Author: Elshinta.com

  • Hiswana Migas Sumsel terapkan aturan baru penjualan LPG

    Hiswana Migas Sumsel terapkan aturan baru penjualan LPG

    Petugas yang sedang mengangkat tabung gas LPG 3 Kg. (ANTARA/HO-Pertamina)

    Hiswana Migas Sumsel terapkan aturan baru penjualan LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Sumatera Selatan akan menerapkan aturan baru untuk penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram.

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah Hiswana Migas Sumatera Bagian Selatan Didik Cahyono di Palembang, Minggu, mengatakan, aturan baru itu diberlakukan, setelah adanya ketetapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai distribusi LPG 3 kilogram

    Ia menjelaskan, tidak diperkenankan lagi ada pengecer dalam rantai pendistribusian LPG 3 kilogram. Sebelum diberlakukannya aturan tersebut, Hiswana Migas telah menyosialisasikan hal itu kepada agen dan pangkalan yang ada di Sumatera Selatan.

    “Sejak 20 Januari 2025, kami melakukan sosialisasi kepada agen dan juga pangkalan,” jelasnya.

    Dengan adanya aturan baru itu diharapkan agar masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram di pangkalan terdekat masing-masing kecamatannya, agar bisa mendapatkan harga sesuai dengan Harga Ecer Tertinggi (HET).

    “Harapannya masyarakat membeli di pangkalan. Sebab, jika membeli LPG ke pangkalan itu sesuai dengan harga HET,” kata Didik.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19/KPTS/IV/2025, untuk HET LPG 3 kilogram di Sumsel senilai Rp18.500 per tabung. Elpiji 3 kg di Sumsel saat ini adalah Rp18,500 per tabung. Penetapan harga itu juga baru diberlakukan pada Kamis, 9 Januari 2025, yang semula adalah Rp15.650. Dimana, harga itu akan berubah setelah sampai ke tangan pengecer dan masyarakat.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari, pengecer LPG 3 kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina.

    “Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 1 Februari,” ucapnya.

    Para pengecer LPG dapat mendaftarkan diri melalui One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Kemudian, mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg resmi ke Pertamina.

    Sumber : Antara

  • Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit

    Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit

    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Bandara Ciampino Roma, Italia, Jumat (31/1/2025). (ANTARA/HO-PDIP/pri.)

    Megawati dijadwalkan bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 09:41 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan melakukan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus dalam acara World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan.

    “Rencana pertemuan telah dimatangkan oleh protokol Tahta Suci Vatikan,” kata Anggota MPR RI Ahmad Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, kata dia, Megawati berpeluang bertemu dengan Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb dalam satu panel bersama.

    “Keduanya tokoh berpengaruh dunia. Panitia masih menunggu konfirmasi kehadiran Imam Besar,” ujarnya.

    Selain mereka, lanjut dia, panelis lainnya adalah Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia Mamadou Tangara. Sementara itu, dia menjelaskan bahwa agenda Megawati pada Minggu ini adalah berdialog santai dengan rombongan, termasuk anak-anaknya, yakni M. Rizki Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selanjutnya, pada Senin (3/1), Megawati dijadwalkan berbicara dalam forum tersebut untuk menyampaikan pesan mengenai kepedulian terhadap kemanusiaan dan dikaitkan dengan hak anak di masa kini.

    “Pandangan Ibu Megawati dan berbagai panelis yang hadir tentunya penting menunjukkan keberpihakan terhadap hak anak,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi

    Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi

    Arsip foto – Seorang warga menggunakan payung untuk menorobos hujan di pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/pri. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    BMKG: Sebagian Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Minggu pagi.

    Sebagaimana informasi yang dipantau dalam laman bmkg.go.id, di Jakarta, Minggu dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

    Sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diperkirakan kondisi cuaca berawan tebal pada Minggu pagi.

    Kemudian siang harinya, wilayah sebagian Jakarta dalam kondisi berawan tebal mulai dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, sementara Jakarta Barat, Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat dalam kondisi cuaca berawan.

