Author: Elshinta.com

  • Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed

    Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring pernyataan `hawkish` The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Analis pasar uang Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan Federal Reserve (The Fed) yang hawkish.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.400-Rp16.450 dipengaruhi oleh faktor global kenaikan index dollar yang dipicu oleh pernyataan The Fed yang hawkish,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Mengutip Anadolu, The Fed mempertahankan suku bunga tetap konstan di kisaran 4,25-4,5 persen pada Juli 2025.

    Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan bahwa pihaknya akan mempertahankan suku bunga acuan pada September 2025 dengan tetap mempertimbangkan apakah tarif bakal mendorong inflasi, karena Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kembali mempertahankan suku bunga acuan pada Juli 2025.

    Pihaknya meyakini bahwa sikap kebijakan moneter saat ini menempatkan bank sentral pada posisi yang tepat untuk merespons perkembangan ekonomi potensial secara tepat waktu.

    Powell mengatakan The Fed ingin memastikan bahwa tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump tidak akan menyebabkan lonjakan inflasi sebelum menurunkan suku bunga.

    “The Fed menilai kebijakan menahan suku bunga acuan akan lebih tepat dalam menghadapi ketidakpastian efek tarif,” ungkap Rully.

    Adapun sentimen dari domestik yang menyebabkan pelemahan kurs rupiah ialah tekanan pada pasar saham dan pasar obligasi negara bertenor panjang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis di Jakarta melemah sebesar 51 poin atau 0,31 persen menjadi Rp16.456 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.405 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.459 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.387 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO

    Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat meninjau kesiapan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat seusai Shalat Jumat akan menemui warga eks Kampung Bayam yang belum mengikuti sosialisasi dan serah terima kunci Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS) yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).

    “Kami akan temui Paguyuban Warga Tani Kampung Bayam Madani setelah Shalat Jumat di Kantor Wali Kota Jakarta Utara,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, sejauh ini tidak ada bahasa penolakan untuk tinggal di HPPO JIS Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dan dirinya akan berdiskusi dengan kelompok warga eks Kampung Bayam yang tersisa.

    “Tidak ada bahasa menolak. Mereka semua senang,” kata Hendra seraya menambahkan bahwa saat ini sudah 77 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga yang terdaftar di SK penetapan penghuni HPPO JIS yang telah disepakati bersama.

    “Bagi yang sudah tanda tangan dan menerima kunci, tentu mereka dipersilahkan masuk dan tinggal kapan pun mereka mau,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Paguyuban Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyatakan dirinya dan sejumlah warga eks Kampung Bayam menolak datang dalam kegiatan sosialisasi dan serah terima kunci hunian HPPO JIS yang difasiitasi wali kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).

    Menurut dia, langkah ini diambil karena pihaknya baru menerima undangan sosialisasi dan draf Perjanjian Sewa Menyewa.

    Ia mengatakan pihaknya perlu melakukan kajian internal atas draf tersebut untuk memastikan agar ke depannya, kesepakatan lintas pihak yang dihasilkan dalam rapat pada 28 Februari 2025 di DPRD DKI Jakarta berjalan dengan baik.

    Ia lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar pihaknya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dengan perjanjian yang jelas, terbuka, dan disepakati bersama.

    “Semua ini bertujuan agar para pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban nantinya tanpa rasa khawatir atau curiga. Ini mendukung kelangsungan hubungan sewa menyewa yang sehat dan saling menguntungkan,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana menjelaskan bahwa sebanyak 126 unit HPPO dengan ukuran tipe 36 beserta seluruh fasilitas penunjang telah siap dihuni bagi warga eks Kampung Bayam.

    “Jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara 2022 tentang warga Kampung Bayam. Huniannya sudah kami cek. Kami uji coba seluruhnya. Aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” kata Adi.

    Adi menjelaskan, dalam kontrak perjanjian tersebut, warga eks Kampung Bayam yang menghuni dibebaskan dari pembayaran sewa selama enam bulan yang harganya Rp1,7 juta rupiah per bulan.

    “Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Kami memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya,” kata dia.

    Adi menyampaikan, di HPPO juga disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota (urban farming), termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan.

    “Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Di samping bekerja, warga tentu saja tetap boleh bertani juga,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga

    IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah seiring pelaku pasar merespon kebijakan The Fed yang menahan tingkat suku bunga acuannya.

    IHSG ditutup melemah 65,55 poin atau 0,87 persen ke posisi 7.484,34. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,68 poin atau 0,96 persen ke posisi 790,47.

    “Bursa regional Asia bergerak melemah, seiring pelaku pasar merespon The Fed yang kembali menahan tingkat suku bunga untuk tidak berubah di level 4,25-4,5 persen,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan level suku bunga acuan saat ini sudah tepat untuk mengelola ketidakpastian yang berkelanjutan seputar tarif dan inflasi di AS.

    Pelaku pasar juga mempertimbangkan data AS yang lebih kuat dari perkiraan, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja swasta yang melampaui perkiraan.

    Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada data inflasi Price Consumer Index (PCI) dan klaim pengangguran yang akan dirilis pada Kamis (31/07), diikuti oleh laporan ketenagakerjaan Juli 2025 pada Jumat (01/07).

    Dari kawasan Asia, Bank Of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga acuan jangka pendeknya di level 0,5 persen, seiring bank sentral ingin melanjutkan normalisasi kebijakan moneter secara bertahap.

    Pelaku pasar juga merespon rilis data ekonomi China, National Bureau Statistic (NBS) China menyampaikan PMI Manufaktur turun menjadi 49,3 pada Juli 2025 dari level tertinggi tiga bulan pada Juni 2025 yang sebesar 49,7, atau jauh di bawah ekspektasi dan menandai kontraksi aktivitas pabrik selama empat bulan berturut-turut.

    PMI Non-Manufaktur NBS resmi China turun ke level 50,1 pada Juli 2025 dari level 50,5 pada bulan sebelumnya, atau menandai angka terendah sejak November 2024 dan lebih rendah dari konsensus pasar yang sebesar 50,3.

    Data terbaru mencerminkan tanda-tanda melemahnya momentum pertumbuhan dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan di tengah tarif AS yang tinggi.

    Dari dalam negeri, rebalancing indeks LQ45 yang efektif awal Agustus 2025, berpotensi menciptakan likuiditas yang lebih baik, namun demikian rebalancing tersebut tentunya membuat pelaku pasar akan melakukan rotasi, sehingga perubahan konstitusi dapat membuat IHSG bergerak fluktuatif.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang konsumen primer yang naik sebesar 0,72 persen, diikuti oleh dan sektor barang konsumen non primer dan sektor kesehatan yang masing-masing naik sebesar 0,53 persen dan 0,13 persen.

    Sedangkan delapan sektor terkoreksi yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam sebesar 2,41 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang baku yang masing-masing turun sebesar 2,36 persen dan 2,33 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan harga terbesar yaitu BBRC, BUVA, CGAS, KUAS dan COCO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan harga terbesar yakni OASA, OKAS, KBLM, VAST dan PNGO.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.004.162 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 41,63 miliar lembar saham senilai Rp18,27 triliun. Sebanyak 228 saham naik, 412 saham menurun, dan 164 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 407,80 poin atau 1,00 persen ke 41.062,50, indeks Shanghai melemah 42,51 poin atau 1,18 persen ke 3.573,21, indeks indeks Hang Seng melemah 403,60 poin atau 1,60 persen ke 24.773,22, dan indeks Strait Times melemah 36,24 poin atau 0,86 persen ke 4.183,42.

    Sumber : Antara

  • Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Peneliti: Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia

    Sebab, kata dia, keragaman karakteristik sosial, ekonomi, hingga budaya antar-wilayah menuntut pendekatan yang berbeda, termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

    “Daerah itu sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat unik. Provinsi, kabupaten, kota karakteristik kekhasan potensinya itu beda-beda maka kalau diseragamkan itu pasti gagal,” katanya di Jakarta, Kamis (31/7).

    Meski sistem pilkada langsung memiliki kelebihan berupa partisipasi rakyat yang memilih secara langsung, kata dia, dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh elite politik sehingga merusak tujuan demokrasi, seperti maraknya penggunaan praktik politik uang dan mobilisasi massa.

    “Ketika one man one vote, jangan cuman mengandalkan mobilisasi dengan vote buying. Itu bukan membangun peradaban. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan membangun ketidakberadaban,” ujarnya.

    Ia juga menilai penyelenggaraan pilkada langsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan fiskal lemah hanya akan memperburuk keadaan

    “Dalam keadaan ekonomi kita seperti ini, pendidikan SDM kita yang masih SMP, bahkan SD, itu menurut saya menistakan. Memberikan uang terus-menerus setiap pilkada itu menistakan masyarakat,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang daerah-daerah tertentu yang belum siap secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) maka mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipertimbangkan ulang.

