Xcloud.id

Author: Era.id

  • Berhasil Pimpin Sulsel, Zudan Arif Dipilih Jadi Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia, Selamat!

    Berhasil Pimpin Sulsel, Zudan Arif Dipilih Jadi Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia, Selamat!

    ERA.id – Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dinobatkan sebagai Pj Gubernur atau Kepala Daerah (KDH) terbaik seluruh Indonesia.

    Zudan memiliki nilai evaluasi 85 dengan kategori BAIK. Urutan kedua ditempati Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi (84/BAIK), urutan ketiga Pj Gubernur Sumatera Utara Dr Agus Fatoni (83/Baik).

    Sementara urutan keempat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik (81,60/Baik) dan posisi kelima Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dengan nilai 80,68 dengan kategori Baik.

    “Jadi setelah kita evaluasi, maka Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat gubernur kepala daerah terbaik,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara pengarahan Mendagri ke semua Pj KDH secara virtual, Rabu (4/12/2024).

    Lima kepala daerah tersebut, yang disebut namanya masuk kategori atau predikat baik. Sedangkan urutan ke enam sampai urutan 23 masuk kategori CUKUP dengan range nilai 79-74.

    Zudan Arif Fakrulloh menjadi Pj Gubernur Sulsel adalah kali ketiga daerah yang dikomandoinya. Sebelum ke Sulsel, dua provinsi lainnya adalah Sulbar dan Provinsi Gorontalo.

    Enam bulan memimpin Sulsel, saat melalui sidang evaluasi kinerja selama dua kali di Itjen Kemendagri, Zudan diberikan penilaian sangat baik oleh para evaluator.

    Hal ini dinilai karena Zudan mampu menyajikan pemaparan sesuai fakta, runut, dan ragam inovasi yang dibuat di Sulsel.

    Pengamat pemerintahan yang juga Guru Besar Fakultas Fisip Unhas, Prof Dr Armin Arsyad menilai bahwa penetapan Prof Zudan sebagai kepala daerah terbaik sudah sangat tepat.

    “Beliau bukan hanya memimpin, tapi mengayomi warga Sulsel. Beliau mampu merangkul semua pihak, semua lini, semua kalangan. Beliau wajar jadi yang terbaik,” ujar Prof Armin Arsyad.

    Perhatian Zudan terhadap potensi daerah, lanjut Armin Arsyad, sangat baik. Ekspor diperhatikan dengan baik, secara makro juga pengendalian inflasi sangat baik di Sulsel. “Wajar jika beliau (prof Zudan) itu menjadi yang terbaik,” ujar Prof Armin.

  • Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Serentak, Simak Jadwalnya

    Penerimaan Mahasiswa Baru di 58 PTKIN Dibuka Serentak, Simak Jadwalnya

    ERA.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2025.  Launching PMB PTKIN 2025 bertema “Change the World” dilaksanakan di Kampus Jakabaring UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. 

    Menteri Agama menekankan PMB PTKIN ini perlu dimaknai sebagai alat untuk melihat transformasi psikologi, transformasi kesadaran dan transformasi tingkat kematangan psikologis anak-anak muda. Untuk itu, Menag Nasaruddin meminta para pimpinan PTKIN menjadikan PMB sebagai bagian transformasi psikologi anak.

    “Jadikan PMB ini sebagai alat untuk mengukur seberapa besar pengaruh lembaga pendidikan ini terhadap transformasi psikologi anak,” ajak Menteri Agama Nasaruddin Umar di Palembang, Selasa (3/12/2024). 

    Sesuai tema kegiatan peluncuran “Change the World”, Menag mengatakan pentingnya menempatkan PMB PTKIN sebagai jalan mengubah dunia dengan melakukan inovasi di sektor pendidikan. PTKIN perlu terus melakukan inovasi dengan menghadirkan program studi yang selaras dengan perkembangan zaman.

    Perguruan tinggi juga perlu berani melakukan evaluasi guna meningkatkan pendidikan tinggi berkualitas. “Jika institusi ini ingin mengubah dunia, mulailah dari diri sendiri. Harus berani berpikir berbeda, memberikan berbagai inovasi dan berani melakukan evaluasi,” ujarnya.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad menambahkan bahwa PMB PTKIN merupakan langkah strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai aspek. “Kami harus bergegas lebih awal, bergerak lebih cepat untuk meresmikan PMB PTKIN tahun 2025 ini, karena persaingan antar kampus sungguh luar biasa ketatnya,” tegas Abu Rokhmad.

