Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • BPJPH ajak mahasiswa UNSRI aktif dalam Jaminan Produk Halal

    BPJPH ajak mahasiswa UNSRI aktif dalam Jaminan Produk Halal

    Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNSRI yang digelar di Pelataran Gedung C FISIP UNSRI, Kamis (14/8/2025). Foto: BPJPH

    BPJPH ajak mahasiswa UNSRI aktif dalam Jaminan Produk Halal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:27 WIB

    Elshinta.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNSRI yang digelar di Pelataran Gedung C FISIP UNSRI, Kamis (14/8/2025).

    Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPJPH menegaskan bahwa halal saat ini bersifat universal, tidak hanya terkait keyakinan, tetapi juga menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan bagi konsumen. “Produk halal saat ini menjadi sebuah kebutuhan agar tidak kalah bersaing dengan produk luar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam ekosistem halal nasional. Salah satunya dengan menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) yang dapat membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Selatan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat serta turut melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal

    “Peran mahasiswa sangat strategis, baik dalam edukasi, pengawasan, maupun pendamping UMK. Dengan keterlibatan generasi muda, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal akan semakin kuat dan luas jangkauannya,” tambahnya.

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas, sekaligus mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait 48 anak usia SD hingga SMP di Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, yang diketahui putus sekolah.

    Pramono menyebutkan, dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana untuk mendalami temuan tersebut.

    “Memang ada yang anaknya tidak mau sekolah. Tetapi saya minta, kalau kemudian persoalannya karena tidak punya KJP, maka untuk diprioritaskan mendapatkan KJP,” kata Pramomo di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan hadir untuk membantu setiap anak di Jakarta agar tetap bisa mengenyam pendidikan.

    “Sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta, anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya pendidikan,” katanya.

    Kalau selama karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir. “Dan untuk itu kami sudah mengatur,” kata Pramono.

    Pramono memastikan telah memberi arahan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, diketahui putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut.

    Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

    Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdeteksi.

    Dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.

    Sumber : Antara

  • Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah

    Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Pemda perlu kreatif cari cara tingkatkan penerimaan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom UPN Veteran Jakarta Ferry Irawan mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu mencari cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), alih-alih menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang membebani masyarakat.

    Ia menyoroti keresahan warga di sejumlah daerah akibat lonjakan tarif PBB-P2, seperti di Kabupaten Pati, Jateng, yang sempat naik hingga 250 persen sebelum dibatalkan, sampai Kabupaten Jombang yang bahkan menembus 1.000 persen.

    “Mungkin, bagi yang memiliki sumber daya alam, bisa dioptimalisasi sumber daya alamnya atau misalkan ada industri pariwisata di daerah tersebut yang bisa digali, bisa diintensifikasi, selain meningkatkan atau menaikkan tarif PBB,” ujar Ferry kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ferry menjelaskan sebenarnya dasar hukum pengenaan PBB-P2 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan tarif maksimal sebesar 0,5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kena pajak.

    Penentuan tarif di bawah batas tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

    “Memang, kalau dari sisi kewajaran, melihat perkembangan perekonomian saat ini saya kira kurang tepat ya pengenaan (kenaikan) PBB yang sampai ratusan persen,” ungkapnya.

    Saat ditanya apakah kebijakan kenaikan PBB berkaitan dengan efisiensi pemerintah pusat, Ferry menilai hal itu bisa menjadi salah satu kemungkinan.

    Pemda memang menerima dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

    Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, daya ungkit pembangunan daerah dapat terdampak, sehingga pemda mencari sumber pendanaan tambahan.

    “Kita tahu bahwa saat ini pemerintah di pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga mungkin daya ungkit untuk pembangunan di daerah menjadi terdampak. Dan, pemerintah harus mengambil tindakan di daerah, apa yang harus dilakukan untuk pembiayaan di daerah melalui APBD,” katanya.

    Maka, untuk mengatasi tantangan fiskal, Ferry menyarankan pemda mengoptimalkan potensi PAD lain.

    Ia juga menekankan perlunya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan.

    Sumber : Antara

  • JAK Gandaria jadi jembatan angkat pertama di Jakarta

    JAK Gandaria jadi jembatan angkat pertama di Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    JAK Gandaria jadi jembatan angkat pertama di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 23:48 WIB

    Elshinta.com – Jembatan Antar Kampung (JAK) kawasan Gang Mulia Jalan Gandaria, Kebayoran Baru menjadi jembatan angkat pertama di Jakarta, menyusul rampungnya revitalisasi infrastruktur itu oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan.

    “Ini jembatan pertama dengan model yang bisa diangkat di Jakarta dan dikerjakan oleh kami,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Heru Suwondo saat ditemui di JAK Gandaria Jakarta, Kamis.

