Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pj Bupati Langkat: Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I. Rapat ini membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (17/2).

    Reses yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 ini dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Langkat di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil reses tersebut, terkumpul sebanyak 1.056 usulan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

    Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini didasari oleh undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan,” ujar Faisal.

    Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat guna menghindari kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan program pemerintah daerah.

    “Diharapkan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2025 dapat mengurangi ketidakpastian serta ketidakpuasan terhadap aspirasi yang tidak terpenuhi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (18/2). 

    Lebih lanjut, Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa rapat ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk memastikan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. “Proses ini melibatkan negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat mencapai konsensus mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan,” tutupnya.

    Dengan penyelarasan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Langkat ke depan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PLN siapkan suplai listrik latihan angkatan laut internasional MNEK 2025 di Bali

    PLN siapkan suplai listrik latihan angkatan laut internasional MNEK 2025 di Bali

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    PLN siapkan suplai listrik latihan angkatan laut internasional MNEK 2025 di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan latihan Angkatan Laut berskala internasional, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 dengan memastikan hadirnya suplai listrik yang stabil dan andal.

    General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan PLN berkomitmen untuk mendukung berbagai event dengan menghadirkan listrik andal tanpa kedip selama acara berlangsung.

    “Kami (PLN UID Bali) merasa terhormat memperoleh kepercayaan untuk berkontribusi dalam mengawal kelistrikan berbagai pelaksanaan kegiatan baik yang berskala internasional maupun nasional ataupun lokal. Tentunya hal ini juga demi membawa nama baik negara di mata dunia,” kata Eric Rossi Priyo Nugroho, Minggu (16/2/2025). 

    Ia menambahkan demi kesuksesan event yang akan berlangsung pada tanggal 15-22 Februari 2025 ini, PLN menetapkan masa siaga sejak tanggal 13 Februari 2025 hingga 23 Februari 2025 mendatang. 

    Ia juga menyebutkan sepanjang masa siaga, PLN menerjunkan 1011 petugas untuk menjaga keandalan pasokan listrik 24 jam selama penyelenggaraan MNEK 2025. Selain itu sejumlah peralatan turut disiagakan yakni 22 UPS, 10 UGB, dan 24 genset.

    “Dengan menyiagakan personel dan peralatan pendukung serta infrastruktur kelistrikan yang memadai untuk menyokong pelaksanaan latihan militer non-perang tersebut, diharapkan kegiatan yang melibatkan setidaknya 58 negara ini dapat berjalan dengan lancar,” tegasnya.

    PLN juga memetakan 5 lokasi utama tempat penyelenggaraan rangkaian kegiatan baik yang berlokasi di Nusa Dua maupun di Denpasar. 

    Tak hanya itu, koordinasi dengan pihak terkait seperti aparat keamanan, penyelenggara kegiatan termasuk pemilik venue juga dilakukan demi memastikan upaya pengawalan pasokan listrik dapat terlaksana dengan baik. 

    “Petugas juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya pemilik venue untuk memastikan instalasi aman dan telah laik operasi,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (17/2).

    Terakhir pihaknya berharap masyarakt juga dapat ikut serta berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini dengan bersama-sama menjaga jaringan listrik PLN tetap steril dari potensi penyebab gangguan.

    “Jika masyarakat melihat ada potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, mohon dapat melaporkan kepada petugas PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau contact center 123,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan sektor ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • 481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas

    481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas

    Para kepala daerah sedang mengikuti latihan baris-berbaris di Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

    481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa. Tim kami melaporkan di Silang Monas, Selasa pagi, para kepala daerah tersebut mengenakan kaos berwarna putih dengan celana training hitam.

    Adapun pengarahan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). Dalam pengarahan di Monas ini para kepala daerah terpilih turut berlatih peraturan baris berbaris (PBB) yang dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bika Arya turut menghadiri pengarahan dan gladi kotor di Monas. Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Minggu (17/2). Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    Ilustrasi: Kendaraan listrik pada saat mengisi daya di SPKLU milik PLN. (ANTARA/Chairul Rohman)

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti pentingnya pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) seiring dengan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Kita harus berubah seiring dengan disruptif energi yang ada. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung EV, sehingga SPKLU jangan hanya di kota-kota besar saja,” kata Tulus dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membidik pembangunan 62.918 SPKLU hingga tahun 2030. Upaya ini menyusul amanat Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU, agar stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik ini bisa lebih masif dan merata di Indonesia.