    “Jadi maka kalau ada daerah yang seperti Jakarta mumpuni untuk dilakukan pilkada langsung, silakan. Tapi yang tidak mumpuni karena fiskalnya rendah, ekonominya potensinya juga rendah, pendidikan SDM sebagian besar juga itu tidak eligible, gitu ya,” ucapnya.

    Dia memandang apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka dapat mengurangi potensi yang kiranya muncul di tengah masyarakat dan menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

    “Sehingga kelebihan-kelebihan dari dipilih melalui DPRD itu harus menonjol. Orang yang akan dipilih menjadi kepala daerah, wakilnya mungkin diseleksi sendiri gitu, itu betul-betul mumpuni berdasarkan kriteria,” ujarnya.

    Ia mengemukakan pentingnya DPRD memilih calon kepala daerah yang terbaik.

    “Sehingga DPRD memilihnya itu the best among the best, bukan the best among the worst. Bukan dipilih karena baik di antara yang jelek-jelek, bukan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening

    Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi XI minta OJK-PPATK beri penjelasan terkait blokir rekening
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi penjelasan kepada publik terkait kebijakan blokir rekening pasif (dormant) agar suasana lebih kondusif.

    “OJK dan PPATK harus segera menjelaskan hal tersebut agar bank dan nasabah tetap dalam situasi yang kondusif,” kata Dolfie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga meminta OJK dan PPATK harus segera bertemu untuk membahas dan mendudukkan masalah blokir rekening bank yang tidak aktif dalam periode tertentu tersebut.

    Sebab, kata dia, kebijakan PPATK terkait blokir rekening tidak aktif dengan kurangnya sosialisasi terkait syarat dan kriteria rekening yang akan diblokir itu telah menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

    Dia menjelaskan bahwa undang-undang mengamanatkan OJK untuk bertugas menjaga industri bank dan nasabah dalam situasi yang kondusif baik, sedangkan PPATK melaksanakan tugas penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang.

    “OJK dalam tugas mengatur dan mengawasi harus memastikan bahwa dana nasabah aman dan tidak ada praktek tindak pidana pencucian uang di dalam perbankan; apabila ada indikasi terhadap tindakan pencucian uang, sudah ada mekanisme yang mengatur kewenangan PPATK,” kata dia.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan jangan sampai kewenangan PPATK untuk memblokir rekening dilakukan tanpa kejelasan syarat dan kriteria yang jelas.

    “Apalagi tidak disertai dengan indikasi tindak pidana asal dari pencucian uang,” kata dia.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening pasif (dormant) guna mencegah kejahatan keuangan, namun nasabah tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

    Dikutip dari pengumuman dalam akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, Senin (28/7), PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant merupakan rekening tabungan, baik perorangan atau perusahaan, rekening giro, maupun rekening rupiah/valuta asing yang tidak digunakan untuk transaksi apapun selama 3 hingga 12 bulan.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.

    Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD).

    Sumber : Antara

  • Presiden pimpin rapat bahas strategi ekonomi nasional di Hambalang

    Presiden pimpin rapat bahas strategi ekonomi nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional di Hambalang Kamis 31/7/2025 (Foto : Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden pimpin rapat bahas strategi ekonomi nasional di Hambalang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis ke depan. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis kepada media menjelaskan bahwa DEN menyampaikan kepada Presiden tentang tantangan ekonomi global dan peluang strategis Indonesia di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

    “Dunia saat ini tengah menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian bahkan tertinggi dalam sejarah. Situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif,” demikian pernyataan DEN yang disampaikan Seskab Teddy.

    Seskab Teddy juga menyampaikan bahwa optimisme tetap mengemuka, Indonesia diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di tingkat yang relatif tinggi dibandingkan negara lain. “Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang tetap solid,” lanjut keterangan tersebut.

    Selain  itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya antisipasi dan strategi konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

    “Kepala Negara pun memberikan arahan agar di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita harus tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis Seskab Teddy.

    Salah satu peluang strategis yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dinilai mampu mendorong ekspor dan investasi, khususnya pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    Menurutnya, deregulasi juga ditekankan sebagai faktor kunci percepatan ekonomi. “Penyederhanaan regulasi akan menjadi katalis untuk percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

    Pertemuan di Hambalang ini memperlihatkan bahwa pemerintah serius menyiapkan peta jalan kebijakan ekonomi yang adaptif, guna memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi guncangan global sekaligus memanfaatkan momentum pertumbuhan yang ada.

