Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Bupati Jember alihkan anggaran mobil dinas untuk kegiatan sosial

    Bupati Jember alihkan anggaran mobil dinas untuk kegiatan sosial

    Arsip – Bupati Jember M. Fawait saat mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jumat (21/2/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Jember.

    Bupati Jember alihkan anggaran mobil dinas untuk kegiatan sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com –  Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang biasa disapa Gus Fawait mengalihkan anggaran mobil dinas bupati yang dialokasikan sebesar Rp600 juta untuk sejumlah kegiatan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya minta anggaran mobil dinas bupati dialihkan untuk disabilitas dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) milik fakir miskin,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Kamis.

    Ia mengatakan mobil dinas saat ini yang dipakai Toyota Avanza Velos dirasa sudah cukup untuk melakukan aktivitas kedinasan sebagai bupati, sehingga tidak memerlukan mobil dinas baru.

    “Saya rasa mobil dinas yang saya pakai masih cukup baik dan masih bagus, sehingga anggaran untuk beli mobil dinas akan dialihkan untuk masyarakat,” tuturnya.

    Menurut dia, sikap tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kalangan disabilitas dan fakir miskin karena lebih membutuhkan dibandingkan bupati harus membeli mobil baru.

    “Saya mohon izin kepada pimpinan DPRD, saya serahkan anggaran mobil dinas bupati tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di Jember,” katanya.

    Ia menjelaskan anggaran sebesar Rp600 juta dari APBD Jember tahun 2025 mengalokasikan untuk pembelian mobil dinas baru bupati, sehingga akan dialihkan karena sebagai pemimpin harus menunjukkan sikap kesederhanaan meskipun memiliki akses untuk menggunakan barang mewah.

    “Adanya efisiensi bukan untuk menghabiskan anggaran, melainkan untuk anggaran yang lebih efektif untuk masyarakat Jember sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyambut baik dan mengapresiasi langkah Bupati Jember Gus Fawait yang menolak anggaran mobil dinas dan mengalihkan untuk kepentingan disabilitas dan fakir miskin.

    “Alokasi anggaran mobil dinas itu akan digeser atau dialihkan pada saat pembahasan perubahan APBD Jember tahun anggaran 2025 dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam program perbaikan RTLH,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi

    Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 19:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pencanangan zona integritas menjadi penting bagi Kementerian Koperasi.

    “Kementerian Koperasi harus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga zona integritas ini menjadi urgen, menjadi penting, menjadi mutlak harus dilakukan,” ujar Budi Arie dalam acara Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

    Kementerian Koperasi harus melanjutkan komitmen terkait integritas dalam rangka pengelolaan koperasi yang transparan, profesional dan akuntabel.

    Kementerian Koperasi diamanatkan untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan mendorong koperasi untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam PDB nasional. Sebagai institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam membina koperasi, Kementerian koperasi harus menjadi teladan dalam membangun proyek kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

    “Pembangunan zona integrasi merupakan langkah awal dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” kata Budi Arie.

    Untuk mencapainya, maka Kementerian Koperasi perlu melaksanakan enam area perubahan utama dalam reformasi birokrasi. Pertama adalah manajemen perubahan, mengubah pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.

    Kedua, penataan tata laksana, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kerja. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur, mengembangkan SDM yang profesional dan berintegritas. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, dimana peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

    Kelima, penguatan pengawasan, memastikan setiap proses kerja berjalan sesuai aturan dengan pengawasan yang ketat. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menandatangani pakta integritas bersama dengan para pejabat Kementerian Koperasi.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan bahwa koperasi berperan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk 70 ribu Kopdes Merah Putih, Kementerian PPN/Bappenas mendukung upaya Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebagai koordinator pengembangan dan pemberdayaan koperasi.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Kamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Kamis, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Hasalika dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis pagi, menyampaikan bahwa hujan ringan diprakirakan terjadi di beberapa kota besar di Pulau Sumatra, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; dan Bengkulu.

    “Sementara itu, di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; dan Surabaya, Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Palu, Sulawesi Tengah; Makassar, Sulawesi Selatan; serta Ternate dan Ambon di Maluku,” ujar dia.

    Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Gorontalo, Sorong, dan Jayapura. Berikutnya, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir di beberapa wilayah, seperti Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

    “Lalu, hujan disertai petir juga berpotensi terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Kendari, Sulawesi Tenggara; Mamuju, Sulawesi Barat; Nabire, Papua Tengah; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Merauke, Papua Selatan,” kata dia.

    Sementara itu, kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Bandar Lampung, Lampung; dan Manokwari, Papua Barat. Adapun cuaca berawan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; dan Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Hasalika menyampaikan bahwa BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada media usai meresmikan fasilitas pemurnian PMR milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

    LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Hasil kajian dan analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan beberapa kebijakan antikorupsi yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

    Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Tiga langkah konkret antikorupsi lainnya, yaitu pertama, merevisi undang-undang yang memungkinkan hukuman koruptor diperberat, minimal dihukum 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

    Kedua, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat.

    “Ketiga membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi di depan mata, yaitu kasus Pertamina,” kata Denny JA.

    Dia berpendapat pengusutan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus Pertamina Patra Niaga harus mengakar hingga sampai kepada mereka yang bertindak bak mafia minyak.

    “Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” kata Denny JA.

    Dia meyakini korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan karena para pelakunya “mencuri” masa depan bangsa. Oleh karena itu, Denny JA menyebut masyarakat banyak berharap kepada Presiden Prabowo dan pemerintahannya.

    “Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia,” kata Denny JA.

    Dari hasil kajian yang sama, Denny menyebut beberapa negara telah menjadi contoh sukses memberantas korupsi dan menjadi negara maju manakala menerapkan empat langkah konkret pemberantasan korupsi tersebut.

    “Negara-negara yang berhasil keluar dari jerat (korupsi) ini, Singapura, Denmark, Finlandia, telah membuktikan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Denny JA.

    Walaupun demikian, Denny menilai jika upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan maka Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan.

    “Jika masalah (korupsi) ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terus kehilangan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi tersendat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI

    KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan kesiapan untuk segera mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi, dan memastikan jaminan pelindungan dan tata kelola baru.

    Persiapan pencabutan moratorium tersebut diupayakan melalui berbagai dialog dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan perwakilan Pemerintah Arab Saudi hingga lintas kementerian, menurut rilis pers KP2MI pada Rabu (19/3).

    Salah satu upaya terbaru adalah koordinasi KP2MI dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang diadakan pada Selasa (18/3).

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa dari pertemuan tersebut terdapat beberapa poin yang dibahas, salah satunya memastikan jaminan tata kelola baru setelah moratorium pengiriman PMI dicabut.

    Adapun poin-poin yang dibahas bersama Kemenkopolhukam, antara lain terkait tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 14 Maret 2025 untuk membuka kembali moratorium penempatan pekerja migran Indonesia bidang domestik di Arab Saudi.

    Kemudian, KP2MI juga menyoroti dukungan dari kementerian/lembaga lain yang hadir dalam rapat koordinasi terhadap upaya pembukaan penempatan PMI ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

    Menteri Karding juga membahas isu pelindungan PMI, khususnya bagi perempuan pekerja migran dan anak pekerja migran yang dinilai perlu menjadi perhatian serius, di mana Arab Saudi dijadikan pilot project untuk isu tersebut.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang nota kesepahaman yang akan dibuat mengikuti sasaran utama dalam Peraturan Presiden No.130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan pekerja migran terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran, dengan menitikberatkan sinergitas antara kementerian dan lembaga.

    Menteri Karding juga menyampaikan bahwa pertimbangan untuk membuka pengiriman ke Saudi adalah karena adanya perubahan regulasi yang signifikan di Arab Saudi serta adanya penguatan pelindungan melalui sistem yang terintegrasi antara SiskoPMI dengan Musaned.

    Selain itu, Menteri Karding juga menilai bahwa penempatan PMI ke Arab Saudi dapat menjadi momentum sekaligus contoh bagi rencana pembukaan pada negara tujuan penempatan potensial lainnya di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab yang juga menerapkan moratorium.

