Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    “Saya tahu ada keluhan soal Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan, membangun sistem yang kompleks seperti Coretax dengan 8 miliar transaksi bukan perkara mudah.

    “Ini bukan alasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengatakan Kementerian Keuangan telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam mengatasi kebocoran serta penghindaran pajak.

    Area yang menjadi fokus peningkatan Kemenkeu termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi satu kekuatan bersama. Dengan begitu, wajib pajak akan memiliki data yang konsisten dan dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya tumpang tindih data atau pengulangan proses.

    “Hal ini juga akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik, sehingga biaya kepatuhan bagi wajib pajak dapat berkurang secara signifikan,” kata dia lagi.

    Sementara itu, DJP dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama.

    Skenario tersebut antara lain fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel, yaitu pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-Filing melalui laman Pajak.go.id, dan penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, meminta DJP untuk memitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.

    Hal itu termasuk menyempurnakan sistem teknologi Coretax serta memperkuat aspek keamanan siber.

    Komisi XI juga meminta DJP untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terkendala oleh sistem Coretax.

    Sumber : Antara

  • Eks tim Mawar Kopassus sebut penolakan pemotongan anggaran K/L ditunggangi

    Eks tim Mawar Kopassus sebut penolakan pemotongan anggaran K/L ditunggangi

    Foto:Heru Lianto/Reporter Elshinta

    Eks tim Mawar Kopassus sebut penolakan pemotongan anggaran K/L ditunggangi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Praktisi intelejen Fauka Noor Farid menilai penolakan pemotongan pagu anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 yang saat ini terjadi ada yang menunggangi. 

    Bahkan, berdasar informasi aparat intelejen negara sudah bergerak dan disebut telah memiliki gambaran siapa orang yang bermain. 

    Menurut Fauka, penolakan pemotongan anggaran yang terjadi sudah pasti ada yang bermain. Karena dalam dunia intelejen orang yang “tersengat” itu akan banyak dimanfaatkan dan muncul banyak kepentingan-kepentingan. 

    “Itu yang kini sedang dalam penyelidikan. Bahkan, aparat intelijen tengah melakukan pemeriksaaan mendalam dan sudah menggambar siapa yang bermain,” katanya, Senin (10/2), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto.

    Dikatakan eks anggota Tim Mawar Kopassus ini, pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pasalnya utang negara sudah membengkak ke negara China dan nilainya cukup besar sehingga harus segera dibayarkan.

    “Pemerintah harus membayar utang yang sudah jatuh tempo ke China dan didalam perjanjian kesepakatan kalau tidak terbayar banyak sekali aset-aset negara yang menjadi jaminan untuk pembayaran utang tersebut,” ujar Fauka.

    Dikatakan mantan Akmil 1992 lni, pemotongan anggaran yang dilakukan juga sudah dikaji lebih dalam dan melibatkan banyak stakeholder. Bahkan saat mengambil keputusan Presiden Prabowo tidak melakukan sendiri dan selalu melibatkan ahlinya bahkan dilakukan diskusi terlebih dahulu. 

    “Ini semua tujuannya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, dan ini bahkan tidak berdampak kepada kinerja lembaga atau badan yang ada,” ungkapnya.

    Fauka menambahkan, pemotongan anggaran yang dilakukan saat ini juga untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena meski sudah dianggarkan, namun dana yang disiapkan masih belum cukup karena harus mengurus utang yang menjadi beban.

    “Meski anggaran dipangkas, namun kinerja pegawai di setiap lembaga dan organisasi diyakini tetap berjalan dengan baik. Apalagi anggaran pokok yang ada tidak diganggu dan semua berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

    Pria yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) menjelaskan program MBG berawal mengunakan anggaran pribadi Prabowo saat dilakukan uji coba. 

    “Kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Saya sendiri yakin Presiden Prabowo dapat mengatasi permasahan yang ada di indonesia kurang dari 5 tahun,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kilogram berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

    Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terkait kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di daerah lain tidak.

    Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

    “Ditambah lagi, peran agen dalam menjamin ketersediaan stok dinilai belum optimal. Saat ini agen hanya berfungsi sebagai distributor tanpa kewajiban menyediakan cadangan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan,” kata Yeka.

    Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di berbagai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, yakni ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan bahaya bagi pengguna,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

    “Terutama terkait kesiapan infrastruktur pendataan, serta dampaknya terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di masyarakat,” katanya.

    Ombudsman RI berharap adanya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi

    Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi

    Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Konstant M Nandus. (ANTARA/Gecio Viana)

    BPOLBF: Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:42 WIB

    Elshinta.com – Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Konstant M Nandus mengatakan penambahan penerbangan internasional rute Singapura-Labuan Bajo semakin memicu peningkatan investasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. 

    “Kalau misalnya wisatawan asing masuk bisa dipastikan arus investasi ke depan akan berkembang dan ini juga menjadi perhatian pusat untuk infrastruktur, suprastruktur dan lainnya di sini,” kata Konstant saat dihubungi di Labuan Bajo, Senin. 

    Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura. Penerbangan langsung ini akan dilakukan pada 20 Maret 2025 mendatang. 

    Konstant mengatakan penambahan rute penerbangan internasional itu juga akan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo dan sekitarnya. 

    Selain itu, peningkatan kunjungan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

    “Ini pasti berkah, bahwa segmen wisata di sini adalah pasar asing, bisa saja ketika di musim low session, bisa jadi di sini tidak terlalu kosong, karena ada wisatawan lokal dan asing,” katanya. 

    Ia menilai kesiapan destinasi wisata di Labuan Bajo sudah cukup baik, terlebih Balai Taman Nasional Komodo (TNK) yang telah memperkenalkan aplikasi Siora yang mempermudah wisatawan. 

    “Sekarang TNK sudah menggunakan aplikasi Siora, kedepan kita tidak bisa elak lagi kemajuan teknologi mengharuskan kita menggunakan teknologi itu karena memberikan kemudahan kepada wisatawan, orang bisa saja pesan tiket masuk begitu masuk ke Labuan Bajo begitu mau terbang dari Singapura atau Amerika dia sudah bisa pesan tiket, kemudahan ini yang dicari,” katanya. 

    Ia juga meminta masyarakat di daerah itu untuk menjaga lingkungan sekaligus menjaga kebersihan guna meningkatkan kualitas destinasi maupun Labuan Bajo sebagai daerah wisata. Kesadaran akan pentingnya kebersihan perlu ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan ditanamkan sejak dini kepada masyarakat di daerah itu. 

    “Kalau kita bicara tidak hanya sampah pada hilir, tapi jarang kita bicara di hulu, di titik hulu yang dimaksudkan ini bagaimana memberikan kesadaran kepada orang bahwa sampah tidak bagus, maka sebetulnya diperlukan gerakan besar yang melibatkan sekian banyak orang dan stakeholder untuk melakukan gerakan kesadaran mulai dari TK hingga SMA,” katanya. 

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2024 mencapai 411.349 orang. Jumlah wisatawan ini terdiri atas wisatawan nusantara sebanyak 181.586 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 229.763 orang. 

    Sebelumnya, Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura.

    “Penerbangan langsung pada 20 Maret 2025,” kata kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo. 

    Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2024 lalu telah melayani rute internasional dengan Rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo-Kuala Lumpur oleh maskapai penerbangan AirAsia.

    Ia menjelaskan maskapai Jetstar Asia Airways itu melakukan penerbangan internasional sebanyak dua kali dalam seminggu.

    “Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi

    Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi

    Ilustrasi – Jaringan pipa gas bumi (jargas). (ANTARA)

    Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 08:28 WIB

    Elshinta.com – Beberapa hari yang lalu, elpiji (LPG) dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sempat sulit diperoleh, sehingga menimbulkan antrean panjang konsumen di pangkalan resmi elpiji.

    Kini situasi telah kembali normal, setelah pengecer diperbolehkan kembali menjual langsung pada publik.

    Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kilogram (biasa disebut “gas melon”), antrean masyarakat berpotensi berulang, mengingat konsumen “gas melon” terbilang besar.

    Salah satu sebab, mengapa konsumen gas melon demikian besar, karena ada subsidi, artinya konsumen membeli gas melon di bawah harga keekonomiannya.

    Pada mulanya, elpiji bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sebagaimana tertulis di badan tabung. Namun distribusinya melalui pengecer, dan dijual secara bebas, sehingga ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya juga, itu sebabnya subsidi energi akan terus meningkat.

    Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi reformasi subsidi energi di Indonesia, utamanya bagi elpiji 3 kilogram.