    Heru mengatakan jembatan ini dibangun selama tiga bulan dari Juni hingga Agustus dan akan dibuka 24 jam untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyeberang maupun melintas menggunakan sepeda motor.

    “Anggarannya Rp600 juta,” katanya. 

    Jembatan dengan panjang 9 meter dan 1,5 meter ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan membersihkan saluran drainase Kali Grogol yang berada di bawahnya.

    “Tujuannya jembatan bisa diangkat untuk memudahkan pada saat pekerjaan di bawahnya, baik itu pembersihan ataupun lain sebagainya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, sebelum direvitalisasi, jembatan ini dulunya rusak dan seringkali goyang jika dilewati beban berat.

    Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk membangun jembatan sistem katrol yang menghubungkan Jalan Kampung Sawah, Kebayoran Lama Utara dan Jalan Gandaria, Kebayoran Baru.

    “Jadi, itulah kenapa direvitalisasi jembatannya karena kondisi jembatan lama itu kondisinya sudah tidak layak,” ucapnya.

    Ia optimis jembatan ini membawa manfaat nyata bagi anak sekolah, lansia, maupun penyandang disabilitas.

    Sumber : Antara

  • HUT RI tarif parkir Rp80 via QRIS di sejumlah titik Surabaya

    HUT RI tarif parkir Rp80 via QRIS di sejumlah titik Surabaya

    Mulai 14-17 Agustus 2025, diberlakukan tarif parkir khusus sebesar Rp80 dengan metode pembayaran QRIS di sejumlah lokasi strategis di Kota Surabaya. Foto: Pemkot Surabaya

    HUT RI tarif parkir Rp80 via QRIS di sejumlah titik Surabaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:32 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), mulai 14-17 Agustus 2025, diberlakukan tarif parkir khusus sebesar Rp80 dengan metode pembayaran QRIS di sejumlah lokasi strategis di Kota Surabaya.

    Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim. Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, program ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-64 Bank Jatim dan Pekan Kris Nasional. Angka Rp80 dipilih secara khusus sebagai simbol perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

    ​Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh menjelaskan, program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat sekaligus memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan.

    “Tarif khusus ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), yang parkir di area yang telah ditentukan,” jelas Jeane, Kamis (14/8/2025) dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    ​Program ini berlaku di berbagai titik parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, yang mencakup parkir tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (PTKP). Untuk tempat parkir TJU, masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut di kawasan parkir Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul.

    “Tarif parkir khusus Rp80 juga berlaku di tempat khusus parkir (PTKP) non progresif yang berlokasi di Lapangan THOR,  Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, THP Kenjeran, Taman Bulak, RSUD Eka Candrarini, UPTSA Siola (mobil),” imbuhnya.

    Tak hanya itu saja, sejumlah lokasi tempat parkir khusus dengan tarif progresif, juga memberlakukan tarif parkir khusus. Lokasi tersebut antara lain, Balai Pemuda, Lapangan Hoki, PTK Gentengkali, PTK Pasar Karah, UPTSA Siola (khusus R2), Convention Hall Adityawarman, Park and Ride Mayjen Sungkono, Tugu Pahlawan, Park and Ride Adityawarman, dan THP Kenjeran sisi selatan.

    ​”Penting untuk diketahui, khusus di lokasi dengan tarif progresif, tarif Rp80 ini hanya berlaku untuk dua jam pertama. Setelah melewati durasi tersebut, tarif parkir akan kembali dihitung secara normal sesuai dengan ketentuan progresif yang berlaku di masing-masing lokasi,” terang dia.

    ​Kebijakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para wisatawan dan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tersebut. “Dengan adanya event-event seperti Artsub di Balai Pemuda, kami berharap pengguna jasa parkir bisa memanfaatkan program ini untuk merayakan kemerdekaan bersama,” katanya. (Yua/Ter)

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Libur HUT ke-80 RI, KAI Divre II Sumbar sediakan 28.228 tempat duduk

    Libur HUT ke-80 RI, KAI Divre II Sumbar sediakan 28.228 tempat duduk

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Libur HUT ke-80 RI, KAI Divre II Sumbar sediakan 28.228 tempat duduk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Menyambut libur panjang akhir pekan dan memperingati ke-80 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada Ahad, 17 Agustus 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menyediakan sebanyak 28.228 tempat duduk atau sebanyak 7.057 tempat duduk setiap harinya untuk perjalanan kereta api selama periode 15 Agustus hingga 18 Agustus 2025.

    Berdasarkan data sementara per 14 Agustus 2025, sebanyak 4.405 tiket telah terjual. Angka tersebut setara dengan 16 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.