    Untuk penyusunan Nota Kesepahaman, KP2MI akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri serta kementerian/lembaga terkait.

    Sementara itu, KP2MI juga mengevaluasi regulasi yang terkait dengan PMI, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

    Lalu, ada juga evaluasi regulasi Permenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah.

    Sumber : Antara

  • Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret

    Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Soetta, Dwi Ananda Wicaksana. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)

    Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah melalui bandara itu terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025.

    “Untuk puncak arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret, dengan terjadi pergerakan penumpang sebanyak 190 ribu orang,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Soetta, Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, pada momen puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi pergerakan penumpang penerbangan sekitar 190 ribu dengan 735 penerbangan tambahan untuk Internasional dan 667 penerbangan tambahan domestik.

    “Sementara arus balik Lebaran kurang lebih terjadi pada tanggal 7 sampai 8 April 2025 dengan jumlah pergerakan 187 ribu penumpang,” katanya.

    Ia mengungkapkan untuk secara total selama masa angkutan mudik Lebaran ini pihaknya memproyeksikan sekitar 3,6 juta lebih penumpang bergerak melalui Bandara Soetta. Sementara itu, pergerakan pesawat diperkirakan mencapai 24.136 atau menyumbangkan peningkatan angka sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Data jutaan pergerakan penumpang tersebut, adalah gabungan antara penumpang yang melakukan perjalanan domestik maupun penumpang perjalanan luar negeri.

    “Pada periode angkutan Lebaran ini kami proyeksikan kira-kira sebanyak 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soetta, atau naik 7 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

    Kendati demikian, dengan terjadinya lonjakan pergerakan penumpang tersebut maka pihaknya akan melakukan penebalan atau penambahan kaitannya fasilitas, infrastruktur hingga jumlah personel layanan kebandaraan di momen puncak mudik Lebaran tersebut.

    “Ya, eksisting ada kurang lebih 7.500 orang personel yang sudah kita alokasikan di masing-masing terminal, dan kali ini terminalnya lebih banyak,” tutur dia.

    Menurut dia, upaya penebalan dari beberapa sektor yang telah disampaikan itu merupakan langkah pemaksimalan dalam memberikan pelayanan terbaik setelah seluruh terminal penerbangan di Bandara Soetta diaktifkan.

    “Terminal 1B juga sudah beroperasi, sehingga memang jumlah personel menjadi lebih banyak. Kemudian kita juga lakukan penebalan di personel service dan keamanan untuk memastikan setiap sudut dan area dapat terlayani dengan baik,” kata Dwi.

     

    Sumber : Antara

  • Bangun ekonomi umat, BAZNAS gandeng BEI dan Henan Sekuritas ajak masyarakat tunaikan zakat saham

    Bangun ekonomi umat, BAZNAS gandeng BEI dan Henan Sekuritas ajak masyarakat tunaikan zakat saham

    Foto; Istimewa

    Bangun ekonomi umat, BAZNAS gandeng BEI dan Henan Sekuritas ajak masyarakat tunaikan zakat saham
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengajak para muzaki dan investor untuk menunaikan zakat saham di pasar modal syariah, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi umat. Inisiatif ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Henan Putihrai Sekuritas (HPS).

    Melalui kolaborasi ini, BAZNAS mempermudah muzaki untuk menunaikan zakat secara digital. Muzaki atau investor dapat langsung menyedekahkan sahamnya melalui Aplikasi HPX Syariah dari Henan Putihrai Sekuritas pada program BERKAH (Berinvestasi Sambil Bersedekah).

    Hal tersebut mengemuka pada Talkshow Zakat dan Investasi: Pilar Kesejahteraan Umat, di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (17/3).

    Hadir sebagai narasumber Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si. CFRM., Head of Sharia Product Development Bursa Efek Indonesia, Yunan Akbar, serta SEVP Corporate Transformation Strategic Management, Ibnu Anjar Widodo.

    Dalam paparannya, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si. CFRM., mengajak para muzaki dan investor untuk berperan aktif dalam membangun ekonomi umat dengan menunaikan zakat dan sedekah di pasar modal syariah.

    “Berinvestasi di pasar modal syariah bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Dengan berzakat dan bersedekah dari saham yang dimiliki, investor bisa berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat ekonomi umat,” ujar Rizaludin, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “BAZNAS sangat terbuka terhadap inovasi dalam ekosistem keuangan syariah. Kami ingin menghadirkan solusi yang memudahkan muzaki dan investor dalam menyalurkan zakat. Dengan digitalisasi dan kemudahan akses, pasar modal syariah bisa menjadi ekosistem yang mendorong kebaikan dan kesejahteraan umat,” lanjutnya.

    Menurutnya, BAZNAS terus berupaya menjangkau lebih banyak muzaki dengan menggandeng berbagai mitra, termasuk Henan Putihrai Sekuritas melalui Aplikasi HPX Syariah, pada program BERKAH (Berinvestasi Sambil Bersedekah). Program ini memungkinkan investor menyedekahkan sahamnya sambil tetap berinvestasi.

    Lebih lanjut, Rizaludin menambahkan, pasar modal syariah terus berkembang dengan hadirnya berbagai indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

    “Ini adalah bukti bahwa investasi syariah semakin diminati dan memiliki prospek cerah. BAZNAS melihat peluang besar dalam sinergi ini, terutama untuk mendorong muzaki agar lebih aktif dalam investasi yang berorientasi sosial,” lanjutnya.

    Program Zakat Saham dan Sedekah Saham ini, kata Rizaludin, merupakan strategi BAZNAS dalam memperluas sumber pendanaan zakat dari sektor investasi. Digitalisasi dan teknologi turut berperan dalam mempermudah masyarakat menunaikan zakat melalui berbagai platform digital, termasuk aplikasi dan situs resmi BAZNAS.

    “Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kemudahan ini untuk berzakat dan bersedekah. Program dari Henan Putihrai Sekuritas juga sangat praktis dan dapat diakses siapa saja,” katanya.

    Ia berharap kolaborasi antara BAZNAS, BEI, dan HPS ini dapat menjadi langkah besar dalam mengintegrasikan filantropi Islam dengan pasar modal syariah.

    “Dengan semakin banyaknya kemudahan yang tersedia, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam menunaikan zakat dan sedekah melalui investasi yang halal dan berdampak bagi umat,” ucapnya. 

    Sementara itu, Head of Sharia Product Development Bursa Efek Indonesia, Yunan Akbar, menekankan, pentingnya sinergi antara pasar modal syariah dan lembaga filantropi. 

    “Apa yang dilakukan oleh BEI dan Henan Putihrai bersama BAZNAS adalah bagian dari kontribusi dalam membesarkan pasar modal syariah. Kegiatan seperti ini mempertemukan para muzaki dan investor untuk saling berbagi pengalaman, meningkatkan literasi, serta mendorong lebih banyak orang memahami potensi pasar modal syariah,” jelas Yunan.

    Yunan juga menyoroti, bagaimana meningkatnya aset para investor syariah akan berdampak pada meningkatnya jumlah zakat yang bisa disalurkan. 

    “Ketika aset bertambah, zakat pun akan semakin bertambah, memberikan kemaslahatan bagi umat. Itulah kontribusi nyata pasar modal syariah bagi masyarakat,” tambahnya. 

    Sementara itu, SEVP Corporate Transformation Strategic Management Henan Putihrai Sekuritas, Ibnu Anjar Widodo menjelaskan, pihaknya hadir dengan program BERKAH untuk mempermudah muzaki dalam berzakat dan bersedekah melalui saham. 

    “Kami berharap dengan kolaborasi ini, pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat, khususnya melalui Aplikasi HPX Syariah,” katanya.

    Lebih lanjut, menurutnya, kedisiplinan adalah kunci utama dalam berinvestasi, “Kalau kita tidak punya disiplin, jangankan berinvestasi, hidup kita pun akan berantakan. Disiplin dan konsistensi dalam investasi syariah akan membawa manfaat dunia dan insya Allah akhirat,” ujarnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dampak positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekosistem ekonomi, serta penurunan kemiskinan.

    “Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekosistem yang terbangun dari ekonomi, dan seterusnya, dan penurunan kemiskinan,” ujar Luhur dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

    Luhut menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan oleh Ahli Kemiskinan Prof Arief Anshory Yusuf yang menyatakan program MBG memiliki dampak signifikan.

    Menurut Arief, program MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 5,8 persen jika implementasinya berjalan dengan baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial.

    Arief mencontohkan, sebuah keluarga dengan tiga anak dapat menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan dari program MBG, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masing-masing sekitar Rp200.000.

    “Jadi sangat tidak mungkin tidak besar, semua paham itu, cuma kita melakukan kajian secara kuantitatif. Tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik,” kata Arief.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Arief mengusulkan tiga langkah penting. Pertama, melakukan “business process review” atau tinjauan proses bisnis dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kedua, melibatkan peran serta masyarakat dalam monitoring program agar rasa memiliki masyarakat meningkat.

    Ketiga, menghindari kebocoran dalam rantai pasok, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada bahan impor yang tidak diperlukan.

    “Ini akan membuat rantai pasok yang betul-betul terjaga sehingga dampaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya ini mari kita jaga bersama karena ini flagship bangsa ini,” ujar Arief.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Selain Luhut dan Arief, rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN Chatib Basri.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Sukabumi selenggarakan GPM jelang Idul Fitri 1446 H

    Pemkot Sukabumi selenggarakan GPM jelang Idul Fitri 1446 H

    Sejumlah warga saat membeli kebutuhan pokok di operasi pasar GPM yang diselenggarakan di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jabar pada Selasa, (18/3/2025). ANTARA/ (Aditya A Rohman)

    Pemkot Sukabumi selenggarakan GPM jelang Idul Fitri 1446 H
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H, Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, menggelar Program Gerakan Pangan Murah di sejumlah Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole pada Selasa (18/3) dan Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu pada Kamis (20/3).

    Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki di Sukabumi, Rabu, mrngatakan Gerakan Pangan Murah ini selain bertujuan mengendalikan angka inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, juga untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau atau sudah disubsidi oleh Pemkot Sukabumi.

    Setiap komoditas yang dijual di Getakan Pangan Murah harganya sudah disubsidi sebesar Rp2 ribu sehingga lebih mudah dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar tradisional dan moderen. Komoditas yang tersedia di program ini disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi yang bekerjasama dengan distributor pangan.

    Adapun komoditas yang disediakan berupa beras, telur ayam negeri, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan berbagai jenis sayuran. Antusiasme warga yang datang di Kelurahan Selabatu pun cukup tinggi, bahkan sejak mulai dibukanya operasi pasar ini sekitar pukul 08.00 WIB sudah dipadati oleh masyarakat.

    “Diharapkan melalui program ini ini selain inflasi bisa terkendali, masyarakat pun terbantu dengan mendapatkan kebutuhan pokok yang harganya terjangkau,” katanya.

    Di sisi lain, Ayep mengatakan selain menggelar Gerakan Pangan Murah untuk mengendalikan inflasi pihaknya pun terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar untuk mencegah terjadinya lonjakan harga dan memastikan pasokan tersedia.

     

     

     

    Sumber : Antara

  • Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Wamen Investasi: Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 06:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membiayai proyek dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

    “Melalui Danantara, tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran untuk batu bara menjadi produk DME. Produk ini adalah produk pengganti LPG, yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita,” ucap Todotua dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

    Setiap tahunnya, lanjut dia, Indonesia melakukan impor LPG dengan angka yang cukup besar.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam forum yang sama, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7–8 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

    Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang bisa diubah untuk menjadi DME guna menggantikan LPG.

    “Apabila program ini (DME) bisa kami laksanakan maka kami bisa mengurangi impor LPG ke depannya,” kata Todotua.

    Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

    DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

    Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

    Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi untuk proyek DME ini diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengolahan batu bara menjadi DME.

    Sumber : Antara