    Merujuk data 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, dengan Rp87,4 triliun disalurkan untuk elpiji 3 kg.

    Angka untuk subsidi elpiji 3 kg adalah yang terbesar dibandingkan subsidi energi lain, seperti jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan listrik.

    Reformasi subsidi energi

    Kebijakan subsidi energi Indonesia bertujuan untuk menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan menahan harga energi di bawah harga pasar, ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses energi yang tidak mampu mereka beli.

    Salah satu masalah di Indonesia adalah orang-orang kaya juga menikmati akses elpiji 3 kg bersubsidi karena lemahnya sistem basis data kelompok sasaran.

    Elpiji subsidi yang bisa diakses semua warga, termasuk warga yang tergolong mampu, akan menimbulkan sejumlah masalah.

    Subsidi yang sifatnya universal, justru akan mendorong konsumsi berlebihan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi, termasuk pelaku usaha skala besar.

    Reformasi subsidi menjadi sesuatu yang krusial, mengingat skema harga yang stagnan selama satu dekade terakhir, menjadikan beban keuangan pemerintah terus meningkat.

    Sejak 2009, harga elpiji 3 kg di angka Rp5.000 per kg. Harga eceran elpiji 3 kg saat ini di wilayah Jabodetabek masih di kisaran Rp22.000, artinya tidak mengalami kenaikan berarti. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang semestinya.

    Subsidi berasal dari dana APBN, yang sebagian besar diambil dari uang pajak masyarakat, jadi harus digunakan juga untuk kesejahteraan rakyat.

    Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi untuk memastikan, bahwa subsidi energi ini akan diberikan untuk melindungi masyarakat terutama dari kalangan bawah.

    Pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

    Reformasi subsidi energi juga harus diikuti dengan upaya menghadirkan alternatif bagi sektor-sektor yang terkena dampak. Upaya tersebut antara lain pengembangan jaringan gas kota, pembangkit listrik energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

    Kebijakan ini juga akan mendorong masyarakat untuk mempelajari harga energi yang sebenarnya dan mulai mengubah gaya hidup mereka agar lebih bijak dan tidak boros dalam menggunakan energi.

    Pada saat yang sama, industri juga harus mendorong efisiensi energi dalam bisnis, yang akan membantu memastikan bahwa perubahan subsidi energi berdampak kecil pada kegiatan bisnis mereka.

    Selanjutnya perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait urgensi pengurangan subsidi, semisal dengan cara menunjukkan bagaimana pengalihan dana subsidi digunakan untuk program pembangunan yang lebih berdampak luas, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang lebih terarah.

    Perlu juga disampaikan kepada publik, bahwa reformasi subsidi elpiji bukan hanya soal efisiensi fiskal pemerintah, bahwa kebijakan ini terhubung dengan asas keadilan sekaligus keberlanjutan energi.

    Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan bentuk ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

    Memperkuat infrastruktur jargas

    Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strateginya melalui pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

    Pembangunan infrastruktur jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi. Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas.

    Pada akhirnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

    Jargas juga dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara, rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

    Selain itu pengembangan jargas juga selaras dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

    Gas bumi merupakan salah satu sumber energi andalan di era transisi energi, oleh karenanya diperlukan infrastruktur terintegrasi untuk bisa menyalurkan gas dari area sumber gas menuju area penerima manfaat, seperti kawasan industri dan konsumen rumah tangga.

    Manfaat pembangunan infrastruktur jaringan gas, agar harga gas lebih terjangkau, dengan biaya (toll fee) lebih murah, guna memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik dan rumah tangga.

    Salah satu jargas skala besar yang sudah siap adalah jaringan pipa gas Cisem (Cirebon – Semarang) tahap 1 dengan investasi Rp1,13 triliun. Kemudian dilanjutkan pembangunan Cisem tahap 2, untuk tahun 2024 membutuhkan investasi Rp1,33 triliun, dan untuk tahun 2025 membutuhkan investasi Rp l2,01 triliun. Investasi lebih besar, karena jarak pipa yang dibangun juga lebih panjang.

    Proyek CISEM merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

    Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah.

    Antara lain, Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan dukungannya, terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM).

    Kementerian ESDM berusaha mendukung sepenuhnya pembangunan CISEM Tahap I dan II selesai tepat waktunya. Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi sumber-sumber gas yang produksinya bisa dialirkan lewat pipa ini untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

    Pembangunan pipa transmisi gas bumi seperti CISEM, bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat maupun industri.

    Pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang.

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya industri maupun pembangkit listrik, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan transmisi pipa gas.

    Selain pipa Cirebon-Semarang, penting dicatat adalah proyek West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai.

    Selain itu, pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah yang terkendala faktor geografis, seperti di pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Tingkatkan pekerja informal di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jadi tujuan revisi RUU SJSN

    Tingkatkan pekerja informal di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jadi tujuan revisi RUU SJSN

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Komite III DPD RI:

    Tingkatkan pekerja informal di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jadi tujuan revisi RUU SJSN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Komite III DPD RI  melakukan  Rapat Kerja (Raker) dengan Pemprov Sumut beserta OPD dan beberapa stakeholder lainnya pada Senin (10/2) di kompleks kantor Gubernur. Raker dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja untuk inventarisari masalah terkait penyusunan RUU Perubahan UU No 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

    Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumut dalam sambutannya di Raker menyatakan bahwa Sumut dari sisi geografis, sosiologis maupun ekonomis menjadi provinsi yang sangat strategis dalam berkontribusi pada  pembangunan nasional.

    “Sumut juga menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara tetangga karena disini selain ada bandar dan pelabuhan yang melayani rute internasional juga terdapat 17 konsulat jenderal negara tetangga,” sebutnya. 
     
    Jelita Donal, Wakil Ketua Komite III DPD RI yang menjadi ketua rombongan menyampaikan pernyataan pemantik yang mempertanyakan apakah  misi pembentukan UU SJSN telah tercapai? karena meski telah terdapat berbagai capaian dalam penyelenggaraan jaminan sosial di indonesia pada sisi yang sama terdapat tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah untuk memperluas cakupan jaminan sosial. Salah satunya jaminan sosial kecelakaan lalulintas dan  angkutan jalan.

    “Kami melihat ada persoalan hukum pada Peraturan Pemerintah yang mendasari kerja Jasa Raharja. Kami juga melihat bahwa Jasa Raharja  memang telah masuk dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan sosial  tetapi keberadaanya sendiri secara status bukanlah penyelenggara jaminan sosial. Selain itu juga terdapat persoalan berkenaan dengan minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada kelompok pekerja informal. Padahal pekerja informal mendominasi jumlah pekerja Indonesia. Melalui RUU Perubahan UU SJSN kami mengupayakan adanya penguatan Jasa Raharja dalam pemberian santunan kepada korban maupun penguatan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas senator Sumbar itu.

    Destita Khairilisani, senator Bengkulu dalam sesi tanya jawab mempertanyakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan pekerja di BPJS ketenagakerjaan, misalnya melalui peningkatan jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan untuk mendorong pemberi kerja mentaati regulasi.

    Adapun senator dari DI Yogyakarta  Ahmad Syauqi, mengingatkan jangan sampai ada tumpah tindih dalam pelaksanaan tusi antara  Jasa Raharja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan dan santunan. Regulasi yang sedang diinisiasi oleh DPD RI juga bertujuan untuk memperkuat tusi lembaga tersebut.

    Kadis Ketenagakerjaan, Ismael P. Sinaga, membenarkan pernyataan masih minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan saja pada pekerja informal  tapi juga pekerja formal. Di Sumut baru tercapai 49,71 % pekerja formal dan hanya 12,37% pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Menurutnya kepatuhan pemberi kerja menjadi tantangan bagi upaya peningkatan kepesertaan itu. Sedangkan terkait dengan petugas ketenagakerjaan, disebut jumlahnya memang hanya 36 orang untuk melayani sebanyak 4000an pemberi kerja. Peningkatan jumlah tenaga pengawas tentu diharapkan. Disamping itu lemahnya sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja juga menjadi tantangan dalam optimalisasi kepesertaan pekerja pada BPJS ketenagakerjaan.

    Berbeda dengan BPJS ketenagakerjaan, kepala perwakilan BPJS Kesehatan menyebut  ditingkat provinsi, Sumut telah mencapai UHC dengan kepersertaan 98,44% per 1  Januari 2025. Adapun d tingkat  kabupaten/kita, ada 3 kabupaten/kota yang keaktifan pesertanya belum 75%.

    Jasa Raharja menjadi pembayar pertama dalam ekosistem jaminan kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan. Layanan lain akan di berikan oleh  penyelenggara jaminan sosial lainnya misalnya terkait layanan kesehatan bagi luka yang diderita korban.  Meski sejauh ini tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian layanan, namun tidak dipungkuri ada saja temuan dimana  korban bermaksud memanipulasi bukti guna memperoleh layanan maksimal dalam santunan. 

    “Selain pelayanan santunan, kami juga memberi kontribusi dalam pencegahan kecelakaan,” kata Nasjwin Andi Nurdin, KA Cabang Jasa Raharja Sumut. 

    Mengakhiri Raker, Kadis Kesehatan melalui Sekda, Armand Effendy Pohan, mengharapkan RUU ini nantinya juga mengakomodasi usulan perihal proporsi jumlah peserta bukan penerima upah (PBU) yang dbayarkan oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini belum ada aturannya. 

    “Kami d provinsi Sumut menetapkan kebijakan dengan perbandingan 20% menjadi tanggung jawab Pemprov dan 80% kabupaten/kota, kecuali untuk kepulauan Nias  kami memberi affirmasi dengan proporsi 30% berbanding 70%,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • IHSG ditutup melemah terdampak sentimen kebijakan tarif AS

    IHSG ditutup melemah terdampak sentimen kebijakan tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah terdampak sentimen kebijakan tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah terdampak oleh sentimen kebijakan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

    IHSG ditutup turun 94,44 poin atau 1,40 persen ke posisi 6.648,14. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 melemah 11,62 poin atau 1,48 persen ke posisi 773,26.

    “Kebijakan tarif oleh pemerintah AS diprediksi masih akan berlanjut, sehingga akan memberikan dampak pada negara emerging market, salah satunya ekonomi Indonesia karena akan tersandera dengan tingkat suku dan lebih membutuhkan banyak untuk pemangkasan suku bunga acuannya,” kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dengan demikian, pasar menantikan langkah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) selanjutnya mengantisipasi potensi dampak perang dagang tersebut terhadap meningkatnya inflasi.

    Kondisi itu dapat menyulitkan The Fed menurunkan suku bunga acuannya, yang juga akan berdampak pada suku bunga emerging market, sehingga hal ini berpotensi memicu nilai dolar AS menguat dan terjadi capital foreign outflow.

    Sebelumnya, Ketua Fed Jerome Powell dijadwalkan untuk menyampaikan kesaksian setengah tahunannya di hadapan kongres, karena pejabat bank sentral memberi sinyal bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melonggarkan kebijakan lebih lanjut.

    Pasar saham Asia cenderung bergerak variatif. Pasar tampaknya berjuang untuk mendapatkan arah karena kekhawatiran tentang potensi perang dagang global meningkat menyusul ancaman tarif baru.

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif menyeluruh sebesar 25 persen untuk semua impor baja dan aluminium, yang berlaku mulai hari ini. Trump juga mengungkapkan bahwa tarif tambahan akan diumumkan pada Selasa (11/2) atau Rabu (12/2).

    Peringatan tarif terbaru itu menimbulkan kekhawatiran tentang inflasi, yang dapat membatasi potensi penurunan suku bunga.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat dengan sektor barang baku naik sebesar 0,36 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan teknologi yang naik masing-masing sebesar 0,21 persen dan 0,14 persen.

    Sementara itu, tujuh sektor menurun yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam minus sebesar 2,91 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor keuangan yang masing-masing turun sebesar 2,48 persen dan 1,66 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu INDX, SHIP, LION, FMII dan KONI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni MMIX, CUAN, SONA, MTFN, dan AIMS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.294.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,11 miliar lembar saham senilai Rp11,53 triliun. Sebanyak 206 saham naik, 427 saham menurun, dan 322 saham tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 14,15 poin atau 0,04 persen ke 38.801,17, indeks Shanghai meningkat 18,50 poin atau 0,56 persen ke 3.322,17, indeks Kuala Lumpur melemah 0,96 persen atau 0,06 poin ke posisi 1,589,95, indeks Straits Times menguat 13,71 poin atau 0,36 persen ke 3.875,13.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah seiring peningkatan ketegangan perdagangan global

    Rupiah melemah seiring peningkatan ketegangan perdagangan global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring peningkatan ketegangan perdagangan global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi membeberkan bahwa pelemahan nilai tukar (rupiah) dipengaruhi peningkatan kekhawatiran terkait ketegangan perdagangan ekonomi global.

    “Trump (Presiden Amerika Serikat/AS Donald Trump) mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen untuk semua impor baja dan aluminium. Langkah ini telah meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan perdagangan dan dampak potensialnya terhadap ekonomi global,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Selain itu, China mulai hari ini telah mengenakan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas pemberlakuan tarif impor barang dari AS sebesar 10 persen. Sejumlah barang dari AS juga akan dikenai bea masuk 10 persen.

    Di sisi lain, pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai kondisi ketenagakerjaan AS yang masih solid menjadi faktor kurs rupiah melemah.

    Tercatat, tingkat pengangguran AS bulan Januari 2025 menurun jadi 4,0 persen dari sebelumnya 4,1 persen, kenaikan upah naik 0,5 persen dari sebelumnya 0,3 persen, dan ekspektasi inflasi naik 4,3 persen dari sebelumnya 3,3 persen.

    “Hasil data ini tentu saja mendukung penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya,” kata Ariston.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 75 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.358 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.283 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.350 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.325 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • TNI-Bulog kerja sama dukung stabilitas pangan nasional 

    TNI-Bulog kerja sama dukung stabilitas pangan nasional 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    TNI-Bulog kerja sama dukung stabilitas pangan nasional 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Tentara Nasional Indonesia, bertempat di Ruang Pola, Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/2).

    Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Bulog dengan TNI berisikan tentang dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025.

    Adapun tujuan dari Perjanjian Kerja Sama antara lain mendukung tercapainya target pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku dan/atau pangan, menjaga proses pengadaan gabah dan beras dalam negeri agar tetap kondusif dan optimalisasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Turut hadir dalam acara penandatanganan diantaranya, Wakil Menteri Pertanian, Kabareskrim Polri, Aster Panglima TNI, Aspotmar Kasal, Waaster Panglima TNI, Waasrenum Panglima TNI, Waaster Kasad serta tamu undangan lainnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan

    Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kapolda Metro bakal bentuk tim pemecah kemacetan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto bakal membentuk tim pemecah kemacetan usai menilai banyak masyarakat yang merasa jenuh dengan kemacetan di Jakarta.

    “Kita di Jakarta yang hari-hari tidak lepas dari kemacetan tentunya akan menguras emosi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Bahkan dia sendiri ketika berkendaraan banyak masyarakat yang tidak sabar dengan membunyikan klakson. “Ini indikasi bahwa masyarakat jenuh,” katanya.

    Akibat hal tersebut, Karyoto memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim pemecah kemacetan yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. “Kemarin sudah saya perintahkan untuk membuat tim pemecah kemacetan,” katanya.

    Dia mengatakan, jangan disangka ketika hari libur, Sabtu dan Minggu adalah hari senggang. Tidak seperti itu. “Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu terjadi,” katanya.

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan tim pemecah kemacetan nantinya bertugas untuk mengurai kemacetan. “Pada saat terjadi lokasi-lokasi simpul yang ‘stuck’ akan kita urai,” katanya.

    Pada saat terjadi stagnan, tim tersebut akan datang untuk mengurai lokasi kemacetan tersebut yang akan dipancarkan oleh Traffic Management Center atau TMC dengan informasi dari petugas yang ada di lapangan.

    Argo juga menambahkan tim pemecah kemacetan berjumlah sekitar 60-80 personel yang bersiap di lapangan.

    “Para personel nanti menggunakan motor-motor trail sehingga nanti lokasi-lokasi khususnya di wilayah jalur kemacetan dapat segera terurai dengan adanya keberadaan tim tersebut,” katanya.

    Mengenai perbedaan dengan personel Ditlantas yang biasa mengatur lalu lintas di jalan raya, Argo menyebutkan perbedaannya ada di fungsi dan tugas mereka.

    “Tentunya keberadaan personel di lapangan setiap pagi, sore, sampai malam itu memang untuk melaksanakan pengaturan. Nah dengan adanya tim ini, mereka statis dan bergerak langsung dititik kemacetan,” katanya.

    Sumber : Antara