Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio dan Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka saat mengecek produk Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk-produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita, setelah adanya sejumlah kasus produk tak sesuai dengan takaran.

    Dari hasil sidak yang dilakukan ke sekitar tiga kios di pasar itu, dia mengungkapkan Minyakita yang beredar di Pasar Kramat Jati berasal dari dua produsen yang berbeda. Menurut dia, produk-produk itu sudah sesuai dengan takaran.

    “Untuk harga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi), yang sudah kita tanya ke pengecer tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 (per liter),” kata Dasco setelah sidak.

    Namun, dia menemukan ada produk minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran dengan merek Rizki dari produsen yang bernama BKP. Dari kemasan 1 liter, menurut dia, takaran minyak goreng tersebut kurang dari 800 mililiter.

    “Harganya Rp16 ribu, dan kadaluwarsanya tidak ada, dan barcode-nya menurut teman-teman tidak bisa dicek,” kata dia.

    Selanjutnya, dia mengatakan DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Dia pun meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia.

    “Aktif monitor ke seluruh Indonesia supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume,” katanya.

    Adapun Dasco mengunjungi Pasar Kramat Jati sekitar pukul 08.00 WIB bersama jajaran pimpinan Komisi VI DPR, mulai dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo, Andre Rosiade, Nurdin Halid, hingga Eko Patrio.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli

    Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi ekonomi terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat.

    “Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Menkeu menjelaskan, komponen inflasi yang mengalami penurunan adalah harga diatur pemerintah atau adminestered price. Penurunan itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan strategis pemerintah, misalnya penurunan harga tiket pesawat karena insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) serta diskon listrik 50 persen pada dua bulan pertama 2025.

    Selain itu, juga ada diskon tarif tol menjelang Lebaran, penyesuaian harga tiket transportasi di sejumlah titik, dan program mudik gratis yang bisa membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

    Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, deflasi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah, bukan karena turunnya permintaan.

    Dia pun menilai rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

    “Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025.

    Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

    Ia menjelaskan deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.

    Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 9,02 persen yoy, sehingga memberikan andil atau kontribusi terhadap nilai deflasi tahunan sebesar 1,77 persen.

    Sedangkan dua komponen lainnya, yakni komponen inti dan komponen bergejolak (volatile), masih mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti, misalnya, masih mengalami inflasi sebesar 2,48 persen yoy.

    Maka, meski secara keseluruhan ekonomi Indonesia mengalami deflasi, Amalia menyebut daya beli masyarakat masih relatif terjaga.

    Sumber : Antara

  • BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah

    BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS RI siapkan strategi pengumpulan ZIS selama Ramadan di berbagai daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengungkapkan strategi untuk meningkatkan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di sektor ritel selama bulan Ramadhan. Strategi ini diharapkan dapat diterapkan oleh BAZNAS  daerah di seluruh Indonesia.

    Adapun strategi tersebut, mencakup pengadaan gerai dan event di mal serta perkantoran, optimalisasi kanal perbankan, keterlibatan retailer dan donasi produk, serta kampanye sosial media.

    Hal tersebut mengemuka pada Pengajian Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman dengan tema “Pengumpulan Ritel di Bulan Ramadhan” yang diselenggarakan Pusdiklat BAZNAS dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (11/3/2025). 

    Turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., Kepala Divisi Retail BAZNAS RI Arief Budiman, dan diikuti oleh amil BAZNAS seluruh Indonesia.

    Pimpinan BAZNAS RI bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec, Ph.D., menilai strategi ini bisa menjadi acuan bagi BAZNAS daerah dalam meningkatkan pengumpulan ZIS di bulan Ramadhan. Ia menekankan, langkah-langkah yang diterapkan dapat diterapkan baik tahun ini maupun di masa mendatang.

    “Kegiatan ini bisa jadi referensi bagi BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program retail. Jika tidak bisa diterapkan tahun ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk tahun depan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan ekonomi masyarakat akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi ini, BAZNAS berperan sebagai penopang masyarakat yang menghadapi kesulitan finansial.