    Menurut Tulus, infrastruktur pendukung harus siap seiring dengan dorongan transisi ke energi yang lebih bersih. Hal itu juga dapat didorong melalui beberapa kebijakan bagi produsen dan konsumen terkait simulasi tarif yang lebih kompetitif serta akses yang lebih baik. Ia menilai, saat ini upaya masyarakat yang sudah membeli mobil listrik dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada mobil bertenaga bahan bakar fosil, harus diapresiasi dengan fasilitas penunjang agar memiliki hak yang setara dengan kendaraan konvensional.

    “Pola konsumsinya sekarang masih berdasarkan kesadaran pribadi terkait energi terbarukan. Dan diharapkan dengan dorongan pemerintah, upaya seperti ini bisa semakin berkelanjutan,” ujar Tulus.

    Selain itu, Tulus menilai masih ada jarak (gap) atau penghalang (barrier) bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik, terutama soal harga beli yang masih cukup tinggi.

    “Ada barrier yang buat konsumen ragu untuk beli EV, jadi butuh insentif yang bisa membuat harga EV ini bisa turun atau sejajar dengan mobil pada umumnya,” kata Tulus.

    “Ketika sudah terbangun kesadaran konsumen, pemerintah bisa beri insentif fiskal dan nonfiskal. (Ekosistem kendaraan listrik) Harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab negara,” ujar dia.

     

    Sumber : Antara

  • Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kedua kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (kanan), Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (kedua kanan) dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Mentan, dalam jumpa per seusai melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah telah memutuskan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Mentan mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara rinci kenaikan harga yang dimaksud tersebut.

    “Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mentan mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah, hingga ke desa-desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa. Bahwa harga (HET minyak goreng) sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, kita harus patuhi,” tegas Mentan.

    Pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Kita ingin di bulan suci Ramadhan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum. Karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” kata Mentan.

    Mentan melakukan rakortas bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengatakan rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Sementara itu, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per lt.

    “Sudah diputuskan oleh Menteri Perdagangan Rp15.700 per liter, ya harus dieksekusi Rp15.700. Sekarang angkanya Rp17.000-Rp18.000 untuk Minyakita. Rata-rata nasional ya. Itu yang harus kita perbaiki sama-sama,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data neraca perdagangan Indonesia yang surplus 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus 3,45 miliar (dolar AS), lebih tinggi 1,21 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi 1,45 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Indonesia sudah mengalami surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut sejak Desember 2020,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari 2025 senilai 21,45 miliar dolar AS atau turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 23,46 miliar dolar AS. Adapun secara year on year (yoy), ekspor Indonesia naik 4,68 persen dibanding bulan Januari 2024 sebesar 20,49 miliar dolar AS

    Jika dilihat secara tahunan, ekspor migas menurun dari 1,06 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 1,4 miliar pada Januari 2025. Kemudian, nilai ekspor non migas secara tahunan tercatat naik dari 20,40 miliar dolar AS di Januari 2024 menjadi 19,10 miliar dolar AS di Januari 2025.

    Untuk nilai impor Indonesia pada Januari 2025, tercatat mencapai 18 miliar dolar AS atau turun 15,18 persen dibanding Desember 2024 yang sebesar 21,22 miliar dolar AS. Apabila dibandingkan Januari 2024, kinerja impor bulan ini tercatat turun sebesar 2,67 persen.

    Secara yoy, impor migas menurun dari 2,70 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi dolar AS 2,48 miliar pada Januari 2025. Sementara, impor non migas secara yoy turun dari 15,80 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 15,52 miliar dolar AS pada Januari 2025.

    Di samping itu, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong melihat, penguatan rupiah turut dipengaruhi data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) yang terkontraksi 0,5 persen dari dugaan minus 0,1 persen.

    Akibat rilis data tersebut, imbal hasil obligasi AS mengalami penurunan dan meningkatkan prospek pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    Lukman menilai ada potensi 50 persen untuk pemangkasan 50 basis points (bps) hingga akhir tahun. “Sebelumnya, hanya diperkirakan paling besar 35 bps,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.228 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.208 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.285 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG awal pekan ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 192,42 poin atau 2,90 persen ke posisi 6.830,88. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 24,04 poin atau 3,11 persen ke posisi 796,45.

    “IHSG dan bursa saham regional Asia menguat, pasar merespon data pertumbuhan ekonomi Jepang dan simposium yang akan dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Ekonomi Jepang tumbuh sebesar 0,7 persen kuartal ke kuartal (qoq) pada kuartal IV 2024, meningkat dari pertumbuhan 0,4 persen pada kuartal sebelumnya dan melampaui perkiraan sebesar 0,3 persen.

    Secara tahunan, produk domestik bruto (PDB) Jepang tumbuh 2,8 persen pada kuartal IV 2024, sesuai ekspektasi dan naik dari pertumbuhan 1,7 persen kuartal III 2024.

    Hal itu menandai pertumbuhan triwulanan ketiga berturut-turut, didorong oleh rebound yang kuat dalam investasi bisnis.

    Pelaku pasar juga menelaah rencana simposium yang dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping, yang mana akan melibatkan sektor swasta yang akan menampilkan para pemimpin bisnis terkemuka di China.

    Pelaku pasar berharap acara itu akan meningkatkan kepercayaan sektor swasta pada kebijakan dari Pemerintah China.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca perdagangan Indonesia Januari 2025 surplus sebesar 3.45 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,24 miliar dolar AS, yang didukung dari ekspor yang mencatatkan sebesar 21,45 miliar dolar AS dan nilai impor sebesar 18 miliar dolar AS.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 3,53 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor keuangan yang masing-masing naik sebesar 3,18 persen dan 2,25 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SMIL, DATA, PMMP, ENAK dan TAXI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni KOTA, HADE, PACK, NAYZ, dan MANG.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.387.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,87 miliar lembar saham senilai Rp11,70 triliun. Sebanyak 427 saham naik 208 saham menurun, dan 320 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 24,82 poin atau 0,06 persen ke 39.174,25, indeks Shanghai menguat 9,11 poin atau 0,27 persen ke 3.355,83, indeks Kuala Lumpur melemah 8,84 persen atau 0,56 poin ke posisi 1,582,76, indeks Straits Times menguat 15,22 poin atau 0,75 persen ke 3.877,53.

    Sumber : Antara

  • Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Istana Presiden Senin 17/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Hutomo Budi)

    Presiden wajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di DN
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2/2025). 

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.

    Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025

    Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Ada sanksi penangguhan ekspor jika tak laksanakan PP 8/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan akan ada sanksi administratif berupa penangguhan ekspor bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengumumkan aturan terbaru soal devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) melalui penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa melalui PP itu, pemerintah memberikan keleluasaan bagi eksportir menjaga keberlangsungan usaha mereka melalui sejumlah ketentuan, yakni eksportir diizinkan menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa keperluan, yaitu penukaran ke rupiah di bank yang sama.

    Selain itu, eksportir juga diizinkan melakukan pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah, serta pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Kemudian, dana di rekening khusus itu juga boleh dipakai untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia,serta tersedia tetapi hanya sebagian di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

    Pemerintah juga memperbolehkan dana tersebut digunakan untuk membayar pinjaman untuk pengadaan barang modal.

    Kebijakan menempatkan DHE SDA sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan itu mulai diberlakukan efektif per 1 Maret 2025.

    Dalam kesempatan sebelumnya pada sidang kabinet, Prabowo menilai kebijakan penempatan DHE SDA di perbankan nasional dalam negeri tersebut wajar dan masuk akal.

    Menurut Presiden, eksportir menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, sudah seharusnya menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Sumber : Antara