Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kabupaten Cianjur terbanyak dugaan pelanggaran dan pidana Pemilu se-Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:27 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi daerah dengan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu terbanyak di Jawa Barat sepanjang masa kampanye Pilkada 2024.

    Dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi sepanjang masa kampanye Pilkada 2024 di Kabupaten Cianjur tercatat ada 10 dugaan pelanggaran.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabuapten Cianjur, Yana Sopyan mengatakan dugaan kasus pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang terjadi didominasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala dan perangkat desa.

    “Tercatat ada 10 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Cianjur berada di urutan pertama. Kemudian, Kabupaten Karawang dengan tujuh dugaan, Kota Bekasi dengan enam dugaan, Kabupaten Indramayu, Kuningan, dan Subang masing-masing lima dugaan, dan Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi dan Cimahi dengan empat dugaan pelanggaran,” kata Yana, kepada wartawan, Senin (28/10).

    Yana menyebutkan, dari sejumlah laporan dan temuan dugaan pelanggaran, sebanyak sembilan laporan telah diregistrasi untuk proses lebih lanjut. 

    “Sebanyak empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan dua dugaan pelanggaran kepala atau perangkat desa. Lalu ada dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) dan lainnya. Bahkan, dari empat dugaan pelanggaran netralitas ASN, 3 dugaan dibuatkan surat rekomendasi pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 1 dugaan diteruskan ke Polres Cianjur karena memenuhi unsur pidana pemilu,” jelasnya.

    Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad mengungkapkan, tingginya kasus dugaan pelanggaran dan tidak pidana pemilu menjadi catat buruk demokrasi dan politik di Kabupaten Cianjur.

    “Apalagi berdasarkan data yang kita himpun, dugaan terbanyak adalah pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran oleh kepala atau perangkat desa,” jelas Irhan.

    Menurutnya, banyak faktor yang membuat laporan-laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima Bawaslu, di antaranya banyak oknum ASN yang terlibat langsung dengan gerakan politik baik itu berkampanye atau menunjukan keberpihakannya pada salah satu paslon.

    “Faktor lainnya adalah keterlibatan petahana dalam pemilihan. Baik itu sebagai tim pemenangan ataupun sebagai salah satu kandidat. Seperti di Cianjur, Bekasi, dan Indramayu itu petahana mencalonkan kembali. Sementara di Karawang, petahana yang dibalut sebagai tim pemenangan,” ungkapnya.

    Irhan menjelaskan, kembali ikut kontestasi petahana pada pilkada serentak ini akan sangat berpengaruh pada netralitas ASN di daerahnya.

    “Karena patut diduga ada tekanan dari atasannya. Menurut pengamatan saya, situasi itu terjadi di Cianjur. Bukti nyatanya adalah Kasi Trantib Kecamatan Pasirkuda yang ditetapkan tersangka pidana pemilu oleh Polres Cianjur,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Angga Purwanda, Selasa (29/10). 

    Apalagi, dari dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke pihak kepolisian di Jawa Barat, baru di Cianjur yang sudah ditetapkan tersangka.

    “Pemerintah Daerah sebisanya memberikan efek jera pada oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN. Agar menjadi contoh bagi yang lainnya. Hukumannya bisa saja pemecatan atau penundaan kenaikan jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuh Irhan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex, dan agar perusahaan tekstil ini tetap beroperasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” kata Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

    Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini kan belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” kata Menaker.

    Menaker mencatat bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di daerah Jawa Tengah.

    Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” kata Menaker.

    Sumber : Antara

  • UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal

    UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Suswono: UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:03 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut satu (1), Suswono menilai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

    “Karena itu, penting untuk menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, terutama di kawasan PIK Cakung, Jakarta Timur, ” katanya saat mengadakan pertemuan dengan warga Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10).

    Salah satu inisiatif yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Kredit Mikro Berbasis Rumah Ibadah. Ia adalah sebuah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dijangkau bagi pelaku usaha kecil di sekitar rumah ibadah.

    “Program ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses modal. Kami memahami bahwa UMKM adalah pilar penting perekonomian kita,” katanya.

    Suswono juga menambahkan melalui program itu, pihaknya ingin memastikan masyarakat memiliki akses finansial untuk membangun usaha berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar.

    Selain itu Menteri Pertanian periode 2009 – 2014 tersebut juga menyinggung pentingnya penataan kawasan PIK agar lebih ramah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    “Dengan pendekatan tata kota yang inklusif, kawasan PIK diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi yang nyaman dan terorganisir, ” ucap Suswono.

    Pria yang suka dipanggil Pak Sus ini ingin kawasan PIK ini berkembang dan tertata, sehingga dapat menjadi model pembangunan kawasan industri kecil yang ramah bagi pelaku UMKM.

    Melalui agenda Jaring Aspirasi Warga di PIK Cakung, Suswono juga ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

    “Kami tidak ingin pembangunan Jakarta hanya dinikmati segelintir orang. Kami komit untuk membangun Jakarta yang harmonis dan sejahtera sehingga semua warga memiliki akses terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi,” ungkapnya.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Pilkada Kota Bekasi 2024

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan fokus pada perlindungan hak pilih kelompok rentan dalam Pilkada 2024.

    Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki, mengatakan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang seringkali terabaikan.

    “Dengan kerentanannya ya, yang selama ini barangkali sebagian orang sering kali diabaikan, contohnya ya ada disabilitas, mungkin jumlahnya gak cukup banyak ya di Kota Bekasi. Ada 7000an dari 1,8 juta sekian,” kata Nisa, Senin (28/10/2024).

    Ia menjelaskan, kelompok rentan yang menjadi fokus sosialisasi ini meliputi penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, dan pemilih pemula.

    “Seperti anak-anak yang berisiko, perempuan, penyintas kekerasan terhadap perempuan, dan komunitas waria atau disebutnya Srikandi Patriot yang mungkin kita persoalan itunya urusan mereka ya, mereka kan punya hak sebagai warga negara,” ungkapnya.

    Selain itu, Nissa juga menyebut, Bawaslu Kota Bekasi memastikan KPU memberikan akses yang layak bagi penyandang disabilitas di TPS, termasuk aksesibilitas bagi pengguna kursi roda dan penyediaan kertas suara braille.

    “Kalo disabilitas kan sebenarnya ada ya ketika misalnya di TPS mereka juga aksesnya tentu yang pakai kursi roda dan sebagainya. Mereka juga dipastikan punya pendamping, kalau kertas suara kan harusnya ada kertas suara yang khusus yang braille, nah kita tidak ada,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bawaslu juga memastikan hak pilih bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun memiliki KTP dan bagi mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP.

    Ia mengaku, Bawaslu Kota Bekasi berkomitmen untuk mengawal dan memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan terlindungi. 

    “Kami dari Bawaslu memastikan bahwa warga negara yang punya hak dipastikan  diberikan ya haknya,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (29/10). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Kantor Kementerian Keuangan. kemenkeu.go.id/)

    30 Oktober 1946: Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Hari Keuangan Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Hari ini ditetapkan sebagai momen penting dalam memperingati berdirinya Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1946, yang juga menjadi titik tolak dalam pembangunan ekonomi Indonesia setelah merdeka. Peringatan Hari Keuangan Nasional bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa mengenai peran vital sektor keuangan dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

    Pascakemerdekaan Indonesia, negara menghadapi berbagai tantangan besar dalam membangun sistem keuangan yang kuat dan stabil. Kementerian Keuangan didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, termasuk pengumpulan dan pengalokasian dana publik, pengendalian inflasi, serta pengawasan terhadap sistem perbankan dan pasar modal. Oleh karena itu, Hari Keuangan Nasional ditetapkan untuk mengapresiasi peran Kementerian Keuangan dan semua pihak yang terlibat dalam sektor ini dalam mengelola anggaran dan mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

    Hari Keuangan Nasional memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

    Menghargai Peran Keuangan dalam Pembangunan Negara: Sektor keuangan adalah tulang punggung dalam mendukung kebijakan ekonomi negara. Pengelolaan keuangan yang bijaksana berdampak pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penurunan kemiskinan.

    Meningkatkan Literasi Keuangan: Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Pengetahuan yang baik tentang keuangan pribadi dan pengelolaan anggaran diharapkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Kementerian Keuangan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publikasi mengenai APBN, misalnya, menjadi salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

    Menghadapi Tantangan Ekonomi Global: Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang membutuhkan kekuatan finansial yang stabil. Hari Keuangan Nasional juga menjadi waktu untuk refleksi dan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, seperti perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, dan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi.

    Biasanya, dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, Kementerian Keuangan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop yang melibatkan pakar ekonomi, praktisi keuangan, dan akademisi. Selain itu, ada kegiatan sosial untuk memperkenalkan program-program pemerintah dalam bidang keuangan kepada masyarakat luas. Kementerian juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan keuangan negara.

    Dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan keuangan yang transparan, sektor keuangan Indonesia diharapkan dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Bekasi Human City ajak perempuan kampanyekan `Kota Bebas Korupsi`

    Bekasi Human City ajak perempuan kampanyekan `Kota Bebas Korupsi`

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bekasi Human City ajak perempuan kampanyekan `Kota Bebas Korupsi`
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Komunitas Bekasi Human City menyampaikan harapan besarnya kepada pemimpin Kota Bekasi terpilih dalam Pilkada 2024.

    Koordinator Komunitas, Adi Bunardi, menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki visi mewujudkan Kota Bekasi yang bersih dari korupsi, pungutan liar (pungli), dan permasalahan lingkungan. 

    Ia menjelaskan, dialog yang digelar bertujuan mengedukasi masyarakat, khususnya perempuan, tentang bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya.

    “Pemahaman yang kuat akan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Bekasi. Pemimpin baru Kota Bekasi harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan harapan kami yaitu Kota Bekasi yang bersih dari korupsi, pungli, dan permasalahan lingkungan. Kami menaruh harapan besar agar praktik korupsi dapat dihindari sepenuhnya,” ungkapnya.

    Menyinggung kurangnya edukasi tentang korupsi di kalangan perempuan, Adi menyebut, perempuan memiliki peran penting dalam mengkampanyekan Kota Bekasi yang bebas korupsi.

    “Kerja sama semua pemangku kepentingan sangat krusial untuk mengkampanyekan bahaya korupsi yang merugikan negara dan kota kita,” tuturnya.

    Adi juga menyoroti peran pengawasan masyarakat sebagai kunci pencegahan korupsi.

    “Semakin banyak masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintahan, semakin kecil peluang terjadinya korupsi dan pungli. Ruang gerak bagi oknum yang ingin melakukan korupsi akan semakin sempit,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (29/10). 

    Dengan demikian, Bekasi Human City berharap kepemimpinan baru di Kota Bekasi akan membawa perubahan signifikan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 

    Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Sebanyak 140 personil kepolisian amankan debat perdana Pilwakot Salatiga 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah menggelar debat Pilwakot Salatiga 2024 pada Selasa 29 Oktober 2024 di Laras Asri Resort, Salatiga. Debat pertama itu digelar pukul 19.00 WIB dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

    Komisioner KPU Kota Salatiga, Wahyu Budi Utomo mengatakan, dalam  debat KPU Kota Salatiga menggandeng 10 orang sebagai panelis. Mereka merupakan perwakilan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan orang-orang pakar di bidangnya.

    “Ketentuannya kita harus ada tiga perwakilan tersebut untuk menjadi panelis,” tandas Wahyu, Senin (28/10/2024). 

    Sementara itu Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Lukman Fahmi berharap agar debat berjalan baik dan lancar. Pihaknya diundang dalam kegiatan debat sekaligus mengawasi jalanya debat.

    “Harapanya jalannya debat berjalan baik dan lancar. Bawaslu akan hadir dalam debat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (29/10).  

    Polres Salatiga bakal menerjunkan 140 personil dalam pengamanan debat pertama itu. 

    “Polres Salatiga kerahkan 140 personil pengamanan, baik terbuka maupun tertutup termasuk pengawalan dan Walpri yang sudah melekat masing-masing paslon,” papar Iptu Sutopo, Plt Kasi Humas Polres Salatiga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    DPK Apindo Kabupaten Sukabumi bersama mahasiswa dan unsur lainnya saat melaksanakan diskusi publik ketenagakerjaan bertema `Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Mau Dibawa ke Mana?` yang diselenggarakan di salah satu hotel di Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Selasa, (29/10/2024). ANTARA/Aditia A Rohman)

    Apindo Sukabumi : Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:14 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apndo) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan selama empat tahun tepatnya sejak pandemi COVID-19 (2020-2024) puluhan ribu karyawan pabrik atau perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 25.730 orang yang berasal dari 30 perusahaan yang merupakan anggota organisasi Apindo Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi Sudarno Rais di Sukabumi, Selasa.

    Menurut Sudarno, tidak seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi menjadi anggota Apindo, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang terkena PHK, habis kontrak dan tidak diperpanjang kontraknya jumlahnya lebih banyak.

    Selain PHK, ada empat perusahaan yang tutup dua di antaranya yaitu PT Manito World di daerah Kecamatan Cicurug dengan jumlah karyawan sebanyak 1.800 orang dan PT Pajar Kecamatan Parungkuda dengan jumlah karyawan 800 orang.

    Perusahaan itu menutup usahanya di Kabupaten Sukabumi karena beberapa hal sehingga berimbas kepada ribuan karyawan pabrik tersebut. Seperti diketahui kebanyakan perusahaan di Kabupaten Sukabumi menerapkan sistem padat karya dengan menyerap puluhan hingga ratusan ribu seperti pabrik garmen, sepatu, tas, mainan, alat-alat serta elektronik.

    Maka dari itu, kondisi perekonomian global yang belum stabil serta banyak negara tujuan ekspor yang kondisi ekonominya tengah turun mempengaruhi pendapatan perusahaan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kerugian banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK.

    Tentunya solusi dari pemerintah agar dunia usaha yang ada di Kabupaten Sukabumi tetap eksis dan berjalan sangat penting bagi para investor, sehingga pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya memiliki harapan, karena kebijakan dari pemerintah sangat menentukan keberlangsungan usaha.

    Tidak hanya itu kepastian usaha, para investor pun ingin mendapatkan kepastian hukum dalam dunia usaha dan industri, karena dengan tidak adanya jaminan akan mengganggu kondisi perusahaan dan dampaknya terjadi PHK massal.

    Apindo pun mengapresiasi Pemkab Sukabumi yang telah membuka lebar pintunya untuk mempermudah pihaknya dalam melakukan konsultasi dan lainnya terkait dunia bisnis di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

    Sumber : Antara

  • Polisi tangkap tiga pemalak sopir truk bermodus penjual minuman

    Polisi tangkap tiga pemalak sopir truk bermodus penjual minuman

    Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara, Kepolisian Sektor Cilincing, dan Kepolisian Sektor Koja menangkap tiga orang yang diduga menjadi tersangka kasus pemalakan terhadap supir truk kontainer di Jakarta Utara pada Rabu (21/7/2021). (ANTARA/ HO-Humas Polres Metro Jakarta Utara)

    Polisi tangkap tiga pemalak sopir truk bermodus penjual minuman
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 23:39 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Koja Polres Metro Jakarta Utara menangkap tiga pria yang diduga melakukan pemalakan kepada sopir truk di Jalan Simpang Lima Semper Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dengan modus menjual air mineral.

    “Ketiga pelaku ditangkap saat beraksi di jalan tersebut dan mereka sangat meresahkan sopir truk trailer di sana,” kata Kanit Reserse Kriminal Polsek Koja AKP Alex Chandra di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan ketiga pelaku berinisial MAF (26), AW (32) dan RRW (25) yang menjalankan aksi mereka dengan menjual air minuman kemasan kepada sopir truk pada Selasa.

    Menurut dia modus operandi yang mereka gunakan dengan menawarkan minuman lalu mendekat ke sopir mereka memaksa sopir untuk membeli minuman yang mereka jual.

    Jika sopir menolak mereka menjarah barang-barang sopir di dashboard mobil.

    “Bisa rampas uang, e-money, uang dan barang berharga lainnya,” kata dia.

    Ia mengatakan penangkapan ini setelah ada laporan dari sopir dan masyarakat lalu petugas melakukan penyelidikan datang ke lokasi untuk melakukan observasi dan ternyata menemukan aksi pelaku.

    “Kami menemukan ketiganya sedang menjalankan aksi pemerasan kepada sopir,” kata dia.

    Ia mengatakan saat ini ketiga pelaku dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara untuk menjalankan penyelidikan.

    Petugas membawa sejumlah barang bukti yakni uang senilai Rp30 ribu dan dua buah dompet berisi identitas pelaku.

    “Kami masih melakukan penyelidikan dari kasus ini yang membuat resah masyarakat ini,” kata dia.

    Ia mengatakan petugas terus berupaya membuat situasi aman dan nyaman tanpa ada gangguan berupa aksi premanisme, aksi kriminal dan lainnya.

    “Kami imbau kepada masyarakat agar tidak ragu melapor kepada petugas jika menemukan aksi kriminal dan lainnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Ini catatan dari debat perdana Pilbup Magelang

    Ini catatan dari debat perdana Pilbup Magelang

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Ini catatan dari debat perdana Pilbup Magelang
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Debat publik pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Magelang putaran perdana yang berlangsung di Grand  Artos Hotel, Senin (28/10/2024) usai digelar. Perlu banyak evaluasi untuk pelaksaan debat tahap berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan November.

    “Alhamdullilah, sudah berjalan lancar namun perlu banyak evaluasi agar debat publik tahap selanjutnya lebih baik,” tutur Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, usai acara debat.

    Ia mengatakan, setelah debat putaran perdana usai, maka tim perumus akan diminta untuk melakukan evalusi untuk perbaikan di debat kedua. Tim perumus terdiri dari Andre Rahmanto, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS), Syarief Aryaid, Direktur Lembaga Strategi Nasional (LSN) Yogyakarta, Galang Taufani, Advokat/Konsultan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Dr Riana Mashar, Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogjakarta.

    Tema debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Magelang putaran pertama yakni Sinkronisasi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Keberlanjutan di Kabupaten Magelang.

    Calon Bupati Magelang nomor urut 1, Sudaryanto menyebut bahwa debat pertama ini berjalan dengan lancar. “Meski ada sedikit kendala, namun alhamdulillah debat bisa berjalan dengan lancar. Debat kedua saya akan persiapan lebih baik lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Calon Bupati Magelang nomor urut 2, Grengseng Pamuji mengaku lega seusai terlaksananya debat perdana ini. Menurutnya, debat merupakan sarana mengeksplorasi dari tema yang ada. “Debat ini kita menunjukkan komitmen kita ada di mana dan  anggaran kita bergerak kepada siapa,” ujar Grengseng seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Selasa (29/10).

    Rektor Untidar Prof  Dr Sugiyarto menilai, debat paslon Bupati dan Wakil Bupati putaran perdana ini berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna. Kedua paslon belum berbasis data dan masih cenderung menyampaikan secara normaif. “Sehingga belum membekan jawaban-jawaban yang memuaskan. Tapi untuk pertanyaan sudah lumayan baik,” ujarnya.

    Sedangkan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unima) Dr Lilik Andriani menilai, debat paslon sudah berlangsung luar biasa. Kedua paslon sudah menjawab dengan bak, masing-masing mewakili masyarakat untuk bisa mantap memilih yang mana.

    “Juga jawaban-jawaban yang disampaikan, insya Allah bisa menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan,” katanya.

    Ia berharap, janji-janji yang disampaikan paslon benar-benar diwujudkan karena janji-janji itu pasti akan dikorek oleh masyarakat.

    “Pak Grengseng menyampaikan janji di bidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan Pak Sudaryanto dengan masalah pengangguran, dan semacamnya, nanti akan ditagih oleh masyarakat,” ujar Rektor. 

    Sumber : Radio Elshinta