Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,620 juta per gram

    Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,620 juta per gram

    Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta, Rabu (25/9/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

    Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,620 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik sebesar Rp14.000 per gram, dari Rp1.606.000 per gram menjadi Rp1.620.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.471.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp860.000.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.620.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.180.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.745.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.875.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp15.695.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp39.112.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp78.145.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp156.212.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp390.265.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp780.320.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.560.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024). (ANTARA/Ibnu Zaki)

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Jakarta (30/1). Dia memandang pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan terkini, dalam perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

    Menurut dia, peran besar MPR RI sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, salah satunya melalui kurikulum nasional.

    “Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan konstitusi, dia pun menilai MPR perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.

    “Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

    Hal tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku.

    “Bagaimana memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia?,” tuturnya.

    Ibas pun berharap K3 MPR RI mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.

    “Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” kata dia.

    Dalam Rapat Pleno tersebut, Ibas yang mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian mengukuhkan keanggotaan K3 MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

    Susunan K3 MPR RI periode 2024-2029 yang dikukuhkan, yaitu Taufik Basari (NasDem) sebagai Ketua K3 MPR RI; dan para Wakil Ketua K3 MPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

    Adapun anggota K3 total berjumlah 65 orang, yang terdiri dari PDIP (9), Golkar (9), Gerindra (8), NasDem (6), PKB (6), PKS (5), PAN (5), Demokrat (4), dan DPD (13). Para anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.297 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.297 per dolar AS

    Petugas bank menghitung uang pecahan rupiah di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (22/11/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.297 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com –  Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Jumat di Jakarta melemah 40 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.297 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.257 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim

    Dari kiri ke kanan: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers rapat tingkat menteri, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Pemerintah fokus salurkan bantuan ke 3,1 juta penduduk miskin ekstrim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:18 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan fokus memberikan bantuan terhadap 3,1 juta penduduk Indonesia yang terkategori miskin ekstrem.

    “Kami fokus akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” kata Menko Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Kamis (30/1).

    Pihaknya mencatat saat ini ada 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih terkategori miskin ekstrem.

    Menurut dia, ada tiga tahapan pemberian bantuan kepada mereka. Tahap pertama dengan meningkatkan bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. Tahap kedua, dengan memberikan akses untuk mengembangkan keahlian bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif.

    “Dan yang ketiga, kita akan dorong yang pada posisi miskin ekstrem itu untuk mandiri,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan akan berkoordinasi kementerian/lembaga untuk memastikan data kemiskinan ekstrem.

    “Akan ada intervensi. Tentu programnya Kementerian Sosial (Kemensos) menyesuaikan dengan data terbaru dan juga prioritas presiden,” kata Mensos.

    Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan kemiskinan ekstrem. “Sedang profiling. Ada yang usia lanjut, penyandang disabilitas, ada juga yang masih usia produktif. Tentu (pemberian bantuan) beda programnya,” kata Mensos.

    Menurut dia, setelah pendataan baru akan dipastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem.

    “Kita matangkan itu, nanti datanya kita lihat lagi setelah datanya final, baru kita akan intervensi. Tentu intervensi pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Setelah itu baru pemberdayaan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjamiko, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran

    Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran

    Foto: Istimewa

    Permudah akses kesehatan mustahik, BAZNAS RI resmikan RSB di Pesawaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Pesawaran meresmikan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi akses kesehatan gratis bagi mustahik, di Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis (30/01).

    Hingga kini, terdapat 30 Rumah Sehat BAZNAS di seluruh Indonesia, 23 RSB sudah berjalan dan beroperasi, dan 7 RSB lainnya dalam proses launching. Sampai Januari 2025, total sebanyak 362.690 jiwa lebih telah menerima manfaat dari layanan kesehatan Rumah Sehat BAZNAS di seluruh Indonesia yang telah beroperasi.

    Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Bupati Kabupaten Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona, ST.,M.,Tr.,IP, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. H.M Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D., Ketua BAZNAS Provinsi Lampung DR. Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H., serta Ketua BAZNAS Kabupaten Pesawaran Hi. A. Hamid, S., S.H., M.M.

    Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dalam sambutannya mengatakan kehadiran RSB Kabupaten Pesawaran ini dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi para mustahik.

    “Dengan adanya RSB Kabupaten Pesawaran ini, kami ingin agar mustahik dapat mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik,” kata Kiai Noor, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Lebih lanjut, Kiai Noor menambahkan, semua RSB hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan, pendampingan, skrining kesehatan, khitanan massal, hingga operasi katarak.

    “Siapa pun yang memenuhi kriteria mustahik, akan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya,” ucap Kiai Noor.

    “Adanya RSB di Kabupaten Pesawaran ini merupakan wujud nyata BAZNAS untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, khususnya melalui peningkatan akses kesehatan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona, ST.,M.,Tr.,IP, mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Pesawaran atas dibangunnya Rumah Sehat BAZNAS di Kabupaten Pesawaran.

    Menurutnya, saat ini kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi umat manusia, akan tetapi bagi kaum duafa seringkali sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

    “Hadirnya RSB Pesawaran ini merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pesawaran. Kami berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat khususnya kaum duafa di Kabupaten Pesawaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pesawaran Hi. A. Hamid, S., S.H., M.M mengungkapkan rasa syukur atas peresmian Rumah Sehat BAZNAS Kabupaten Pesawaran.

    “Kehadiran RSB Pesawaran diharapkan mampu memberikan akses pelayanan kesehatan gratis yang layak bagi para mustahik,” jelasnya.

    Pihaknya juga mengatakan RSB Pesawaran dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik.

    Adapun 23 RSB yang sudah beroperasi di antaranya, RSB Sumatra Utara, Batam, Lampung Tengah, Pesawaran, Jakarta, Banten, Kota Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Kendal, Sidoarjo, Sragen, Brebes, Karanganyar, Pangkal Pinang, Sambas, Berau, Makassar, Lombok, Bima, Palu, Parigi Moutong, dan Papua. Ke depan, ada 7 RSB yang akan disiapkan, yakni RSB Sarolangun, Kepulauan Riau, Palembang, Mamuju Tengah, Pohuwato, Kabupaten Bogor, dan Masjid Istiqlal.

    Sumber : Sumber Lain

  • Wamendagri sebut revisi Perpres 80/2024 akan diproses Kemensetneg

    Wamendagri sebut revisi Perpres 80/2024 akan diproses Kemensetneg

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara DKPP RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Wamendagri sebut revisi Perpres 80/2024 akan diproses Kemensetneg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 21:33 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, akan diproses Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    “Perpresnya hari ini kami sampaikan ke Setneg drafnya, dan insyaallah nanti akan diproses finalisasi oleh Setneg,” kata Bima usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1).

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa dalam draf tersebut mengatur revisi terkait tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

    “Kemudian, pelantikan yang langsung dilakukan oleh Presiden terhadap Bupati/Wali Kota, tetapi tempatnya tetap di ibu kota negara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1), menargetkan revisi Perpres tersebut dapat diterbitkan sebelum 6 Februari 2025.

    Tito menjelaskan bahwa Perpres tersebut akan menjadi landasan hukum bagi Presiden RI untuk melantik seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam perselisihan hasil pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025.

    Adapun 6 Februari 2025 merupakan tanggal pelantikan yang merupakan kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam raker pada Rabu (21/1).

    Sumber : Antara

  • RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional

    RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional

    Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI Mirza Nurhidayat (kanan), dan Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Indonesia Prapan Disyatat (kiri) dalam peluncuran logo peringatan 75 tahun di Kemlu RI Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Katriana)

    RI dorong upaya bersama Thailand wujudkan stabilitas regional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia mendorong upaya dengan Thailand untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas di kawasan.

    “Tentunya dengan Thailand, kita mempunyai banyak kepentingan, khususnya di dalam menciptakan regional stability di kawasan ASEAN,” kata Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI Mirza Nurhidayat di Kemlu RI Jakarta, Kamis (30/1).

    Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara peluncuran logo guna memperingati 75 tahun hubungan diplomatik RI-Thailand.

    Dalam kesempatan itu, Mirza menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan Thailand untuk mendorong stabilitas regional guna mewujudkan pembangunan di kawasan.

    Untuk itu, tidak hanya dengan Malaysia, yang saat ini menjadi Ketua ASEAN 2025, Indonesia juga mendorong kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama dengan Thailand, yang telah memasuki 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    “Jadi, tidak saja dengan Malaysia selaku ketua ASEAN, tapi juga dengan negara-negara ASEAN yang lain, khususnya dengan Thailand yang saat ini kita sedang merayakan 75 tahun hubungan,” kata Mirza.

    Selain mendorong upaya mewujudkan stabilitas regional, Mirza juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan fokus pada kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

    Dia juga mengungkapkan banyaknya peluang bagi Indonesia untuk mendorong kiprah BUMN di Thailand.

    “Kemudian, tentunya ketahanan pangan sebagai fokus dari Pemerintah Indonesia juga akan ditingkatkan di kawasan ASEAN,” kata dia lebih lanjut.

    Sementara itu, selain dihadiri oleh pejabat dan staf di Kemlu RI, peluncuran logo peringatan 75 tahun hubungan RI-Thailand juga dihadiri Duta Besar Thailand untuk Indonesia beserta jajaran dan staf, jajaran KBRI di Bangkok, serta pemenang lomba pembuatan logo tersebut.

