Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air

    Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air

    Papan informasi harga BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan Timur, Jakarta, Selasa (1/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Kemendag jamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di tanah air
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, salah satunya melalui kewenangan pembinaan terhadap pelaku usaha.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang terkait dengan pemanggilan oimpinan PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan mengenai isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) research octane number (RON) 92 yang dijual melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

    “Konsumen harus mendapatkan BBM yang kualitas dan kuantitasnya dijanjikan PT Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan ini adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen, melalui pembinaan terhadap pelaku usaha,” ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (3/3/2025), Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Rihadi Nugraha menekankan adanya isu pengoplosan BBM RON 92 menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat dalam menggunakan BBM, khususnya Pertamax.

    “Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,” kata Rihadi.

    Ia menyampaikan perlindungan konsumen dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c).

    Apabila dugaan isu ini benar, artinya pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera pada Pasal 7 huruf (b), yakni tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

    Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso menyampaikan PT Pertamina Patra Niaga memastikan BBM yang dijual dan dikonsumsi masyarakat saat ini telah sesuai dengan spesifikasi (on spec).

    Dengan kata lain, telah melewati tahapan uji dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Syaratnya, harus memiliki Certificate of Quality (CoQ) pada saat bahan baku keluar dari terminal pengisian bahan bakar sebelum diperdagangkan kepada masyarakat.

    Produk bahan bakar yang beredar juga telah dilengkapi dengan laporan pengujian (test report) sehingga sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pada saat bahan bakar sampai ke SPBU pun, dilakukan visual check dan density check.

    Selain itu, semua unit bisnis dan produk PT Pertamina dilakukan audit secara berkala, baik oleh LEMIGAS maupun pihak lain yang kompeten untuk menjaga kualitas bahan bakar.

    Harsono juga menambahkan, Pertamina Patra Niaga telah dan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ESDM, LEMIGAS, dan Komisi XII DPR RI.

    “Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas produk bahan bakar Pertalite dan Pertamax yang beredar saat ini (hasil produksi 2025) sudah sesuai dengan spesifikasi baik pada bahan bakar,” kata Harsono.

    Pertamina Patra Niaga membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan pendistribusian BBM dan elpiji berjalan lancar. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan BBM dan elpiji yang meningkat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Sumber : Antara

  • BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta

    BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta

    Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Lukmansyah bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (kiri) meninjau dan memberikan bantuan kepada warga korban banjir di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (3/3/2025) (ANTARA/HO-BNPB)

    BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kecukupan jumlah bantuan logistik barang kebutuhan dasar bagi ribuan korban banjir di Jakarta Selatan.

    “Apabila kurang bisa minta kembali, kami siap untuk membantunya,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Lukmansyah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    BNPB mendistribusikan bantuan barang kebutuhan dasar seperti sembako, makanan siap saji dan juga barang keperluan pengungsian yang meliputi matras, kasur selimut dan terpal kepada warga terdampak banjir, pada Senin (3/3) sore.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid hadir dalam pendistribusian bantuan logistik dari BNPB itu dan sekaligus meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Lukmansyah memastikan bahwa BNPB segera memetakan langkah penanggulangan banjir sehingga bencana serupa tidak berulang di kemudian hari atau setidaknya mengurangi dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data sementara BNPB, korban terdampak ada sebanyak 485 keluarga atau 1.446 orang dan sebanyak 224 unit rumah di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, yang terendam banjir dengan ketinggian muka air 50 centimeter-1,5 meter.

    Dalam waktu dekat, menurut Lukmansyah, BNPB akan melakukan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah di Jakarta dan pihak terkait lainnya yang difokuskan pada pemecahan masalah terkait penyebab utama banjir.

    “Dari banjir ini tidak seperti biasanya. Biasanya 4-5 jam surut tetapi ini sampai sore belum surut juga. Diharapkan setelah dicarikan solusinya, risikonya tidak terlalu banyak,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK

    Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK

    Ilustrasi. Sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 13:28 WIB

    Elshinta.com – Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik setelah berakhirnya rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasilnya.

    Apresiasi patut diberikan kepada MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi II DPR RI atas peran serta tanggung jawab dalam menjaga demokrasi agar tetap transparan, akuntabel, dan berintegritas.

    Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024. Mayoritas putusan terkait PSU di 24 daerah tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan, menunjukkan bahwa MK masih memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dan keadilan pemilu.

