Author: Elshinta.com

  • RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS

    RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: RI tetap proses aksesi ke OECD setelah resmi gabung BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan proses aksesi untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) setelah resmi menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Prabowo mengatakan bahwa saat ini transisi keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS sedang berjalan, di mana organisasi itu terdiri atas sembilan negara anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran,_ dan Uni Emirat Arab.

    “Juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS, sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS, ya. Ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan,” kata Prabowo saat mengumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Menurut Presiden, aksesi keanggotaan Indonesia untuk bergabung dalam OECD terus dijalankan sebagai upaya bahwa Indonesia tidak memihak kelompok mana pun atau nonblok.

    Presiden juga berkomitmen agar Indonesia menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara agar tarif bea masuk perdagangan dapat dihapuskan atau diturunkan.

    “Kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa, CEPA juga,” kata Prabowo.

    Pada kesempatan sebelumnya di World Governments Summit 2025, Presiden Prabowo kembali menegaskan keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD dan forum-forum kerja sama ekonomi lainnya, seperti CPTPP dan Forum Indo-Pasifik.

    Forum-forum kerja sama itu diyakini mengedepankan semangat untuk berdialog dengan setara dan menghindari berbagai permusuhan.

    Bagi Presiden Prabowo, sikap Indonesia itu merupakan cerminan politik bebas aktif Indonesia yang tidak berpihak kepada satu kelompok kuat tertentu, termasuk kelompok-kelompok yang dipimpin Amerika Serikat ataupun China.

    Sumber : Antara

  • Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal

    Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan pemerintah dan melaporkan kepada Presiden manakala menemukan lobi-lobi yang ilegal dalam prosesnya.

    Aries menjadi salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di samping Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang juga dikenal dengan nama Ni Luh Puspa.

    “Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik,” kata Aries menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya.

    Demi menjalankan itu, Aries menyebut dirinya bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

    “Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja,” sambung Aries.

    Aries menekankan badan baru bentukan Presiden yang dia pimpin saat ini berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana kehendak Prabowo.

    “Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih,” ujar Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, selepas memanggil beberapa menteri dan kepala badan, Presiden kemudian mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang pada intinya mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Ketentuan baru itu dikecualikan untuk eksportir bidang minyak dan gas bumi, yang artinya aturan DHE SDA mereka tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri bidang perekonomian Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri yang turut mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah siapkan operasi pasar pangan jelang Ramadhan

    Pemerintah siapkan operasi pasar pangan jelang Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah siapkan operasi pasar pangan jelang Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besar untuk menjaga stabilitas harga pangan menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Mentan dalam jumpa pers seusai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan operasi pasar berbagai komoditas pangan.

    “Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

    Mentan mengaku bahwa pihaknya segera melakukan operasi pasar murah dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal itu penting karena masih ditemukan adanya kenaikan harga pangan di pasaran.

    “Karena kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara detail kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas pangan.

    Selain itu, Mentan juga mengaku bahwa rencana pelaksanaan operasi pasar tersebut belum dapat diputuskan, karena pihaknya masih akan melaksanakan rapat lanjutan yang diagendakan pada Rabu (19/2).

    Pada rapat tersebut nantinya akan diputuskan jadwal pelaksanaan operasi pasar besar-besaran nantinya.

    Ia menambahkan, pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Karena nanti kita masih rapat, keputusan terakhir itu pada tanggal 19 Februari 2025, insya Allah kita putuskan nanti di tanggal di tanggal 19 Februari 2025,” ujar Mentan.

    Diketahui, Mentan melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengaku bahwa rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

    Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.

    Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.

    “Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

    Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil

    Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil

    Ilustrasi – Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU/pri.

    Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) utama, yaitu Pertamina, Vivo, BP, dan Shell, tercatat stabil pada awal pekan ketiga bulan Februari.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025.

    Rincian harga BBM SPBU Pertamina di provinsi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk Jakarta, sebagai berikut:

    Pertalite: Rp10.000 per liter;
    Pertamax: Rp12.900 per liter;
    Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter;
    Pertamax Green 95: Rp13.700 per liter;
    Dexlite: Rp14.600 per liter; dan
    Pertamina Dex: Rp14.800 per liter.

    Kemudian, harga BBM di SPBU Shell juga tak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

    Shell Super: Rp13.350 per liter;
    Shell V-Power: Rp13.940 per liter;
    Shell V-Power Diesel: Rp15.030 per liter; dan
    Shell V-Power Nitro+: Rp14.110 per liter.

    Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP tidak mengalami perubahan sejak 9 Februari 2025.

    Sebagaimana yang dikutip dari laman resmi BP Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2), pada 9 Februari, harga BP 92 sempat turun Rp150 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.350 per liter menjadi Rp13.200 per liternya.

    Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

    BP 92: Rp13.200 per liter;
    BP Ultimate: Rp13.940 per liter; serta
    BP Diesel Ultimate: Rp15.030 per liter.

    Harga BBM di SPBU Vivo juga tercatat stabil sejak 1 Februari 2025. Dikutip dari akun resmi SPBU Vivo, rincian harga BBM di SPBU Vivo untuk pembelian per liter yang berlaku sejak 1 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

    Revvo 90: Rp13.260 per liter;
    Revvo 92: Rp13.350 per liter;
    Revvo 95: Rp13.940 per liter; dan
    Diesel Primus Plus: Rp15.030 per liter.

    Sumber : Antara

  • Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA

    Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA

    Arsip – TransJakarta melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

    Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:38 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menempatkan petugas di perlintasan kereta api (KA) guna membantu pengaturan lalu lintas di jalur perlintasan KA.

    “Transjakarta akan menempatkan petugas khusus untuk membantu pengaturan lalu lintas di jalur perlintasan kereta api,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Tjahyadi Dermawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Keputusan ini menyusul kejadian pada Sabtu (15/2) sekitar pukul 13.00 WIB, saat armada bus listrik Transjakarta milik operator Bianglala Metropolitan dengan nomor BMP 240364 sempat terhambat perjalanannya di pintu lintasan rel KA di Green Garden arah Pasar Baru pada saat melintasi rel dan sirine berbunyi.

    Tjahyadi merujuk hasil investigasi internal mengatakan tidak ada kendala teknis pada bus saat kejadian tersebut.

    Berdasarkan investigasi, laju bus terhambat setelah melewati sebagian rel kereta, lalu lampu lalu lintas menunjukkan indikator merah dan ada kendaraan lain di bus.

    “Bus sudah melintasi sebagian rel kereta, sebelum sirine berbunyi dan palang pintu perlintasan kereta ditutup,” ujar Tjahyadi.

    Setelah lampu merah selesai, kata dia, kendaraan di depan bus berjalan dan bus lalu melaju dengan normal.

    Tjahyadi mengakui saat itu kepanikan terjadi karena penumpang memaksa turun dan memecahkan kaca samping sebelah kiri.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hal ini menjadi perhatian serius Transjakarta untuk melakukan evaluasi SOP pramudi khususnya pada rute-rute yang melintasi rel kereta api,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS

    Petugas menunjukkan mata uang rupiah dan dolar AS di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.187 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 65 poin atau 0,40 persen menjadi Rp16.187 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu mengenai pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal tersebut diungkapkan Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tadi ditanyakan terkait Pak Sukmana (tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng), apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Saya enggak mengerti. Itu pakai peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda). Kalo perda, saya pasti tahu,” ucapnya.

    Ia menjelaskan perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015. Lahan tersebut akan dibangun rusun.

    Pemprov DKI dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi pada 7 Oktober 2015.

    Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa lahan itu bermasalah. BPK mencatat bahwa lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Lalu, pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan peraturan gubernur karena terjadi ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, pengadaan lahan tersebut pun berasal dari APBD yang didasarkan pada pergub.

    Lantaran didasari pergub, Prasetyo pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengadaan lahan tersebut.

    “Terkait Cengkareng Barat, saya enggak ngerti. Tanahnya di mana aja saya enggak tahu,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada saat itu tidak tinggal diam dengan membentuk Panitia Khusus Aset.

    “Di sini juga saya, karena temuan BPK, langsung membuat panitia khusus (pansus). Kebetulan pansus itu diketuai almarhum Gembong Warsono,” ucapnya.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA, Prasetyo tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada sekitar pukul 09.00 WIB. Politikus PDIP itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.37 WIB.

    Sebelumnya, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Prasetyo dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin ini.

    “Kami akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebut oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini, terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016.

    Kasus ini melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

    Tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Sumber : Antara

  • IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    Karyawan mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui layar komputer di Jakarta, Senin (21/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 24,85 poin atau 0,37 persen ke posisi 6.663,31.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,18 poin atau 0,41 persen ke posisi 775,59.

    Sumber : Antara

  • DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya

    DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, menyatakan dukungannya terhadap program Water Purifier yang digagas oleh PAM Jaya. Program ini bertujuan untuk menyediakan air siap minum bagi warga Jakarta dengan kualitas yang sudah memenuhi standar WHO.

    “Kepada warga masyarakat DKI, air sekarang ini sudah diproses menjadi air siap minum, sama dengan air-air kemasan lainnya,” kata Simon Ishak di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Simon menjelaskan bahwa peningkatan kualitas air ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penggantian pipa lama yang sudah berkarat dengan pipa baru serta pemasangan Water Purifier bagi warga yang masih menggunakan pipa lama.

    “Sebelum pipanisasi yang baru selesai, ada alat pendukung seperti Water Purifier untuk menyaring air agar tetap aman diminum. Kalau pipanya sudah diganti, warga bisa langsung minum dari keran. Tapi kalau belum, mereka harus menggunakan alat ini,” ujarnya.

    Meski program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, Simon menyoroti perlunya sosialisasi lebih luas terkait penggunaan fasilitas air minum di tempat umum. Ia menyesalkan adanya insiden di mana fasilitas air minum justru dijadikan tempat sampah.

    “Beberapa waktu lalu saya lihat di media sosial, ada fasilitas air minum yang malah dijadikan tempat sampah. Bekas makanan dan minuman ditumpuk di situ. Ini menunjukkan bahwa masih ada warga yang belum siap menerima fasilitas ini dengan baik,” terang dia.

    Ia menekankan, kebiasaan masyarakat perlu diubah agar fasilitas Water Purifier ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.

    “Tidak perlu lagi sosialisasi besar-besaran karena sudah jelas tertulis ‘Air Minum PDAM’ di fasilitasnya. Tapi tetap, mengubah kebiasaan masyarakat memang butuh waktu,” tambahnya.

    Simon juga menyebut bahwa saat ini sudah ada beberapa titik di Jakarta yang memiliki fasilitas Water Purifier, meski skalanya masih terbatas. Ke depannya, ia berharap fasilitas ini bisa diperbanyak di tempat-tempat umum seperti halte, taman, dan kawasan wisata.

    “Di Ancol sudah ada, terutama di tempat hiburan dan rekreasi. Ke depan, fasilitas ini akan diperbanyak di tempat umum lainnya seperti halte dan tempat keramaian lainnya,” ujarnya.

    Namun, ia juga mengingatkan agar fasilitas ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain seperti mencuci pakaian. “Jangan sampai nanti ada yang pakai buat cuci baju di situ,” pungkasnya.

    Program Water Purifier dari PAM Jaya diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih berkualitas serta mengurangi ketergantungan pada air kemasan, sejalan dengan standar internasional.

    Water Purifier merupakan salah satu inovasi yang diterapkan sebagai alternatif air minum tanpa kemasan plastik sekali pakai.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa teknologi water purifier memungkinkan masyarakat mengakses air minum langsung dari sumbernya tanpa perlu menggunakan air kemasan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah plastik.

    “Harapannya dengan mudahnya akses air bersih dan siap minum ini akan mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Arief menambahkan, upaya ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak, serta SDG ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

    Sumber : Radio Elshinta