    Sumber : Antara

  • Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan arahan kepada perwira tinggi dan jajaran komandan satuan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

    Presiden ingatkan TNI dan Polri keberadaan mereka wujud negara hadir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan TNI dan Polri bahwa keberadaan mereka merupakan bukti negara hadir.

    “TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara, Undang-Undang Dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden,” kata Presiden kepada 600 lebih jajaran pimpinan TNI dan Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo melanjutkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dan aturan-aturan lainnya tak ada artinya manakala tidak ditegakkan oleh aparat.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak diimplementasikan,” sambung Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan TNI dan Polri tidak boleh gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Alasannya, Prabowo yakin salah satu ciri-ciri negara yang gagal ialah tentara dan polisinya gagal menjalankan tugas-tugasnya

    “Biasanya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” ujar Presiden.

    Presiden memberikan arahan-arahan kepada 600 lebih perwira TNI dan Polri selama sejam lebih. Dalam arahan-arahannya itu, Presiden menekankan kepada prajurit TNI dan anggota Polri kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki, termasuk dalam menggunakan senjata, merupakan kepercayaan dari rakyat.

    Prabowo juga mengingatkan tentara dan polisi bahwa mereka digaji oleh rakyat.

    “Rakyat menuntut saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi, bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Rapim TNI-Polri Tahun 2025 mengangkat tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Astacita”.

    Kegiatan rapat berlangsung sejak pagi, diawali dengan pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sumber : Antara

  • Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET

    Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET

    Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

    Komisi VI DPR RI Fraksi PKS ingatkan Kemendag harga minyakita terus naik di atas HET
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Komisi VI Amin Ak, menyatakan keprihatinannya terhadap kenaikan harga Minyakita yang terus berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat.

    Terlebih sekitar sebulan lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan lebaran. Biasanya, kebutuhan minyak goreng meningkat dibanding biasanya.

    “Jika tidak ditangani, maka harga minyak goreng akan terus melonjak seiring naiknya kebutuhan masyarakat,” ungkap Amin, Rabu (28/01), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Berdasarkan data terbaru, harga Minyakita telah mencapai Rp17.000 per liter, melampaui HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Bahkan, ditemukan adanya oknum yang menjual Minyakita hingga Rp20.000 per liter, jauh di atas HET.

    Kenaikan ini berdampak signifikan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta konsumen rumah tangga.

    DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember – Lumajang) menegaskan bahwa kenaikan harga ini menjadi beban tambahan bagi UMKM yang sangat bergantung pada minyak goreng dalam operasional mereka. Biaya produksi yang meningkat dapat mengurangi margin keuntungan dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

    Selain itu, konsumen rumah tangga juga merasakan dampak langsung dengan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

    Menurut data Badan Pangan Nasional, pada tahun 2023, rata-rata konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia mencapai 9,56 kilogram per tahun, meningkat 0,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap minyak goreng, sehingga fluktuasi harga akan berdampak luas.

    Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak Kemendag untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan harga Minyakita. Ia juga meminta pemerintah memastikan distribusi berjalan lancar, sambil mengatasi dugaan adanya praktik penimbunan minyak goreng bersubsidi yang dibeli dengan harga lama Rp14.000 per liter.

    “Dugaan penimbunan Minyakita dengan harga lama ini perlu diusut tuntas. Pemerintah harus tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan situasi ini, termasuk oknum pengecer yang menjual di atas harga yang wajar,” tegas Amin.

    Amin mendesak Kemendag menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Jangan sampai, berlarut-larut karena Ramadan dan Idul Fitri dipastikan kebutuhan akan meningkat. Stabilitas pasokan dan harga penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM di Indonesia.

    Karena itu, Amin meminta Kemendag secepatnya membenahi rantai distribusi dan pemasaran agar lebih efisien. Ia juga mendesak Kemendag menertibkan pengecer yang tidak terdaftar di sistem minyak goreng curah (Simirah) agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

    Sumber : Lansir

  • Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas

    Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

    Dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1), Airlangga merinci berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM.

    Salah satunya yaitu program hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM yang dilaksanakan pada 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain.

    Subsidi tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.

    Di sisi lain, pemerintah telah memiliki berbagai strategi, antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM serta mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.

    Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.

    Juga ada fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.

    Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

    Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong permintaan terhadap UMKM dalam negeri. Program-program ini juga akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Dalam kesempatan itu, dia juga meminta BRI untuk terus membina Top 20 dari UMK dari Kementerian UMKM agar bisa naik kelas.

    “Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 UMK yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh,” ujar Airlangga.

    Sumber : Antara