Author: Elshinta.com

  • Camat Tebet kumpulkan bukti terkait pemukulan terhadap lurah Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Camat Tebet kumpulkan bukti terkait pemukulan terhadap lurah
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:59 WIB

  • Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Elshinta.com – Polri mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Penghargaan ini diberikan karena Polri dinilai bersinergi dan berkolaborasi secara nyata dengan Kementerian PKP dalam upaya realisasi program 3 Juta Rumah Subsidi.

    Penghargaan ini diberikan tepat di Hari Perumahan Nasional ke-75 2025 di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo hadir mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara ini.

    Penghargaan dari Kementerian PKP kepada Polri diberikan dalam bentuk piagam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Komjen Dedi oleh Menteri Ara.

    “Saat ini telah terbangun sekitar 13.000 rumah subsidi. Dan target pembangunan yakni 16.000 rumah subsidi. Tentunya sesuai petunjuk Bapak Kapolri, bahwa Polri selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan dan program-program strategis Bapak Presiden,” ucap Komjen Dedi.

    Bentuk dukungan Polri dalam upaya mewujudkan 3 Juta Rumah Subsidi di antaranya dari sisi pengawasan bersama kejaksaan. Polri juga membangun perumahan subsidi untuk anggota Polri, salah satunya di Karawang Timur, Jawa Barat, yakni Ayyasa Residence; dan perumahan subsidi lainnya di sejumlah provinsi.

    Diketahui pada 4 Maret lalu, Jenderal Sigit melakukan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Acara terpusat di Karawang dan dihadiri Menteri Ara serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah,” ujar Jenderal Sigit saat itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara berterima kasih kepada Jenderal Sigit atas dukungannya. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami,” tutur Ara di lokasi dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Selasa (26/8).

  • Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.269 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.269 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga (ANTARA)

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.269 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 10 poin atau 0,6 persen menjadi Rp16.269 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.259 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Orang tua tuntut Polisi bebaskan ratusan anak imbas demo di DPR

    Orang tua tuntut Polisi bebaskan ratusan anak imbas demo di DPR

    Sejumlah orang tua menuntut Polisi agar membebaskan anak mereka yang ditangkap saat demo di depan gedung DPR/MPR RI (25/8), Selasa (26/8/2025). ANTARA/Risky Syukur

    Orang tua tuntut Polisi bebaskan ratusan anak imbas demo di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah orang tua mununtut Polisi untuk membebaskan ratusan anak karena ditangkap saat demo di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8). 

    Tampak di lokasi pada pukul 13.00 WIB, para orang tua menunggu di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa.

    Mereka menuntut agar anaknya segera dibebaskan, namun mereka hanya bisa menunggu lantaran anak-anaknya masih diperiksa polisi.

    Beberapa dari mereka terlihat gelisah sambil berbincang dengan sesama orang tua. Selain itu, ada juga yang mondar-mandir sambil menelepon keluarga.

    Pada pukul 14.00 WIB, mereka merapat ke depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama pers sambil menunggu waktu pembebasan anaknya.

    Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengawasi proses pemeriksaan ratusan anak itu di Polda Metro Jaya.

    Komisioner KPAI Sylvana Maria menyebutkan, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya serta Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta. 

    “Kami melakukan pengawasan lewat kordinasi dengan polisi, Dinas PPAPP dan bicara langsung dengan anak-anak itu,” kata Sylvana.

    Pihaknya hendak memastikan hak mereka itu tetap terpenuhi.

    “Dari KPAI pasti (menjamin pemenuhan hak anak). Saya sudah di Polda Metro Jaya dari tadi pagi jam 07.30 WIB sampai sekarang. Menunggu anak-anak yang sedang digali informasinya, pendalaman oleh polisi,” kata dia.

    Informasi sementara, kata Sylvana, ada sebanyak 203 anak yang ditangkap petugas saat demo di depan DPR semalam (25/8).”Tapi angka pastinya, saya sedang tunggu info resmi polisi,” kata Sylvana.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 14,01 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 14,01 poin

    Arsip foto – Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri.

    IHSG Selasa dibuka menguat 14,01 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:14 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 14,01 poin atau 0,18 persen ke posisi 7.940,92.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,14 poin atau 0,14 persen ke posisi 827,78.

    Sumber : Antara

  • Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. ANTARA/Sumarwoto

    Pakar: Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai rencana pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

    “Kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia cukup besar sehingga perlu manajemen khusus. Tidak mudah untuk memobilisasi dan mengelola jumlah jamaah haji yang besar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Menurut dia, pembentukan kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi, seperti masa tunggu calon haji yang bisa mencapai 50 tahun hingga praktik-praktik penyalahgunaan visa dan kuota.

