menyusul banyaknya laporan dari perempuan ke Polda NTB dan mengaku sebagai korban IWAS. Sampai saat ini, kata Feri, sudah ada empat korban yang melapor.

    “Jadi, sampai saat ini yang sudah kami periksa ada empat korban,” jelasnya.

    Ketua Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB Joko Jumadi sebelumnya menyebutkan hingga Selasa (3/12), sudah ada 10 orang yang mengaku sebagai korban IWAS. Angka korban ini, kata Joko, di luar dari jumlah korban yang masuk dalam proses penyidikan kepolisian.

    Dari 10 korban yang melapor ke KDD Provinsi NTB, tiga di antaranya masih berusia anak. Untuk penanganan korban usia anak, Joko mengatakan pihaknya sudah menyerahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang kepada masyarakat dalam kasus ini. Apabila ada yang merasa menjadi korban, dia mempersilakan agar melaporkan secara resmi ke kepolisian.

    Selain itu, Syarif memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Polda NTB menangani kasus IWAS yang kini masuk dalam tahap penelitian berkas oleh jaksa tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi. Dalam kasus tersebut, penyidik mendapatkan bukti keterangan dari dua korban.

    Selain itu, ada alat bukti lain berupa hasil visum korban, saksi dari rekan korban dan tersangka maupun pemilik sebuah penginapan yang menjadi lokasi eksekusi. Alat bukti juga dikuatkan dengan keterangan ahli psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

    Dalam berkas, penyidik turut menguraikan modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban. Modus tersebut dilakukan dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi psikologi korban.

    Sehingga dalam berkas, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    Sembari menunggu hasil penelitian jaksa, penyidik kepolisian memperpanjang masa penahanan tersangka IWAS dalam status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan terhitung sejak Selasa (3/12).