Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Kompolnas pantau langsung sidang etik eks Kasat Reskrim Jaksel

    Kompolnas pantau langsung sidang etik eks Kasat Reskrim Jaksel

    Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam. ANTARA/Ilham Kausar

    Kompolnas pantau langsung sidang etik eks Kasat Reskrim Jaksel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menghadiri langsung untuk memantau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan empat oknum polisi lainnya yang dilaksanakan pada hari ini.

    “Kompolnas akan datang langsung memantau sidang KKEP untuk kasus lima terduga pelanggar, ” kata Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Anam berharap sidang KKEP ini dapat membuat semakin terang dan solid peristiwa ini.

    “Kenapa semakin solid karena masing-masing kan disangka, terus diduga, terus diuji oleh majelis etik sehingga fakta dan peristiwanya akan semakin solid dan semakin terang,” katanya.

    Selain itu dengan sidang KKEP ini, Anom berharap akan terungkap mengapa penanganan peristiwa ini bisa berjalan lambat.

    “Bagaimana kasus ini kok bisa lambat ditangani, aliran dana, siapa saja aktornya. Baik yang anggota maupun non anggota bisa diurai dengan bukti yang cukup kuat. Sehingga standing peristiwanya semakin jelas,” jelasnya.

    Kemudian menurut Anam, kehadiran Kompolnas ini juga atas komunikasi yang baik antara Bid Propam Polda Metro Jaya yang memang sejak awal komitmen adanya aspek pengawasan untuk akuntabilitas dan transparansi.

    “Akuntabilitas dan transparansi ini penting dalam proses penanganan peristiwa yang melibatkan anggota, ” jelasnya.

    Polda Metro Jaya bakal menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro atas dugaan kasus pemerasan terhadap pelaku pembunuhan pada Jumat (7/2).

    “Bid Propam akan melaksanakan sidang kode etik terhadap para terduga pelanggar pada Jumat (7/2),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Senin (3/2).

    Ade Ary mengatakan sidang tersebut bakal menghadirkan lima oknum yang terlibat, yaitu AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, anggota Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, ND, dan M.

    “Sampai dengan saat ini terduga pelanggar ada lima, empat dilakukan penempatan khusus (patsus) dan satu tidak dilakukan patsus,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Pekan ini, Pertamina gelontorkan tambahan 900 ribu LPG 3 kg untuk wilayah Jateng-DIY

    Pekan ini, Pertamina gelontorkan tambahan 900 ribu LPG 3 kg untuk wilayah Jateng-DIY

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pekan ini, Pertamina gelontorkan tambahan 900 ribu LPG 3 kg untuk wilayah Jateng-DIY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Pertamina mengumumkan langkah strategis dalam memenuhi peningkatan kebutuhan LPG 3 Kg atau LPG subsidi. Inisiatif tersebut adalah dengan mengalokasikan tambahan fakultatif sebanyak lebih dari 900 ribu tabung LPG Melon ini di wilayah Jawa Tengah dan Daersh Istimewa  Yogyakarta mulai  Selasa (4/2) hingga Kamis (6/2). Inisiasi ini merupakan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan dalam keterangan pers di Semarang, Rabu (5/2).

    ”Secara keseluruhan tambahan LPG 3 Kg yang dialokasikan pada bulan Februari ini total sebanyak 919.880 tabung atau sekitar 60% dari dari penyaluran harian. Pertamina telah menyalurkan tambahan fakultatif tersebut melalui pangkalan-pangkalan LPG resmi Pertamina dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Sehingga ketahanan stok LPG 3 kg di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta aman,” terang Taufiq seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini. 

    Ketahanan stok tersebut, menurutnya didukung oleh sejumlah fasilitas yang cukup banyak di wilayah Jateng dan DIY, antara lain 4 terminal LPG, di antaranya LPG Terminal Cilacap, LPG Terminal Tanjung Mas di Kota Semarang, Terminal LPG Semarang, dan Terminal LPG Rembang dengan ketahanan stok total mencapai 3.464 metrik ton.

    ”Kami imbau kepada masyarakat sebaiknya dapat melakukan pembelian produk LPG 3 Kg di pangkalan resmi Pertamina, selain stoknya terjamin, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah paling murah HET Rp 18.000. Apalagi sekarang lokasi pangkalan terdekat dengan tempat tinggal dapat diakses dengan mudah melalui subsiditepatlpg.mypertamina.id ,” tuturnya.

    Ditambahkan, untuk masyarakat yang mampu dapat menggunakan LPG non subsidi seperti Bright Gas.

    “Selain itu kami juga mengimbau bagi Masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG subsidi, dapat menggunakan Bright Gas. Terdapat 2 varian yaitu Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg,” imbuhnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan

    Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden bersama Menteri KKP bahas kesiapan stok garam untuk Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membahas kesiapan stok garam di Indonesia menjelang momentum Ramadhan 1446 Hijriah.

    Menurutnya Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk menyuplai kebutuhan garam sehingga Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan belum bisa memenuhinya dengan stok yang ada di dalam negeri.

    “Ya kita, masih ada untuk kepentingan aneka pangan kan masih butuh. Jadi belum bisa swasembada,” kata Sakti di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

     

    Sakti menyebutkan bahwa berbagai aspek sektor kelautan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Namun persiapan kebutuhan pangan menjelang momentum Ramadhan dan Lebaran 2025 menjadi fokus utama karena Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pangan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Tidak hanya stok garam, rapat itu juga membahas komoditas gula yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian.