    “Ekonomi masyarakat saat ini tidak secerah tahun-tahun sebelumnya karena banyak terjadi PHK. Oleh karena itu, kita harus siap menjadi tumpuan bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dengan strategi tersebut, BAZNAS optimistis mampu mencapai target pengumpulan ZIS retail di bulan Ramadhan. 

    “Peningkatan layanan, diversifikasi kanal donasi, serta pendekatan berbasis komunitas diharapkan dapat menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk berbagi,” ucapnya. 

    Sementara itu, Kepala Divisi Retail BAZNAS RI, Arief Budiman menjelaskan, keberhasilan pengumpulan ditentukan oleh efektivitas komunikasi, pelayanan, kanal donasi, dan program yang dibuat. Semua aspek tersebut harus berjalan seimbang.

    Ia menambahkan, pendekatan yang tepat bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berdonasi. Dengan semakin banyak orang berbagi pengalaman positif terkait donasi, efektivitas penggalangan dana juga ikut meningkat.

    Tiga elemen utama dalam strategi pengumpulan ZIS ritel yang disoroti, diantaranya publikasi melalui media dan endorsement figur publik (Above The Line/ATL), komunikasi langsung ke calon donatur (Below The Line/BTL), serta kemudahan akses donasi.

    “Kami memastikan saluran donasi mudah diakses masyarakat. Semakin banyak opsi yang tersedia, semakin besar peluang mereka untuk menyalurkan ZIS,” jelasnya.

    “Semakin banyak kanal pembayaran ZIS, akan semakin banyak muzaki yang menunaikan ZIS di BAZNAS sehingga pengumpulan bisa meningkat dan semakin banyak mustahik yang bisa dibantu BAZNAS, khususnya di bulan Ramadhan,” ujar Arief.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PR Pemkab Sukoharjo jaga eksistensi pelaku UMKM sekitar Sritex pasca pabrik ditutup

    PR Pemkab Sukoharjo jaga eksistensi pelaku UMKM sekitar Sritex pasca pabrik ditutup

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    PR Pemkab Sukoharjo jaga eksistensi pelaku UMKM sekitar Sritex pasca pabrik ditutup
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Penutupan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berdampak pada pelaku usaha kecil di sekitar pabrik. Warung, pedagang kaki lima, jasa penitipan kendaraan dan kos-kosan yang menjamur di sekitar pabrik mulai sepi. Tempat usaha tersebut biasanya melayani ribuan buruh Sritex setiap harinya.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Sukoharjo, Iwan Setiyono mengatakan, kekhawatiran pemerintah daerah dengan dampak penutupan PT Sritex terhadap pelaku usaha kecil yang menopang kebutuhan buruh mulai terjadi. Keputusan pailit pabrik yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh dan penghentian operasional pabrik secata permanen, juga menutup peluang usaha kecil disekitar pabrik.

    “Mengupayakan para pelaku usaha tetap eksis jadi pekerjaan rumah (PR) kami, pemerintah daerah,” kata Iwan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Kamis (13/3). .

    Menurutnya, dampak penutupan pabrik yang paling signifikan adalan menurunnya daya beli masyarakat ditengah meningkatnya kebutuhan pokok pada Bulan Ramadan ini. Sehingga langkah dinas adalah mengupayakan alternatif usaha bagi para pelaku usaha kecil dilingkungan Sritex. Namun nampaknya tidak bisa dalam waktu dekat. Pihaknya telah memitigasi jumlah pelaku usaha terdampak sebagai langkah awal.

    “Akan kami data dulu,” ujarnya.  

    Keberadaan pabrik tekstil PT Sritex secara langsung menghidupkan perekonomian  bagi warga disekitarnya. Usaha kecil yang dasarnya menyediakan kebutuhan buruh menjamur di sekitar pabrik. Keberlangsungan usaha kecil tersebut juga terdampak langsung dengan berhentinya operasional pabrik. Bahkan sederet warung yang berada di depan pabrik juga mulai menutup usaha sebab tidak ada buruh yang menjadi pelanggan warung untuk dilayani. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mudik, jalan tol Binjai-Langsa seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan beroperasi tanpa tarif

    Mudik, jalan tol Binjai-Langsa seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan beroperasi tanpa tarif

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Mudik, jalan tol Binjai-Langsa seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan beroperasi tanpa tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – Mempersiapkan peningkatan trafick pada arus mudik Lebaran 2025, PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan bahwa perusahaan akan segera mengoperasikan tanpa tarif jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 18,85 km yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mulai Selasa, (11/3) pukul 07.00 WIB. Pengoperasian ini dilakukan menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) tentang penetapan pengoperasian tol tersebut pada 25 Februari 2025.
     