    Fokus MK terhadap aspek syarat pencalonan menandakan bahwa prosedur administrasi dalam pilkada harus ditegakkan dengan pengawasan ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat bertarung dalam pilkada, demi menjaga prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

    Selanjutnya, DKPP juga memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dalam meloloskan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, maka DKPP harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai.

    Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah terkait syarat pencalonan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena itu, DKPP sebagai penegak etik penyelenggara pemilu, perlu memberikan sanksi kepada anggota KPU dan Bawaslu di daerah agar kejadian serupa tidak terulang.

    Kesalahan atau maladministrasi seperti itu seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal, yaitu sebelum tahapan penetapan calon. Jika KPU provinsi dan kabupaten/kota ataupun KPU RI kesulitan menentukan apakah seorang calon telah menjabat dua periode atau belum, misalnya, mereka seharusnya dapat berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menafsirkan peraturan atau perundang-undangan.

    Hal ini juga berlaku untuk pilkada yang salah satu pasangan calonnya didiskualifikasi karena kasus hukum, seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru (Kalsel), Palopo (Sulsel), dan Mahakam Ulu (Kaltim).

    Tujuan dari pemungutan suara ulang tentu untuk menjaga prinsip keadilan pemilu. Namun, PSU juga membawa banyak konsekuensi. Pertama, tujuan pilkada serentak agar tiap kepala daerah memiliki masa jabatan yang sama menjadi tidak tercapai. Kedua, target efisiensi anggaran dengan menyatukan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada juga  jadi meleset.

    Terlebih saat ini Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. Dari sisi pemerintah daerah, ini juga menjadi beban tambahan karena harus ikut menanggung pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBD.

    Ketiga, KPU provinsi dan kabupaten/kota maupun pasangan calon nantinya harus bekerja ekstra keras untuk mengajak masyarakat agar mau datang memilih. Hal ini merujuk pada indikasi kelelahan atau kejenuhan pemilih (voter fatigue) akibat pelaksanaan Pilkada 2024 yang berlangsung di tahun yang sama dengan pemilu nasional.

    Di banyak daerah, tingkat partisipasi cenderung turun dibandingkan edisi pilkada sebelumnya. Adanya PSU dikhawatirkan akan semakin menggerus angka partisipasi pemilih, sehingga siapapun yang menang akan mengalami penurunan legitimasi.

    Sayangnya, penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang harus mengadakan PSU akibat inkompetensi mereka saat ini tidak dapat dikenai hukuman pidana, kecuali jika terbukti menerima suap dari calon atau partai politik untuk melanggar peraturan.

    Padahal, meskipun tidak terbukti menerima suap, pemungutan suara ulang jelas merugikan keuangan negara. Dana yang digunakan untuk PSU seharusnya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan pelayanan dasar bagi warga negara, yang selama ini masih banyak keterbatasan di berbagai daerah.

    Karena itu, tindakan tegas dari DKPP ke depan bukan hanya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga menjadi contoh bagi penyelenggara lainnya agar tidak main-main dengan persoalan kedaulatan rakyat.

    Langkah tegas DKPP itu diharapkan bisa terwujud agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat tetap terjaga. Ke depan, sinergi antara MK, Komisi II DPR RI, DKPP, KPU, dan Bawaslu diharapkan semakin kuat demi mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas.

    Sebagai langkah konkret dalam mencegah kecurangan pemilu, ke depan perlu dibentuk satuan tugas khusus untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap praktik politik uang atau money politics. Kepolisian bekerja sama dengan KPU dan para pemangku kepentingan lainnya, harus memastikan bahwa fenomena money politics tidak lagi menjadi hal yang biasa dalam setiap kontestasi politik.

    Keberanian MK patut diapresiasi dalam mengungkap adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif  serta keputusannya yang memerintahkan PSU sebagai bentuk penegakan keadilan pemilu.

    Lebih jauh, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan memperkuat transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya money politics juga perlu diperluas agar pemilih lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik transaksional dalam politik.

    Selain itu, pengawasan dari masyarakat sipil dan media perlu dioptimalkan guna memastikan setiap pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • Skema penyelamatan untuk PT Sritex

    Skema penyelamatan untuk PT Sritex

    Pekerja berjalan keluar pabrik melintas di samping patung pendiri Sritex HM. Lukminto di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 pekerja di empat perusahaan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh pengadilan niaga. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/tom.

