Xcloud.id

Author: Era.id

  • Kejagung Periksa 126 Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

    Kejagung Periksa 126 Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

    ERA.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pihaknya telah memeriksa 126 saksi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

    “Keterangan dari informasi penyidik ada 126 saksi dengan tiga ahli yang sudah diperiksa dalam perkara ini,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Dari pemeriksaan terhadap ratusan saksi itu, Kejagung belum mengerucut kepada tersangka baru. Harli menyebut Kejagung terus mendalami bukti-bukti dari para saksi. 

    “Penyidik juga sedang fokus melakukan pemberkasan terhadap perkara ini dan sedang menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu eks Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus.

    Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal, dalam rapat koordinasi antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

    Kejagung menyebut persetujuan impor yang dikeluarkan itu juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. (Ant)

  • Siswa Kelas 5 SD Tewas Terjatuh Saat Seluncuran dari Tangga Sekolahnya di Jaksel

    Siswa Kelas 5 SD Tewas Terjatuh Saat Seluncuran dari Tangga Sekolahnya di Jaksel

    ERA.id – Seorang siswa kelas 5 SD berinisial RM (11) tewas setelah jatuh dari lantai tiga sekolahnya di SD 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (11/12/2024) kemarin.

    “Ya, jadi infonya (korban) meninggal dunia di tempat. Jadi sempat dibawa ke RSUD, cuma di RSUD kondisinya sudah nggak bernyawa,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Kresna Ajie Perkasa kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Kresna menjelaskan korban jatuh dari lantai tiga ke lantai dua ketika turun tangga. Saat itu, RM hendak turun dengan seluncuran melalui pembatas tangga.

    “Jadi baru keluar kelas, korban itu lari dari dalam kelas keluar, terus rencana mau turun itu dia mau seluncuran di pegangan tangga itu. Tergelincir di situ,” ungkapnya.

    Korban tewas dengan luka di belakang kepala. Orang tua RM awalnya menolak untuk dilakukan autopsi. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali menemui polisi untuk meminta dilakukan pengusutan.

    Kresna mengatakan sebanyak tiga orang telah diperiksa dalam kasus ini. Tiga saksi itu adalah wali kelas korban, guru olahraga, dan kepala sekolah. Kasus ini masih dalam pengusutan kepolisian.

    “Cuma memang kan ada beberapa teman korban yang mau kita panggil, tapi kan memang harus melalui PPA dulu,” jelasnya.

  • Hadapi Dua Dakwaan Sekaligus, Wapres Filipina Ngaku Siap Dimakzulkan

    Hadapi Dua Dakwaan Sekaligus, Wapres Filipina Ngaku Siap Dimakzulkan

    ERA.id – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengaku siap dimakzulkan setelah perpecahan koalisi pemerintahan Filipina yang semakin memburuk. Upaya pemakzulan ini sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya.

    Duterte diketahui menghadapi dua tuntutan pemakzulan sekaligus di DPR Filipina. Tuntutan ini berkaitan dengan penyelewengan dana.

    “Memang sebaiknya ada perkara pemakzulan seperti ini sehingga kami bisa menjawab secara layak apapun yang dituduhkan mereka, karena prosesnya sendiri pun secara jelas diatur dalam undang-undang,” ucap Duterte, dikutip The Manila Times, Kamis (12/12/2024).

    Berdasakan undang-undang Filipina, anggota parlemen maupun masyarakat umum dapat mengajukan usulan pemakzulan. Namun usulan yang dimulai dari masyarakat harus mendapat dukungan dari anggota parlemen.

    Terkait dua usulan yang disampaikan pada 2 dan 4 Desember tersebut menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana pada Kantor Wakil Presiden Filipina.

    Meski demikian, konstitusi Filipina menyatakan bahwa persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR Filipina diperlukan supaya proses pemakzulan dilanjutkan ke proses pengadilan di Senat.

    Duterte telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum sejak bulan lalu setelah diduga mengancam membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta istri dan sepupunya, yang merupakan seorang ketua DPR, apabila dirinya terbunuh.

    Wapres Filipina yang dijadwalkan menghadiri sidang pada Rabu (11/12) memilih untuk mangkir dari panggilan. 

    Sementara itu, komite gabungan DPR Filipina memutuskan menolak mengembalikan pemotongan dana sebesar 1,3 miliar peso (Rp355,5 miliar) sebagaimana permintaan pendanaan yang diajukan Kantor Wakil Presiden untuk tahun 2025.

    Meski keduanya maju sebagai pasangan calon presiden dan wapres dalam pemilu 2022 dan terpilih untuk masa jabatan enam tahun, Ferdinand Marcos dan Sara Duterte justru mengalami pecah kongsi di tengah jalan.

    Keretakan antara kedua pemimpin tersebut semakin mencolok dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu mundurnya Duterte sebagai menteri pendidikan pada Juni lalu.

  • Ayah dari Bayi Tertukar Laporkan RS Islam Cempaka Putih ke KPAI

    Ayah dari Bayi Tertukar Laporkan RS Islam Cempaka Putih ke KPAI

    ERA.id – Ayah dari jasad bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit (RS) Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

    Kuasa hukum ayah dari bayi tersebut, Angel mengatakan, pihaknya minta KPAI turun tangan terkait kasus dugaan bayi tertukar. Hal ini karena ayah dari bayi itu menandatangani perjanjian dengan pihak rumah sakit.

    “Apapun hasil tes DNA, entah positif atau negatif, si ayah korban tidak boleh melakukan tindakan hukum. Apapun, akan diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Angel, dikutip Antara, Kamis (12/12/2024).

    Angel menyebutkan, dalam surat perjanjian itu disebutkan pihak ayah dari bayi tidak boleh melakukan tindakan hukum kepada pihak RS apa pun hasil dari tes DNA.

    “Nah itu aku keberatannya di situ. Makanya aku minta tolong sama KPAI, tinjau ulang itu perjanjian,” tegasnya.

    Lalu, pihak RS juga disebut sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Pada perjanjian itu pihak RS akan menanggung seluruh biaya tes DNA.

    Namun, kenyataannya pihak RS meminta perusahaan tempat ayah dari bayi itu bekerja terlebih dahulu yang membiayai tes DNA. Setelah itu baru pihak RS akan mengganti biaya tes DNA yang dikeluarkan perusahaan tempat ayah dari bayi itu bekerja.

    “Nah jadi ternyata disuruh perusahaan dulu yang bayar, nanti diganti oleh rumah sakit,” kata Angel.

    Atas dasar itu, kata Angel, KPAI akan memanggil pihak RS untuk menjelaskan hal tersebut.

    Sebelumnya, seorang pria berinisial MR (27) menduga bayinya tertukar di sebuah rumah sakit (RS) kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.

    RS Islam Cempaka Putih menyatakan siap memfasilitasi proses pemeriksaan tes DNA terkait adanya dugaan bayi yang tertukar dalam kondisi meninggal dunia.

    Hal ini dikatakan Direktur Utama RS Islam Jakarta Cempaka Putih Jack Pradono Handojo usai melakukan mediasi dengan kedua orang tua yang bayinya meninggal dunia sehari setelah lahir.

    “Alhamdulillah hari ini telah terjadi pertemuan dan kesepakatan dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Intinya Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih akan memfasilitasi proses pemeriksaan tes DNA untuk menguak kebenaran,” katanya.

  • PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    PDIP Banyak Disarankan Gabung ke Prabowo, Megawati: Dapatnya Apa?

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bayak disarankan agar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Banyak lah yang bilang, gabung lah ke sono. Lah gabung dapatnya apa?” kata Megawati.

    Dia lantas menyinggung soal kursi menteri. Presiden kelima RI itu mengungkapkan, jika bergabung pasti hanya mendapat kursi di kabinet yang kurang strategis.

    “Nanti ada yang bilang, dia datang belakangan satu (jatah menteri, red) saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” ungkap Megawati sambil bercanda.

    Lebih lanjut, Megawati mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati. 

  • Baru Lunas Kredit, Mobil Wartawan Hilang Dicuri di Lahan Parkir di Tangerang

    Baru Lunas Kredit, Mobil Wartawan Hilang Dicuri di Lahan Parkir di Tangerang

    ERA.id – Seorang wartawan media online, James Simanullang mengalami kejadian tidak mengenakan karena mobilnya dicuri tempat parkir sewa di dekat rumahnya di area parkir Ciledug Mas, Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (27/11) silam.

    James baru mengetahui mobil Avanza Veloz berpelat B 2919 VVC miliknya itu hilang pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB.

    “Waktu itu mau manasin mobil kok sudah nggak ada mobilnya,” kata James kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    James pun menanyakan keberadaan mobilnya kepada satpam yang menjaga lokasi. Namun, satpam berdalih tidak tahu ada pencurian. Padahal dari rekaman CCTV, maling beraksi pada dini hari sekira pukul 01.30 WIB.

