Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Judi online. Foto: Ilustrasi/elshinta.com.

    PPATK: Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Frustasi, depresi, hingga akhirnya bunuh diri menjadi masalah yang muncul akibat kecanduan judi online. Nyatanya, bukan hanya orang dewasa yang kecanduan judi online. 

    Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi pengguna. Alih-alih mempermudah komunikasi, kemajuan teknologi malah menjerat pengguna untuk kecanduan judi online berkedok permainan atau website, atau tergiur dengan promosi bernuansa judi online di media sosial.

    Judi online berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji “kemenangan instan”.

    Mengkutip dalam siaran pers PPATK Rabu (13/8), Data kuartal satu Tahun 2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit. Angka-angka yang ada ini bukan sekadar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain.

    Pemerintah perlu bersikap lebih keras dalam memberantas judi online. Pasalnya efek judi online tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga gangguan psikis bagi para pelakunya.

    Padahal, di balik layar, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

    Banyak kisah tragis bermula dari “sekadar coba-coba”. Bermain judol demi iseng, meminjam online demi kebutuhan mendesak. Namun dalam hitungan minggu, mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan.

    Pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan pelaku industri teknologi dalam memerangi TPPU berbasis siber. Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tapi juga harus menyasar bandar dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pencucian uang digital. 

    “Kita tidak akan membiarkan dampak sosial dari judol ini terjadi. Nyawa yang hilang, Konflik rumah tangga, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, putus sekolah dll. Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening – rekening nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pelaku pidana. Rekening 100% aman  dan bisa dipergunakan kembali,” kata Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia pada Kamis (31/7).

    Sumber : Elshinta.Com

  • Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata

    Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata

    Polisi menangkap warga negara asing (WNA berinisial B karena diduga mengamuk di sebuah hotel kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Polres Jaksel.

    Imigrasi Jaksel periksa WNA yang mengamuk di Kalibata
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan memeriksa warga negara asing (WNA) asal Palestina inisial BMA karena diduga mengamuk di sebuah hotel di Kalibata, Pancoran.

    “Pemeriksaan terhadap WNA tersebut masih dilakukan secara intensif oleh Tim Inteldakim,” kata Kepala Bidang (Kabid) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

    Pada Minggu (10/8) sore pukul 17.30 WIB, pihaknya mendapatkan laporan dari Polsek Pancoran terkait adanya WNA yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan warga sekitar di Kalibata. Kemudian, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi pukul 18.00 WIB. Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) berkoordinasi dengan Polsek Pancoran dan Puskesmas terdekat untuk penanganan.

    Pukul 19.30 WIB, WNA tersebut sampai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendetensian di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

    “Penjemputan WNA inisial BMA ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berlangsung aman dan kondusif,” katanya.

    Dari kejadian tersebut, diamankan barang bukti di lokasi kejadian seperti satu buah pisau, satu buah gunting, batu, payung, ponsel, paspor dan koper berisi pakaian pelaku. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan memastikan keamanan dan kenyamanan serta penegakan hukum Keimigrasian di wilayahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Ilustrasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah (ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    PCO: Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    “Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

    Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi “backlog” perumahan.

    Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

    Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

    “Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

    Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    ​​

    Sumber : Antara

  • Petugas BPBD evakuasi warga Periuk terdampak banjir

    Petugas BPBD evakuasi warga Periuk terdampak banjir

    Petugas mengevakuasi pelajar menggunakan perahu karet saat banjir akibat hujan deras di Perumahan Magnolia Residence, Kota Tangerang, Banten, Selasa (12/8/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem seiring meningkatnya curah hujan yang dipicu oleh kombinasi fenomena atmosfer di berbagai wilayah Indonesia sejak awal Agustus 2025. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU

    Petugas BPBD evakuasi warga Periuk terdampak banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Banten menyatakan sejak tadi malam petugas telah melakukan evakuasi warga di permukiman Periuk yang dilanda banjir ke posko terdekat untuk keamanan, lalu pagi ini  juga membantu warga yang ingin menuju ke lokasi kerja.

    “Laporan anggota di lapangan, pagi ini banjir masih terjadi di Periuk dengan ketinggian paling parah mencapai satu meter. Sejak malam petugas telah melakukan evakuasi warga,” kata Plt Kepala  BPBD Kota Tangerang Mahdiar dihubungi Rabu.

    Perahu karet dan armada angkutan yang mampu menembus banjir telah disiapkan demi aktivitas warga sekitar terdampak banjir tetap berjalan normal.

    “Mereka yang mau ke sekolah melewati jalan yang tergenang, kita bantu menyeberang. Kami pastikan semuanya ditangani dengan baik,” ujarnya.

    BPBD Kota Tangerang mencatat hujan deras yang terjadi pada Selasa (12/8) pukul 12.10 WIB telah menyebabkan terjadinya banjir dan pohon tumbang. Adapun wilayah yang tercatat terjadi bencana yakni Jalan Wanamulya Utama berupa pohon tumbang dan memutus kabel listrik yang langsung ditangani PLN dan Disbudpar.

    Lalu di Perum Magnolia terjadi banjir di jalan umum dengan ketinggian mencapai 80 centimeter. Jalan Caplang Baru Keroncong genangan dengan ketinggian 30 centimeter. Underpass Taman Cibodas dengan ketinggian genangan 40 centimeter. Jalan Darmawangsa genangan ketinggian 40 centimeter.

    Perum Cipulir Estate ketinggian air 50 centimeter. Jembatan Alamanda ketinggian air 80 centimeter. Jembatan Perum Total Persada RW.08 ketinggian capai 120 centimeter. Kelurahan petir area jembatan polor cantiga ketinggian 50 centimeter. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Iwan Nursyamsu mengatakan telah menerjunkan petugas untuk memfokuskan penanganan darurat mengantisipasi luapan Kali Ledug.

    Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang juga mulai mengerahkan sekitar seribu karung darurat untuk mengantisipasi kebocoran tanggul di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan tanggul dapat beroperasi mengalirkan debit air secara optimal. Terlebih, ketinggian muka air di Kali Ledug sudah dalam status “awas” dengan tinggi sekitar 2,6 meter.

    “Kami mulai telah menyiapkan ratusan karung untuk mulai dipasang mengantisipasi kebocoran yang sering terjadi di kawasan ini,” ujarnya.

     

     

    Sumber : Antara

  • Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya

    Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya

    Aksi ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

    Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:00 WIB

    Elshinta.com – Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan. Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.

    Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Ia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

    “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful.

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun. Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.

    Bahkan donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati. Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati. Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB , jumlah warga yang ikut melakukan demonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut. 

    Sumber : Antara

  • Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    “Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

    Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

    “Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

    Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

    Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Sumber : Antara

  • Polda Metro imbau masyarakat antisipasi pengalihan arus lalu lintas

    Polda Metro imbau masyarakat antisipasi pengalihan arus lalu lintas

    Ilustrasi: Warga melintas di jalan MH Thamrin, Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr

    Polda Metro imbau masyarakat antisipasi pengalihan arus lalu lintas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:42 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya mengimbau pengguna kendaraan yang melintas di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (13/8) dan Kamis (14/8) untuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan sekitarnya.

    Dilansir dari akun ofisial @TMCPoldaMetro, Rabu dinihari, pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional pada hari tersebut dari pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

    Sejumlah ruas jalan yang dapat menerapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di kawasan tersebut antara lain Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (Sisi Timur), dan Jalan Majapahit (Sisi Timur).

    Pengalihan arus lalu lintas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan saat berlangsung kegiatan gladi upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

    Jika terjadi pengalihan arus lalu lintas, pengguna kendaraan yang akan melintas di ketiga ruas jalan tersebut akan diarahkan menggunakan jalur alternatif.

    Petugas kepolisian berjaga di lokasi-lokasi yang mengalami pengalihan arus lalu lintas untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada para pengendara.

    Pengguna kendaraan diharapkan dapat mengikuti arahan petugas di lapangan dan merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

    Petugas Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berupaya agar pelaksanaan gladi bersih upacara HUT ke-80 RI berjalan lancar dan tertib.

    Keselamatan dan keamanan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung.

    Pengumuman ini diharapkan dapat meningkatkan antisipasi pengguna kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan gladi bersih upacara HUT ke-80 RI.

    Pengguna jalan dapat memantau pengalihan arus lalu lintas secara real-time dengan mengecek informasi terkini yang diunggah di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya.

    Adapun pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA

    Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis industri fesyen bakal turut menerima dampak positif dari perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia dan Peru (IP-CEPA).

    “Kita sudah mempunyai CEPA, ada kerja sama dagang. Jadi, kalau nanti mau tambah item kerja sama yang lain itu mudah,” kata Budi saat ditemui usai kegiatan peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week 2026 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Mendag, perjanjian dagang itu bisa membuka akses pasar baru bagi industri tekstil dalam negeri.

    Dengan begitu, industri tekstil tidak hanya bergantung pada pasar Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga bisa mengandalkan pasar Amerika Latin.

    “Nanti setelah itu, kita mencoba masuk ke Afrika,” katanya, menambahkan. 

    Pemerintah juga sedang mengupayakan perundingan kerja sama dengan negara mitra lainnya, salah satunya adalah AS. Namun, kata Mendag, membidik kerja sama kawasan, yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami ingin mencoba melakukan bilateral. Kemarin Amerika Selatan sudah menyatakan siap. Jadi, kita ingin mencoba pasar kita ke mana saja ya, karena potensi industri kita besar,” ujar dia. 

    Dalam kesempatan itu, Budi juga meresmikan peluncuran JMFW 2026. Dirinya meyakini JMFW 2026 yang akan digelar pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta, bakal menggerakkan ekosistem fesyen domestik.

    JMFW 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya sejak dimulai pada 2021.

    Untuk tahun ini, JMFW mengusung tema “Essential Lab”, yakni sebuah konsep laboratorium yang dipenuhi ide kreatif dan inovatif untuk menjadi acuan tren fesyen muslim tahun depan.

    “Dari situ, semua akan bergerak. Industri kecantikan, industri fesyen, hingga UMKM-nya bergerak untuk mengembangkan pasar di dalam negeri dan juga pasar ekspor,” ujar dia. 

    Kemendag menargetkan JMFW 2026 dapat mencetak nilai transaksi sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar Rp163 miliar (kurs Rp16.309 per dolar AS).

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan JMFW tahun lalu mencatatkan nilai transaksi sebesar 20,4 juta dolar AS, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3 juta dolar AS.

    “Jadi, di tahun ini, kami ingin menargetkan JMFW 2026 bisa mencapai target 10 juta dolar AS, tapi harapannya mungkin bisa lebih dari capaian tahun sebelumnya,” kata Fajarini.

    Sumber : Antara

  • Jakbar optimalkan layanan perpustakaan RPTRA untuk warga

    Jakbar optimalkan layanan perpustakaan RPTRA untuk warga

    Sejumlah pelajar SD mengikuti lomba menggambar dan mewarnai yang digelar Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sudis Pusip) Jakarta Barat menggelar perlombaan dalam peringatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) 2025, Selasa (12/8/2025). (ANTARA/Risky Syukur)

    Jakbar optimalkan layanan perpustakaan RPTRA untuk warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat mengoptimalkan layanan perpustakaan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk warga di wilayah tersebut. Optimalisasi layanan itu dilakukan dengan memperbaharui koleksi buku serta pembinaan pengawas RPTRA terkait kerja kepustakaan.

    “Tahun ini kan kita ada pengadaan 21 ribu eksemplar buku. Itu salah satunya untuk memperbaharui koleksi-koleksi di perpustakaan RPTRA,” kata Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) Jakarta Barat, Ahmad Jazuri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Pembaharuan koleksi buku-buku di RPTRA itu dilakukan untuk mengganti buku-buku yang rusak, tidak dikembalikan peminjam serta ketinggalan zaman.

    “Jadi yang rusak, dipinjam tidak dikembalikan, terus ada yang secara topik memang sudah perlu diganti,” kata Jazuri.

    Selain itu, pihaknya secara berkala memanggil para pengawas RPTRA untuk memberikan pelatihan khusus kepustakaan.

    “Sejauh ini kita melakukan pembinaan walaupun dengan keterbatasan jumlah koleksi. Setiap tahun kita masih mengundang, pengurus RPTRA untuk hadir. Kita update kemampuannya,” tutur Jazuri.

    Dengan memperbaharui koleksi buku serta peningkatan kemampuan pengelola, kata Jazuri, layanan yang diberikan lebih maksimal. Hingga kini, kata dia, delapan dari 58 perpustakaan RPTRA di Jakarta Barat sudah terakreditasi. Salah satu syarat agar sebuah perpustakaan RPTRA terakreditasi, yakni memiliki 1.000 judul buku. “Kalau terakreditasi kan harus punya 1.000 judul buku dulu. Itu yang sedang kita upayakan,” kata Jazuri.

    Selain itu, membuat sebuah perpustakaan RPTRA terakreditasi bukan hanya sekadar penambahan buku dan rak buku.

    “Tapi juga akan ada fasilitas penunjang lain, terus pengelola administrasinya juga. Jadi butuh waktu memang,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:36 WIB

    Elshinta.com – Di lapangan Koramil 1710-02/Timika, Jl. Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kodim 1710/Mimika menggelar acara gerakan pangan murah, Selasa (12/08/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

    Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Perum Bulog dengan menjual beras medium SPHP ukuran 5 kg dengan total sebanyak 4 ton. Penjualan beras tersebut sudah berdasarkan HET yang ditentukan oleh Bulog sehingga akan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Setiap warga yang datang diperbolehkan untuk membeli sebanyak 2 karung beras dan hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga yang lebih tajam dan menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok.

    Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk perhatian dan respon cepat pemerintah ketika terjadi lonjakan harga beras, sehingga pasokan dan harga bisa tetap terjaga.

    Warga pun terlihat antusias datang ke Koramil untuk membeli beras dan terbukti dengan habis terjualnya semua beras oleh masyarakat, selain itu masyarakat pun mengapresiasi kegiatan ini karena ditengah naiknya harga bahan pokok setidaknya harga beras masih bisa terjangkau.

    Sumber : Elshinta.Com