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember

    Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga kelancaran distribusi BBM di wilayah Jember, Jawa Timur, sebagai dampak penutupan jalan Jalur Gumitir sejak 24 Juli 2025.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya masif melaksanakan koordinasi lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga aparat penegak hukum setempat.

    Salah satu komitmen Pertamina tersebut adalah melakukan sidak bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di dua SPBU, yakni SPBU Kaliwates dan SPBU Mangli pada Kamis ini.

    Selain Hari Purnomo, turut hadir pada agenda sidak antara lain Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti.

    Menurut Khofifah, kelangkaan BBM di Jember beberapa hari terakhir merupakan dampak penutupan Jalur Gumitir.

    Selain itu, juga disebabkan kemacetan kendaraan di Ketapang, Banyuwangi, Jatim.

    “Jember ini disuplai dari Terminal Tanjung Wangi. Kemudian kita melihat ada antrean panjang di Ketapang, karena memang menurut BMKG gelombangnya sedang tinggi, sehingga Ketapang-Gilimanuk PP itu diminta untuk tidak diberlakukan pelayaran sampai hari Kamis ini. Mudah-mudahan nanti sore kita sudah mendapatkan lampu hijau dari BMKG karena betapa pun mengurai antrean panjang itu menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, Khofifah melanjutkan ekosistem dari proses suplai dan distribusi terminal-terminal Pertamina sudah dilakukan sedemikian rupa.

    “Menurut saya, ini adalah bagian dari keseriusan Pertamina agar bisa mengatasi kelangkaan BBM di Jember akibat masalah-masalah tadi yang di Ketapang maupun yang lainnya. Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM ke SPBU di Jember dan sekitarnya,” sebut Khofifah.

    Hari pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur Jawa Timur.

    “Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan Ibu Gubernur dalam upaya kami menormalisasi suplai dan distribusi BBM di Jember dan sekitarnya. Kami sudah banyak melakukan penambahan mobil tangki termasuk juga perbantuan lintas region untuk bisa men-support suplai BBM. Sekali lagi terima kasih atas support dan bantuannya,” terangnya.

    Penutupan Jalur Gumitir diestimasi akan berlangsung selama dua bulan hingga 24 September 2025.

    Penutupan ini berdampak besar bagi banyak aspek, termasuk distribusi BBM Pertamina Patra Niaga yang secara normal dipasok dari Terminal BBM Banyuwangi.

    Segala mitigasi, alternatif dan skenario lapangan dilaksanakan sebagai komitmen kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat terdampak.

    Pada kesempatan yang sama, Aji Anom menyampaikan rasa syukur atas kondisi Jember yang sudah mulai terurai.

    “Alhamdulillah, hari ini suplai sudah sangat baik, bisa dilihat dari kondisi SPBU-SPBU semua stok tersedia dan antrean juga minimal. Kemarin kita sudah suplai 1.400 kiloliter, sudah luar biasa banyak. Ini kami akan terus jaga, supaya kepercayaan publik bisa kembali dan semua tetap aman,” ujarnya.

    Selain sidak SPBU, Gubernur Jawa Timur beserta jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga juga memberikan aksi dukungan kepada awak mobil tangki (AMT) dan ojol yang ada di Kabupaten Jember.

    Paket extra fooding diberikan sebagai bentuk motivasi kepada AMT dan ojol.

    Selain itu, beberapa hari terakhir, Pertamina Patra Niaga juga terjun ke SPBU-SPBU untuk memberikan minuman kepada masyarakat yang mengantre. 

    Sumber : Antara

  • Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perbanas: Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan Indonesia dalam kondisi masih beruntung di tengah gejolak perekonomian global.

    “Perekonomian Indonesia masih relatif robust terhadap gejolak eksternal karena kita ini ya namanya Indonesia masih beruntung karena domestic demand kita kuat, penduduk kita banyak, penduduk muda kita juga banyak. Artinya, demand saja itu cukup mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Hery Gunardi dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan proyeksi World Bank (Bank Dunia), perekonomian global diperkirakan tertekan, baik di negara maju maupun berkembang.

    Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,75 persen menjadi 2,3 persen. Hal ini menegaskan pemulihan pasca pandemi COVID-19 masih rapuh dan dibayangi risiko eksternal.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turut dipangkas dari sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Namun, jika dilihat lebih, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dikoreksi turun sebesar 0,3-0,4 percentage point. Estimasi ini berarti menunjukkan ekonomi nasional lebih resilien terhadap perubahan global dibandingkan negara-negara lain.