    Sore harinya, beberapa wilayah DKI Jakarta masih dalam kondisi cuaca berawan dan berawan tebal.

    Kemudian pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah DKI Jakarta berawan tebal kecuali Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam kondisi berawan pada pukul 19.00 WIB.

    Sementara suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 21-26 kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara

  • Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 10:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

    “Perubahan sistem -Penerimaan Peserta Didik Baru- PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa menjadi langkah yang tepat jika diimplementasikan dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh,” kata Hetifah ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah perubahan sistem PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa dianggap tepat jika dilakukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap masalah-masalah dalam sistem zonasi sebelumnya. Kedua, menurut Hetifah, penerapan SPMB perlu pula diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, terutama di daerah yang selama ini tertinggal. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang luas dan transparan kepada masyarakat.

    “Keempat, ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem baru ini berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hetifah mengungkapkan terdapat sejumlah potensi tantangan serta risiko dalam penerapan SPMB mendatang. Di antaranya adalah yang berkenaan dengan kesiapan infrastruktur serta fasilitas sekolah. Lalu, ada pula tantangan terkait potensi kemunculan resistensi dari masyarakat, seperti orang tua dan siswa yang terbiasa dengan sistem sebelumnya dimungkinkan akan merasa kebingungan dengan perubahan tersebut.

    “Bahkan juga adanya risiko ketidakadilan baru, misalnya, jika tidak dirancang dengan hati-hati, sistem SPMB jalur domisili bisa menimbulkan ketidakadilan baru, seperti siswa yang tinggal di daerah dengan sedikit sekolah berkualitas akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang baik,” ujar Hetifah.

    Pada dasarnya, menurut Hetifah, dari beragam tantangan yang berpotensi menanti di masa penerapannya, terdapat aspek positifnya perubahan sistem PPDB menjadi SPMB, yaitu sistem itu diharapkan dapat mengatasi masalah dalam sistem zonasi, memperbaiki proses seleksi, dan dapat mendorong pemerataan pendidikan.

    Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna mematangkan implementasi SPMB.

    “Kami memang menyampaikan kepada Bapak Mendagri bahwa sehubungan dengan sistem yang sekarang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah,” kata dia.

    Pihaknya tengah menyiapkan peraturan Mendikdasmen tentang SPMB. Koordinasi kali ini, kata dia, merupakan lanjutan dari uji publik yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen pada Kamis (30/1) kemarin terkait berbagai aturan yang akan diimplementasikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan dalam pertemuan itu sejumlah hal teknis dibahas, khususnya pada hal yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta.

    “Ternyata itu sudah ada di dalam Peraturan Mendagri Tahun 2023. Sehingga nanti berdasarkan itu, akan menjadi rujukan kami dalam konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu Mendikdasmen mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari Kemendagri terkait hal ini. Ia berharap implementasi SPMB dapat berjalan lancar di seluruh Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Layanan SIM keliling tersedia di dua lokasi DKI Jakarta pada Minggu

    Layanan SIM keliling tersedia di dua lokasi DKI Jakarta pada Minggu

    Sejumlah pengendara sepeda motor melintasi dekorasi Tahun Baru Imlek di Bundaran HI, Jakarta, Senin (27/1/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Layanan SIM keliling tersedia di dua lokasi DKI Jakarta pada Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menyediakan dua lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara itu, di Jakarta, Minggu.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan layanan ini buka mulai pukul 07.00 – 12.00 WIB.

    Berikut lokasinya : 

    Jakarta Timur : Jalan Raden Inten Kalimalang samping Mcd Duren Sawit

    Jakarta Barat : Jalan Panjang Samping Indomaret Kebon Jeruk

    Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.

    Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

    Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Sumber : Antara

  • RUU BUMN akan diparipurnakan pada Selasa pekan depan

    RUU BUMN akan diparipurnakan pada Selasa pekan depan

    Arsip – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai memimpin rapat paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    RUU BUMN akan diparipurnakan pada Selasa pekan depan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (4/2) pekan depan.

    “Rencana Selasa depan,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri persetujuan tingkat I RUU BUMN dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Sekretaris Negara RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2). Dia juga menyebut tidak ada hal khusus bagi pihaknya dalam menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I terhadap RUU BUMN pada akhir pekan ini, sebab pembahasan RUU terkait sebelumnya telah bergulir intens selama beberapa hari sebelumnya.

    “Ya, sebenarnya tidak ada hal khusus, cuma karena memang ini teman-teman karena sudah berapa hari ini membahas, ini rupanya karena supaya jeda waktunya nggak terlalu lama, minta supaya selesai hari ini. Kami tanya pemerintah apakah bisa hari ini, ternyata bisa hari ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU BUMN dibawa ke rapat paripurna terdekat guna diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Setelah menerima, mendengarkan dan melihat pendapat akhir fraksi-fraksi maka dapat kami simpulkan bahwa dari delapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui RUU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang,” ujar kata Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dalam Rapat Kerja Tingkat I, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2).

    Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut, di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.

    Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dibacakan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo pada Sabtu (1/2):

    1. Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal;

    2. Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU saat ini;

    3. Pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN;

    4. Pengaturan terkait bisnis judgement rule;

    5. Penegasan terkait aset BUMN;

    6. Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat;

    7. Karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN;

    8. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan negara;

    9. Pengaturan terkait aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, andal, tangguh;

    10. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN dalam rangka memastikan privatisasi memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan negara;

    11. Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya;

    12. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat, dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.

     

    Sumber : Antara

  • Menguatnya rupiah di Google dan ilusi digital yang menyesatkan

    Menguatnya rupiah di Google dan ilusi digital yang menyesatkan

    Ilustrasi- Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Menguatnya rupiah di Google dan ilusi digital yang menyesatkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 09:57 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tiba-tiba menguat tajam di Google, lalu menimbulkan kegaduhan di media sosial, mencerminkan betapa masyarakat di tanah air masih sangat bergantung pada sumber informasi tunggal tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

    Angka yang ditampilkan Google menunjukkan 1 dolar AS setara dengan Rp8.170,65 pada 1 Februari 2025, jauh dari realitas nilai tukar yang sebenarnya berada di kisaran Rp16.300 per dolar.

    Hal ini memicu spekulasi liar, kebingungan, dan bahkan harapan palsu di kalangan masyarakat. Beberapa orang langsung mengaitkan angka ini dengan perbaikan ekonomi yang drastis, sementara yang lain bersikap lebih skeptis dan curiga ada kesalahan teknis dalam sistem Google.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso seketika dibuat sibuk. Ia mengonfirmasi bahwa pada saat yang sama BI langsung berkoordinasi dengan Google Indonesia terkait ketidaksesuaian tersebut untuk segera dapat melakukan koreksi yang diperlukan.

    Penegasannya tetap bahwa level nilai tukar Rp8.100-an per dolar AS sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya.

    Atas fenomena yang terjadi tersebut, Google Indonesia ketika dikonfirmasi pun mengakui dan menyadari adanya masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search.

    “Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga. Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin,” demikian keterangan Google.

    Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha pun merespons dengan penjelasan bahwa salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan teknis dalam sistem Google atau platform penyedia informasi nilai tukar.

    Jadi, seperti halnya sistem teknologi lainnya, Google mengandalkan algoritma yang menarik data dari berbagai sumber. Jika terjadi bug atau gangguan teknis dalam proses ini, data yang disajikan bisa menjadi tidak akurat atau bahkan menyesatkan.

    Selain itu, Google mengambil data nilai tukar dari berbagai sumber eksternal, termasuk lembaga keuangan, penyedia data ekonomi, dan pasar valuta asing. Perbedaan sumber ini bisa menyebabkan variasi dalam nilai tukar yang ditampilkan.

    Beberapa platform mungkin memperbarui data lebih cepat daripada yang lain, sehingga ada kemungkinan Google menampilkan kurs yang sudah usang atau belum terverifikasi dengan informasi terbaru dari bank sentral atau institusi keuangan utama.

    Di sisi lain, Dr. Pratama Persadha membuka kemungkinan yang lebih serius namun jarang terjadi yakni terkait adanya manipulasi atau penyalahgunaan sistem akibat peretasan.

    Meskipun sistem keamanan Google sangat canggih, bukan tidak mungkin terjadi upaya peretasan atau penyusupan oleh aktor jahat yang berusaha mengacaukan informasi finansial.

    Bahkan dalam skenario ekstrem, manipulasi data kurs ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi spekulasi atau disinformasi untuk mengacaukan pasar.

    Maka untuk memastikan informasi nilai tukar yang benar, disarankan agar pengguna tidak hanya mengandalkan Google sebagai satu-satunya referensi. Karena nyatanya insiden serupa pernah terjadi sebelumnya.

    Terjadi di Malaysia

    Pada Februari 2024, ada insiden di Malaysia di mana Google menampilkan nilai tukar ringgit terhadap dolar AS yang tidak akurat.

    Bank Negara Malaysia (BNM) mencatat pada Jumat, 15 Februari 2024, Google menunjukkan nilai tukar 1 dolar AS setara dengan 4,98 ringgit, sementara data resmi menunjukkan level terendah ringgit adalah 4,7075 per dolar.

    BNM pun berkeras bahwa penilaian tersebut tidak mencerminkan fundamental ekonomi Malaysia yang sebenarnya positif. Kejadian serupa pernah terjadi pada 6 Februari 2024.

    BNM kemudian meminta penjelasan dari Google mengenai penyebab kesalahan tersebut dan langkah korektif yang harus diambil untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.

    Sebagai respons, Google Malaysia menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Malaysia atas kesalahan tersebut.

    Mereka menjelaskan bahwa kesalahan itu terjadi karena data yang ditampilkan tidak diverifikasi secara memadai, dan berkomitmen untuk meningkatkan akurasi informasi yang disajikan di platform mereka.

    Insiden ini menyoroti pentingnya verifikasi data dan keandalan sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan data finansial yang sensitif.

    Ujian literasi

    Fenomena ini bukan sekadar kekeliruan data, tetapi juga menjadi ujian tersendiri atas literasi ekonomi dan finansial sebagian masyarakat dalam menghadapi informasi digital.

    Meski harus diakui pula Google, dengan segala kecanggihannya, bukanlah otoritas keuangan yang bertanggung jawab atas kurs mata uang, tetapi hanya menarik data dari berbagai penyedia informasi finansial.

    Jika terjadi kesalahan dalam sumber data yang mereka gunakan atau ada gangguan dalam algoritma yang memproses informasi, maka data yang muncul di mesin pencari pun bisa meleset jauh dari kenyataan.

    Sayangnya, tidak semua pengguna memahami mekanisme ini. Bagi sebagian besar orang, apa yang muncul di layar Google adalah fakta mutlak, bukan sekadar data yang perlu dicek ulang.

    Kesalahan seperti ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar dari sekadar perbincangan media sosial.

    Di era digital, keputusan ekonomi sering kali dibuat dalam hitungan detik berdasarkan data yang tersedia.

    Bayangkan jika seorang eksportir menggunakan informasi dari Google untuk membuat keputusan harga jual, atau jika seorang investor asing tiba-tiba menarik dananya karena menganggap ada anomali besar dalam perekonomian Indonesia.

    Kesalahan data di platform sebesar Google, meskipun bukan berasal dari niat jahat, bisa memicu gelombang reaksi berantai yang berisiko menimbulkan kepanikan di pasar keuangan.

    Dari perspektif ekonomi makro, tidak ada alasan fundamental yang bisa menjelaskan apresiasi rupiah ke level Rp8.170 per dolar dalam kondisi saat ini.

    Untuk mencapai angka tersebut, Indonesia harus mengalami surplus neraca perdagangan yang luar biasa besar, lonjakan investasi asing dalam jumlah yang masif, serta perbaikan struktural di berbagai sektor yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara signifikan.

    Tidak ada satu pun indikator ekonomi yang menunjukkan tren ke arah sana dalam waktu singkat.

    Bahkan dalam kondisi terbaik, penguatan rupiah tidak akan terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang mencerminkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

    Fenomena ini juga menunjukkan pentingnya regulasi dalam penyebaran informasi keuangan di era digital.

    Sebab sampai saat ini belum ada mekanisme yang menjadi jaminan kepastian bahwa data kurs yang ditampilkan oleh platform seperti Google harus akurat atau diperiksa secara berkala oleh otoritas keuangan.

    Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol bagaimana platform digital menyajikan informasi ekonomi.

    Ketika terjadi kesalahan seperti ini, tidak ada jalur resmi yang cepat untuk mengoreksi informasi, sehingga kegaduhan di media sosial bisa berlangsung lama sebelum ada klarifikasi dari pihak berwenang atau penyedia data yang sebenarnya.

    Literasi ekonomi

    Ketergantungan masyarakat pada informasi instan juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi ekonomi di Indonesia.

    Kesadaran untuk selalu membandingkan data dari berbagai sumber, memahami cara kerja sistem keuangan global, serta memiliki wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, adalah keterampilan yang semakin penting di era digital.

    Dalam kasus ini, mereka yang langsung mencari informasi ke Bank Indonesia, Bloomberg, XE, atau Reuters akan segera mengetahui bahwa angka di Google tidak benar, sementara mereka yang hanya mengandalkan satu sumber informasi akan mudah terjebak dalam asumsi yang keliru.

    Ke depan, penyedia layanan digital seperti Google harus lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi ekonomi yang akurat, terutama karena banyak orang yang mengandalkan data mereka untuk pengambilan keputusan finansial.

    Sistem verifikasi yang lebih ketat, transparansi mengenai sumber data yang digunakan, serta respons cepat dalam memperbaiki kesalahan adalah langkah-langkah yang harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

    Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih kritis dalam mengonsumsi informasi, terutama yang berkaitan dengan data keuangan yang dapat berdampak besar pada keputusan ekonomi individu maupun korporasi.

    Kesalahan kurs rupiah yang ditampilkan Google hanyalah salah satu contoh bagaimana informasi yang tidak akurat dapat menciptakan distorsi dalam persepsi ekonomi.

    Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, data yang salah bukan hanya sekadar kesalahan teknis, tetapi juga bisa menjadi pemicu kegaduhan yang berdampak luas.

    Oleh karena itu, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi kebutuhan mendesak dalam menghadapi lanskap ekonomi digital yang semakin kompleks.

    Sumber : Antara

  • Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno usai penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyiapkan 40 program bagi Jakarta usai bersama wakilnya Rano Karno berkeliling untuk belanja masalah selama masa kampanye Pilkada.

    “Ada 40 program yang dipersiapkan. Nanti Bang Doel kalau mau menambahkan silakan. Kami sudah siap untuk itu karena janji selama kampanye,” kata Pramono usai diberikan gelar kehormatan “Abang” dari Majelis Kaum Betawi yang secara seremonial diberikan oleh Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu.

    Pramono mempertimbangkan program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan melihat permasalahan di Jakarta selama berkampanye dan menyosialisasikan visi-misi kepada warga.

    Pramono juga menegaskan program dan janji yang disiapkan tentunya merupakan hal yang bisa dikerjakan demi kebaikan Jakarta.

    “Selama sosialisasi, selama belanja masalah itu saya dan Bang Doel tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan. Sehingga itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) saya dan Bang Doel,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengatakan, tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Sumber : Antara

  • Bupati Bekasi resmikan pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas

    Bupati Bekasi resmikan pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas

    Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi meresmikan pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas 1 di Desa Pasirranji, Cikarang Pusat, Sabtu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Bupati Bekasi resmikan pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi meresmikan pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas 1 di Desa Pasirranji, Cikarang Pusat, ditandai dengan peletakan batu pertama bersama Ketua DKM dan tokoh masyarakat setempat.

    “Saya berharap masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan Islam sekaligus kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar,” kata Dedy usai peresmian, Sabtu.

    Kegiatan peresmian pembangunan Masjid At-Tauhid Deltamas 1 ini turut dihadiri Kepala Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Perkimtan, Camat dan Kapolsek Cikarang Pusat serta perwakilan PT Pembangunan Deltamas.

    Dalam kesempatan itu Dedy turut mengajak masyarakat setempat mendukung pembangunan, baik melalui tenaga, pemikiran maupun doa agar proses kegiatan ini dapat berjalan lancar.

    “Menjaga kebersamaan dan persatuan sangat penting dalam membangun lingkungan yang religius, harmonis dan berbudaya. Dengan modal ini, segala hal akan lebih mudah dilakukan,” katanya.

    Dia menyatakan pembangunan itu bisa menjadi sarana amal jariah bagi masyarakat yang berpartisipasi dengan harapan manfaat akan terus mengalir selama masjid digunakan dengan baik.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi saya mengapresiasi pembangunan masjid ini. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam, silaturahmi serta pembinaan iman dan takwa,” katanya.

    Ketua DKM Masjid At-Tauhid Deltamas 1 Eko Ratno Pramudiono menjelaskan kegiatan peresmian ini berupa pembangunan ulang masjid karena kapasitas bangunan lama tidak lagi mencukupi untuk menampung jamaah.

    “Nantinya, lokasi bangunan lama akan kami jadikan sebagai area parkir kendaraan jamaah masjid,” katanya.

    Ia mengatakan masjid ini dibangun di atas lahan seluas 12.819 meter persegi dengan estimasi pembangunan tuntas pada enam hingga 12 bulan ke depan. “Adapun biaya pembangunan berasal dari bantuan Deltamas sebesar 80 persen sementara 20 persen lain dari jamaah masjid,” kata dia.*

    Sumber : Antara

  • Disdukcapil Bekasi klarifikasi dugaan maladministrasi akte kelahiran

    Disdukcapil Bekasi klarifikasi dugaan maladministrasi akte kelahiran

    Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat melalui program berkolaborasi terus melayani atau Botram di Kecamatan Tarumajaya, Sabtu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Disdukcapil Bekasi klarifikasi dugaan maladministrasi akte kelahiran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan akte kelahiran Nomor 3216-LU-21082023-0061 atas nama Asriel Adlye Sidauruk.

    Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda di acara Botram Kecamatan Tarumajaya menyatakan penerbitan akte tersebut sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami menerima surat dari LBH Srikandi Ganisa pada 13 Januari 2025 yang meminta klarifikasi terkait akte tersebut dan sudah kami jawab surat tersebut pada 20 Januari 2025,” katanya di Bekasi, Sabtu.

    Ia menjelaskan akibat persoalan tersebut, Disdukcapil tertanggal 29 Oktober 2024 turut menjadi pihak tergugat dalam perkara perdata nomor 254/Pdt.G/2024/PN.Ckr yang diajukan Evi Susiati selaku ibu kandung Asriel.

    Dalam fakta persidangan perkara dimaksud, terungkap bahwa anak tersebut bukan merupakan anak kandung dari pemohon akte kelahiran yang tidak disebutkan namanya melainkan anak dari pemohon perkara yakni Evi Susiati.

    Setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Cikarang, para pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk menetapkan akte perdamaian.

    “Kami juga akan membatalkan dan menerbitkan akte kelahiran baru berdasarkan keputusan akte perdamaian dari Pengadilan Negeri Cikarang, sesuai peraturan yang berlaku,” demikian Carwinda.*

    Sumber : Antara