    Semakin aneh kalau satpam yang menjaga tempat parkir itu tidak tahu ada maling. Padahal dari segi keamanan, area parkir sewa ini harusnya aman karena ada pagar dan sekuriti.

    “Posisi mobil ada di bagian tengah. Kayaknya emang sudah ngincer, kalau mau nyolong kan enak yang pinggir gampang keluarnya,” jelasnya.

    Akibat peristiwa ini, dia mengalami kerugian ratusan juta. Pewarta ini pun bercerita jika mobilnya itu baru lunas pada Juli 2024 silam.

    “Saya kredit mobil empat tahun, baru lunas Juli 2024 kemarin. Saya merasa sih sudah dipantau pelaku makanya mobil saya bisa dicuri,” jelasnya.

    James telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciledug. Laporan itu teregister dengan nomor LP/C/313/XI/2024/SPKT/S.Cld/Restro Tng Kota/PMJ, tanggal 27 November 2024

    Dia pun menduga satpam setempat turut terlibat dalam pencurian mobilnya.

    Terpisah, Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan pencurian kendaraan milik James.

    “Kami sudah atensi, akan kami ungkap maksimal,” jelas Ubaidilah.

  • Vietnam Pangkas PPN 2 Persen, Tidak Berlaku Asuransi hingga Real Estate

    Vietnam Pangkas PPN 2 Persen, Tidak Berlaku Asuransi hingga Real Estate

    ERA.id – Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen. Pengurangan ini untuk mendukung Program Pemulihan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi.

    Mengutip vietnam-briefing, Majelis Nasional ke-15 mengasahkan Resolusi Sidang ke-8, yang menetapkan pengurangan PPN untuk kelompok barang dan jasa yang ditentukan. Pengurangan PPN ini akan berlaku mulai dari impor, manufakur, pemrosesan, dan perdagangan untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

    Namun pengurangan PPN ini tidak berlaku untuk barang dan jasa yang tidak memenuhi sayrat, seperti telekomunikasi, teknologi informasi, asuransi, real estat, layanan keuangan dan perbankan, sekuritas,  minyak bumi olahan, produksi logam, bahan kimia dan produk kimia, pertambangan serta barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Selain itu, keputusan ini telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2 persen atas barang dan jasa yang dikenakan pajak sebesar 10 persen PPN, dengan pengecualian tertentu. Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2 persen, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.

    Sementara itu, bagi perusahaan yang menggunakan metode pengurangan PPN harus mencantumkan ‘8 persen’ sebagai tarif PPN pada faktur untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk tarif yang dikurangi. Hal ini lantaran dalam kasus barang atau jasa dikenakan tarif PPN yang berbeda, setiap tarif harus dinyatakan dengan jelas pada faktur.

    Apabila penjual menerbitkan faktur PPN untuk barang atau jasa yang memenuhi syarat pada tarif PPN normal tanpa menerapkan pengurangan 2 persen, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penagihan dan menyesuaikan PPN keluaran dan PPN masukan sebagaimana mestinya.

    Sejak diterapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2 persen telah terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam.

    Pemotongan ini telah mendorong konsumsi domestik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama dan gangguan dalam rantai pasokan global.

    Menurut pengamat pasar, pengurangan PPN secara langsung berkontribusi pada stabilisasi produksi dan aktivitas bisnis, yang pada gilirannya telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.

    Dengan menurunkan biaya produksi, bisnis telah mampu menawarkan harga yang kompetitif, sehingga semakin merangsang belanja konsumen. Kebijakan ini khususnya bermanfaat bagi sektor-sektor seperti ritel, otomotif, dan manufaktur.

    Meski demikian, pemotongan pajak terbaru diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam (Rp16 triliun) saat diterapkan pertama tahun 2025.

    Oleh karena itu, dalam resolusi tersebut, Majelis Nasional menugaskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada tahun 2025.

  • Sempat Tolak Otopsi Jenazah Anak, Polisi Kini Tangani Siswa SD Pesanggrahan Jatuh di Sekolah

    Sempat Tolak Otopsi Jenazah Anak, Polisi Kini Tangani Siswa SD Pesanggrahan Jatuh di Sekolah

    ERA.id – Kepolisian mengusut kasus siswa SDN 02 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berinisial RM (11) yang tewas akibat terjatuh dari lantai tiga gedung sekolah pada Rabu (11/12) sekitar pukul 10.30 WIB.

    “Memang dari pihak keluarga ada yang menerima, ada yang minta didalami,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Kresna Ajie Perkasa, dikutip Antara, Kamis (12/12/2024).

    Kresna mengatakan sang ayah meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Terlebih, ayah korban sempat bersedia menandatangani surat pernyataan penolakan otopsi jenazah.

    Namun, ayah korban berubah pikiran dan mendesak polisi untuk mengusut penyebab kematian putranya.

    “Jadi memang kalau dari kemarin dari pihak ayah itu, orang tua korban, sempat menandatangani untuk penolakan dilakukan otopsi. Cuma semalam ayah korban ini datang lagi untuk minta didalami kasus ini,” ungkapnya.

    Sejauh ini pihak kepolisian telah mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekolah tempat korban menempuh pendidikan. Hanya saja, CCTV itu tidak menampilkan secara jelas detik-detik korban terjatuh.

    Berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi, peristiwa ini terjadi saat jam istirahat ketika korban hendak turun ke lantai dua dengan cara merosot di pegangan tangga (railing).

    Korban pun tergelincir hingga terjatuh dari lantai tiga ke lantai dua sekolah. Korban tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP) dengan luka di kepala bagian belakang.

    Polisi telah memeriksa tiga saksi yang terdiri dari wali kelas, guru olahraga dan kepala sekolah.

    “Ini masih tahap pemeriksaan dulu. Itu baru kita periksa. Jadi nanti siapa yang kita panggil, nanti kita tentukan lagi,” ujarnya.

  • Megawati Dengar Kabar Kongres PDIP Mau Diganggu: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya!

    Megawati Dengar Kabar Kongres PDIP Mau Diganggu: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya!

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Magawati Soekarnoputri mengaku mendengar kabar ada pihak yang ingin mengacak-acak kongres partainya. Rencananya, PDIP akan menggelar kongres pada tahun depan.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut,” kata Megawati.

    Dia lantas menegaskan bahwa partainya kembali meminta dirinya untuk kembali menjadi ketua umum PDIP. Permintaan itu disuarakan secara bulat.

    Megawati mengatakan, sengaja menegaskan hal tersebut supaya terdengar oleh pihak yang ingin mengacaukan Kongres PDIP. Dia kemudian menantang jika ada yang berani mengambil kursi ketua umum.

    “Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu awut-awut partai saya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia meminta semua yang bertepuk tangan supaya lebih bersemangat. Sambil berkelakar, dia bilang jika tak semangat maka dicurigai bermain dua kaki.

    “Kenapa tepuk tangannya berarti kalian ga simpati sama saya setengah hati atau barangkali ada juga di sini dua kaki, ojo nguyu hehe,” kata Megawati.

  • Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Konten Berita Media, Tidak Menurut akan Didenda

    Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Konten Berita Media, Tidak Menurut akan Didenda

    ERA.id – Pemerintah Australia mewajibkan perusahaan teknologi besar membayar organisasi media untuk konten berita, menurut laporan lokal pada Kamis (12/12/2024).

    Regulasi baru yang diperkirakan akan diumumkan pada Kamis malam waktu setempat itu akan mengenakan denda pada platform media sosial yang menolak memberikan kompensasi kepada media Australia untuk konten berita, menurut Sydney Morning Herald.

    Aturan tersebut bertujuan untuk memberi tekanan pada perusahaan teknologi agar menerima “kode perundingan” dengan penerbit media atau berisiko dipaksa untuk membayar biaya guna tetap beroperasi di Australia.

    Pada 2021, parlemen Australia mengesahkan undang-undang yang mewajibkan platform media sosial untuk membayar konten berita yang dibagikan di situs mereka.

    Sementara Meta, pemilik Facebook, Instagram, Threads, dan WhatsApp, telah menandatangani kesepakatan dengan beberapa media Australia, dan perusahaan tersebut kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperbarui perjanjian ini setelah 2024.

    Menurut aturan baru ini, pemerintah mendorong perusahaan media sosial untuk mencapai kesepakatan dengan penerbit berita dan memberikan pembayaran atas berita yang dibagikan.

    Untuk lebih mendorong kepatuhan, pemerintah Partai Buruh mengancam akan memberlakukan biaya operasional tahunan bagi perusahaan teknologi raksasa selain pajak keuntungan standar.

    Langkah ini mengikuti larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak dan remaja yang baru saja disahkan di Senat negara itu bulan lalu, membuat Australia sebagai negara pertama yang memperkenalkan aturan tersebut.