    Selama ini, kata dia, pengelolaan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama yang ruang lingkupnya terlalu besar, sehingga banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak termonitor dengan baik.

    “Dengan adanya Kementerian Haji, pengelolaan haji bisa lebih profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi, sehingga penanganannya jadi lebih fokus,” katanya menegaskan.

    Ia mengatakan ibadah haji merupakan impian dan cita-cita hampir setiap umat Islam di Indonesia, sehingga semangat beragama itu harus dijaga dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

    Selain haji, dia juga menekankan pentingnya penataan ibadah umrah yang jumlah jamaahnya terus meningkat setiap bulan.

    “Bahkan saat sekarang, umrah bukan lagi hanya sekadar ibadah, juga dibarengi dengan wisata religi. Itu bagus sekali, daripada berwisata ke tempat yang tidak punya nilai-nilai spiritual, lebih baik ke Tanah Suci,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan umrah juga harus ditata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk.

    Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan biro-biro perjalanan umrah senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

    “Dengan adanya Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” kata Prof Slamet.

    Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (26/8). RUU tersebut mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.

    Dalam pemberitaan ANTARA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    “Alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata HNW di Jakarta (26/8).

    Sumber : Antara

  • Emas Antam hari ini naik Rp3.000 ke angka Rp1,932 juta/gram

    Emas Antam hari ini naik Rp3.000 ke angka Rp1,932 juta/gram

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Harga emas keluaran Antam mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 per gram dari Rp1.504.00 per gram menjadi Rp1.513.000 per gram. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Emas Antam hari ini naik Rp3.000 ke angka Rp1,932 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (26/8) mengalami kenaikan Rp3.000 menjadi Rp1.932.000 dari semula Rp1.929.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.778.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

    ‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.016.000.

    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.932.000.

    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.804.000.

    ‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.681.000.

    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.435.000.

    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.815.000.

    ‎- Harga emas 25 gram: Rp46.912.000.

    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.745.000.

    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.412.000.

    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp468.265.000.

    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp936.320.000.

    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.872.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    ‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR

    DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR

    Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dijumpai di Balai Kota. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:12 WIB

    Elshinta.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyayangkan insiden perusakan kamera pengawas (CCTV) di Pejompongan, Jakarta, akibat ulah pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin (25/8).

    “Aksi perusakan diduga dilakukan untuk menghindari identifikasi massa,” kata Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan, tindakan perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. “Kami sangat menyayangkan adanya perusakan CCTV yang merupakan fasilitas publik,” katanya.

    Pihaknya menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi. “Namun, kebebasan tersebut harus diiringi rasa tanggung jawab,” ujar Budi. 

    Dia menekankan pentingnya keberadaan CCTV dalam menjaga keamanan kota dan mendukung penegakan hukum. CCTV berperan krusial untuk memantau kondisi lapangan, terutama saat terjadi insiden.

    Merusak fasilitas tersebut, kata dia, sama saja menghalangi upaya penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

    Perusakan fasilitas umum, termasuk CCTV, merupakan tindak pidana sesuai Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan atau membuat suatu barang tidak dapat dipakai, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dikenai denda.

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik​​​​​​​(Diskominfotik) DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius.

    “Kami akan mengusut tuntas insiden perusakan CCTV di Pejompongan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian. Pelaku harus diproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama,” kata Budi.

    Sumber : Antara

  • Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

    Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Usai resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo langsung bergerak cepat melakukan penataan internal partai. Sehari setelah bertemu dengan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, ketua sebelumnya, Rudy mengagendakan konsolidasi bersama jajaran pengurus.

    “Hari ini, Selasa (26/8/2025), bersama seluruh DPC se-Jawa Tengah kami dipanggil Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) ke DPP. Ketua, sekretaris, dan bendahara semua DPC akan hadir bersama pengurus DPD,” ujar Rudyatmo saat dikonfirmasi. 

    Ia menegaskan, sesuai Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan tertanggal 15 Agustus 2025 yang menunjuknya sebagai Plt Ketua DPD, konsolidasi internal menjadi prioritas utama.

     “Makanya setelah diberi tugas, saya langsung mengagendakan bertemu dengan Mas Pacul, kemudian dilanjutkan rapat di DPD,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (26/8).

    Rudyatmo juga menyiapkan langkah lanjutan berupa roadshow ke 35 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Jadwal sudah disusun agar dirinya bersama pengurus DPD bisa bertemu langsung dengan seluruh jajaran DPC.

    “Instruksi Ketum jelas, semua kader harus Turba (turun ke bawah). Saat bertemu DPC, tidak hanya KSB (ketua, sekretaris, bendahara), tetapi juga seluruh pengurus. Kalau memungkinkan, sekaligus dengan PAC,” jelasnya.

    Menurut Rudy, pertemuan langsung dengan pengurus DPC penting untuk menjaga soliditas dan memastikan komunikasi tetap lancar. Selain menyampaikang regulasi terbaru terkait Konferda, Konfercab, dan Musancab partai, ia menilai momentum tersebut dapat memperkuat koordinasi antara DPD dan DPC. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital

    UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    BI: UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:23 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia dimiliki dan dijalankan oleh perempuan. 

     

    “Jadi kembali lagi, kalau kita lihat statistiknya, kan memang UMKM itu lebih banyak dimiliki oleh wanita. Kemudian juga tenaga kerjanya juga banyak wanita. Tentunya ketika BI mempunyai program pengembangan UMKM, tentunya langsung yang menerima adalah juga para wanita,” ujar Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Nita Anastuty, saat menghadiri peluncuran Dompet Digital Amartha Financial Group untuk Desa di Habitate Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (26/08/2025)

     

    Nita menyambut baik kehadiran domptet digital sebagai salah satu teknologi finansial yang secara khusus menyasar pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan. Ia juga berharap hadirnya Amartha yang telah menjangkau berbagai daerah hingga pelosok bisa memperluas dampak ekonomi secara nasional.

     

    “Untuk Amartha Financial sendiri yang memang fokus kepada memberikan pembiayaan dan pembinaan atau juga pemberdayaan wanita, ini tentunya inline dengan program yang kami lakukan, Statistiknya juga kan wanita lebih banyak, mudah-mudahan dengan kehadiran Amartha di sini yang sangat inklusif karena ada di semua daerah sampai ke pelosok-pelosok. ” jelas Nita

     

    Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan dalam literasi keuangan yang harus diatasi dalam bertransaksi digital.

     

    “Tapi mungkin PR-nya adalah bagaimana akses yang mudah ini juga dilengkapi dengan literasi keuangan yang cukup baik, supaya mereka bukannya malah menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu tadi, ada pinjol sama judol gitu ya.”

     

    Sementara itu, Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyediakan layanan keuangan yang komprehensif untuk membantu UMKM naik kelas. Ia menjelaskan bahwa Amartha saat ini menyediakan berbagai layanan termasuk dompet digital yang memudahkan pelaku usaha mengakses pembiayaan dan melakukan transaksi non-tunai.

     

    “Harapan ke depannya, dengan layanan keuangan yang lebih komprehensif ini, kita bisa membantu UMKM buat naik kelas. UMKM bisa menjalankan bisnisnya lebih berkualitas lagi, bisa mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan profil risikonya. Dengan layanan payment yang Amartha tawarkan seperti sekarang ini, dompet digital ini, kita juga bisa membantu UMKM untuk mengkonversi transaksi yang selama ini tunai dan bisa dijalankan secara digital.” Ungkap Andi 

     

    Andi juga menjelaskan alasan Amartha secara khusus menyasar UMKM perempuan, menurutnya ketepan sasaran dapat lebih berdaya saing dan dapat menyasar komunitas hingga pelosok desa.

     

    “Alasan Amartha mendapatkan UMKM ibu-ibu, karena kita melihat akses permodalan buat ibu-ibu tidak hanya untuk membesarkan bisnisnya, tapi juga multiplayer efeknya untuk pendidikan anaknya, untuk ekonomi dan komunitas desa yang lebih tangguh, lebih berdaya saing.”

     

    Ia juga menyebut dompet digital yang di desain pihaknya dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan dengan kriteria masing masing profil resiko.

     

    “Dan dengan adanya layanan dompet digital ini, membantu UMKM juga bisa mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan profil risikonya mereka. Dan itu yang menjadi semangatnya kami dengan produk yang Amartha tawarkan seperti saat ini,” ujarnya.

     

    Menurutnya, yang membedakan Amartha dari layanan lainnya adalah integrasi layanan keuangan digital yang berbasis pada perilaku transaksi pengguna.

     

    “Yang membedakannya adalah perpaduannya dengan layanan produk Amartha modalnya, dengan akses permodalan yang Amartha sudah tawarkan, dompet digital ini membantu UMKM bisa mendapatkan modal yang lebih beragam, sesuai dengan karakter bisnisnya.” Pungkas Andi. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta