Author: Elshinta.com

  • Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dokumentasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI. (ANTARA/HO-DPD RI)

    Sekjen DPD: Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjadi support bagi suami dan negara, seraya menambahkan bahwa keberhasilan seorang suami tak lepas dari peran istri yang kuat dan bahagia.

    “Kesuksesan suami itu bukan dari apa yang diberikan, tetapi dari inner beauty istrinya. Suami harus jadi supporting system. Begitu juga kita semua di DPD RI, harus jadi sistem pendukung yang saling menguatkan,” kata Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci ketahanan keluarga dan kekuatan organisasi. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah DWP dalam membangun sinergi positif di lingkungan Setjen DPD RI.

    “Dengan komunikasi, insyaallah semua dapat kita lewati dengan baik. Saya sangat menghargai kerja keras DWP, bahkan istri saya sendiri tidak tidur demi panitia. Ini bukti nyata dukungan dalam membangun organisasi yang memberi dampak positif bagi bangsa,” tuturnya.

    Iqbal juga menekankan pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan pekerjaan. Ia mengingatkan bahwa kebersamaan bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan kualitas interaksi yang dibangun.

    “Kita punya keluarga, tapi kalau tidak pernah bersama, asyik ke sana ke sini, tiba-tiba Yang Maha Kuasa memanggil. Waktu bersama itu penting, itulah investasi sejati dalam membentuk anak-anak yang saleh, penuh kasih, dan berkarakter,” ujarnya.

    Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI pada Kamis (24/7) memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-6 melalui Seminar Hybrid bertajuk No Stecu-Stecu: Komunikasi Sehat, Cinta Kuat, Keluarga Hangat, di Gedung DPD RI. Acara ini mengangkat pentingnya komunikasi sebagai fondasi keharmonisan dalam keluarga maupun dalam mendukung tugas-tugas organisasi pemerintahan.

    Ketua DWP Setjen DPD RI Nindya M. Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP atas semangat kebersamaan dan peran aktif dalam menyukseskan acara.

    “Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua. Walaupun saya deg-degan, saya jadi semangat karena ibu-ibu hadir di sini. Kami berharap seminar ini dapat memberi ilmu dan inspirasi dari pengalaman Dr. Boyke sebagai pakar yang sangat relevan dengan tema kita,” ujarnya.

    Penasihat DWP Setjen DPD RI Rose Sultan, yang juga istri dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, secara resmi membuka kegiatan ini. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus DWP yang telah menjaga eksistensi dan kontribusi nyata selama enam tahun terakhir.

    “Enam tahun perjalanan DWP DPD RI menunjukkan komitmen kuat dalam memperdayakan perempuan dan mempererat solidaritas sosial. Tema yang kita usung hari ini mengandung pesan penting: komunikasi jujur dan harmonis adalah fondasi keluarga dan masyarakat yang sehat,” ucap Rose Sultan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Setjen DPD RI Olga Olivia Yorrys, Desy Tamsil, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan narasumber utama Dr. Boyke Dian Nugraha dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi secara langsung maupun daring.

    Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DWP Setjen DPD RI dalam membina keharmonisan internal, memperkuat relasi antar-lembaga, serta menunjukkan peran strategis perempuan dalam menopang pembangunan keluarga dan negara.

    Sumber : Antara

  • Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pengusaha atau perusahaan yang mencampur/mengoplos beras dan menjualnya tidak sesuai mutu diberi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat sudah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang meminta segera menyelesaikan penyimpangan dalam penjualan beras.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya lagi

    Zulhas menyampaikan saat ini sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus beras oplosan, serta mengingatkan pengusaha yang masih berniat melakukan hal serupa untuk menjual beras sesuai kualitas.

    Selain itu disampaikan Zulhas, pemerintah memutuskan untuk tidak menarik peredaran beras oplosan dari pasar.

    “Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

    Di hadapan para kepala daerah, kepala desa dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia umumnya akan diselimuti oleh awan pada Jumat ini. Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta Jumat, Prakirawati BMKG Rira A. Damanik memaparkan potensi berawan tebal terdapat di Banda Aceh, serta potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang.

    “Masih di wilayah Sumatera, terdapat potensi hujan ringan di daerah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang, serta waspadai pula potensi hujan disertai petir di daerah Bandarlampung,” katanya.

    Kemudian di wilayah Jawa, Rira mengungkapkan terdapat potensi cuaca cerah berawan di daerah Jakarta dan Surabaya, potensi berawan tebal di daerah Bandung, serta potensi hujan ringan di daerah Serang, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, terdapat potensi cerah berawan di daerah Kupang, potensi berawan tebal di daerah Mataram, dan terdapat pula potensi hujan ringan di daerah Denpasar.

    “Beralih ke wilayah Kalimantan, terdapat potensi berawan tebal di daerah Pontianak, potensi hujan ringan di daerah Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin, juga potensi hujan sedang terdapat di daerah Tanjung Selor,” paparnya.

    Lalu di wilayah Sulawesi, jelas Rira, terdapat potensi berawan di daerah Makassar, berawan tebal di daerah Gorontalo dan Manado, potensi udara kabur terdapat di Kendari, dan potensi hujan ringan di Palu serta Mamuju. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, terdapat potensi berawan tebal di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire, potensi udara kabur terdapat di Merauke, hingga potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya.

    Rira mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Guna mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik di setiap jamnya, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG, laman web resmi di bmkg.go.id, serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara

  • Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka (ANTARA/HO-Komisi XII DPR RI)

    DPR: Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka mengatakan bahwa sinergi nasional dalam pengawasan digital dan regulasi yang kuat jadi kunci untuk mengatasi fenomena pertambangan ilegal.

    Dia menilai pembangunan ekosistem pengawasan berbasis teknologi, sekaligus penyempurnaan regulasi mampu menutup celah hukum. Menurut dia, penguatan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) sangat penting untuk menekan praktik ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan.

    “Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel. DPR akan mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi terpadu, sehingga distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.

    “Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” kata dia.

    Selain pengawasan, dia juga akan mengawal revisi regulasi agar sanksi bagi pelanggaran semakin tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Regulasi tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

    “Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” katanya.

    Dengan penguatan regulasi dan digitalisasi pengawasan, dia optimistis Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

    “Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) melalui Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menyalurkan bantuan dalam Program Bina Lingkungan (BL) di wilayah kota Padang.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menjelaskan bahwa bantuan dana TJSL ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi PT KAI Divre II Sumbar dalam  berkontribusi positif melalui program-program sosial yang berkelanjutan. KAI akan terus hadir dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    “Penyaluran bantuan dana TJSL kali ini, melibatkan rekan-rekan jurnalis/wartawan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI)”, ujar Reza, Jum’at (26/7). 

    Bantuan dana sosial ini sekaligus mendukung salah satu rangkaian kegiatan HUT IKW-RI ke-9 yang akan diselenggarankan pada Sabtu, 26 Juli 2025 mendatang di Esa Caffe, kawasan GOR Haji Agus Salim.

    Reza menambahkan bahwa semangat kolaborasi dalam bidang sosial ini menunjukkan bahwa KAI Divre II Sumbar tak hanya berorientasi pada layanan dan bisnis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan khususnya di provinsi Sumatera Barat.

    “Kolaborasi ini bukanlah bentuk bantuan temporer, melainkan cerminan dari komitmen jangka panjang untuk membangun sinergi dengan insan pers. KAI memandang wartawan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga mitra strategis dalam membangun peradaban informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif,” ujarnya.

    Bantuan dana TJSL ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Komite TJSL KAI Divre II Sumbar yang diwakili Asisten Manager Keuangan dan Pajak, Billy Purba kepada para penerima dan disaksikan oleh Ketua IKW-RI, Sukra Rahmat Putra beserta anggota. Adapun bantuan yang diberikan meliputi:

    1. Bantuan KAI Dungmas bantuan kebutuhan operasional panti asuhan annisa senilai Rp 16.100.000,- (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) di Kelurahan Sawahan Timur, Kota Padang;

    2. ⁠Bantuan KAI Sar’i  bantuan pengadaan sarana Masjid Ukhuwah senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) di Parupuk Tabing Koto Tangah, Kota Padang;

    Tercatat, sepanjang tahun 2024 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan bantuan dana Program TJSL sebesar Rp.399.997.451,-. Sementara itu, hingga akhir Juli, total bantuan TJSL yang telah disalurkan di tahun 2025 mencapai Rp. 403.567.151 ,-”. (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

    “Program TJSL ini merupakan bentuk kontribusi PT KAI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penerima dan mendorong semangat kebersamaan,” ujar Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (25/7). 

    Ketua Umum IKW-RI, Davit Effendi secara terbuka mengapresiasi peran serta PT KAI dalam menyukseskan kegiatan tahun ini. Ia menyebut, partisipasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antara media dan dunia usaha sangat mungkin terbangun dalam kerangka yang saling menguatkan.

    Senada, Reza dan Sukra mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan aset dan kelancaran perjalanan kereta api serta tetap menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan masyarakat khususnya di wilayah Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi siagakan 1.658 anggota amankan sidang putusan Hasto Kristiyanto

    Polisi siagakan 1.658 anggota amankan sidang putusan Hasto Kristiyanto

    Sejumlah anggota Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan di PN Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Humas

    Polisi siagakan 1.658 anggota amankan sidang putusan Hasto Kristiyanto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.658 personel gabungan untuk mengamankan sidang putusan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat, memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional.

    Ia juga mengingatkan agar massa tetap tertib, tidak memprovokasi, tidak melawan petugas, tidak membakar ban bekas, serta tidak merusak fasilitas umum.

    “Kami mengimbau peserta aksi tetap santun dan tertib. Polisi siap melayani dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    Agenda sidang pembacaan putusan ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di ruang sidang lantai 1 Prof Dr M Hatta Ali PN Jakarta Pusat. Susatyo mengatakan bahwa sebanyak 1.658 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan.

    Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN untuk mengamankan massa yang akan menyampaikan pendapatnya dan pengerahan anggota juga untuk mengantisipasi bentrok. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar PN Jakarta Pusat selama sidang berlangsung guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan kemacetan.

    Menurut Susatyo, terdapat sejumlah kelompok massa yang sudah berdatangan sejak pagi. Sekitar pukul 07.00 WIB massa dari DPD REPDEM DKI Jakarta, Kader DPC PDIP Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Banteng Kota Bekasi, Satgas Cakra Buana, hingga Komunitas Cinta Kasih Negeri menggelar aksi di sisi kanan depan gedung PN.

    Aksi serupa juga digelar pukul 09.00 WIB oleh KARAM Demokrasi (Bara Baja dan Masyarakat Pecinta Keadilan) di titik yang sama. Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menggaungkan “Save Demokrasi”. Selain itu, ada pula kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi  yang justru mendukung PN Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

    Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum mendesak hakim memberikan hukuman seberat-beratnya. Diketahui, dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap, Hasto dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

    Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019–2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU RI untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sumber : Antara

  • PDIP Kota Solo dan kader doakan vonis bebas Sekjen PDIP Hasto 

    PDIP Kota Solo dan kader doakan vonis bebas Sekjen PDIP Hasto 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    PDIP Kota Solo dan kader doakan vonis bebas Sekjen PDIP Hasto 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:16 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo, Jawa Tengah menggelar doa bersama untuk Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto di Ndalem Mloyokusuman Baluwarti, Komplek Keraton Surakarta. Doa yang berlangsung tengah malam tadi, Kamis (24/07/2025) tengah malam diikuti ratusan kader PDI-P terdiri dari pengurus DPC, PAC, ranting dan badan sayap PDI-P.

    Doa bersama dengan enam tokoh agama ini diharapkan memberikan kebebasan terhadap Hasto yang akan menjalani sidang vonis perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku pada Jumat (25/7/2025). Hal ini dikatakan, kata Sekretaris DPC PDI-P Solo Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

    “Kita berdoa malam ini, intinya cuma satu. Semoga doa kita ini untuk lebih meringankan apalagi kalau bisa membebaskan Pak Sekjen dari hukum,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Jumat (25/7). 

    Mantan Wali Kota Solo menambahkan bahwa doa bersama ini sebagai bentuk ikhtiar PDI-P Solo untuk Hasto Kristiyanto.

    “Tidak ada salahnya kita ikhtiar DPC dengan PAC, sayap dan ranting semoga dibukakan pintu doa kita bisa menembus Tuhan yang Maha Kuasa terkabulkan,” ungkap dia.

    Teguh menyampaikan Ketua DPC PDI-P FX Hadi Rudyatmo telah menginstruksikan kegiatan ini. Berikut, kepada seluruh kader PDI-P Solo untuk tidak menyebar leaflet dan spanduk terkait vonis Hasto.

    “Cukup dengan ikhtiar, tirakat, mendoakan agar keputusannya murni, bebas dari jerat hukum,” tandas dia.

    Dikatakannya, Ketua DPC PDI-P sudah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti sidang vonis Hasto. 

    “Pak Rudy sudah berangkat Rabu kemarin. Beliau sudah sama Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri),” ujar Teguh.

    Ia juga yang pernah hadir di persidangan bersama pengurus DPP menilai dalam fakta persidangan tidak ada saksi melihat perbuatan kasus tersebut. Apalagi, tentang menyembunyikan Hari Masiku.

    Sebelumnya, sidang vonis terhadap Hasto Kristiyanto akan disiarkan secara langsung pada Jumat (25/7/2025).

    Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Andi Saputra mengatakan, siaran langsung bisa diakses melalui akun YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan stasiun televisi arus utama. 

    Di samping itu, PN Jakpus membatasi jumlah pengunjung yang bisa memasuki ruang sidang hanya 70 orang demi menjaga situasi dan kondisi ruang sidang. Sebanyak 30 kursi dialokasikan untuk masyarakat umum dan 40 lainnya untuk awak media.

    “Jadi diharapkan nanti pada saat pembacaan hanya 70 orang yang ada dalam persidangan,” tutur Andi saat ditemui di PN Jakpus, Rabu (23/7/2025).

    Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi itu berharap persidangan bisa berjalan lancar dan kondusif.

    “Saya harap dengan banyaknya saluran atau channel untuk melihat dan menonton jalannya persidangan, masyarakat bisa menyaksikan dengan tertib di tempat masing-masing,” ujar Andi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PT DKI Jakarta perberat hukuman Zarof Ricar jadi 18 tahun penjara

    PT DKI Jakarta perberat hukuman Zarof Ricar jadi 18 tahun penjara

    Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar berjalan usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/pri.

    PT DKI Jakarta perberat hukuman Zarof Ricar jadi 18 tahun penjara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar menjadi 18 tahun penjara dalam putusan banding terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

    Hakim Ketua Albertina Ho menyampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum pihaknya dalam memutus perkara di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan status barang bukti.

    “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Zarof membuat orang berprasangka buruk terhadap hakim-hakim di Indonesia, seolah-olah hakim-hakim mudah disuap, mudah diatur sesuai kemauan orang yang memiliki uang untuk membelokkan keadilan,” ujar Hakim Ketua dalam salinan putusan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Meski begitu terkait pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap membebankan besaran yang sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yakni Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan 6 bulan pidana kurungan.

    Begitu pula dengan uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram yang disita dari Zarof, dinyatakan tetap dirampas untuk negara.

    Hakim Ketua menegaskan Zarof telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili serta tindak pidana menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

    Oleh karena itu, Zarof tetap dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Sebelumnya, Zarof Ricar divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan dalam kasus tersebut, sedikit lebih ringan dari tuntutan pidana penjara jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara, meski besaran pidana denda tetap sama dengan tuntutan.

    Pada perkara tersebut, Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat berupa pembantuan untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, yakni uang senilai Rp5 miliar. Pemufakatan jahat diduga dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dengan tujuan menyuap Hakim Agung Soesilo yang merupakan ketua majelis dalam kelanjutan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi pada tahun 2024.

    Selain itu, dia didakwa menerima gratifikasi senilai Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram selama menjabat di MA untuk membantu pengurusan perkara pada tahun 2012–2022.

    Sumber : Antara

  • Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM

    Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM

    Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto (ANTARA/ M Ghofar)

    Program Bima Etam BI Kaltim berhasil biayai 149 UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Program Business Matching, Pembiayaan, Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (Bima Etam) gelaran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) sejak Januari hingga Juli ini berhasil menarik pembiayaan dari perbankan untuk 149 unit UMKM.

    “Biaya pengembangan untuk 149 UMKM ini total senilai Rp11,44 miliar dari empat kali kegiatan, yakni di Samarinda tiga kali dan di Bontang satu kali. Sedangkan Bima Etam di Berau hari ini, belum diketahui berapa pembiayaan yang akan dilakukan oleh perbankan,” kata Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Berau, Kamis.

    Giat yang melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan perbankan yang digelar di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ini untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan, sehingga dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memberikan literasi keuangan bagi pelaku UMKM lokal.

    Giat ini digelar didasari atas salah satu kendala utama yang kerap dihadapi sejumlah peIaku UMKM adalah minimnya informasi, yakni banyak pelaku yang kurang percaya diri untuk mengajukan pinjaman ke bank.

    “Program ini juga menekankan pada pelatihan bagi UMKM agar mampu mengelola keuangan secara sederhana namun efektif, seperti menyusun neraca dan arus kas melalui aplikasi digital, untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang bisa dinilai oleh perbankan,” katanya.

    Ia melanjutkan, Bima Etam merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dalam berinteraksi langsung dengan perbankan, sehingga bank mengenali produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Sedangkan pembiayaan yang totalnya Rp11,44 miliar hasil fasilitasi BI Kaltim tersebut nilainya variatif, mulai dari Rp50 juta hingga di atas Rp200 juta, tergantung pada kebutuhan dan kelayakan usaha masing-masing UMKM, setelah dilakukan kurasi oleh perbankan.

    “Kebanyakan yang menerima manfaat dari program ini berasal dari segmen usaha mikro dan kecil, karena mereka memang memerlukan akses pembiayaan yang lebih inklusif untuk pengembangan usaha mereka,” katanya.

    Ia juga mengatakan, di tengah tantangan ekonomi global ini, pihaknya tetap optimistis karena banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, terutama di Berau yang memiliki kekuatan di sektor pertanian, kelautan, perkebunan, pertambangan, hingga perhotelan.

    Sumber : Antara

  • Kontainer rem blong tabrak belasan kendaraan di Pulogadung Jaktim

    Kontainer rem blong tabrak belasan kendaraan di Pulogadung Jaktim

    Sebuah truk kontainer diduga mengalami rem blong hingga menabrak belasan kendaraan di lampu merah (traffic light) Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Kontainer rem blong tabrak belasan kendaraan di Pulogadung Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Sebuah truk kontainer diduga mengalami rem blong hingga menabrak belasan kendaraan di lampu merah (traffic light) Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat pagi.

    “Sebuah truk kontainer kehilangan daya untuk pengereman. Jadi pedal rem saat ditekan itu tidak bisa, ngelos gitu aja akhirnya terjadi kecelakaan beruntun melibatkan belasan kendaraan,” kata Kanit Lantas Polsek Pulogadung AKP Gede Oka di lokasi, Jumat.

    Belasan kendaraan tersebut terdiri dari sembilan unit kendaraan roda empat dan lima unit kendaraan roda dua. Oka menjelaskan insiden itu dipicu saat sebuah kendaraan kontainer mengalami rem blong saat mendekati lampu merah. Lalu, truk tersebut membanting setir ke kanan.

    “Awalnya kendaraan kontainer tidak bisa menguasai pengeremannya. Saat ditekan, pedal remnya ngelos, sehingga pengemudi membanting setir ke kanan. Saat itu kondisi lalu lintas sedang berhenti karena lampu merah,” jelas Oka.

    Sementara itu, salah satu pengemudi mobil yang menjadi korban bernama Edi mengatakan mobil kontainer meluncur tanpa kendali dan menabrak banyak kendaraan di depannya.

    “Kita lagi lampu merah, tiba-tiba mobil kontainer itu datang dari belakang. Ada sekitar lima mobil dan sepuluh motor yang kena, tapi kurang tahu jelas pastinya. (Pengemudi) motor-motor sih banyak yang luka-luka,” kata Edi.

    Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat telah dievakuasi ke Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kondisi lalu lintas sempat tersendat dan ramai akibat kecelakaan beruntun tersebut. Beberapa petugas turut mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak mengular.

    Polisi masih memeriksa sopir kontainer dan menyelidiki penyebab teknis rem blong tersebut.

    Sumber : Antara