    Jadwal PMB PTKIN 2025

    Ketua Panitia PMB PTKIN sekaligus Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Nyayu Khodijah mengungkapkan jika seleksi nasional di tahun 2025 akan dilakukan melalui dua pola utama, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).

    “Tema yang diangkat pada PMB PTKIN tahun 2025 yaitu change the world ini sangat relevan dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Melalui PMB PTKIN 2025 ini, kami mengajak para mahasiswa PTKIN untuk mengubah dunia,” jelas Rektor Nyayu.

    Untuk perguruan tinggi pelaksana sendiri, menurut Nyayu, tak kurang dari 58 PTKIN dan 1 PTN di seluruh Indonesia akan melaksanakan proses seleksi dengan menawarkan berbagai program studi. “Kuota penerimaan SPAN-PTKIN akan menampung 74.337 orang, sementara UM-PTKIN menyediakan kuota 91.557 orang,” katanya.

    “Selain itu, terdapat jalur tambahan berupa PMB Mandiri di masing-masing perguruan tinggi yang memberikan kesempatan lebih luas kepada calon mahasiswa,” tambahnya.

    Proses pendaftaran melalui jalur SPAN-PTKIN akan dimulai pada tanggal 06 Januari 2025 dan berakhir pada 25 Januari 2025. Sementara itu, pendaftaran melalui jalur UM-PTKIN akan dibuka mulai tanggal 22 April 2025 hingga 28 Mei 2025. Informasi lebih lanjut tentang PMB PTKIN Tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi di www.ptkin.ac.id.

    Selain Menteri Agama, Dirjen Pendis, dan Ketua Panitia PMB PTKIN, kegiatan peluncuran PMB PTKIN dihadiri sejumlah pejabat seperti Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi, Tenaga Ahli Muhammad Ainul Yaqin, Ketua Forum PTKIN beserta jajarannya, Panitia PMB PTKIN 2025, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumsel, serta siswa dan siswi MAN, SMA di Sumatera Selatan, Pondok Pesantren, dan mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang.

  • Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    Tegaskan Tak Gabung Blok Mana Pun, Menlu Sugiono: Indonesia Jadi Penengah

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menlu Sugiono menekankan Indonesia akan menjadi penengah bila nantinya bergabung dengan BRICS.

    Dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12), Menlu Sugiono menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak bergabung dengan blok mana pun.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan visi politik luar negeri, di mana bahwa Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri diblok militer mana pun,” kata Menlu Sugiono, dikutip YouTube TV Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pernyataan sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak bergabung dengan blok mana pun ini dikatakan oleh Menlu Sugiono karena menyangkut berberapa hal.

    Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah hal tersebut tidak cocok secara konstitusi dan tradisi kepentingan nasional Indonesia.

    “Kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan pakta militer mana pun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita,” tegasnya.

    Meski demikian, Menlu Sugiono menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara bersahabat. Hal ini pun akan dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan saat ini status Indonesia adalah sebagai interested country untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Namun ia memastikan bila nanti Indonesia resmi bergabung, bukan menandakan keberpihakan pada blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

    Diketahui keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS disampaikan oleh Sugiono ketika ia menjadi utusan khusus Presiden Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan pada Oktober lalu.

  • Bencana Banjir Bandang di Sukabumi Hanyutkan Beberapa Mobil

    Bencana Banjir Bandang di Sukabumi Hanyutkan Beberapa Mobil

    ERA.id – Hujan lebat beserta kerusakan alam di Kabupaten Sukabumi, menghasilkan banjir bandang, longsor, serta pergerakan tanah. Semua terjadi sejak kemarin hingga Rabu (4/12/2024).

    Berdasarkan video berdurasi 19 yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, imbas banjir bandang, beberapa unit mobil hanyut.

    Sejumlah warga di Kampung Parungseah, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, terdengar berteriak histeris.

    Sementara itu, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian menuturkan, terdapat delapan mobil yang terseret arus ketika sedang terparkir.  

    “Ada delapan mobil (yang terseret arus). Satu mobil yang ada pengemudinya, Alhamdulillah selamat,” kata Samian, Rabu (4/12/2024).

    Samian memastikan, peristiwa terseretnya delapan mobil itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, ada satu pengemudi di salah satu mobil yang sempat terseret arus tetapi dia berhasil selamat.

    “Korban jiwa nihil, yang terbawa arus umumnya mobil yang sedang parkir. Satu mobil yang ada pengemudinya, Alhamdulillah berhasil selamat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, banjir bandang itu menyebabkan arus lalu lintas di jalan protokol lumpuh. Saat ini, polisi sedang berupaya melakukan pengalihan jalur di beberapa titik yang terdampak banjir bandang.

    “Jalur protokol terendam sementara belum bisa dilalui. (Pengalihan lalu lintas) Masih diupayakan,” tuturnya.

  • 1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    1.158 ASN Diduga Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    ERA.id – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plh. Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menjelaskan bahwa sebanyak 19 aparatur sipil negara (ASN) pelanggar netralitas Pilkada 2024 telah diberikan hukuman.

    Syarmadani menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi yang mempertanyakan tidak adanya ASN pelanggar netralitas yang mendapatkan hukuman. Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa terdapat 1.158 ASN yang diduga tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari dugaan keterlibatan 1.158 ASN instansi daerah yang terkait netralitas yang diadukan, itu 667 yang menunggu verifikasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) karena memang terpusat, terpadu satu pintu untuk pengaduan,” kata Syarmadani menjelaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 436 dari 1.158 aduan sedang menunggu tindak lanjut pejabat pembina kepegawaian (PPK).

    “Kemudian 4 aduan ASN dengan status kepegawaian diberhentikan, pensiun, APS (atas permintaan sendiri), atau sudah berhenti, pensiun,” ujarnya.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa 24 aduan ASN berstatus tidak terbukti melanggar netralitas, 27 aduan telah dibatalkan, dan 60 aduan berstatus ditolak.

    “Rincian masing-masing daerahnya ada. Jadi, di aplikasi yang dimiliki oleh BKN itu dari mulai Kabupaten Berau 2 laporan sampai Kalimantan Utara 1 laporan. Jadi, ada rinciannya, sudah ada tindak lanjut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada rapat tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya belum melihat Kemendagri memberikan sanksi kepada ASN pelanggar netralitas di Pilkada 2024.

    “Banyak sekali laporan ke kami, keterlibatan ASN, dan satu pun belum ada yang diberikan sanksi, bahkan ada Sekda (Sekretaris Daerah) yang jelas-jelas memberikan voice note (pesan suara, red.) kepada semua ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi sampai saat ini belum ada sanksi. Saya belum melihat dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) memberikan sanksi,” kata Dede Yusuf. (Ant)

  • Periksa Ponsel Remaja Bunuh Ayah dan Nenek, Polisi: Memang Disuruh Belajar, tapi Tidak Dipaksa

    Periksa Ponsel Remaja Bunuh Ayah dan Nenek, Polisi: Memang Disuruh Belajar, tapi Tidak Dipaksa

    ERA.id – Polisi menyampaikan pihaknya telah memeriksa ponsel milik remaja, MAS (14) yang membunuh ayah dan neneknya, APW (40) dan RM (69) serta melukai ibunya AP (40) di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Hasilnya, tak ditemukan hal aneh di ponsel pelaku tersebut.

    “Di dalamnya, di HP, yang jelas tidak ada yang aneh. Ada foto, kemudian video-video yang lucu-lucuan saja. Jadi tidak ada yang janggal di mata penyidik,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

    Beredar kabar jika MAS melakukan pembunuhan karena dipaksa belajar. Nurma pun membantah hal itu.

    Hasil pemeriksaan ponsel pelaku dan pemeriksaan awal, MAS memang disuruh belajar oleh orang tuanya. Namun tak ada paksaan atau seperti orang tua menyuruh pada umumnya.

    “Memang disuruh dari Bapak Dan Ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, karena dia bilang ‘kalau saya belajar saya pintar’. Itu yang diungkapkan anak yang berkonflik dengan hukum,” ungkapnya.

    “Kalau sejauh ini kita bertanya, kemudian dijawab oleh anak tersebut. Dia bilang ‘ini bukan paksaan’. Jadi walaupun dia memang disuruh untuk belajar, tapi dia mengerjakan dengan senang hati,” imbuhnya.

    Polisi masih memeriksa kejiwaan MAS. Kondisi pelaku anak ini pun semakin stabil.

    Nurma mengungkapkan remaja ini ingin segera bertemu ibunya. Namun untuk kondisi AP sendiri masih pemulihan usai dioperasi.

    Sebelumnya, polisi menangkap MAS karena diduga telah membunuh ayah dan neneknya di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Sabtu (30/11) dini hari. Sang ibu, AP mengalami luka usai ditusuk.

    Motif MAS membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya belum diketahui. Namun dari pemeriksaan sementara, remaja ini mengaku mendapat “bisikan meresahkan”.

    “Ya interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia. Tapi ini masih kita dalami belum bisa ambil kesimpulan lah,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung, Sabtu (30/11).

    Dugaan awal, urutan pembunuhan itu berawal dari MAS membunuh ayahnya terlebih dahulu. Lalu dia menusuk ibu dan neneknya.

    “Diduga korban ditusuk ketika dalam keadaan sedang tidur,” jelas Gogo.

  • Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan alasan Indonesia yang harus bergabung dengan kelompok blok ekonomi BRICS. Hal ini lantaran BRICS memiliki kesamaan dengan Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam rapat perdana bersama Komis I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Pada kesempatan itu, Menlu Sugiono menjelaskan alasan Indonesia harus bergabung dengan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Menlu Sugiono.

    Lalu, kata Menlu Sugiono, terkait minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini dikatakan bahwa hal tersebut sudah lama diajukan.

    Menlu Sugiono menilai dengan bergabung bersama BRICS, maka peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara resmi akan terbuka dengan luas.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” jelas Menlu Sugiono.

    BRICS diketahui saat ini memiliki beberapa anggota seperti Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan China.

    Selain itu, Indonesia juga menilai apa yang diperjuangan di BRICS sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu Palestina.

    “Palestina juga merupakan satu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini bisa jadi satu media untuk terus memperjuangkan hal ini (kemerdekaan Palestina),” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan terhadap satu kekuatan atau blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

  • Sopir Ambulans di Kediri yang Baru Pulang Antar Jenazah Tersambar Kereta Api, Berujung Tewas

    Sopir Ambulans di Kediri yang Baru Pulang Antar Jenazah Tersambar Kereta Api, Berujung Tewas

    ERA.id – Ambulans RSUD Gambiran Kota Kediri tertabrak Kereta Api (KA) Matarmaja relasi Malang-Pasarsenen di perlintasan tanpa penjaga di petak jalan Ngujang-Kras, Rabu (4/12/2024) sekitar pukul 11.57 WIB.

    Peristiwa tragis ini merenggut nyawa Tofa, sopir ambulans yang baru saja mengantarkan jenazah ke Desa Nyawangan, Kecamatan Kras. Ambulans bernomor polisi AH 8749 AC tersebut pun terseret sejauh beberapa meter dari lokasi tabrakan.

    “Saat ini, proses evakuasi masih berlangsung. Petugas dari PT KAI bersama aparat setempat sudah berada di lokasi untuk membantu penanganan,” ungkap Kuswardojo, Manager Humas Daop 7 Madiun, dalam keterangan tertulisnya.

    Kuswardojo menyampaikan keprihatinannya atas insiden ini. Ia menyoroti kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan di perlintasan sebidang.

    “Kami sangat menyesalkan kecelakaan ini. Perlintasan sebidang sering menjadi titik rawan, tidak hanya merugikan PT KAI tetapi juga membahayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan saat melintas di perlintasan kereta api. “Pengguna jalan harus berhenti, menengok kanan dan kiri untuk memastikan kondisi aman sebelum melanjutkan perjalanan. Ini adalah kunci keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang,” tegas Kuswardojo.

  • Merasa Jabatan Kecil, Din Syamsuddin Ngumpet, Malu Duduk Sederetan Prabowo

    Merasa Jabatan Kecil, Din Syamsuddin Ngumpet, Malu Duduk Sederetan Prabowo

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tokoh Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sebagai kawan lama waktu muda.

    Dalam keterangan yang diterima dari Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto di Kupang, NTT, Kamis (5/12/2024), Prabowo mengatakan, “Pak Din Syamsuddin itu kawan lama saya waktu muda, dan sekarang agak muda.”

    Presiden RI mengemukakan hal itu di hadapan ribuan kader dan pengurus Muhammadiyah dalam pidato sambutannya saat pembukaan Sidang Tanwir dan Milad Ke-112 Muhammadiyah yang berlangsung mulai Rabu (4/12) kemarin hingga Jumat (6/12) besok.

    Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan organisasi Muhammadiyah dalam mendidik para kadernya sehingga tersebar di mana-mana.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan banyak kader Muhammadiyah yang menjadi tokoh, termasuk dalam pemerintahannya.

    Din Syamsuddin sebelumnya sudah sempat dipersilakan untuk duduk di depan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, tetapi dia lebih memilih duduk di kursi deretan 4.