    Skema penyelamatan untuk PT Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 10:45 WIB

    Elshinta.com – Langit yang sempat mendung di atas pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) kini mulai memperlihatkan secercah cahaya. Setelah ribuan pekerja menghadapi kenyataan pahit pemutusan hubungan kerja (PHK), sebuah harapan baru muncul dari Jakarta.

    Presiden Prabowo Subianto, yang menyadari dampak besar dari PHK massal ini, memanggil sejumlah menteri dan perwakilan perusahaan untuk mencari solusi. Keputusan besar pun diambil yakni dalam dua pekan ke depan, ribuan pekerja Sritex akan kembali bekerja.

    Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah keajaiban yang tidak terduga. Setelah pengumuman PHK, ribuan pekerja telah bersiap menghadapi ketidakpastian.

    Ada yang mulai mencari pekerjaan lain, ada yang mempertimbangkan untuk merintis usaha sendiri, sementara sebagian besar hanya bisa berharap pada keajaiban.

    Dan kini, keajaiban itu datang dalam bentuk keputusan pemerintah yang tidak ingin membiarkan industri ini runtuh begitu saja.

    Pada 3 Maret 2025, Presiden memanggil Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan dari Sritex untuk membahas langkah strategis guna menyelamatkan ribuan tenaga kerja.

    Hasilnya cukup menenangkan karena ada setidaknya solusi bagi para pekerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja dalam dua pekan ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan mengonfirmasi bahwa sekitar 8.000 karyawan akan bekerja kembali dengan skema baru.

    Namun, pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja skema baru ini? Apakah Sritex akan kembali ke kejayaannya atau ini hanya solusi sementara?

    Skema penyelamatan

    Salah satu langkah yang diambil sebagai skema penyelamatan dari kebangkrutan Sritex adalah memanfaatkan aset perusahaan yang masih bisa digunakan.

    Tim kurator Sritex mengusulkan skema penyewaan aset, yang memungkinkan operasional tetap berjalan tanpa harus menanggung beban keuangan yang terlalu besar.

    Anggota tim kurator Sritex Nurma Sadikin mengatakan, opsi penyewaan alat berat dibuka untuk investor sambil menunggu proses lelang selesai.

    Opsi penyewaan ini bertujuan agar mesin tekstil tetap beroperasi sehingga dapat mempertahankan nilai harta pailit milik Sritex sampai proses lelang menetapkan pemilik aset berikutnya.

    Dalam 2 pekan ke depan, kata Nurma, karyawan yang terkena PHK dapat bekerja kembali di bawah pengelolaan perusahaan yang baru. Begitu pula dengan skema rekrutmen yang akan dibuka oleh perusahaan penyewa.

    Ini adalah strategi yang jarang diterapkan dalam kasus kebangkrutan perusahaan besar, namun bisa menjadi model penyelamatan industri di masa depan.

    Pemerintah juga memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dijaga. Mereka yang akan kembali bekerja akan mendapatkan gaji dengan sistem yang lebih berkelanjutan.

    Sementara mereka yang masih menunggu akan tetap mendapatkan dukungan dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini memberikan ketenangan bagi para pekerja yang sempat dilanda kecemasan luar biasa.

    Namun, dalam setiap kesempatan selalu ada tantangan. Skema baru ini masih harus diuji dalam praktik.

    Seberapa efektif model penyewaan aset dalam menjaga keberlangsungan bisnis? Apakah industri tekstil Indonesia memang masih bisa bersaing di tengah gempuran produk impor yang lebih murah? Ataukah ini hanya penundaan dari sebuah akhir yang tak terelakkan?

    Jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari krisis ini, itu adalah pentingnya daya adaptasi. Industri tekstil tidak bisa lagi berjalan dengan model bisnis lama.

    Jika Sritex ingin bertahan, mereka harus mulai melihat ke arah sustainable fashion, produksi berbasis digital, dan diversifikasi produk.

    Jika sebelumnya mereka hanya bergantung pada pesanan besar, mungkin sekarang saatnya memasuki pasar retail langsung dengan merek mereka sendiri.

    Di sisi lain, para pekerja juga harus mulai berpikir lebih fleksibel. Jika selama ini mereka hanya terbiasa bekerja sebagai buruh pabrik, mungkin ini saatnya untuk mendapatkan pelatihan baru, baik dalam teknologi produksi, desain tekstil, maupun pemasaran digital.

    Pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama untuk menyediakan program re-skilling bagi mereka yang ingin bertransformasi dari pekerja menjadi wirausahawan.

    Adaptasi tren

    Ketika berita PHK massal pertama kali diumumkan, banyak yang melihat ini sebagai titik akhir dari kejayaan industri tekstil di Indonesia.

    Namun, dengan perkembangan terbaru ini, cerita Sritex masih belum selesai. Bisa jadi, ini adalah awal dari babak baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    Levi Strauss bisa menjadi contoh perusahaan tekstil yang bangkit dari krisis dengan inovasi, keberlanjutan, dan transformasi bisnis.

    Sritex dapat mengambil pelajaran dari kasus Levi dalam hal adaptasi tren pasar, restrukturisasi keuangan, diversifikasi bisnis, dan pengelolaan tenaga kerja, sehingga dapat kembali menjadi pemimpin industri tekstil di Indonesia dan Asia.

    Selain itu, insentif pemerintah seperti kebijakan anti-dumping dan subsidi energi bagi industri tekstil, sebagaimana diterapkan India, juga dapat membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

    Kombinasi strategi ini potensial untuk dapat membantu Sritex pulih dan kembali menjadi pemain utama di industri tekstil Indonesia.

    Di balik tragedi, selalu ada peluang. Dan bagi ribuan pekerja yang telah berjuang selama bertahun-tahun, kesempatan untuk kembali bekerja adalah lebih dari sekadar pekerjaan, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang hampir runtuh.

    Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Sritex justru akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Ketinggian luapan Ciliwung di Jaksel dan Jaktim berangsur turun

    Ketinggian luapan Ciliwung di Jaksel dan Jaktim berangsur turun

    Warga melintasi banjir yang merendam daerah Cililitan, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025). BPBD Jakarta melaporkan 20 RT di Jakarta Timur terendam banjir akibat meluapnya kali Ciliwung yang disebabkan curah hujan tinggi. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/nym.

    Ketinggian luapan Ciliwung di Jaksel dan Jaktim berangsur turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Ketinggian air yang merendam kawasan bantaran Kali Ciliwung di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berangsur turun dari yang sebelumnya mencapai tinggi meter kini yang tertinggi hanya 1,2 meter.

    “Kami mencatat saat ini genangan masih terjadi di 28 RT dan empat ruas jalan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dari data yang masuk pada pukul 03.00 WIB ketinggian air, yaitu 30 centimeter (cm) dan yang tertinggi berada pada kisaran 120 cm atau 1,2 meter. Dari data BPBD DKI Jakarta yang terus diperbaharui setiap jamnya, ketinggian air banjir yang disebabkan meluapnya Kali Ciliwung di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim). Titik tertinggi terjadi di Kelurahan Pejaten Timur mencapai 3,7 meter.

    Yohan menyatakan bahwa banjir yang terjadi itu diakibatkan meluapnya Kali Ciliwung sehingga mengakibatkan daerah yang berada di bantaran sungai terendam.Hujan yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (2/3) menyebabkan kenaikan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi Siaga 3 atau Waspada pada pukul 20.20 WIB.

    Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.40 Siaga 2 dan pada pukul 20.40 WIB Bendung Katulampa menjadi Siaga 1 atau Bahaya sekitar pukul 21.30 WIB. Selanjutnya di Pos Pantau Depok berstatus Siaga 3 Waspada pukul 21.40 WIB, Siaga 2 pukul 00.00 WIB dan Siaga 1 atau Bahaya pukul 00.30 WIB.

    “Untuk di Pos Pantau Angke Hulu menjadi siayga 3 pukul 23.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta,” katanya.

    Untuk saat ini dari 28 Rukun Tetangga (RT) yang masih tergenang banjir, 21 di antaranya berada di Jaksel dan tujuh RT lainnya di Jaktim.

    Berikut data RT dan kelurahan yang masih tergenang banjir hingga Selasa pagi:

    Jakarta Selatan terdapat 21 RT yang terdiri dari:

    1. Kelurahan Pondok Pinang
    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 80-100 cm

    2. Kelurahan Pengadegan
    Jumlah: 1 RT
    Ketinggian: 80 cm

    3. Kelurahan Rawajati
    Jumlah: 5 RT
    Ketinggian: 50 cm

    3. Kelurahan Cilandak Timur
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 105-120 cm

    4. Kelurahan Pejaten Timur
    Jumlah: 6 RT
    Ketinggian: 30-120 cm

    5. Kelurahan Kebon Baru
    Jumlah: 2 RT
    Ketinggian: 60-100 cm.

    Jakarta Timur terdapat 7 RT yang terdiri dari:

    1. Kelurahan Bidara Cina
    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 90-100 cm

    2. Kelurahan Kampung Melayu
    Jumlah: 4 RT
    Ketinggian: 95 cm

    Sementara untuk jalan yang terendam banjir terdapat di 4 ruas jalan yang terdiri dari:
    1. Jl. Basoka Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, ketinggian: 60 cm
    2. Jl. Strategi Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, ketinggian: 60 cm
    3. Jl. Srengseng Raya, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, ketinggian: 20 cm
    4. Jl. H. Muhajar RT 011 RW 002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, ketinggian: 20 cm.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.436 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.436 per dolar AS

    Teller PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghitung uang pecahan Rp100 ribu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.436 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:01 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat hingga 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.436 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.480 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pakar sarankan siswa diajari jaga makanan MBG agar tetap higienis

    Pakar sarankan siswa diajari jaga makanan MBG agar tetap higienis

    Siswa menikmati menu hidangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyatakan Program MBG tetap berjalan selama Bulan Ramadhan, dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pakar sarankan siswa diajari jaga makanan MBG agar tetap higienis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan para peserta didik diajari menjaga hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap higienis sehingga terhindar dari kemungkinan masalah kesehatan.

    “Jelas perlu penjelasan ke anak-anak tentang bagaimana menjaga makanan yang dibawa pulang ini,” kata Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Hal ini mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis dan berisiko menyebabkan keracunan. Saat Ramadhan, pemerintah mengizinkan masyarakat yang berpuasa membawa pulang menu MBG agar dapat dinikmati saat berbuka puasa.

    Selain tentang menjaga pangan saat dibawa pulang, ia juga menyoroti pentingnya menjamin kebersihan tempat penyimpanan makanan yang akan dibawa pulang. Untuk penyedia MBG, dia mengingatkan agar memperhatikan pemilihan bahan mentah yang segar serta cara memasak yang lebih tahan lama, seperti digoreng atau dipanggang dan cara penyimpanan pangan yang baik.

    Pemerintah menetapkan program MBG berjalan selama Bulan Ramadhan dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025. Distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, yakni dari 27 Februari hingga 5 Maret dan kembali berjalan pada 6 Maret.

    Terkait dengan menu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan menyediakan menu khusus Ramadan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma. Makanan akan dikemas dalam goodie bag yang bisa dibawa pulang, dengan menerapkan konsep zero waste (bebas sampah) yakni siswa membawa kembali wadah yang mereka bawa untuk digunakan kembali.

    Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati rekan mereka yang berpuasa.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka melemah 44,57 poin

    IHSG Selasa dibuka melemah 44,57 poin

    Ilustrasi – Seorang pria memantau pergerakan saham melalui gawainya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    IHSG Selasa dibuka melemah 44,57 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:15 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka melemah 44,57 poin atau 0,68 persen ke posisi 6.475,09.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 6,09 poin atau 0,83 persen ke posisi 731,68.

    Sumber : Antara

  • Rumah di Kebon Pala banjir dua meter akibat Kali Ciliwung meluap

    Rumah di Kebon Pala banjir dua meter akibat Kali Ciliwung meluap

    Pihak kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (4/3/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Rumah di Kebon Pala banjir dua meter akibat Kali Ciliwung meluap
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:59 WIB

    Elshinta.com – Permukiman warga di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih dilanda banjir mencapai satu hingga dua meter, pada Selasa pagi, akibat Kali Ciliwung meluap.

    Banjir yang melanda sejak Senin (3/3) dini hari itu tak kunjung surut hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu.

    Terlihat sejak pukul 08.00 WIB warga bolak balik menyelamatkan pakaian dan dokumen pentingnya dari rumah ke permukiman atas. Untuk menuju ke rumahnya pun ada yang harus menggunakan perahu karet atau baju pelampung.

    “Ya begini, kalau mau kemana-mana harus basah, pakai perahu karet, makin ke sana makin dalam soalnya. Yang mau kerja jadi terhambat juga kan keluarnya, motor di parkir di atas,” kata Ketua RT 12/RW 04, Rukimah (53) saat ditemui di lokasi, Jakarta Timur, Selasa.

    Terlihat beberapa warga masih bertahan di rumahnya.

    Petugas terus berusaha mengevakuasi warga yang hendak pindah ke pengungsian ataupun yang mau ke rumahnya untuk mengambil barang bawaannya.

    Tim dari kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bersiaga dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

    Sementara, ada beberapa warga korban banjir yang mengungsi ke SDN 01 Kampung Melayu. Mereka yang mengungsi mayoritas ibu-ibu, anak-anak, dan lanjut usia (lansia).

    Hujan yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (2/3) menyebabkan kenaikan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi Siaga 3 atau Waspada pada pukul 20.20 WIB.

    Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.40 Siaga 2 dan pada pukul 20.40 WIB Bendung Katulampa menjadi Siaga 1 atau Bahaya sekitar pukul 21.30 WIB.

    Selanjutnya di Pos Pantau Depok berstatus Siaga 3 Waspada pukul 21.40 WIB, Siaga 2 pukul 00.00 WIB dan Siaga 1 atau Bahaya pukul 00.30 WIB.

    Lalu di Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga 3 pukul 23.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

    Hingga saat ini tujuh RT di Jakarta Timur masih tergenang banjir yakni tiga RT di Kelurahan Bicara Cina dengan ketinggian air 90-100 sentimeter (cm), dan empat RT di Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian air mencapai 95 cm.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Jateng dan Konsul Jenderal Australia bahas `sister province`

    Gubernur Jateng dan Konsul Jenderal Australia bahas `sister province`

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Australia Glen Askew untuk membahas rencana kerja sama berbagai bidang, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (3/3/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

    Gubernur Jateng dan Konsul Jenderal Australia bahas `sister province`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan Konsul Jenderal Australia Glen Askew untuk membahas rencana kerja sama berbagai bidang, seiring perpanjangan kerja sama “sister province” antara Jateng dengan Queensland.

    “Prinsip MoU (memorandum of understanding) ini untuk merekatkan sister province kita dengan Queensland di Australia. Ini bagus sekali,” kata Luthfi setelah pertemuan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin malam.

    Penandatanganan perpanjangan kerja sama “sister province”, antara Jateng dengan Queensland rencananya akan dilaksanakan pada Mei 2025. Ia menjelaskan, ada beberapa bidang yang akan ditingkatkan kerjasamanya dengan Australia, yang pertama adalah pendidikan.

    Konsulat Jenderal Australia menawarkan kerja sama berupa beasiswa bagi masyarakat Jateng untuk belajar di Negeri Kanguru tersebut.

    “Beliau (Konsul Jenderal Australia, red.) menawarkan beasiswa. Nanti akan kami hubungkan dengan forum rektor. Kami kumpulkan rektor-rektor se-Jawa Tengah untuk membahas beasiswa ke Australia,” katanya.

    Kedua, terkait kerja sama bidang pertanian dan perdagangan, sekaligus mendukung program swasembada pangan dan upaya meningkatkan ekspor produk asal Jateng. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia Glen Askew mengatakan bahwa kedatangannya ke kantor Gubernur Jateng adalah untuk berkenalan dengan gubernur baru.

    Selain itu, membahas beberapa hal terkait rencana nota kesepahaman (MoU) perpanjangan kerja sama “sister province” antara Jateng dengan Queensland.

    “Ada MoU antara Jawa Tengah dengan Queensland di Australia. Sudah selesai dan harus ditandatangani lagi. Jadi, saya membahas jadwal dengan gubernur untuk bisa ke Brisbane dalam rangka pemandangan MoU lagi,” katanya.

    Glen percaya bahwa Jateng memiliki banyak potensi di berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan kebudayaan. Diharapkan, kata dia, MoU tersebut nantinya dapat mempererat hubungan Australia dengan Indonesia, khususnya Australia dengan Jateng.

    “Saya siap bekerja sama dengan beliau (Gubernur Jateng, red.) untuk memperbaiki hubungan perdagangan,” katanya.

    Sumber : Antara