    “Update pemesanan tiket KA sampai dengan 14 Agustus 2025, KAI Divre II Sumbar mencatat 4.405 tiket telah terjual atau setara dengan tingkat okupansi sebesar 16 persen dan pemesanan masih terus mengalami peningkatan hingga akhir pekan,” ujar Kepala Humas KAI  Divre II Sumbar, Reza Shahab, Kamis (14/8).

    “Untuk mempermudah pengguna jasa kereta api, tiket kereta api Lokal dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI. Penjualan tiket kereta api akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu H-7 keberangkatan” imbuhnya.

    Reza mengingatkan kembali agar pelanggan membeli tiket hanya melalui aplikasi Access by KAI untuk menghindari modus penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Dengan keandalan jadwal keberangkatan dan kedatangan, KAI memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, tertib, dan menyenangkan.

    “KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan. Kami juga akan terus menyesuaikan kapasitas dan pola operasi untuk menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pada momen-momen dengan permintaan tinggi seperti long weekend ini,” tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi selidiki kasus pengeroyokan warga oleh remaja di Pulogadung

    Polisi selidiki kasus pengeroyokan warga oleh remaja di Pulogadung

    Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto di Mapolsek Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

    Polisi selidiki kasus pengeroyokan warga oleh remaja di Pulogadung
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Polisi menyelidiki kasus pengeroyokan warga yang dilakukan oleh sekumpulan remaja di Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (10/8), sekitar pukul 04.00 WIB.

    “Sementara ini kami masih dalam penyelidikan untuk mengetahui remaja tersebut dari kelompok mana, atau geng mana, nanti dari Polsek Pulogadung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan penyerangan itu terjadi saat warga tengah melakukan ronda malam, kemudian tiba-tiba sekelompok remaja datang dan langsung menyerang.

    “Tidak ada korban, empat orang itu langsung melarikan diri saat posisinya sedang ronda,” ujar Suroto.

    Dia pun mengimbau agar para remaja di wilayah Pulogadung tidak melakukan aksi kerusuhan maupun pengeroyokan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pihak kepolisian tidak akan segan menindak tegas pelaku pengeroyokan atau kerusuhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Dia juga mengajak para orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Sementara itu, Polsek Pulogadung bersama tiga pilar terus mengintensifkan patroli di wilayah rawan tawuran serta melakukan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekolah dan lingkungan warga.

    Seperti diketahui, penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut atas beredarnya video yang memperlihatkan puluhan remaja yang diduga gengster menyerang warga di Pulogadung, Jakarta Timur, tepatnya di dekat Kantor Kecamatan Pulogadung, Minggu (10/8), sekitar pukul 04.00 WIB.

    Peristiwa tersebut viral di media sosial Instagram @warungjurnalis. Dalam video itu, terlihat sekumpulan remaja mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti mendadak di sekitar Jalan Remaja, Jatinegara Kaum, Pulogadung.

    “Sejumlah kaca kios warga rusak. Puluhan gengster ini menerobos masuk dengan mendobrak pagar besi pemukiman warga,” tulis keterangan dalam akun Instagram @warungjurnalis.

    Sumber : Antara

  • DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil

    DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil

    Sumber foto: Titik Mulyana/elshinta.com.

    DPC PKB Kabupaten Bandung gelar Pra-Musancab serentak di 7 Dapil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung menggelar Pra Musyawarah Anak Cabang secara serentak di 7 Daerah Pemilihan (Dapil), Kamis (14/08/25). 

    Kegiatan pra-Musancab dilakukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan struktur pengurus baru di masing-masing tingkat kecamatan mulai dari ketua, badan pelaksana harian dan anggota.

    Kegiatan ini dihadiri petinggi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung.

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, Sekretaris DPC PKB H. Tarya Witarsa, Anjang Asy’ari mewakili tim adhoc dari DPW Provinsi Jawa barat.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung Jawa Barat, H Tarya Witarsa mengapresiasi proses kegiatan tersebut dan ikut mengassesmen seluruh pengurus DPAC terutama yang berada di daerah pemilihan 6 (dapil 6).

    Menurut Tarya, musancab ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh calon pengurus PAC dan DPC PKB Kabupaten Bandung mengumumkan secara terbuka mengajak seluruh kader atau masyarakat seluruh kecamatan masing-masing untuk masuk pengurus PAC PKB Kabupaten Bandung.

    “Serta melengkapi persyaratan dalam rangka mengasesement tentang aktifitas kegiatan calon pengurus PAC  masing masing mulai dari aktifitas keagamaan,organisasi dan memastikan pengurus PAC mampu memahami secara geografis garapan masing masing,” kata Tarya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Titik Mulyana, Kamis (14/8). 

