Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus

    DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus

    Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui laporan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2025, yang salah satunya merekomendasikan untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk evaluasi menyeluruh.

    “Apakah laporan hasil pengawasan di Timwas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan Haji tahun 2025 dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7), yang dijawab setuju oleh hadirin.

    Sementara itu, Ketua Timwas Haji DPR RI 2025 Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan pihaknya banyak menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan haji, yang seharusnya sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pihak syarikah.

    Dia menjelaskan sejumlah bentuk ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan haji tersebut yakni tidak sesuainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah, serta implementasi pelayanan jemaah haji. Menurut dia, pemenuhan hak jemaah haji yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

    Untuk itu, dia pun merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh tereebut perlu melibatkan lintas komisi di DPR RI dan Timwas Haji DPR RI.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Timwas Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dan data siskohat jemaah haji agar sinkron dan valid dengan sistem E-Hajj Arab Saudi.

    Kemudian, kata dia, Timwas juga mendorong jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan.

    Timwas juga, menurut dia, memberi perhatian serius atas belum ditemukannya tiga orang jemaah haji yang hilang. Dia mendesak Kementerian Agama untuk terus mencari dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi termasuk pemerintahan kerajaan Arab Saudi.

    “Beberapa hal penting sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di masa yang akan datang, sehingga ada kepastian hak-hak jemaah haji terpenuhi dan terlindungi secara maksimum,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar

    Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar

    Pemeriksaan kualitas beras di Gudang Bantuan Usaha Logistik (BULOG) Cikande oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. ANTARA/HO-DKP Kota Tangerang

    Wali KotaTangerang tugasi kadis pantau distribusi bahan pokok di pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tangerang, Banten Sachrudin menginstruksikan kepada kepala dinas (kadis) terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok di pasar tradisional maupun toko retail modern.

    “Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan. Kami akan terus memastikan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat,” kata Wali Kota Sachrudin di Tangerang Kamis.

    Wali kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan di Kota Tangerang dan selektif dalam memilih beras, dengan memastikan membeli dari sumber yang resmi dan terpercaya.

    “Pilihlah beras dari agen pangan, distributor resmi, maupun toko-toko terpercaya. Pastikan kemasannya masih tersegel dengan baik, mencantumkan informasi produsen, tanggal kedaluwarsa, serta label legalitas dari lembaga berwenang,” kata dia.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi isu ini. Pasalnya hingga saat ini belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan di wilayahnya.

    “Hingga saat ini, di wilayah Kota Tangerang belum ditemukan adanya peredaran beras oplosan. Namun, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam membeli beras maupun bahan pangan lainnya,” ujar Sachrudin.

    Sementara itu Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memastikan kualitas kondisi beras bantuan pangan dari pemerintah yang akan didistribusikan ke masyarakat dalam kondisi bermutu dan layak dikonsumsi.

    “Kita telah melakukan pemeriksaan langsung di Gudang Bantuan Usaha Logistik (BULOG) Cikande untuk memastikan kondisi beras bantuan pangan pemerintah telah memenuhi standar pelayanan dan keamanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Muhdorun.

    Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh dengan beberapa fokus penilaian, mulai dari parameter kadar air sampai evaluasi fisik yang meliputi warna, bentuk, sampai aroma beras itu sendiri. 

    “Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, hasilnya tidak ada kejanggalan, jadi semua kondisi beras bantuan pangan pemerintah yang akan didistribusikan nanti dalam kondisi berkualitas serta sangat layak untuk dikonsumsi,” tambahnya.

    Perlu diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bekerja sama dengan Perum Bulog dan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi melakukan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 20 kilogram kepada 66.245 keluarga atau penerima bantuan pangan (PBP). Bantuan sosial ini berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan dilakukan penyaluran mulai 18 – 25 Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Puan ingatkan perlindungan data pribadi terkait transfer data RI-AS

    Puan ingatkan perlindungan data pribadi terkait transfer data RI-AS

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) bersama para Wakil Ketua DPR RI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Puan ingatkan perlindungan data pribadi terkait transfer data RI-AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 18:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) atas kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor.

    Dia menekankan bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi Warga Negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

    Dia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait perlindungan yang diberikan terhadap jenis data pribadi WNI yang ditransfer dalam kesepakatan transfer data antara Indonesia dengan AS tersebut.

    “Pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut, apakah memang data pribadi Warga Negara Indonesia itu sudah terlindungi dan sampai mana batasnya,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia.”

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki Undang-Undang akan Perlindungan Data Pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dave pun menyebut pihaknya masih menunggu detail teknis terkait kesepakatan transfer data antara Indonesia-AS dari pemerintah tersebut.

    Adapun Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesepakatan perdagangan antara Indonesia-AS bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    “Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu (23/7), menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, dikutip pada Rabu (23/7), hal tersebut diatur dalam poin terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital. Disebutkan Amerika Serikat dan Indonesia akan merampungkan komitmen terkait perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen yang diambil Indonesia salah satunya adalah memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Harga emas di Pegadaian hari ini kompak merosot hingga Rp32.000/gram

    Harga emas di Pegadaian hari ini kompak merosot hingga Rp32.000/gram

    Karyawan menunjukkan emas di Kantor Pusat Galeri 24 Pegadaian, Jalan Salemba Raya, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/pri.

    Harga emas di Pegadaian hari ini kompak merosot hingga Rp32.000/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat, menunjukkan harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual dari hari sebelumnya. Emas Galeri24 anjlok Rp24.000 dari semula Rp1.949.000 menjadi Rp1.925.000 per gram, begitu pula emas UBS yang merosot Rp32.000 dari angka Rp1.968.000 menjadi Rp1.936.000 per gram.

    Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    ‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas UBS:

    ‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.046.000

    ‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.936.000

    ‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.840.000

    ‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.488.000

    ‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp18.876.000

    ‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.096.000

    ‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp93.998.000

    ‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp187.921.000

    ‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp469.663.000

    ‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp938.220.000​​​​​​​

    ‎Harga emas Galeri24:

    ‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.010.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.925.000

    ‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.793.000

    ‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.411.000

    ‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.771.000

    ‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.810.000

    ‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.547.000

    ‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.000.000

    ‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.269.000

    ‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp934.078.000

    ‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.868.154.000.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno saat menghadiri acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 di Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini mencari mitra untuk mengembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan utama Jakarta melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership).

    “Dapat langsung berkoordinasi dengan Tim Jakarta Investment Center (JIC), lembaga resmi kami dalam fasilitas investasi yang siap membantu dalam tahap perencanaan hingga perizinan,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Kamis (24/7) malam.

    Dalam acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 Kamis malam, dia juga mengatakan Jakarta sedang mengembangkan sejumlah kawasan antara lain Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai kawasan perbelanjaan. Selain itu, ada pengembangan kawasan Ancol, Jakarta International Stadium (JIS), dan Danau Sunter di Jakarta Utara, hingga Cawang Hubs sebagai perempatan simpang susun Jakarta Timur.

    Total, ada sebanyak 31 proyek berkelanjutan di sektor transportasi, air bersih, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis seperti Ragunan, Grogol, dan Monas yang ditawarkan dalam JIF 2025. Nilai investasi proyek-proyek tersebut senilai Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar dolar AS.

    “Berbagai peluang investasi akan kami hadirkan melalui Jakarta Investment Festival yang berlangsung hingga Oktober 2025. Mari bangun kemitraan, wujudkan peluang, dan berinvestasi di Jakarta,” kata Rano.

    JIF 2025 mengusung tema “Jakarta the Epicentrum of ASEAN: Invest Smart for a Global Start”, sebagai cerminan semangat menjadikan Jakarta sebagai gerbang utama investasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Dia menyampaikan, dalam situasi dunia yang mengalami tantangan global, ketegangan geopolitik, tekanan ekonomi, dan perubahan iklim, Asia Tenggara tampil sebagai kawasan dengan prospek cerah.

    ASEAN, sambung Rano, terus menunjukkan stabilitas dan kolaborasi yang mengundang kepercayaan investor global. Dia mengatakan, Asia Tenggara kini semakin diakui sebagai magnet investasi global, terbukti dengan posisinya sebagai penerima investasi asing langsung atau FDI terbesar di antara negara-negara berkembang.

    “Pada tahun 2023, ASEAN menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di antara negara-negara berkembang dengan bangsa 17 persen dari arus global,” kata dia.

    Adapun Jakarta sebagai ibu kota ekonomi Indonesia menyumbang sekitar 6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN. Menurut Rano, ini bukti Jakarta tidak hanya menjadi simpul penting nasional, tapi juga kawasan ASEAN. Sejalan dengan itu, sambung dia, Pemprov DKI sedang mendorong pengembangan kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan komunitas ASEAN.

    Kawasan tersebut telah diresmikan pada Juni 2025 bertepatan dengan ASEAN Fest dan HUT ke-498 Jakarta sebagai simbol untuk memperkuat jejaring regional.

    Sumber : Antara

  • Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan

    Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) bersama para Wakil Ketua DPR RI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Puan: Pembahasan RUU PPRT tak terburu-buru agar tak ada yang dirugikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang berproses di parlemen tidak dilakukan terburu-buru agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Itu yang memang kami lakukan jadi tidak terburu-buru sehingga jangan sampai nantinya ada pihak yang dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7).

    Dia menyebut pembahasan dan penyusunan RUU PPRT berusaha mengakomodasi kelompok pekerja rumah tangga (PRT), pemberi kerja, maupun penyalur.

    “Jadi nanti yang penerima, penggunanya, penyalur dan semua pihak gitu, semua pihaknya itu tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan saat ini pembahasan RUU PPRT yang bergulir di parlemen masih pada tahap menampung aspirasi dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    “Terkait dengan RUU PPRT saat ini DPR sudah mulai melaksanakan, mulai pembahasan-pembahasan meminta masukan dari seluruh masyarakat, RDPU-RDPU sehingga jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi itu prosesnya memang sedang kita lakukan untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu.”

    Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam RDPU terkait RUU PPRT pada Kamis (17/7), mengatakan bahwa waktu tiga bulan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tidak mengacu pada kalender hari kerja.

    Bob menyebut DPR RI mempunyai masa reses bagi para legislator untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto berjanji segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan ke depan di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025.

    Bila menghitung waktu sesuai janji Presiden Prabowo pada 1 Mei maka RUU PPRT sedianya akan rampung pada 1 Agustus.

    Sumber : Antara

  • Jakarta pimpin pertumbuhan pasar bangunan hijau di Indonesia

    Jakarta pimpin pertumbuhan pasar bangunan hijau di Indonesia

    Salah satu gedung dengan konsep bangunan hijau di Jakarta yang telah menerima EDGE Certification dari International Finance Corporation (IFC). ANTARA/HO-IFC

    Jakarta pimpin pertumbuhan pasar bangunan hijau di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – International Finance Corporation (IFC) mencatat bahwa Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pertumbuhan pasar bangunan hijau tertinggi di Indonesia, dengan total 171 bangunan hijau tersertifikasi, selain Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Menurut laporan yang dirilis oleh lembaga yang merupakan bagian dari World Bank tersebut, terdapat 45 bangunan hijau tersertifikasi di Jawa Barat, masing-masing 26 bangunan di Banten dan Jawa Timur, serta 16 bangunan di Jawa Tengah.

    “Dari 38 provinsi di Indonesia, 25 (provinsi) telah memiliki proyek bangunan hijau bersertifikat, yang mencerminkan kemajuan nyata dalam penerapan konstruksi berkelanjutan di berbagai daerah,” catat IFC, seperti dikutip dari laporan tersebut di Jakarta, Jumat.

    Lembaga keuangan internasional tersebut menyatakan wilayah Jawa memiliki jumlah proyek gedung hijau tersertifikasi terbanyak, diikuti dengan Sumatera dan Kalimantan yang juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Terdapat empat sertifikasi yang umum digunakan di Indonesia, termasuk Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) Certification yang dikeluarkan oleh IFC dan GREENSHIP Certification oleh Green Building Council Indonesia (GBCI).

    Sementara, dua sertifikasi lainnya adalah Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certification oleh U.S. Green Building Council (USGBC) serta Green Mark Certification oleh Building and Construction Authority (BCA) of Singapore. Hingga 2 Juli 2025, terdapat 200 proyek bangunan hijau tersertifikasi EDGE Certification di seluruh Indonesia, baik bangunan jadi maupun yang masih berupa desain, dengan luas bangunan tersertifikasi 4,33 juta meter persegi (m2), termasuk 27.620 unit rumah.

    Dengan menerapkan prinsip bangunan hijau, proyek-proyek dengan EDGE Certification tersebut dapat memangkas emisi karbon dioksida (CO2) sebesar total 100 ribu ton CO2 (tCO2) per tahun, menghemat energi 120 ribu megawatt hour (MWh) per tahun, serta menghemat air 4,7 juta meter kubik (m3) per tahun.

    Selain itu, terdapat pula 121 proyek bangunan hijau seluas 5,16 juta m2 dengan GREENSHIP Certification, 56 proyek bangunan hijau seluas 1,13 juta m2 dengan LEED Certification, dan 25 proyek bangunan hijau seluas 1,43 juta m2 dengan Green Mark Certification.

    Sumber : Antara

  • Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Seorang anak berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pemprov DKI Jakarta akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan mengatur pelarangan aktivitas tentang rokok di fasilitas umum seperti sekolah, transportasi publik dan area terbuka yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat Jakarta menyusul 469 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Perda KTR. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menilai anak muda harus terlibat aktif dalam penyusunan dan pemantauan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Daerah dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Menurut Manik lewat keterangan di Jakarta, Jumat, hal itu lantaran krisis rokok di kalangan pemuda bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan ketimpangan kebijakan dan dominasi industri.

    “Indonesia saat ini menjadi negara dengan angka perokok laki-laki dewasa terbesar di dunia. Angka-angka ini tidak akan turun kalau industri tetap bebas membungkus rokok sebagai gaya hidup, sementara kebijakan kita terlalu lambat mengejarnya,” katanya,

    Manik pun mengajak jaringan pemuda di berbagai daerah agar menyerukan pengendalian konsumsi rokok dijadikan indikator eksplisit dalam penilaian Indeks Pembangunan Pemuda. Pasalnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 5,18 juta anak usia 10-18 tahun aktif merokok, dan lebih dari 23 persen pemuda usia 15–24 tahun juga jadi konsumen rokok.

    Sementara itu, Project Lead Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia menyampaikan 7 dari sepuluh murid sekolah membeli rokok secara eceran, baik saat pertama kali mencoba maupun dalam konsumsi sebulan terakhir. Yang lebih mencemaskan, imbuh dia, besarnya pengeluaran remaja untuk rokok, yakni antara Rp30 ribu hingga Rp200 ribu per minggu.

    “Itu setara dengan lebih dari setengah uang saku mereka, dan hampir separuh dari rata-rata pengeluaran per kapita mingguan penduduk Indonesia,” katanya.

    Amalia mengatakan, fakta ini bukan hanya menunjukkan mudahnya akses rokok di kalangan orang muda, tapi juga betapa lemahnya perlindungan ekonomi dan kesehatan terhadap mereka. Adapun di Jakarta, kebijakan yang mengatur KTR baru dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 dan perubahannya pada Pergub DKI Jakarta Nompr 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok.

    Sementara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta. Raperda ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Sumber : Antara

  • Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent

    Foto: AH Sugiharto/Radio Elshinta

    Kepala BKN: Pengisian pejabat dilakukan melalui manajemen talent
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 20:53 WIB

    Elshinta.com –  Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah. sebagai penggerak maka sangat bisa merespon setiap program pemerintah.

    “Seperti koperasi merah-putih maka yang bergerak dinas koperasi, MBG dan sekolah gratis maka yang bergerak dinas pendidikan demikian juga dengan dinas lainnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh saat hadiri acara Rapat Koordinasi Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta di pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (24/7).

    Didepan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa dan Bupati / Walikota se – Jawa Timur, mantan PJ Bupati Gorontalo 2016 ini memaparkan metode pengisi jabatan.

    “Ada beberapa metode jalur cepat, jalur biasa dan jalur lambat,” imbuhnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto.

    Saat ini BKN tengah kembangkan menajemen talenta dimana akan memudahkan langkah melalui kaderisasi yang telah disiapkan.

    “Sehingga jika walikota / bupati  atau pejabat yang habis masa jabatan dapat segera di siapkan Pj tanpa harus melalui panitia seleksi dan seterusnya,sehingga dapat bertindak cepat, efisiensi dan lebih mudah diterapkan dan agar manajemen telantar bisa cepat maka BKN berharap ada semangat apalagi dengan adanya data ASN yaitu ASN Digital dimana satu server satu sistem,” jelas kepala BKN.

    Sementara itu Gubernur Jawa Timur mengapresiasi acara yang di gelar BKN kantor regional II Jawa Timur.

    “Manajemen telenta termasuk yang digagas oleh Pemprov Jatim, dan baru Pemkab.Ngawi yang telah secara sempurna memiliki manajemen telenta dan ini akan di susul Pemkot/Kab lain di Jawa Timur dan Jawa Timur siap untuk itu,” singkat Khofifah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Fraksi Gerindra DPRD Sumbar dorong Dana Rajawali diinvestasikan untuk tingkatkan PAD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 22:16 WIB

    Elshinta.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar menginvestasikan puluah miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).  

    “Sesuai catatan, saat ini ada Rp 97 Miliar lebih Dana Rajawali yang mengendap dalam bentuk deposito,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak saat rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7). 

    Fraksi Partai Gerindra berpandangan, dalam kondisi sulit saat ini, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di  Bank Nagari. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

    Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu. 

    Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah. 

    “Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” ujar Khairuddin. 

    Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD. 

    Rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

    Sumber : Radio Elshinta