    Dalam rapat itu, turut hadir juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terkait dengan kesiapan pangan menjelang momentum Ramadhan, sebelumnya pada Selasa (4/2) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Mentan Amran, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan Pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

    “Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, Insya Allah aman. Stok kita banyak, ada dua juta ton di Bulog, ini kita siapkan,” ujarnya.

    Ia optimistis bahwa stok yang tersedia dapat menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

    “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadhan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK

    Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Iimbauan ini disampaikan terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura 2024, yang saat ini masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 274/PHPU Tahun 2025 masalah  Pilkada Bupati Jayapura.

    “Persidangan Pilkada Bupati di MK, kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak. Jadi saya himbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jayapura,” jelas AKBP Umar Nasatekay, Kamis (6/2).

    Ia menegaskan pentingnya menjaga situasi kondusif selama proses hukum berlangsung di MK. Persidangan kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak.

    “Kita akan menunggu proses itu sama-sama, jadi himbauan kami kalau bisa bersama menjaga keamanan,” ujar AKBP Umar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

    Ia berharap semua pihak menghormati jalannya persidangan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas.

    Menurutnya, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Bupati Jayapura, masyarakat harus menerima dengan bijak. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati oleh semua pihak.

    “Persidangan ulang masih dilakukan nanti tanggal 7 dan tanggal 17,” katanya. Ia mengingatkan bahwa setiap aksi tanpa izin yang mengganggu ketertiban akan ditindak tegas dan terukur sesuai aturan hukum.

    Dikatakan, pihaknya dari kepolisian terus meningkatkan keamanan di Kabupaten Jayapura guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Bahkan, patroli rutin terus dilakukan di seluruh polsek untuk memastikan situasi tetap aman.

    Selain patroli, kepolisian juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.

    Umar meminta pada masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan sidang melalui jalur resmi. “Kami imbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wagub terpilih

    KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wagub terpilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Jatim tetapkan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wagub terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kamis.

    “Hari ini kami melaksanakan rapat pleno dengan lancar agenda penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim hasil Pilkada Serentak 2024,” kata Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, usai rapat pleno, di Surabaya, Jawa Timur.

    Sesuai ketentuan, satu hari setelah penetapan calon terpilih, KPU Jatim memiliki kewajiban menyampaikan usulan pada Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

    “Sehingga besok (Jumat 6/2) dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD Jatim kami menyampaikan usulan calon terpilih,” katanya.

    Berdasarkan pleno KPU Jatim, perolehan suara Pilkada Jatim 2024 untuk paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim sebanyak 1.797.332 suara atau sebesar 8,67 persen.Sementara untuk paslon nomor urut 2 Khofifah-Emil memperoleh 12.192.165 suara atau mencapai 58,81 persen dan paslon nomor urut 3 Risma-Gus Hans mendapatkan 6.743.095 suara atau 32,52 persen.

    Dengan keputusan penetapan ini, Khofifah-Emil dinyatakan sah memenangkan Pemilihan Gubernur Jatim 2024 dan menunggu pelantikan yang sedianya dijadwalkan pada 20 Februari 2025.

    “Kami sampaikan selamat kepada paslon terpilih Bu Khofifah dan Mas Emil, semoga apa yang disampaikan dalam visi misi bisa dilaksanakan dengan baik, dan kami bisa mengawal sampai selesai jabatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang yang dipimpin Hakim Suhartoyo memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa Pilkada Jatim 2024.

    Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut banyak dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum.Dengan putusan ini, pasangan Khofifah-Emil resmi melanjutkan kepemimpinan mereka di Jawa Timur untuk periode ke dua.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.309 per dolar AS Kamis, 06 Februari 2025 – 12:01 WIB

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.309 per dolar AS
    Kamis, 06 Februari 2025 – 12:01 WIB

  • Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-`reshuffle` Kamis, 06 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Sekjen Gerindra belum tahu kapan dan siapa menteri yang di-`reshuffle`
    Kamis, 06 Februari 2025 – 19:56 WIB

  • Warung di Jaktim masih kesulitan dapat stok LPG 3 kg Kamis, 06 Februari 2025 – 12:33 WIB

    Warung di Jaktim masih kesulitan dapat stok LPG 3 kg
    Kamis, 06 Februari 2025 – 12:33 WIB

  • Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-`reshuffle` Kamis, 06 Februari 2025 – 20:44 WIB

    Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-`reshuffle`
    Kamis, 06 Februari 2025 – 20:44 WIB

  • Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido

    Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 14:02 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, setelah menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dokumen lingkungan.

    “PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik. Akibatnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Kamis.

    Menteri LH memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan KEK Lido pada hari ini setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran.

    Deputi Gakkum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Keputusan itu juga diambil setelah Menteri LH Hanif melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido

    Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido hari ini dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho dan bersama tim pengawas telah memasang segel pengawas KLH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan KLH.

    Ardyanto menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    “Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.

    Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektare menjadi hanya 12 hektare, dengan kehilangan sekitar 2 hektare badan air.

    Atas temuan ini, Ardyanto menjelaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi. Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang.

    Sebagai bagian dari langkah pembuktian ilmiah terkait pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum lingkungan.

    Sumber : Antara