    Namun, Presiden Prabowo melihat kalau mantan Ketum PP Muhammadiyah itu duduk di bagian belakang (ngumpet). Alasan Din ngumpet karena merasa hanya sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan berstatus sebagai peninjau, bukan sebagai anggota aktif Tanwir Muhammadiyah.

    Ditemui usai acara pembukaan tersebut, Din mengatakan bahwa dirinya memang sahabat dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang Pak Prabowo Subianto adalah sahabat saya sejak lama. Pada tahun 1992 beliau ikut memprakarsai pendirian Centre for Policy and Development Studies (CPDS),” katanya.

    Din Syamsuddin menjelaskan bahwa CPDS adalah sebuah lembaga yang berkeinginan mendekatkan kalangan umat Islam dengan pemerintahan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto dan ABRI. Pada saat itu Din Syamsuddin dipercayai sebagai direktur dan Prabowo sebagai sponsor dana.

    Persahabatan keduanya kemudian berlanjut hingga saat ini, dan Din mengaku mendukung Prabowo saat menjadi calon presiden pada Pemilu 2019.

    Walau mereka berdua sering berbeda pendapat, persahabatan tidak berkurang. Kini setelah Prabowo mendapat amanah sebagai Presiden RI, sewajarnya seorang Din Syamsuddin ikut mendukungnya.

  • Dibatalkan Sepihak oleh Komisi III DPR RI, Keluarga Siswa GRO Luapkan Kekecewaan

    Dibatalkan Sepihak oleh Komisi III DPR RI, Keluarga Siswa GRO Luapkan Kekecewaan

    ERA.id – Keluarga siswa SMKN 4 Semarang, GRO, yang tewas ditembak polisi mengaku kecewa karena tidak dihadirkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kapolrestabes Semarang.

    Juru bicara keluarga GRO, Subambang, di Semarang, mengatakan keluarga sempat mendapat surat undangan dari DPR pada 1 Desember 2024 untuk menghadiri rapat di Jakarta. Akan tetapi, pihak Sekretariat DPR RI pada 2 Desember 2024 kemudian kembali memberitahu bahwa undangan rapat bersama Komisi III akan dilakukan secara daring via Zoom.

    “Kami sudah diberi tautan Zoom untuk ikut rapat,” kata Subambang, dikutip Antara, Selasa (3/12/2024).

    Namun, kata Subambang, saat pihak keluarga sudah siap untuk mengikuti rapat bersama Komisi III lewat zoom, tautan yang diberikan justru tidak bisa dibuka. Ia pun kembali menghubungi Sekretariat DPR RI untuk menanyakan hal tersebut.

    “Tapi setelah link-nya diberi dan dibuka ternyata tidak bisa masuk, saya menghubungi sekretariat DPR RI (dan diberi jawaban) bahwa untuk keluarga tidak ikut Zoom,” jelasnya.

    Pembatalan sepihak ini pun membuat keluarga korban kecewa karena tidak bisa ikut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI. Padahal, pihak keluarga bersama kuasa hukum sudah menyiapkan hal-hal penting untuk dibacakan.

    Meski demikian, ia berharap Komisi III DPR RI tetap menjadwalkan pertemuan dengan keluarga GRO agar terdapat keseimbangan keterangan dengan yang telah disampaikan pihak kepolisian.

    “Sebelum kami diundang rapat, kami sudah mengirim surat ke DPR. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ikut rapat dengar pendapat agar tidak sepihak dan bisa berimbang,” tegasnya.

    Sementara Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengaku, pihaknya sudah mengundang pihak keluarga korban. Namun tidak bisa hadri dalam rapat bersama Polretabes Semarang dan Polda Jawa Tengah.

    Dia menduga pihak keluarga korban tak bisa hadir karena masih berkonsentrasi mengurus kasus tersebut, termasuk menggelar pengajian.

    “Keluarga mungkin masih konsentrasi terkait musibah yang dialami, mungkin kalau ada pengajian dan lain sebagainya, sehingga waktunya tidak sempat mereka hadir hari ini,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

    “Jadi tadi sudah diundang, mereka nggak bisa hadir,” imbuhnya.

    Meskipun tak bisa hadir, wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengaku Komisi III DPR sudah menyampaikan atensi-atensi dari pihak keluarga dalam rapat siang tadi.

    “Tapi atensi dari keluarga sudah disampaikan oleh teman-teman semua,” ujarnya.

    Diketahui, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Irwan Anwar dan pihak Polda Jawa Tengah untuk meminta keterangan terkait peristiwa polisi tembak siswa SMK 4 Semarang, GRO.