    “Kita juga melihat bahwa saat ini kita di Indonesia memasuki era pertumbuhan ekonomi dengan quarter satu kemarin sekitar 4,9 persen. Ini memperkuat sinyal bahwa pemulihan ekonomi berjalan secara moderat dan belum cukup kuat untuk kembali ke masa-masa pertumbuhan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hery.

    Seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik melambat, laju penyaluran kredit industri perbankan nasional pun mengalami hal serupa, yakni sekitar 7,8 persen year on year (yoy) hingga akhir Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 10,5 persen.

    Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) naik ke level 85 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) di angka 7 persen yoy, Loan at Risk (LaR) 9,73 persen, rasio non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,22 persen.

    Kinerja profitabilitas perbankan juga mulai menunjukkan sedikit pelemahan dengan Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) masing-masing menurun jadi 4,57 persen dan 2,56 persen. Adapun Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) naik signifikan menjadi 86,1 persen.

    Berdasarkan berbagai data tersebut, terdapat enam tantangan utama dalam penyaluran kredit tahun 2025.

    Pertama ialah permintaan kredit melemah seiring perlambatan konsumsi dan ekspor yang membuat target penyaluran sulit tercapai. Bank-bank dinilai akan berebut segmen berisiko rendah.

    Kedua yaitu bank memperketat syarat agunan dan rasio leverage sejak kuartal II-2025 yang berdampak terhadap arus kas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor lainnya semakin menipis karena menghadapi akses pembiayaan lebih sempit.

    Selanjutnya adalah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga ke 5,25 persen pada Juli 2025 seiring transmisi moneter melambat yang menyebabkan margin kredit tergerus karena suku bunga dana masih tinggi, sedangkan suku bunga kredit turun.

    Tantangan berikutnya yakni risiko NPL naik yang cenderung menaikkan cost of credit. Dampak bagi bank adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih besar, sehingga menekan profitabilitas.

    Terakhir, adanya bank digital dan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman cepat berbasis data alternatif membuat bank konvensional harus pasang credit-analytics berbasis big data untuk tetap kompetitif.

    “Jadi tahun 2025 ini, strategi dunia penyaluran credit tidak cukup hanya ekspansi, tapi juga selektif, adaptif, dan berbasis teknologi agar relevan dengan sustainability,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jember untuk memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) normal setelah sempat mengalami kelangkaan akibat keterlambatan distribusi hingga menyebabkan antrean panjang.

    Khofifah didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti bersama jajaran meninjau SPBU di Jalan Gajahmada dan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Kamis.

    “Alhamdulillah seperti yang kami lihat saat ini bahwa kondisi di SPBU sudah tidak terlihat ada antrean. Kondisi itu tolong saling dijaga dan pertahankan untuk menjaga ketenangan masyarakat agar beraktivitas lebih maksimal dan produktif,” kata Khofifah di Jember.

    Menurut dia, terurainya antrean BBM di Jember beberapa hari terakhir bukan kerja satu pihak, melainkan kolaborasi berbagai pihak, salah satu yang utama adalah Pertamina, sehingga pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pertamina yang mencari opsi suplai dari terminal lainnya seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

    “Masing-masing terminal sudah memiliki kapasitas untuk memenuhi sesuai dengan sistem di Pertamina Patra Niaga. Ekosistem proses suplai dan distribusi terminal-terminal Pertamina menurut saya bagian dari keseriusan Pertamina mengatasi antrean BBM di Jember,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa per Rabu (30/7) ketersediaan BBM di Jember telah melebihi kapasitas yang dibutuhkan dari kebutuhan normal 900 kiloliter dan kini telah tersedia 1.300 kl.

    “Dengan begitu, diharapkan proses normalisasi dari seluruh pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Jember bisa normal seperti semula,” katanya.

    Sementara Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti mengatakan suplai BBM ke Jember sudah sangat baik, bahkan mencapai 1.400 kilo liter (kl) pada Rabu (30/7) dari suplai normalnya sekitar 900 KL per hari agar tidak ada lagi antrean warga di SPBU.

    “Alhamduliillah hari ini suplai BBM ke Jember sudah baik. Kami akan terus jaga itu untuk menjaga kepercayaan konsumen ke Pertamina,” katanya.

    Pantauan di sejumlah SPBU Jember terlihat sudah normal dan tidak ada lagi antrean panjang karena pasokan BBM ke Jember melimpah dan melebihi kebutuhan setiap harinya.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah memberikan bantuan pengisian BBM gratis jenis Pertalite serta sembako kepada driver ojek online di kawasan SPBU Jalan Gajahmada Jember.

    Sumber : Antara

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara