Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.271 orang tenaga kerja harian lepas (TKHL) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (25/7), diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

    Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi I Tahun 2024 dan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 Agustus 2025.

    Asisten Administrasi Umum  Sekretaris Daerah, Purwanto mengatakan, ASN penerima SK PPPK Formasi I Tahun 2024 adalah TKHL yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lolos seleksi uji kompetensi serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Terdiri  539 guru, 3 tenaga kesehatan dan 729 tenaga teknis.

    Sementara PNS yang menerima SK naik pangkat periode TMT 1 Agustus 2025, sebanyak 61 orang .Terdiri  20 orang golongan IV, 36 orang golongan III dan 5 orang golongan II.

    Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh ASN yang menerima SK pada hari ini. Menurutnya, ini bukan hanya formalitas administratif, namun pengakuan atas integritas, dedikasi dan profesionalisme ASN selama ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

    Pihaknya juga mengajak kepada seluruh ASN baik PNS maupun PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja dengan semangat, kolaboratif dan menjunjung tinggi etika birokrasi yang bersih, transparan dan juga akuntabel.

    “Mari kita tunjukkan bahwa birokrasi kita bukan hanya hadir sebagai struktur tetapi juga sebagai energi penggerak perubahan, ASN harus menjadi motor utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto. 

    Bupati berjanji akan menepati janji kampanyenya kepada seluruh PPPK dan PNS di lingkungan Pemkab Boyolali untuk memberikan kenyamanan, namun ia tetap mengawasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tidak akan ada tekanan, tidak akan ada intimidasi, kita akan mendekatkan domisili Bapak Ibu semuanya biar bisa bekerja lebih nyaman, biar bisa memberikan pelayanan yang maksimal, tapi dengan kenyamanan yang kita berikan kita menuntut kerja keras Bapak Ibu semua dan pelayanan prima kepada seluruh warga Kabupaten Boyolali.” ujar Agus.

    Salah satu PPPK yang menerima SK, Sri Kustini mengaku bersyukur atas pengangkatannya. 

    “Terimakasih Pemerintah Boyolali untuk penghargaan kepada kami yang sudah lama mengabdi, saya pribadi akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di dunia penyiaran radio LPPL Merapi FM sebagai media informasi Pemerintah kepada masyarakat.” ungkapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, membuka Event Bazar Produk UMKM Syariah dan Lomba UMKM dalam rangka Gebyar Muharam UMKM Langkat Naik Kelas (Mumtaz) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, Rabu (23/7).

    Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan hari lahir (Harla) ke-50 MUI Kabupaten Langkat tersebut berlangsung meriah di halaman Kantor MUI Kabupaten Langkat dan akan dilaksanakan selama dua hari hingga 24 Juli 2025.

    Bupati Langkat Syah Afandin mengapresiasi penuh pelaksanaan gebyar Mumtaz sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah, ulama, dan pelaku UMKM dalam membangkitkan perekonomian berbasis syariah. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini harus terus didorong agar tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

    “Ini langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Harapan saya, kegiatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Langkat sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegasnya.

    Bupati juga menambahkan bahwa peran MUI harus lebih dari sekadar lembaga formal, tetapi menjadi jembatan antara ulama dan umara, serta menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

    “Saya terus belajar bagaimana mendekatkan diri dengan para ulama, karena keseimbangan antara spiritual dan pembangunan sangat dibutuhkan untuk membawa kemajuan daerah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (25/7). 

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Langkat, Juli Hukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa gebyar Mumtaz diikuti oleh 22 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Langkat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring pelaku usaha mikro, mempromosikan produk halal dan berbasis syariah, serta mendorong UMKM naik kelas ke level regional bahkan nasional.

    Ketua MUI Langkat, Ustadz Zulkifli Ahmad Dian, menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat adalah bagian dari misi MUI dalam membina masyarakat secara holistik. “Kami ingin menghadirkan peran MUI tidak hanya dalam akidah dan ibadah, tapi juga dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berbasis syariah,” jelasnya.

    Rangkaian kegiatan gebyar Mumtaz turut diramaikan dengan berbagai stan UMKM yang menampilkan produk makanan-minuman halal, kerajinan tangan, busana muslim, hingga layanan keuangan syariah. Selain itu, digelar pula lomba UMKM sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pelaku usaha.

    Acara diakhiri dengan peninjauan stan bazar oleh Bupati Langkat bersama Ketua MUI dan jajaran pimpinan daerah. Dengan semangat kolaborasi, gebyar Mumtaz diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi syariah dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

    Kepala OJK Malang, Farid Falatehan mengungkapkan pencabutan izin sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    “Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.” kata Kepala OJK Malang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Jumat (25/7). 

    Ditambahkan kepala OJK Malang, sebelumnya pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Kurang Sehat”. 

    “Selanjutnya, pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.” ungkapnya.

    OJK mengimbau kepada nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan insentif perpajakan daerah berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 31 Agustus 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta dan menyambut Hari Kemerdekaan Ke-80 RI.

    “Kenapa ini dilakukan? Saya membaca ‘day by day’ bagaimana penerimaan (pajak) Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Jakarta di bulan Juli ini sudah penerimaannya mencapai lebih dari 53 persen,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

    Pramono mengatakan, capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta secara ekonomi memang tetap tumbuh meski ekonomi dunia sedang “tidak baik-baik saja”.

    Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

    Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian, membantu mengendalikan inflasi serta mendukung operasional pertahanan dan keamanan negara.

    Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan, yaitu:

    1. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi.

    2. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan umum.

    3. Pengurangan 80 persen untuk bahan bakar kendaraan yang digunakan mendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan antara lain seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat serta ambulans dan kapal rumah sakit.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung tugas strategis nasional.

    “Pengurangan PBBKB ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya bahan bakar, terutama bagi kendaraan umum dan kendaraan yang mendukung pertahanan negara. Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor,” kata Lusiana.

    Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan tarif pengurangan yang telah ditetapkan. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2025.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan “call center” informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

    Sumber : Antara

  • Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut, serta memeriksa para pengusaha yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras, sehingga merugikan konsumen dan Negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menindak tegas jika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Itu yang kemarin (beras) dioplos-oplos, Bapak Presiden sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan untuk memeriksa dan menindak tegas jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menegaskan bahwa tindakan praktik pengoplosan beras termasuk tindak pidana pelanggaran hukum.

    Di sisi lain, Indonesia patut bersyukur karena cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung dilaporkan meningkat 30 persen dan beras naik 48 persen.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindak tegas praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Presiden menilai kejahatan tersebut sebagai pelanggaran serius yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Presiden menyebut praktik itu sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” ucap Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mempelajari lebih lanjut penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” kata Pram saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Pram, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini bisa saja berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.

    BPS Provinsi Jakarta mencatat tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami kenaikan pada Maret 2025.

    Kepala BPS Jakarta Nurul Hasanudin menyampaikan, persentase penduduk miskin mencapai 4,28 persen, meningkat 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

    “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 464,87 ribu orang. Naik sekitar 15.800 orang dibandingkan enam bulan sebelumnya,” kata Nurul dalam rilis data resmi di Kantor BPS Jakarta, Jumat.

    Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.

    Kenaikan jumlah penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan Jakarta tercatat sebesar Rp 852.798 per kapita per bulan atau naik 6,79 persen dari September 2024.

    Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin,” kata Nurul.

    Komoditas penyumbang terbesar dari sisi makanan adalah beras (16,65 persen), rokok kretek filter (9,53 persen), daging ayam ras (5,06 persen), telur ayam ras (4,87 persen) serta sayur dan bawang merah.

    Sumber : Antara

  • Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru

    Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru

    Potret Terakhir Presiden Soekarno Pimpin HUT RI 1966, Didampingi Soeharto Ketua Presidium Kabinet Ampera. (https://tinyurl.com/ycy9u7mh)

    25 Juli 1966: Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I resmi dilantik di bawah Presiden Soekarno, dengan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium. Pelantikan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia, karena menandai dimulainya transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Soeharto, serta terbentuknya pemerintahan awal di era Orde Baru.

    Kabinet Ampera dibentuk untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang dinilai tidak lagi efektif pasca meletusnya peristiwa G30S/PKI dan berbagai tekanan sosial-politik yang menyusul setelahnya. Nama “Ampera” sendiri merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi landasan moral utama pembentukan kabinet ini.

    Struktur Kabinet Ampera lebih ramping dibandingkan kabinet sebelumnya yang beranggotakan sekitar 100 menteri. Kabinet ini hanya terdiri dari sekitar 28 menteri, yang dikoordinasikan melalui empat menteri utama (menutama), yakni bidang politik, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta industri dan pembangunan. Jenderal Soeharto menjabat sebagai Ketua Presidium sekaligus Menteri Utama Pertahanan dan Keamanan, menunjukkan perannya yang semakin dominan dalam pemerintahan.

    Kabinet ini mengusung agenda utama yang disebut Dwi Dharma dan Catur Karya. Dwi Dharma berisi dua misi pokok: menegakkan stabilitas politik dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Sedangkan Catur Karya mencakup empat target utama, yakni: memperbaiki kebutuhan sandang dan pangan rakyat, menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1968, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, serta menindak tegas sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme di Indonesia.

    Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Soeharto terus menguat. Meskipun pada saat pelantikan Kabinet Ampera Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun kewenangan pemerintahan secara de facto banyak dijalankan oleh Soeharto. Setahun kemudian, melalui sidang MPRS pada Maret 1967, Soekarno secara resmi diberhentikan dari jabatannya dan Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden.

    Pelantikan Kabinet Ampera I tidak hanya menjadi awal terbentuknya struktur pemerintahan yang baru, tetapi juga membuka jalan bagi kelahiran Orde Baru, sebuah era pemerintahan yang akan berlangsung selama lebih dari tiga dekade ke depan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengatakan Kemnaker bakal mencabut izin perusahaan, utamanya perusahaan alih daya (outsourcing/OS), yang masih melanggar peraturan terkait penahanan ijazah pekerja.

    “Izin bagi perusahaan itu tidak akan diterbitkan lagi, sebab sudah melanggar aturan yang yang ada. Rekan-rekan tentu sudah tahu perusahaan mana yang izinnya akan segera kami cabut. Oleh karena itu, jangan lagi menahan ijazah karyawan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan adalah tindakan kriminal, terlebih jika sampai ada uang tebusan dan pemerasan terhadap pekerja.

    “Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Wamenaker.

    Ia justru memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dengan kesadaran sendiri mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan, seperti PT Mitra Abadi Royalindo (MAR) yang baru-baru ini melakukan pengembalian 21 ijazah karyawannya.

    “Saya menyatakan apresiasi. Semoga ini menjadi contoh. Maka bagi perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan, segera kembalikan,” ujar Noel.

    Sebelumnya, PT MAR menyerahkan 21 ijazah kepada Wamenaker Noel. Setelah menerima ke-21 ijazah, Wamenaker kemudian memanggil satu per satu, lalu mengembalikan ijazah kepada pemiliknya.

    “Selama ini kami yang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Tetapi kali ini, justru kami yang disidak. Perusahaan datang secara sukarela menyerahkan ijazah, tanpa uang tebusan apa pun,” ujar Wamenaker.

    “Apresiasi, contoh baik untuk tidak lagi menahan ijazah karyawan, sebab secara hukum memang hal itu ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan, Kemnaker sebagai wakil negara, memiliki tugas untuk membina perusahaan agar tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berjalan harmonis. 

    Sumber : Antara

  • Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan

    Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Dinas Pendidikan Jakarta untuk menjadwalkan kunjungan anak-anak sekolah ke Balai Kota secara rutin setiap satu bulan sekali.

    Pada momen Hari Anak Nasional 2025, Pram mengundang siswa-siswi dengan latar belakang keluarga yang kurang beruntung untuk keliling Balai Kota dan melihat ruang kerjanya.

    “Kemarin ketika saya menerima anak-anak yang sedang merayakan Hari Anak di Jakarta, saya menjadi ‘tour guide’  untuk mengetahui tentang Balai Kota. Semua anak itu belum pernah datang ke Balai Kota,” kata Pram di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

    Pram ingin kegiatan itu diadakan secara rutin selama satu bulan sekali. Hal ini juga merupakan upaya menciptakan Jakarta sebagai kota ramah anak.

    “Maka untuk ini, Bu Kepala Dinas Pendidikan, saya minta untuk dialokasikan setiap bulan harus ada satu hari diberikan kesempatan kepada anak-anak Jakarta untuk datang ke Balai Kota dan akan dijelaskan sendiri oleh gubernur atau wakil gubernur tentang Balai Kota,” katanya.

    Pram menilai kegiatan ini dapat memancing imajinasi dan mimpi anak-anak Jakarta untuk meraih cita-cita yang tinggi.

    Pram berharap dalam satu hingga dua tahun ke depan, wajah Jakarta akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih aman dan dapat menyediakan ruang ekspresi yang lebih banyak bagi siapapun yang ada di Jakarta.

    “Dan itu akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Pram.

    Sumber : Antara

  • Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas memberikan sambutan di depan anak anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Partai Berkarya menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    “Langkah pertama setelah dilantik yang paling terpenting adalah mendukung penuh seluruh kebijakan dan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujar Ridwan di hadapan awak media.

    Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menekankan bahwa dukungan ini sejalan dengan identitas partai yang mengedepankan nilai-nilai kekaryaan.

    “Jadi Partai Berkarya itu karena kita ini kan karya kekaryaan. Jadi ya mendukung sepenuhnya apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan baik itu oleh undang-undang maupun Presiden terpilih. Karena kalau kita gak dukung kebijakan pemerintah itu sama juga kita menghambat pembangunan bangsa ini,” ujarnya.

    Ia menyebut bahwa Prabowo membawa gagasan besar untuk menghadapi tantangan global, dan menurutnya hal itu perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

    “Gagasan Pak Prabowo luar biasa. Maka kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ridwan.

    Ridwan juga menuturkan bahwa Partai Berkarya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pusat hingga daerah. Proses restrukturisasi dan revitalisasi organisasi dinilai penting sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2029.

    “Kami ingin membawa Partai Berkarya kembali eksis di kancah perpolitikan nasional, baik di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan silaturahmi atau sowan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, serta para ketua umum partai politik lain di Indonesia.

    “Kami ingin meminta masukan dan arahan agar bisa jadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

    Penuis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta