Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Pengadilan Militer gelar sidang lanjutan penembakan bos rental

    Pengadilan Militer gelar sidang lanjutan penembakan bos rental

    Sidang pembacaan dakwaan perkara penembakan bos rental mobil tempat istirahat (rest area) KM 45 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pengadilan Militer gelar sidang lanjutan penembakan bos rental
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Pengadilan Militer II-08 kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan terhadap bos rental mobil di Tempat Istirahat (Rest Area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1) dengan agenda pemeriksaan enam saksi.

    “Sidang mulai pukul 09.00 WIB, pemeriksaan saksi enam orang,” kata Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Kum Riswandono Hariyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Pemeriksaan enam saksi yang mengetahui peristiwa penembakan tersebut dua di antaranya merupakan anak dari bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yaitu Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra. Lalu, empat saksi lainnya yang dijadwalkan akan dipanggil bersamaan yaitu Muhammad Isra, Samsul Bahri SE alias Acung, Samsul Bahri alias Jenggot dan Samsul Bahri alias Agus.

    Sidang dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga media dan masyarakat bisa memantau dan mengikuti jalannya persidangan. Nantinya sidang akan terus berlanjut untuk memeriksa saksi lainnya. Proses persidangan juga akan dilakukan secara profesional, independen, tidak memihak atau tidak berpihak (imparsial), transparan dan akuntabel.

    Sebelumnya, tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan terhadap bos rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    “Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan,” kata Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara, yakni Mayor Corps Hukum (Chk) Gori Rambe di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2).

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka, yakni terdakwa 1 atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa 2 Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

    Sumber : Antara

  • Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah

    Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo: Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyoroti permasalahan intervensi terhadap keluarga miskin yang masih belum berjalan optimal. Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyediaan hunian layak, akses pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja bagi masyarakat.

    Salah satu permasalahan yang disorot adalah kualitas air bersih di Kampung Sumber. Teguh menyebut bahwa sebagian besar air tanah di kawasan tersebut telah tercemar bakteri E. coli, sehingga warga di salah satu RW dilarang menggunakan air tanah. “Ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Jika masyarakat tidak memiliki akses air bersih, kesehatan mereka terganggu, dan itu berdampak pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga mengkritisi sistem bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya tidak diberikan secara terus-menerus. “PKH harus dibatasi dua sampai tiga tahun, setelah itu penerimanya diberi pelatihan kerja dan kesempatan berusaha. Tapi sekarang masih banyak yang sudah mampu, bahkan punya mobil atau jadi juragan, tetap menerima bantuan,” tegas Teguh.

    Teguh juga menyoroti tantangan warga miskin dalam memiliki hunian tetap. Banyak penghuni rumah susun (rusun) enggan pindah karena harga tanah di Solo yang semakin mahal. Mereka lebih memilih tinggal di pinggiran kota dengan pajak yang lebih rendah dan akses ke tempat kerja yang lebih mudah.

    Di sisi lain, perubahan sosial di rusun juga menjadi perhatian. “Rusun seperti di Semanggi dan Mojo sekarang ada AC dan lift, perawatannya mahal. Lama-kelamaan, penghuninya bukan lagi kalangan miskin, karena pasti ada yang menjual unitnya dan berganti pemilik. Ini perilaku yang harus kita ubah,” ujarnya.

    Teguh berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. “Kalau berperilaku baik, rezekinya akan bertambah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (17/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mendagri imbau pemda waspadai sejumlah komoditas jelang Ramadan

    Mendagri imbau pemda waspadai sejumlah komoditas jelang Ramadan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri imbau pemda waspadai sejumlah komoditas jelang Ramadan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) mewaspadai sejumlah komoditas menjelang Ramadan lantaran data Badan Pusat Statistik (BPS),l mencatat terdapat beberapa komoditas di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan pada minggu kedua Februari 2025.

    Dia menyebutkan komoditas tersebut di antaranya cabai merah yang naik di 196 kabupaten/kota. Kemudian ada pula minyak goreng yang mengalami kenaikan di 166 kabupaten/kota. Selain itu, gula pasir yang mengalami kenaikan harga di 148 kabupaten/kota.

    “Komoditas yang perlu kita waspadai adalah cabai merah, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan bawang putih,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Khusus untuk cabai rawit, Tito berharap masyarakat dapat melakukan gerakan menanam di halaman rumah masing-masing. Pasalnya, cabai adalah satu jenis komoditas pangan yang mudah ditanam.

    Hanya saja, sampai saat ini masih banyak daerah yang menggantungkan kebutuhannya pada daerah yang hasil panennya berlebih.

    “Karena tanaman yang mudah ditanam mudah juga dipanen, cepat panen, cuma [tidak sedikit daerah yang] ketergantungannya sangat tinggi kepada daerah-daerah yang surplus [hasil panennya],” ujarnya.

    Terkait bawang putih, dirinya mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi agar tidak terjadi kelangkaan menjelang Ramadan.

    Pada forum tersebut, Tito menekankan dirinya bakal melaporkan hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga sekaligus meminta arahan lebih lanjut agar harga komoditas tetap stabil menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

    “Saya laporkan hasil Rakor Inflasi ini kepada Pak Presiden untuk menerima arahan lebih lanjut,” pungkas Tito.

    Sumber : Antara

  • IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen

    IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG dan Rupiah kompak menguat usai Prabowo umumkan DHE 100 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kompak menguat pada Senin (17/2) usai Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) wajib disimpan 100% di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

    Di penutupan perdagangan Senin, IHSG berhasil melesat di zona hijau dengan kenaikan 192,42 poin atau menguat 2,9% ke posisi 6.830,88. Adapun kurs Rupiah juga berhasil menguat 0,28% ke posisi Rp16.215/US$. Dengan demikian kebijakan ini sejauh ini berdampak positif pada pasar keuangan Indonesia.

    Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak dengan rentang perdagangan terjadi pada area level 6.658,22 sampai dengan tertingginya 6.830,88.

    Data perdagangan saham menunjukkan nilai perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari sejumlah 19,42 miliar saham yang ditransaksikan. Dengan frekuensi yang terjadi menyentuh 1,39 juta kali diperjualbelikan.

    Saham-saham barang baku, saham energi, dan saham keuangan menjadi pendukung utama penguatan IHSG dengan kenaikan 3,67%, 3,29%, dan 2,38%, disusul oleh menguatnya saham infrastruktur sebesar 2,03%. Sedangkan, saham-saham perindustrian mengalami kenaikan 1,71%.

    Riset Erdhika Elit Sekuritas menyebut kebijakan baru pemerintahan Prabowo ini positif karena devisa yang disimpan di sistem perbankan domestik akan meningkatkan likuiditas perbankan.

    “Bank akan memiliki lebih banyak dana untuk menyalurkan kredit atau menawarkan produk investasi seperti deposito valas,” demikian keterangan tertulis riset Erdhika. 

    Erdhika juga memberi daftar emiten perbankan yang layak mendapat perhatian dengan dengan kebijakan DHE. Emiten-emiten tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Permata Tbk (BNLI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

    Kebijakan baru ini berlaku untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Seluruh DHE SDA wajib ditempatkan di rekening khusus di bank nasional selama setahun. Untuk sektor migas, aturan tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan sepanjang 2024 adalah US$ 5,71 miliar. Melesat 29,81% dibandingkan 2023.

    Sementara nilai ekspor komoditas pertambangan dan lainnya sepanjang 2024 adalah US$ 40,57 miliar. Turun 10,2% dari posisi 2023.

    Prabowo mengatakan kebijakan ini bisa meningkatkan cadangan devisa negara secara signifikan.

    “Di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak US$ 80 miliar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari US$ 100 miliar,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BAZNAS RI terus tekankan profesionalisme amil

    BAZNAS RI terus tekankan profesionalisme amil

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS RI terus tekankan profesionalisme amil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menggelar tadarus dan mujahadah Nisfu Syakban sebagai momentum refleksi untuk meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas amil dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Acara yang berlangsung khidmat ini digelar di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Jumat (14/2/2025), juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, M.Si., serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional, H. Achmad Sudrajat, Lc., MA, juga para pimpinan dan amil BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang turut hadir secara online. 

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional, H. Achmad Sudrajat, Lc., MA., menyoroti pentingnya momentum Nisfu Syakban sebagai pengingat bagi para amil untuk terus meningkatkan profesionalisme. 

    Menurutnya, tugas amil bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi juga ibadah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi.

    “Amil harus mampu membangun kepercayaan muzaki serta memastikan zakat yang dikumpulkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi mustahik. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat harus selaras dengan keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Swt,” ujarnya.

    Selain itu, Achmad mengajak seluruh amil BAZNAS untuk menjadikan Nisfu Syakban sebagai momen refleksi diri. 

    Ia menekankan, pentingnya memperbanyak ibadah dan doa, khususnya di momentum nisfu syakban agar setiap individu dapat meningkatkan kualitas spiritual serta semakin teguh dalam menjalankan tugas demi kemaslahatan umat.

    “BAZNAS berkomitmen untuk terus menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kepercayaan masyarakat adalah amanah besar yang harus dijaga dengan profesionalisme dan keikhlasan,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, M.Si., menegaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran akan pentingnya tugas mulia dalam memberdayakan umat melalui zakat, infak, dan sedekah. 

    Ia mengingatkan, para amil untuk bekerja dengan niat ikhlas demi kesejahteraan umat, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan, “Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat.”

    Untuk meningkatkan efektivitas kinerja, Rizaludin menekankan, karakter amil BAZNAS harus mencerminkan prinsip 3H, 2S, dan 1M, yaitu Hand (terampil dalam bekerja), Heart (hati yang suci), Head (pemikiran yang positif), Soul (kesediaan untuk melayani), Spirit (semangat juang yang tinggi), serta Motive (niat yang tulus untuk Allah Swt).

    Rizaludin mengatakan, keberhasilan pengumpulan dana zakat bergantung pada enam pilar utama, yaitu literasi, pemasaran, layanan, digitalisasi, sumber daya manusia, dan reputasi. 

    “Amil yang menguasai keenam pilar ini diyakini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga semakin banyak mustahik yang terbantu,” ujar Rizaludin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah

    Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 00:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat.

    Yassierli, saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, setelah dia menghadap Presiden Prabowo Subianto, juga menilai tagar #KaburAjaDulu pun menjadi perhatian dan catatan bagi pemerintah.

    “Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” kata Menteri Ketenagakerjaan menjawab pertanyaan wartawan soal #KaburAjaDulu.

    Yassierli juga menilai tagar #KaburAjaDulu bukan berarti ajakan untuk kabur, melainkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi (skill) dan mendapatkan peluang bekerja yang lebih baik di luar negeri.

    “Di satu sisi, saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi, semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi, kalau memang ingin meningkatkan skill, dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri. Ya tidak masalah,” kata Yassierli.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengingatkan warga negara Indonesia yang ingin mencari kerja di luar negeri tentu harus mempersiapkan diri dengan baik.

    Dia menilai tagar #KaburAjaDulu tak berbeda dengan keinginan untuk merantau. Hasan Nasbi menyebut merantau merupakan pilihan hidup yang baik.

    “Tetapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill, karena kalau gak punya skill, nanti gak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur, supaya gak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau gak boleh dilarang,” kata Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara

  • Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar 424,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar 428,1 miliar dolar AS.

    Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

    Ramdan merinci bahwa ULN pemerintah menurun menjadi sebesar 203,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Di sisi lain, ULN swasta juga menurun. Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

    Ia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Sumber : Antara

  • Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 

    Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Sekjen HIPMI minta pemerintah pertimbangkan secara matang putuskan soal PSN PIK 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anthony Leong, mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan baik-baik atas keputusan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengembangan kawasan PIK telah banyak memberi manfaat bagi perekonomian maupun masyarakat setempat.

    Anthony mengatakan penetapan PIK sebagai wilayah PSN tentu sudah melalui proses kajian yang panjang. “Tidak mungkin sekali PSN penetapannya asal-asalan. Jangan sampai pemerintah terkesan tidak konsisten dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Anthony.

    Diungkapkany Anthony, pengembangan kawasan PIK telah mendorong perkembangan ekonomi.  Kedatangan investor besar di PIK telah menciptakan pusat bisnis, yang diikuti dengan pengembangan sektor pariwisata, ritel, maupun jasa. “Ini kan bagus, bisa membuat pendapatan daerah menjadi meningkat,” kata dia.

    Hal yang juga menonjol di PSN PIK adalah pariwisata dan ritel. Dipaparkannya, pengembangan mal, restoran, maupun tempat hiburan menjadi pengerak pariwisata di PIK.  “Berapa ribu orang  per hari yang sekarang berwisata ke PIK. Ini kan membuat ritel, UMKM juga menjadi hidup di sana,” ungkap pengusaha muda ini.

    PSN PIK, menurut Anthony, telah membuat terbukanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat dari kalangan terdidik banyak yang terserap di bagian manajemen perusahaan. Sedangkan yang dari pendidikan menengah ke bawah juga tertampung untuk pekerjaan-pekerjaan lain, seperti office boy, satpam, cleaning service, tenaga antar jemput barang/surat, dan sebagainya.

    “Ini belum yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga untuk pembangunan properti di sana. Kan banyak pekerja bangunan yang juga terserap. Ada juga warga yang membuka usaha kecil-kecilan ataupun kaki lima,” ungkapnya.

    Dengan banyaknya manfaat dari PSN PIK ini, menurut Anthony, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan secara matang, terkait kebijakan PSN PIK. 

    Kalaupun di sisi lain masih ada kekurangan, menurut Anthony, tidak berarti harus melakukan penghentian PSN PIK. “Hal-hal yang belum pas atau belum sesuai harapan kan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan perlu diluruskan bahwa PIK 2 bukanlah PSN melainkan hanya salah satu bagian kecil yaitu Tropical Coastland seluas 1.755 ha dalam mendukung eco-tourism,” tutup Anthony.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga dikenal sebagai Presiden RI ke-7, memberikan tanggapan terkait pidatonya dalam acara HUT Gerindra di Jakarta. Dalam wawancaranya, Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pidato tersebut bukanlah curahan hati atau `curhat`, melainkan hanya berbicara apa adanya.

    “Enggak, enggak, saya ngomong apa adanya, kok curhat,” ujarnya saat ditemui oleh mediadi rumah kediaman, Sumber, Kota Solo, Senin (17/2).  

    Jokowi juga menanggapi kritik yang diterimanya, yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, dengan approval rating yang sangat tinggi, Prabowo mendapat dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah serta dukungan fraksi-fraksi di parlemen.

    “Kalau melihat approval ratingnya, dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, tapi tinggi sekali,” ujar Jokowi, sembari menyarankan agar orang-orang membandingkan dengan dukungan yang diterima oleh perdana menteri atau presiden di negara lain. “Tingkat dukungannya, 40 hingga 50 persen saja, dengan ekonomi yang sulit.  Pak Prabowo mencapai skor 80 persen hingga 83 persen,” tambahnya.

    Mengenai pemberian simbol keris dari Prabowo Subianto, Jokowi memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan, “Simbol apa, tanya aja sama Pak Prabowo.”

    Ketika ditanya mengenai peran mantan presiden dalam pemerintahan saat ini, Jokowi menegaskan bahwa segala hal masih dalam proses pematangan dan pembahasan oleh pemerintah. “Semua dimatangkan semuanya, masih digodok. Mari kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” katanya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat acara HUT Gerindra, dirinya sempat menumpang mobil anaknya, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ada pembicaraan khusus antara mereka, hanya kebetulan karena mobilnya mengalami masalah.

    Perihal anak mantunya, Bobby Nasution, yang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Jokowi menganggap semuanya baik-baik saja. “Baik-baik saja, semuanya sudah dewasa dan tanggung jawab masing-masing, termasuk masuk Partai Gerindra, keputusan Mas Bobby,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan Bobby, Jokowi menjawab dengan tegas, “Tidak.”

    Mengenai perbedaan pilihan partai dalam keluarganya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari demokrasi. “Ini demokratis,” katanya singkat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Terakhir, ketika ditanya mengenai kemungkinan diminta untuk berbicara dalam acara retreat kepala daerah, Jokowi mengatakan ia tidak tahu dan membantah hal tersebut. Ia menambahkan, “Yang pinter-pinter masih banyak,” sambil menekankan bahwa orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman lebih layak diberi kesempatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/w3xbhnji/elshinta.com.

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:12 WIB

    Elshinta.com – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur. Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran. 

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri. “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini, Senin (17/2). 

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya. 

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran. 

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran. 

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat. “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur. Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi. 

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

    Sumber : Elshinta.Com