    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa jalan tol ini telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) dan mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi Operasi (SLO) dari Kementerian PU pada 31 Januari 2025 dengan kategori bintang lima sehingga dinyatakan layak untuk digunakan oleh masyarakat.
     
    “Walaupun pengoperasian jalan tol ini belum dikenakan tarif, kami tetap mengimbau kepada para pengguna jalan tol untuk tetap melakukan tapping kartu uang elektronik (UE) di gerbang tol, sambil memastikan bahwa kartu UE tersebut dalam kondisi baik,” ujar Adjib.
     
    Lebih lanjut Adjib menambahkan sebelumnya seksi tol ini telah diuji coba dengan dioperasikan secara fungsional pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (21 Desember 2024-5 Januari 2025), dengan jam operasional mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dimana selama masa fungsional tersebut, telah dilintasi oleh 41.627 kendaraan dengan zero fatality.
     
    Mendukung operasi tanpa tarif, kualitas jalan dan fasilitas penunjang jalan tol juga telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana dilengkapi dengan dua simpang susun, lima gardu tol biasa dan satu gardu reversibel. Dari sisi pelayanan, Hutama Karya juga telah menyiagakan 66 personel dan enam armada yang terdiri dari satu ambulans, satu derek 10 ton, satu derek towing, satu kendaraan rescue, satu kendaraan patroli, dan satu kendaraan PJR.
     
    “Pengoperasian tol ini nantinya akan mengefisiensi waktu perjalanan Binjai ke Pangkalan Brandan dari 1,5 jam menjadi hanya 30 menit yang juga akan memudahkan waktu tempuh pemudik dari Bandara Kualanamu Medan menuju Pangkalan Brandan hingga Langsa, Aceh,” tutup Adjib Al Hakim seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (13/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal

    APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    APBN defisit Rp31,2 T, ekonom sebut perlunya reformasi fiskal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

    Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

    “Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

    Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

    “Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak,” jelasnya.

    Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

    Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

    Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

    “Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,” terangnya.

    Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

    “Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal,” imbuhnya.

    Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

    “Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat,” tegas Achmad.

    Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

    Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

    Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

    Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

    “Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    Sumber : Antara

  • APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    APBN Februari 2025 defisit Rp31,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.

    Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.

    Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

    Akan tetapi, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.

    Sri Mulyani pun mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025. “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Menkeu menjelaskan alasan pihaknya baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama sebulan.

    Kementerian Keuangan menunggu sampai data cukup stabil sebelum disampaikan kepada publik. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko misinterpretasi terhadap data-data yang disampaikan.

    Sebagai informasi, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    APBN KiTa biasanya dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.

    Namun kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • Panglima TNI sebut jabatan Seskab Teddy setara Eselon II

    Panglima TNI sebut jabatan Seskab Teddy setara Eselon II

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Panglima TNI sebut jabatan Seskab Teddy setara Eselon II
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 21:59 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa jabatan yang diemban Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) setara dengan pejabat Eselon II yang bisa diduduki oleh perwira TNI aktif.

    “Jadi jabatan Seskab itu kan Eselon II, Eselon II itu bisa dijabat maksimal bintang 1,” kata Agus usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).

    Dia mengatakan hal itu pula yang mendasari kenaikan pangkat Teddy dari mayor menjadi letkol melalui surat perintah sebagai penyesuaian dengan jabatan yang diembannya.

    Dia pun menyebut bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres). Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

    “Sesmil kan dijabat oleh tentara aktif makanya tadi saya bilang, setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh tentara aktif,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan jabatan yang diemban Seskab Teddy tak melanggar aturan perundang-undangan sehingga tak perlu mundur dari TNI.

    Dia menjelaskan bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) dan telah dilegitimasi dalam aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres, Seskab di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada,” ucapnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Seharusnya di situ, kalau berdasarkan (Perpres) itu tidak harus mundur.”

    Belakangan ini, nama Teddy Indra Wijaya tengah menjadi perbincangan publik karena dirinya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Sesuai dengan keputusan yang telah diberikan oleh Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Kamis (6/3) dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas. 

    Maksudnya, anggaran yang berpotensi menjadi pemborosan dialihkan untuk belanja program prioritas pemerintah.

    Dengan demikian, perubahan yang terjadi sifatnya berupa pergeseran belanja. Sementara jumlah target belanja negara tetap sesuai yang tercantum dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.

    Sri Mulyani kembali menegaskan efisiensi anggaran lebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja. 

    Pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan akan tetap berpacu dengan target yang telah ditetapkan.

    “Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

    Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi, termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

    Sementara pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

    Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik.

    Untuk diketahui, APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

    Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. 

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Menurut Sri Mulyani, kinerja ini masih sesuai dengan target APBN.

    Sumber : Antara

  • Ayahwa-Panyang pantau kehadiran pegawai kantor Bupati selama Ramadhan

    Ayahwa-Panyang pantau kehadiran pegawai kantor Bupati selama Ramadhan

    Foto; Hamdani/Radio Elshinta

    Ayahwa-Panyang pantau kehadiran pegawai kantor Bupati selama Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 00:08 WIB

    Elshinta.com – Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil, SE, MM, bersama Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom, melakukan `saweu` ke semua ruangan kerja di lingkungan Kantor Bupati untuk memantau kehadiran pegawai selama bulan Ramadhan, Kamis (13/3).

    Upaya itu sebagai silaturrahmi dan berkenalan dengan para pegawai yang sehari-hari bekerja di lingkungan Kantor Bupati. 

    Sebagaimana diketahui, Ayahwa – Panyang dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara pada 17 Februari 2025 lalu.

    Seusai prosesi pelantikan pada siang hari dan prosesi peusijuek pada malam hari, kemudian besoknya memimpin apel perdana ASN. Selanjutnya, keduanya mengikuti agenda retret yang digelar Presiden RI di Magelang. 

    “Baru hari ini berkesempatan silaturahmi ke semua ruang kerja ASN atau Bagian-Bagian di Kantor Bupati. InsyaAllah kunjungan ini dapat menjadi perekat kekompakan sebagai titik pijak menuju Aceh Utara bangkit ke depan,” kata Muslem, SSos, MM, Kabag Humas Setdakab Aceh Utara, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Bupati Ismail A Jalil menekankan bahwa meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, diharapkan para pegawai tetap masuk kerja seperti biasa dan tetap menjaga kinerjanya masing-masing. Tugas dan pekerjaan sehari-hari tidak seharusnya terhambat oleh ibadah puasa. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal.

    “Walaupun saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, jangan pernah mengendurkan kinerja kita sebagai ASN. Kita harus tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Ayahwa.

    Ayahwa juga mengingatkan para pegawai agar menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan, serta suasana kerja yang nyaman selama Ramadhan. Ayahwa berharap bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi para pegawai untuk meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab, serta semangat kerja dalam menjalankan tugas.

    Sebelumnya, Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan edaran yang mengatur jam kerja pegawai selama bulan Ramadhan 1446 H. Di mana pada Senin sampai Kamis pegawai masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.

    Selain memantau ruangan kerja di jajaran Setdakab, pada kesempatan itu Ayahwa – Panyang juga meninjau kehadiran pegawai di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Transimigrasi dan Tenaga Kerja, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

    Turut mendampingi Bupati/Wabup di antaranya Asisten I Setdakab Dr Fauzan, SSTP, MPA, Asisten II Dayan Albar, SSos, MAP, Kepala Bappeda Drs Adamy, MPd, Kepala BKPSDM Saifuddin, SSTP, MAP, dan Para Kabag Setdakab.

    Sumber : Radio Elshinta