Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Sebanyak 47 ribu penumpang gunakan `face recognition` di Stasiun Medan selama 2024

    Sebanyak 47 ribu penumpang gunakan `face recognition` di Stasiun Medan selama 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sebanyak 47 ribu penumpang gunakan `face recognition` di Stasiun Medan selama 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) KAI terus berkomitmen dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai operasional salah satu inovasi tersebut adalah penerapan sistem face recognition yang menggantikan tiket fisik berbahan kertas untuk proses boarding, sehingga itu dapat mengurangi limbah kertas dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

    Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikin mengatakan selain ramah lingkungan adanya face recognition juga berdampak positif karena mempercepat dan memudahkan penumpang KA untuk melakukan boarding.

    “Penerapan face recognition mempermudah proses boarding dan mengurangi antrean, terutama saat periode ramai seperti libur panjang dan akhir pekan,” ujar Anwar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Rabu (5/2). 

    Menurut Anwar sejak diresmikan pada awal September hingga Desember 2024, face recognition telah digunakan sebanyak 47.319 kali di Stasiun Medan. Face Recognition ini terus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dari September hingga Desember 2024 mengalami peningkatan setiap bulannya, dengan rincian September sebanyak 5.886 pengguna, Oktober sebanyak 7.337, November sebanyak 12.667 dan Desember 21.429 pengguna Face Recognition.

    “Bagi masyarakat yang tertarik menggunakan layanan Face Recognition di Stasiun Medan ini dapat melakukan registrasi di stasiun, bisa juga mendaftar melalui aplikasi Access by KAI,” jelas Anwar. 

    Dengan adanya face recognition, penumpang cukup melakukan pemindaian wajah di gate boarding. Jika identitas diri, data tiket dan syarat lainnya telah sesuai maka secara otomatis pintu boarding akan terbuka.

    Anwar juga menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan data pada fitur face recognition yang dipergunakan oleh KAI karena sudah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan Informasi berstandar internasional ISO 27001 tentang Standardisasi Manajemen Keamanan Informasi.

    “Data nama, NIK, dan foto penumpang akan disimpan pada infrastruktur KAI dan hanya dipergunakan untuk proses boarding menggunakan face recognition boarding gate. Data tersebut akan disimpan dalam waktu satu tahun, setelah itu akan dihapus otomatis secara sistem,” katanya.

    Selain itu  penumpang juga bisa mengajukan penghapusan data dirinya sewaktu-waktu setelah melakukan registrasi melalui aplikasi Access by KAI atau dengan mengajukan penghapusan data kepada KAI melalui petugas Customer Service di stasiun.

    “Melalui inovasi ini, harapannya KAI tidak hanya memudahkan perjalanan pelanggan, tetapi juga turut serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan limbah kertas yang sejalan dengan SDGs,” tutur Anwar.

    Adapun tata Cara Pendaftaran Face Recognition via Aplikasi Access by KAI:
     
    1. Buka tab menu akun pada Access by KAI.
    2. Pilih menu Registrasi Face Recognition.
    3. Bacalah syarat dan ketentuan registrasi dan klik “Setuju” setelah memahami.
    4. Periksa kembali data diri seperti Nama Lengkap, NIK, dan Tanggal Lahir. Klik “Foto Selfie” untuk melengkapi proses verifikasi.
    5. Ikuti ketentuan pengambilan foto selfie yang benar. Klik “Ambil Foto KTP” untuk mengambil foto selfie.
    6. Setelah foto selfie dan data diri sudah lengkap dan sesuai, klik “Daftar Sekarang”.
    7. Konfirmasi data yang diberikan, lalu klik “Ya, Daftar” untuk menyelesaikan pendaftaran.
    8. Proses registrasi berhasil dan selesai.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan

    Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan

    Arsip foto – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 11:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan dalam penjualan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram.

    “Dan juga mendukung langkah Presiden Prabowo menaikkan kelas pengecer menjadi sub-pangkalan, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah baik kepada masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg,” kata Andre dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia juga menilai instruksi Prabowo yang bertujuan menekan harga LPG 3 kg itu sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan mendengarkan aspirasi publik.

    “Masyarakat bisa mendapatkan harga dengan murah termasuk kepada UMKM pedagang kecil yang menjual LPG 3 kg, ini menunjukkan keberpihakan yang jelas oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo mendengarkan masukan dari masyarakat,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang mengaktifkan kembali kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kilogram sebagai langkah tepat dalam menyelesaikan polemik gas di masyarakat yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Intinya kami Komisi VI DPR mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dengan mengizinkan kembali pengecer untuk berjualan gas LPG 3 kg,” ujar dia.

    Sebelumnya, Selasa (4/2), Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi 3 kg atau “gas melon”.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Kementerian ESDM bersama Pertamina kemudian melakukan tata kelola para pengecer LPG 3 kg statusnya kini diubah menjadi sub-pangkalan sehingga dapat kembali berjualan kebutuhan rumah tangga tersebut.

    Sub-pangkalan dinilai menjadi solusi untuk mengatur distribusi LPG 3 kg bisa dijual dengan harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga dengan pemberian subsidi dari Pemerintah.

    Kebijakan itu diambil setelah sebelumnya aturan mengenai pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg diberlakukan dan penjualan gas tersebut hanya boleh dilakukan di pangkalan pada 1 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Tangani PMK, Pemprov Jatim kucurkan anggaran Rp25 miliar

    Tangani PMK, Pemprov Jatim kucurkan anggaran Rp25 miliar

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Tangani PMK, Pemprov Jatim kucurkan anggaran Rp25 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Penanganan serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Provinsi wilayah Jawa Timur telah dialokasikan anggaran Rp 25 miliar setelah melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, kucuran dana penanganan PMK lewat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

    Hal ini disampaikan sampai Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Khusnul Khuluk saat melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu daerah pemilihannya. Selasa (04/02).

    Kata pria asal Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penanggulangan PMK, di antaranya untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, serta pemberian vaksin bagi ternak yang terdampak penyakit ini. 

    “Langkah ini kita ambil sebagai bentuk perhatian serius pemerintah daerah dalam menangani wabah PMK yang mengancam sektor peternakan di wilayah Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (4/2). 

    DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS tersebut berharap penanganan yang dilakukan bisa menekan penularan pada ternak baik sapi maupun kambing, bila tidak sampai terkendali maka yang akan terjadi penurunan ekonomi. Sapi atau kambing merupakan tabungan andalan peternak yang selama ini untuk dilakukan meningkatkan perekonomiannya.

    “PMK dapat menjadi pemicu merosotnya ekonomi masyarakat peternak karena pelihara sapi atau kambing merupakan tabungannya andalan mereka,” kata mantan Ketua DPD PKS Lumajang.

    Khusnul Khuluk memaparkan Jawa Timur merupakan lumbung ternak untuk memenuhi kebutuhan daging baik di dalam kabupaten atau kota sendiri maupun di beberapa luar wilayah Jawa Timur, bila tidak ada respon cepat penanganan sampai terjadi pandemi tidak menutup kemungkinan kebutuhan daging akan sulit terpenuhi.

    “Kami berharap tidak sampai ada kematian berjatuhan karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak, semoga apa yang telah dilakukan penanganan PMK membentuk antibodi terhadap serangan penyakit tersebut,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 

    Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com

    Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2024 berlangsung damai,lancar dan tanpa ada gugatan sengketa. Menurut ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha suksesnya penyelenggaraan Pilwali 2024 tidak lepas dari bantuan semua pihak.

    Meski demikian, menurutnya kinerja Bawaslu masih perlu untuk dilakukan evaluasi  agar nantinya kedepan bisa lebih baik lagi. Karena itu pihaknya melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri hari ini disalah satu hotel di Kota Kediri.

    “Untuk pengawasan kami memang perlu melakukan perbaikan terutama pengawasan yang terjadi di TPS. Karena petugas  PPL (Pengawas Pemilu Lapangan ) kami 1 orang disetiap Kelurahan membawahi ada yang lebih dari 4 TPS. Dimana 1 TPS seharusnya ada 1 pengawas. Ke depan  bisa menjadi evaluasi kami untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi agar ditindak lanjuti. Tapi apakah ini nantinya akan menjadi sebuah kebijakan kita nanti akan berusaha menuju kesana,” terangnya .

    Tidak hanya sekedar rapat evaluasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian piagam penghargaan kepada steakholder yang dinilai berkontribusi mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. “Ada sekitar 17 piagam penghargaan yang kami berikan kepada instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu. Itu memang harapan dari kami agar kedepan bisa bekerjasama lebih baik lagi,” harapnya.

    Setelah piagam penghargaan diberikan acara kemudian dilanjut diskusi. Dua pemateri didatangkan. “Satu pemateri beliau juga menjadi tim pemeriksa daerah, dimana bersangkutan juga berwenang untuk melakukan evaluasi kerja pengawasan mencakup wilayah Kabupaten dan Kota,” kata dia.

    “Kalau kami memang bisa melakukan kinerja seperti ini dan bisa dikatakan semua yang kita lakukan sudah maksimal dan sampai dengan sekarang pun alhamdulilah untuk Kota Kediri tidak ada permohonan ke MK, ” ucap pria berkacamata tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Rabu (5/2).

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    Sumber foto: Mamo Erfanto/elshinta.com.

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden Prabowo agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa kembali.  

    Intruksi Presiden tersebut direspon positif oleh anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Demokrat, Syahril Fausi, dirinya menilai di tengah polemik kesusahan masyarakat mencari tabung gas ukuran 3 kg. Presiden mengambil sikap yang cepat dan tepat. 

    Akibat regulasi baru yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM soal pembelian gas elpiji untuk kalangan menengah tersebut. Dua hari ini masyarakat kebingungan lanjut, Syahril Fausi.

    “Dengan sikap yang di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto, kekhawatiran masyarakat soal tabungan gas 3 kg sudah kembali normal, masyarakat bisa kembali membeli tabung gas di warung warung yang biasa berjualan,” ujar Syahril seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Selasa (4/2). 

    Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan selain mengambil langkah yang cepat dan tepat soal kegaduhan gas ukuran 3kg, Presiden dinilai juga memberi solusi ke depan soal kontroling harga eceran di kalangan masyarakat.

    “Dengan memproses pengecer menjadi subpangkalan diharapkan harga jual ke masyarakat masih di ambang harga yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Arsip foto – Petugas melayani pembelian LPG subsidi ukuran tiga kilogram di salah satu gerai di Denpasar, Bali, Senin (3/2/2025) ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga siap menjalankan instruksi pemerintah terkait pengecer agar dapat berjualan kembali elpiji subsidi ukuran tiga kilogram.

    “Kami siap melaksanakan kebijakan distribusi energi bersubsidi sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Selasa.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar pengecer dapat berjualan elpiji melon itu per hari ini.

    Instruksi itu disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Kepala Negara pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi tabung gas subsidi itu.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi pengecer ke depan dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga jual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ucapnya.

    Adapun BUMN bidang minyak dan gas bumi itu mengawasi distribusi dari agen hingga pangkalan dan tidak mencakup pengecer.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) subsidi ukuran 3 kg mulai 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi dan tidak ada lagi di pengecer.

    Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kepastian harga kepada konsumen sesuai HET di tingkat pangkalan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah.

    Adapun harga LPG subsidi ukuran tiga kilogram di tingkat pengecer itu bervariasi di Bali mulai Rp23 ribu-25 ribu per tabung atau melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan HET LPG subsidi ukuran 3 kilogram di pangkalan mencapai Rp18 ribu per tabung sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2022.

    Namun, perubahan pola pembelian itu menimbulkan persoalan di masyarakat yakni terjadinya pasokan yang terbatas dan menimbulkan antrean panjang di sejumlah pangkalan.

    Ia mencatat berdasarkan data per Januari 2025, jumlah pangkalan di Bali mencapai 5.335 unit atau diperkirakan setiap desa di Pulau Dewata ada tujuh unit pangkalan.

    Masyarakat dapat mengetahui lokasi pangkalan melalui tautan berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui layanan informasi pada saluran telepon 135.

    Sumber : Antara

  • Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, deflasi bulan Januari 2025 yang tercatat 0,76 persen (month to month/mtm) menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.

    Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi ini disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA, Achmad memandang tren ini menunjukkan indikasi yang lebih serius terhadap permintaan domestik.

    “Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat,” kata Achmad, di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.

    Tren inflasi tahunan yang terus melambat, dari 3,00 persen (year on year/yoy) pada April 2024 menjadi hanya 2,12 persen (yoy) pada Januari 2025, kian memperkuat indikasi lemahnya konsumsi rumah tangga.

    Achmad menilai, penurunan daya beli ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, namun mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi.

    Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.

    Ia mengatakan bahwa hal itu berarti sekitar 10 juta individu mengalami ketidakpastian ekonomi tanpa mendapat bantuan signifikan dari pemerintah.

    “Kelas menengah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen utama bagi sektor barang dan jasa, dan juga merupakan kelompok yang memiliki kemampuan investasi yang cukup besar. Penurunan jumlah kelas menengah berarti berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, Achmad menuturkan lemahnya daya beli masyarakat turut berdampak pada sektor usaha, terutama ritel dan manufaktur.

    Indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.

    Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha.

    Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

    “Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat,” katanya pula.

    Untuk mengatasi pelemahan daya beli, Achmad menyarankan beberapa langkah strategis.

    Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.

    Kedua, penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.

    Ketiga, pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

    “Penyederhanaan regulasi dan peningkatan insentif investasi dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya lagi. 

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring penundaan kebijakan tarif perdagangan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini dipengaruhi penundaan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif perdagangan terhadap Kanada dan Meksiko.

    “Namun, kenaikan mata uang regional terbatas, mengingat tarif 10 persen Trump terhadap Tiongkok masih akan berlaku di kemudian hari,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum disebut telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba.

    Karena itu, pemberian tarif sebesar 25 persen akan ditunda selama 30 hari.

    Menurut Ibrahim, penundaan tarif terhadap kedua negara tersebut telah memberi ruang bagi sentimen risiko untuk membaik dan berkontribusi pada pelemahan dolar AS.

    Di sisi lain, Trump dinyatakan segera berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping karena bea masuk 10 persen untuk semua barang dari Negeri Tirai Bambu akan mulai berlaku pada hari ini.

    Terkait kondisi dalam negeri, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia 2025 mencatatkan kinerja solid dengan ekspansi di level 51,9, meningkat 1,37 persen dari Desember 2024 di level 51,2. Peningkatan produksi dan permintaan baru berasal dari pasar domestik maupun mancanegara.

    “Kenaikan PMI manufaktur ini menjadi sinyal positif mengawali tahun 2025 ini. Perkembangan sektor manufaktur pada Januari 2025 mencerminkan ekspansi aktivitas konsumsi dan dunia usaha yang konsisten sejak akhir tahun lalu,” ucap dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat hingga 97 poin atau 0,59 persen menjadi Rp16.351 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.448 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut menguat ke level Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.453 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi

    Lanskap pepohonan dengan latar belakang gedung bertingkat di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 08:57 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di DKI Jakarta pada Rabu pagi masuk kategori sedang berdasarkan data situs pemantau kualitas udara, IQAir.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 06.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 55 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

    Angka tersebut menjadikan Jakarta dengan kualitas udara terburuk ke-85 di dunia.

    Sementara itu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Rabu pagi, yaitu Dhaka (Bangladesh), dengan Indeks Kualitas Udara di angka 246. Kemudian di urutan kedua Delhi (India) di angka 208 dan di urutan ketiga diikuti Tashkent (Uzbekistan) di angka 181.

    Selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada pada kategori sedang atau nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

    Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang terpantau, yaitu Bundaran HI di Jakarta Pusat (65), Kelapa Gading di Jakarta Utara (57), Jagakarsa di Jakarta Selatan (65), Kebon Jeruk di Jakarta Barat (65) dan Lubang Buaya, Jakarta Timur (51).

    Sumber : Antara

  • TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Menhan: TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber.

    “Kalau ada matra siber, nanti ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Siber. Akan tetapi, di antara para kepala staf dan Panglima itu ada Satuan Siber,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

    Ia lantas menjelaskan bahwa Satuan Siber di TNI saat ini memiliki kesamaan dengan Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan.

    “Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Panglima bahwa Satuan Siber itu mengambil dari tenaga-tenaga profesional, bukan mereka yang sudah aktif sebagai prajurit. Nah ini yang kami bedakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menhan menginginkan agar Satuan Siber di TNI memiliki teknologi yang tinggi, tetapi sumber daya manusianya hanya sedikit.

    “Ini yang kami ingin. Sebetulnya Satuan Siber itu yang dibutuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan perlu orang yang banyak,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa Satuan Siber di institusinya telah berjalan.

    “Saya sudah membentuk Satuan Siber yang di mana saya rekrut dari hacker-hacker (peretas-peretas, red.), dan masyarakat yang memiliki kemampuan siber, dan sudah mulai beroperasi,” ujar Panglima.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanyakan progres matra siber kepada Menhan dan Panglima TNI dalam rapat tersebut.

    “Mohon penjelasan untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya barangkali, ini titipan. Sudah sampai di mana perencanaan angkatan matra keempat, Angkatan Siber?” tanya Rizal.

    Sumber : Antara