    Lebih lanjut Tarya menegaskan DPC PKB Kabupaten Bandung punya keyakinan merekalah patok patok yang sengaja direkrut dari desa masing masing untuk pengurus, untuk jumlah pengurus PAC terdiri dari  15 orang dan kewajiban 30 persen dari kalangan perempuan.

    “Kalau dihitung 30% perempuan sekitar  5 orang perempuan 10 orang laki laki. Setelah asesement menandatangani kesanggupan atau fakta integritas sanggup menjalankan tugas dan aturan yang telah dibuat oleh DPC atau DPW, didapil 6 sendiri ada 4 kecamatan Baleendah,Ciparay Pacet dan Kertasari dan sekitar 70 orang tercatat dipengurus DPAC,” ujarnya.

    Hari ini, lanjut Tarya, serentak di dapil masing-masing mulai dari dapil satu hingga dapil 7. Selain itu kewenangan  DPC hanya melaksanakan perintah dari DPW. “DPC hanya menyediakan bahan saja dan menyediakan angka skoring saja contoh usia 35 skor atau nilai 20, 30 usia nilai 15 dan usia 40 ke atas nilainya 10,” katanya. 

    Ditambahkan Tarya, setelah pra Muancab akan dilaksanakan Muancab tanggal 23 mendatang dan itupun hanya pembacaan SK hasil penentuan dan penilaian DPW secara administrasi.

    “Alhamdulillah, hari ini kita laksanakan pra-Musancab sebagai persiapan dan sosialisasi yang menjadi bagian dari proses pembaruan kepengurusan di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung,” tutup Tarya

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin menjelaskan kedatangannya ke beberapa kementerian dan lembaga negara pada hari Selasa (12/08) menyampaikan aspirasi petani terkait anjloknya harga gula dan tetes tebu yang akan menjadi pemicu gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Rombongan pengurus DPN APTRI mendatangi Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di Kementerian Pertanian, mereka diterima langsung oleh Dirjen Perkebunan, Abdul Roni sementara di Kemenko Pangan diterima oleh Deputi bidang pangan dan pertanian,Widiastuti serta di Bapanas diterima Deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, I gusti Ketut Astawa serta mendatangi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk DPR RI pekan depan.

    Khabsyin menjelaskan kondisi gula petani saat ini kian mengkhawatirkan. Stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100 ribu ton secara nasional dan terus akan bertambah.

    Menurut DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB periode 2019-2024 hal ini terjadi karena penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami menagih janji pemerintah segera mencairkan dana Rp 1,5 triliyun pembelian gula petani sesuai HPP sesuai janji pemerintah sebulan lalu,” tegas Khabsyin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Kamis (14/08).

    Selain gula, petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Tahun ini, harga tetes turun menjadi Rp 1.500 per kilogram, bahkan pembeli tetes minta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal tahun lalu harganya mencapai Rp 3.000 per kilogram. 

    Khabsyin menilai penyebabnya adalah adanya permendag 16 tahun 2025 yang membuka kran impor etanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota dan bebas bea masuk. Kita tahu bahwa tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis,  produksi etanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor etanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi menperin, ini membuat harga tetes petani jatuh,” ujarnya.

    DPN APTRI meminta pemerintah segera membeli gula petani yang tidak laku sesuai HPP yang berlaku, serta menghentikan impor etanol secara bebas. Ethanol ini barang yang perlu diawasi bukannya dibebaskan. 

    Khabsyin menegaskan permasalahan harga gula dan tetes yang anjlok akan mengancam swa sembada gula karena petani tidak lagi semangat untuk menanam tebu. jika aspirasi ini tidak segera direspons, ribuan petani siap turun ke jalan.

    “Kondisi ini sudah membuat petani tidak betah. Jika aspirasi kami diabaikan, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan kekuatan 5.000 petani tebu dari seluruh Indonesia,” cetusnya.

    Sementara itu Ketua APTRI Lumajang Jawa Timur Haji Didik Purwanto menegaskan adanya pembelian yang dibawah HPP yang merugikan petani telah menambah menumpukan di gudang Pabrik Gula (PG) Djatiroto, selain itu ditambah kebijakan keluarnya aturan Mendag telah menyebabkan kebingungan petani membayar ongkos tebang angkut. Sementara kuli masing-masing petani bukan dari golongan ekonomi berada rata-rata ekonomi menengah kebawah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber satu-satunya baik dari dari keluarga yang menebang maupun sebagai kuli angkutan.

    “Gula petani tidak laku terus menumpuk di gudang PG Djatiroto karna tawaran rendah, sementara tuntutan petani harus bayar kuli secara kontinyu dan keuangan yang diandalkan dari penjualan gula,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta