Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Akademisi sarankan pemda di Banten sosialisasi kebijakan soal LPG 3 kg

    Akademisi sarankan pemda di Banten sosialisasi kebijakan soal LPG 3 kg

    Arsip – Pekerja melakukan bongkar muat gas elpiji 3 kg bersubsidi. (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

    Akademisi sarankan pemda di Banten sosialisasi kebijakan soal LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Dosen Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Bangsa Bambang Dwi Suseno menyarankan kepada pemerintah daerah (pemda) di wilayah Banten menggencarkan sosialisasi kebijakan soal sistem penjualan LPG 3 kg terbaru.

    Bambang dihubungi ANTARA di Serang, Senin mengatakan saat ini terjadi transisi sistem pembelian LPG yakni masyarakat harus membeli langsung ke pangkalan setelah sistem penjualan melalui pengecer ditiadakan.

    “Ini kan kita nggak pernah kedengeran, dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/ kota kan harusnya ikut juga supaya menenangkan masyarakat. Jadi peran pemerintahnya, keadilan pemerintahnya ada,” kata Bambang.

    Ia menilai ada baiknya bila sosialisasi tersebut dilakukan secara gencar melalui iklan media massa dan elektronik. Hal tersebut agar dapat membantu pemahaman masyarakat dengan kebijakan baru subsidi energi tersebut.

    Bambang juga menilai baik kebijakan distribusi subsidi energi tersebut, karena bisa menjadikan harga jual tabung gas melon tersebut lebih murah dengan memotong jalur distribusi dari agen ke pengecer.

    Namun di sisi lain, sebagian masyarakat dapat terkendala pada transportasi menuju pangkalan elpiji resmi.

    Kemudian bagi pengecer, mereka akan bersiap mengurangi pendapatan yang biasanya dari berjualan LPG 3 kg.

    Menurutnya fenomena antrean di pangkalan elpiji baru-baru ini hanya sementara saja, karena kagetnya masyarakat dengan kebijakan baru.

    Kedepannya, Bambang optimistis kebijakan baru distribusi subsidi energi ini akan mencapai titik kesetimbangan kembali di masyarakat.

    Pertama, dengan masih dibukanya nomor induk berusaha (NIB), dipastikan ada usaha-usaha baru baik distributor atau agen atau pengecer yang punya NIB.

    “Itu kan bisa membuka kembali kan nanti, jadi dampak langsung ke masyarakatnya sebenarnya nggak terlalu dirasakan ya, karena seperti tadi, apa namanya, sebenarnya hanya awal-awal aja. Keseimbangan itu akan terbentuk lagi, nanti biasa kan masa transisi,” katanya menjelaskan.

    Mulai Sabtu (1/2), pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai hari itu, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG tiga kilogram (kg) kepada pengecer.

    Pengecer LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusinya agar lebih terkontrol dan tepat guna.

    Sumber : Antara

  • Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi

    Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya. ANTARA

    Legislator: Warga keluarkan biaya lebih beli elpiji di pangkalan resmi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menyebutkan masyarakat kini harus mengeluarkan biaya lebih, bahkan dobel untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi.

    Asep dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, menilai Pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan baru pemberlakuan distribusi liquified petroleum gas (elpiji) yang hanya sampai pada tingkat pangkalan dan meniadakan penjualan secara eceran.

    Kondisi tersebut, menurut dia, menyulitkan karena masyarakat harus datang langsung ke pangkalan resmi elpiji 3 kg dan antre, mengingat belum banyaknya jumlah pangkalan resmi yang tersedia.

    “Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Asep.

    Menurut dia, kondisi demikian menggambarkan sebuah kemunduran karena pemerintah sudah semestinya menyediakan berbagai kebutuhan dasar menjadi sedekat mungkin kepada masyarakat.

    “Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg,” kata wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Negara, lanjut dia, semestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan bikin susah warga.

    Asep mengatakan bahwa Pemerintah semestinya cukup menindak pihak-pihak yang terindikasi mempermainkan harga elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer. Dengan demikian, tidak perlu membuat kebijakan yang berlebihan dan berdampak pada masyarakat.

    Wakil rakyat ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut agar distribusi elpiji 3 kg kembali sampai tingkat pengecer atau warung.

    “Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya,” paparnya.

    Sejak 1 Februari 2025, Pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.

    Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau ketimbang pengecer.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 61,40 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 61,40 poin

    Arsip foto – Seorang pekerja melihat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (28/6/2024). (ANTARA FOTO/Erlangga Brega)

    IHSG Selasa dibuka menguat 61,40 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, dibuka menguat 61,40 poin atau 0,87 persen ke posisi 7.091,46.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 4,82 poin atau 0,59 persen ke posisi 816,29.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.384 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.384 per dolar AS

    Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (17/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.384 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 11:39 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat hingga 64 poin atau 0,39 persen menjadi Rp16.384 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.448 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • OJK terbitkan peraturan terbaru tentang rahasia bank

    OJK terbitkan peraturan terbaru tentang rahasia bank

    Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/HO-OJK

    OJK terbitkan peraturan terbaru tentang rahasia bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank (POJK 44/2024) sebagai pembaruan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/19/PBI/2000 yang diterbitkan lebih dari dua dekade yang lalu.

    Penerbitan POJK ini dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk mengatur lebih lanjut mengenai rahasia bank dalam POJK.

    “Penerbitan POJK 44/2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders, baik pihak yang meminta rahasia bank, yang antara lain adalah aparat penegak hukum, maupun industri perbankan yang akan memberikan rahasia bank kepada pihak yang meminta dan memenuhi persyaratan pembukaan rahasia bank,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Selasa.

    POJK 44/2024 berisi ketentuan mengenai penyesuaian definisi “rahasia bank” agar selaras dengan UU P2SK, sebelumnya menggunakan terminologi “segala sesuatu” yang disesuaikan dengan terminologi “informasi”.

    Selain itu terdapat terminologi baru yaitu “nasabah investor dan investasinya” yang belum tercakup pada definisi “rahasia bank” dalam PBI Nomor 2/19/PBI/2000 atau PBI Rahasia Bank.

    Hal-hal yang dapat dikecualikan dari rahasia bank agar selaras dengan UU P2SK, antara lain untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam UU.

    Kemudian, pengecualian rahasia bank juga termasuk pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprokal, serta kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia (BI) serta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    OJK menyebutkan, POJK 44/2024 juga mengatur tentang kewajiban bank dan atau pihak terafiliasi untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya, kewajiban bank dalam memiliki prosedur internal mengenai pembukaan rahasia bank, serta pendokumentasian yang perlu dilakukan bank atas seluruh permintaan dan pemberian pembukaan informasi rahasia bank.

    Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank yang melalui OJK maupun yang diajukan langsung kepada Bank, yang dalam PBI Rahasia Bank belum terdapat mekanisme pembukaan rahasia bank yang diajukan langsung kepada Bank, yang di antaranya diatur batasan tujuan serta mekanisme umum terkait dengan pelaksanaan tukar menukar informasi antar-bank.

    Dengan adanya POJK 44/2024, maka PBI Rahasia Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 Desember 2024.

    OJK menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK 44/2024 untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

    Adapun informasi lebih lanjut mengenai POJK, pertanyaan yang sering diajukan (FAQ), materi sosialisasi, serta abstrak ketentuan dapat diakses melalui aplikasi SIKEPO OJK.

    Sumber : Antara

  • Pertamina jamin kesiapan pangkalan sediakan LPG menyusul aturan baru

    Pertamina jamin kesiapan pangkalan sediakan LPG menyusul aturan baru

    Petugas memeriksa pasokan tabung gas elpiji tiga kilogram di Kota Padang, Sumatera Barat. (ANTARA/HO-Humas Pertamina Patra Niaga Sumbagut)

    Pertamina jamin kesiapan pangkalan sediakan LPG menyusul aturan baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 12:19 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menjamin dan memastikan kesiapan pangkalan resmi untuk menyediakan LPG atau Liquified Petroleum Gas ukuran tiga kilogram menyusul aturan baru yang melarang pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    “Pertamina memastikan pangkalan resmi (sub penyalur) LPG tiga kilogram bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria di Padang, Sumbar, Selasa.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan pembelian LPG tiga kilogram hanya dilayani oleh pangkalan resmi Pertamina terhitung 1 Februari 2025. Merespons kebijakan itu Pertamina bergerak cepat menyiapkan akses link titik-titik pangkalan terdekat yang dapat dikunjungi langsung konsumen.

    Satria mengatakan lewat kebijakan baru pembelian elpiji tiga kilogram langsung di pangkalan resmi Pertamina, masyarakat dapat memastikan harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi termasuk memastikan gas subsidi tepat sasaran.

    “Harga LPG tiga kilogram yang dijual ini sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah di masing-masing wilayah,” ujar dia.

    Selain itu, dengan membeli LPG tiga kilogram langsung di pangkalan resmi Pertamina, kualitas dan takaran yang didapatkan masyarakat juga terjamin.

    Hingga saat ini Pertamina Patra Niaga Sumbagut masih membuka pendaftaran pengguna LPG tiga kilogram di pangkalan resmi. LPG tiga kilogram ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran.

    Untuk mengetahui sudah terdaftar atau tidak, konsumen bisa datang ke pangkalan resmi dengan membawa E-KTP atau kartu keluarga untuk kriteria penggunaan bagi rumah tangga. Kemudian, setiap kali pembelian warga diminta selalu membawa E-KTP sebagai bukti verifikasi penerima bantuan gas bersubsidi dari pemerintah.

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait kebijakan baru ini. Apabila masyarakat menemukan pangkalan resmi Pertamina yang melakukan kecurangan seperti harga di atas HET, atau takaran tidak sesuai dapat melaporkan langsung ke nomor 135.

    “Jika pelanggaran terbukti, maka Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia menegaskan.

    Sumber : Antara

  • BSI luncurkan mobil listrik dan platform digital carbon tracking di Milad ke-4

    BSI luncurkan mobil listrik dan platform digital carbon tracking di Milad ke-4

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    BSI luncurkan mobil listrik dan platform digital carbon tracking di Milad ke-4
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merayakan milad ke-4 dengan gebrakan inovatif: peluncuran 139 kendaraan operasional listrik (EV) dan platform Digital Carbon Tracking.

    Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, inisiatif ini menunjukkan komitmen BSI terhadap prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) dan mendukung target pemerintah menuju ekonomi hijau.

    “Di usia keempat, BSI terus mengintegrasikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas, sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” kata Heru dalam keterangan yang diterima pada Senin (3/2/2025).

    Ia menjelaskan, platform Digital Carbon Tracking, yang pertama diadopsi oleh bank syariah di Indonesia, akan memantau emisi gas rumah kaca dari operasional BSI di seluruh Indonesia.

    “BSI memantau dua cakupan emisi, yakni konsumsi BBM dan pemakaian listrik,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (4/2).

    Selain EV dan platform digital, BSI juga meluncurkan empat mobil musala untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

    “Pengurangan emisi karbon membutuhkan dukungan seluruh Insan BSI melalui penerapan Green Business Culture,” paparnya.

    Hery menegaskan visi BSI untuk menjadi The Best Global Islamic Bank Based on Implementation Sustainable Finance,  dengan misi memberikan akses keuangan berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi, lingkungan, dan sosial.

    “Hingga kuartal III/2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan senilai Rp62,5 triliun,” ujarnya.

    Inisiatif hijau lainnya termasuk pembangunan gedung ramah lingkungan dan pemasangan panel surya di beberapa kantor BSI.

    “Dengan langkah-langkah ini, BSI menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia,” pungkas Hery. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran

    Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, mengapresiasi gerak cepat Perumda PAM Jaya dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih, kepada warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Yang di kebakaran ini, PAM JAYA itu cepat banget. Jadi jam 1 malam kebakaran, pagi itu mereka udah datang (kirim bantuan),” ujar Wa Ode di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Nah kan pertama tuh kebakaran di RW 5, besoknya tuh PAM JAYA langsung datang. Terus kemudian RW 6, RW 4 sekarang. Cepat kok (kirim bantuan),” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

    Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati. Ia menilai positif inisiatif Perumda PAM Jaya, dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih kepada warga korban kebakaran.

    “Ya bagus dong, itu kan memang pekerjaan PAM JAYA berhubungan dengan air. Jika ada bencana di suatu tempat, otomatis mereka yang bekerja di lingkup tersebut, harus paling utama untuk memberikan bantuan,” kata Bebizie.

    “Saya salut juga buat PAM, dan semoga terus meningkatkan pelayanan buat masyarakat, apalagi masyarakat kecil,” sambung legislator Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyatakan, pihaknya memberikan percepatan bantuan itu karena sesuai dengan kebutuhan.

    “Ya memang sudah kewajiban, kita (PAM Jaya) panggilan kemanusiaan nomor satu,” tegas Arief.

    Perumda PAM Jaya memberikan bantuan pasokan air bersih, kepada warga yang terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa kebakaran.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daop 6 tingkatkan sarana KA Bogowonto dan Senja Utama Solo 

    Daop 6 tingkatkan sarana KA Bogowonto dan Senja Utama Solo 

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Daop 6 tingkatkan sarana KA Bogowonto dan Senja Utama Solo 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 15:24 WIB

    Elshinta.com – PT KAI Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan layanan bagi pelanggan setianya. Mulai akhir Januari, KAI Daop 6 telah melakukan perubahan sarana pada layanan Kereta Api Senja Utama Solo dan Bogowonto.
     
    Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dengan menghadirkan rangkaian kereta eksekutif dan ekonomi Stainless Steel New Generation.
     
    “KAI senantiasa berupaya menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik dan nyaman bagi pelanggan. Melalui perubahan sarana ini, diharapkan perjalanan kereta api semakin menyenangkan dengan fasilitas yang lebih modern dan ergonomis,” ujar Krisbiyantoro.

    Berikut adalah update perubahan sarana KA keberangkatan awal yang telah diterapkan:
     
    1. Rangkaian KA Bogowonto (KA 103) relasi Lempuyangan – Pasarsenen
    Jenis rangkaian: Kereta Eksekutif Stainless Steel New Generation dan Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation
     
    2. Rangkaian KA Senja Utama Solo (KA 73) relasi Solo Balapan – Pasarsenen
    Jenis rangkaian: Kereta Eksekutif Stainless Steel New Generation dan Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation

    Dengan tambahan rangkaian New Generation pada 2 KA tersebut, berarti saat ini ada 14 KA keberangkatan awal Daop 6 yang telah menggunakan rangkaian New Generation, yaitu KA Argo Lawu (13), Argo Dwipangga (15), Lodaya (77), Lodaya (79), Taksaka (43), Taksaka (45), Jaka Tingkir (255), Mataram (75), Progo (257), Joglosemarkerto (187), Joglosemarkerto (193), Banyubiru (231), Senja Utama Solo (KA 73), dan Bogowonto (103). 
     
    “Kereta Eksekutif dan Ekonomi Stainless Steel New Generation hadir dengan berbagai fitur modern yang meningkatkan kenyamanan perjalanan. Setiap kursi dilengkapi dengan stop kontak untuk mendukung kebutuhan perangkat elektronik pelanggan. Kursi di kelas eksekutif berkapasitas 50 tempat duduk dan kelas ekonomi 72 tempat duduk, dirancang ergonomis dengan fitur reclining seat yang memungkinkan pelanggan bersantai selama perjalanan. Legroom yang lebih luas dan kursi yang selalu menghadap searah laju kereta memberikan kenyamanan lebih bagi penumpang,” jelas Krisbiyantoro.
     
    “Perubahan sarana tersebut merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan 612 kereta Stainless Steel New Generation secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pelanggan,” tukas Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (4/2).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny disetujui pada Rapat Paripurna DPR

    Naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny disetujui pada Rapat Paripurna DPR

    Tangkapan layar- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat mengetok palu persetujuan naturalisasi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny disetujui pada Rapat Paripurna DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui memberikan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi kepada tiga orang pemain sepak bola, masing-masing Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romeny.

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romeny dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat, yang kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelum meminta persetujuan, Adies menjelaskan bahwa sebelumnya Komisi X dan Komisi XIII DPR RI telah menyetujui naturalisasi tiga orang pemain sepak bola tersebut.

    Komisi X dan Komisi XIII DPR menyetujui naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

    Raker tersebut dihadiri Geypens dan Markx secara daring, sedangkan Romeny tidak mengikutinya.

    Proses berikutnya setelah rapat paripurna adalah dokumen naturalisasi tiga pemain tersebut akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan keputusan presiden sebagai syarat pengambilan sumpah warga negara Indonesia (WNI).

    Geypens merupakan pemain sepak bola dengan posisi bek kiri dan Markx berposisi bek tengah. Dua pemain itu diharapkan dapat membela tim Garuda pada SEA Games 2025.

    Sementara itu, Romeny yang berposisi penyerang diharapkan dapat membela tim nasional Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret mendatang.

    Sumber : Antara