Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif

    Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif

    Seorang masa aksi saat menuliskan tuntutan di dinding pagar gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Demonstrasi dari elemen mahasiswa dan gabungan beberapa aliansi masyarakat terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat hingga Kamis siang berlangsung kondusif. Di depan Gedung DPR RI, pada Kamis, massa aksi terus berorasi untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI dan sejumlah permasalahan publik lainnya.

    Massa aksi juga mulai berdatangan dari berbagai universitas yang berada di sekitar Jakarta. Mereka mengenakan almamater dari universitas masing-masing. Mereka juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk terkait penolakan RUU TNI yang kini sudah disetujui untuk disahkan oleh DPR RI.

    Selain itu, ada juga yang menuliskan penolakannya di pagar DPR RI menggunakan cat semprot. Mereka terus menyuarakan kegelisahannya dengan silih berganti menyampaikan orasinya. Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI, pihaknya melibatkan 5.021 personel gabungan. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang

    Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang

    Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

    Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

    Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

    Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

    Perubahan yang terakhir, yakni pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

    “Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.

    Sumber : Antara

  • Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok

    Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing didampingi Kasat Reskrim AKP I Gede Puti Ngurah Krisha Narayana. ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Polisi tindak ormas minta THR ke pengusaha di Pelabuhan Tanjung Priok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Polres Pelabuhan Tanjung Priok bakal menindak tegas para oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke pengusaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Aksi pemaksaan tersebut merupakan tindak pidana dan bisa diproses secara hukum,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan penindakan ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait dengan ormas-ormas ini yang meminta uang THR dengan cara pemerasan

    “Ini tentunya ini melanggar pidana dan kami akan langsung proses hukum,” kata dia.

    Martuasah meminta agar para pengusaha tidak memberikan THR kepada ormas yang memaksa. Ia meminta agar para pengusaha bisa melaporkan ke polisi apabila mendapat pemerasan dari oknum ormas.

    “Pengaduan itu bisa dilakukan melalui telepon ke nomor 110 atau langsung ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • RUU TNI kedepankan supremasi sipil dan tak kembalikan dwifungsi

    RUU TNI kedepankan supremasi sipil dan tak kembalikan dwifungsi

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ditemui sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    DPR: RUU TNI kedepankan supremasi sipil dan tak kembalikan dwifungsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengedepankan supremasi sipil sebagai penegasan tidak mengembalikan kembali dwifungsi TNI atau ABRI.

    “Kami pada terakhir kali melakukan dialog dengan koalisi masyarakat sipil, kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kami mengedepankan supremasi sipil supaya kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam RUU TNI ini tidak ada kembalinya dwifungsi TNI,” kata Dasco ditemui sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan sejumlah pasal yang dilakukan perubahan dalam penyusunan RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tidak menyisipkan ketentuan aturan yang dapat menghidupkan kembali RUU TNI seperti masa lampau.

    “Dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI,” ucapnya.

    Dia mengaku pihaknya sudah sedapat mungkin mengakomodasi aspirasi masyarakat luas dalam penyusunan RUU TNI melalui ruang-ruang dialog, baik itu kelompok mahasiswa, koalisi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO).

    Untuk itu, dia memandang adanya pro kontra atas RUU TNI yang mencuat di tengah masyarakat tak ubahnya sebagai dinamika politik dalam berdemokrasi.

    “Ya, namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini, tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI,” ujarnya.

    Dia pun meyakinkan draf RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR akan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

    “Kami kemarin sudah share ke teman-teman NGO dan saya rasa saya sudah minta supaya diupload. Nanti mulai hari ini saya ingatkan lagi supaya hasil bersihnya diupload, supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Apa yang kemarin kami sampaikan pada masyarakat luas, itulah yang akan diparipurnakan dan itulah yang akan diakses. Tidak ada perubahan sama sekali.”

    Sumber : Antara

  • Senator Irman Gusman ingin wujudkan Koperasi Merah Putih di Sumbar

    Senator Irman Gusman ingin wujudkan Koperasi Merah Putih di Sumbar

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Senator Irman Gusman ingin wujudkan Koperasi Merah Putih di Sumbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI Irman Gusman menyambut baik keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat dan memberdayakan ekonomi desa. 

    Staf Ahli Irman Gusman, Marhadi Efendi mengatakan, Senator Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman ingin kembali melahirkan koperasi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Terlebih di Sumbar, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, gagasan dan implementasi ekonomi kerakyatan, termasuk koperasi, bukanlah sesuatu yang baru. 

    Sebelum adanya program Koperasi Unit Desa (KUD) di masa Orde Baru, di Sumbar pernah dikembangkan program Lumbung Pitih (uang) Nagari (LPN) sebagai bentuk implementasi ekonomi kekeluargaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945. 

    Setelah Reformasi, di Sumbar juga pernah dilaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (nagari) melalui program Kredit Mikro Nagari (KMN), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), dan pendirian BMT (Baitul Mal Wattamwil) hingga ke nagari-nagari seperti di Kabupaten Agam. 

    “Namun sejauh ini, berbagai program ekonomi kerakyatan tersebut masih belum berhasil mencapai maksud dan tujuannya sebagai pusat kegiatan ekonomi pedesaan atau nagari,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (19/3). 

    Maka, untuk mendorong latar belakang dan pengalaman masa lalu tersebut perlu dijadikan titik tolak untuk merumuskan dalam menyusun dan merumuskan Langkah-langkah ke depan untuk mengimplementasikan gagasan Koperasi Merah Putih yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan strategis nasional.

    Upaya tersebut salah satunya melalui seminar yang digelar Rabu besok di Bukittinggi. Seminar dengan  tema Menyambut Gagasan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan bisa dilakukan kajian dan evaluasi yang komprehensif mengenai pengalaman, dan mungkin juga berupa kegagalan di masa lalu, serta mencari formula yang tepat guna merumuskan bentuk atau bangun usaha koperasi yang tepat untuk mengimplementasikan gagasan pendirian “Koperasi Desa Merah Putih” yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut Marhadi Efendi menjelaskan, seminar yang diadakan di Istana Bung Hatta Bukittinggi tersebut Senator Sumatera Barat Irman Gusman langsung menjadi Keynote speaker. 

    Adapun narasumber kegiatan tersebut yaitu Prof. Dr. H. Syarifuddin Karimi, SE dengan topik pembahasan: Menyambut Gagasan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Ketua Forum Persatuan Wali Nagari (Forwana) Sumbar, Zul Arifin Dt. Parpatih dengan Topik Pembahasan: Kesiapan Wali Nagari Membentuk Koperasi Desa Merah Putih. 

    Narasumber berikutnya, Zukri Saad dengan Topik Pembahasan Prospek Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Pendorong Kemajuan Sektor Pertanian.

    Kemudian, Prof. Dr. Elfindri, SE., MA dengan Topik Pembahasan: Koperasi Desa Merah Putih: Catatan Pengalaman. Rektor Univ. Metamedia Padang, Yossyafra, ST., M. Eng.Sc, Ph.D dengan Topik Pembahasan: Pendampingan Sistem Pemerintahan Nagari dan Koperasi Merah Putih berbasis Tekhnologi Informasi. 

    Adapun peserta seminar sekitar 115 orang terdiri dari, 70 orang Anggota Forum Persatuan Wali Nagari (Forwana) Sumbar. 24 orang Lurah se-Kota Bukittinggi. 3 orang Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) dan 15 orang Sekretariat Forwana Sumbar.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator

    Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Gubernur DKI Jakarta optimistis atasi masalah sampah dengan incinerator
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan optimismenya dalam mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

    “Jakarta sekarang ini tiap hari rata-rata kurang lebih 8 ribu sampahnya, dan dengan proses yang ada, ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5 ribu sampai dengan 6 ribu,” kata Pramono di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu (19/3/2025).

    Ia mengaku kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, namun, ia menekankan perlunya solusi lebih komprehensif.

    “Tidak cukup dan kalau ada incinerator seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan dan kalau harganya memang sesuai, selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya ga bisa berubah tetap dari 8, 9, 10, 12, terakhir 13,5. Habis itu ternyata tetap nggak ada yang berani untuk membangun PLTS dengan incinerator,” ungkapnya.

    Ia berharap adanya penyesuaian harga agar pembangunan incinerator dapat terealisasi.

    “Dan kalau kemudian harganya ada penyesuaian nanti diatur secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya yakin ini menjadi jalan keluar yang sangat baik bagi persoalan sampah bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

    Pramono Anung juga mengungkapkan  Jakarta telah memiliki dua RDF, namun pembangunannya terhambat oleh harga tipping fee yang tidak memungkinkan.

    “Keberadaan incinerator diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah Jakarta secara signifikan dan menjadi solusi berkelanjutan,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (20/3). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten, sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Peresmian dilaksanakan pada Selasa (18/3/2025).

    Kapolri menyatakan, Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra. 

    “Balai Poliran adalah tempat yang sangat bermanfaat karena bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kerja sama. Di sini, tenaga kerja akan diberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang siap pakai,” ujar Kapolri, Selasa (18/3/2025). 

    “Selain itu, ada juga pendidikan kewirausahaan, termasuk pelatihan pengolahan limbah menjadi produk ekspor, peternakan ikan dan ayam, serta pembuatan pupuk dan tanaman hidroponik. Saya mendapat laporan bahwa pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta, dan progresnya ditargetkan mencapai 3.000 peserta dalam tahun ini,” lanjut Kapolri. 

    Adapun tiga sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran:

    1.    Sektor Industri – Melatih keterampilan khusus dan soft skill bagi tenaga kerja.
    2.    Sektor Ketahanan Pangan – Memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.
    3.    Sektor Lingkungan Hidup – Mendidik peserta tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

    Dalam acara peresmian ini, juga dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 2 Juta Bibit Cabai, sebagai bagian dari Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

    “Bahwa saya mendukung penuh kegiatan Poliran diharapkan Poliran dapat melatih masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga Balai Poliran dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan yang ada,” tutur Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (19/3). 

    Dalam peresmian ini, Kapolri didampingi oleh PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, serta dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kajati Banten Siswanto dan Pejabat Utama Polda Banten.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PLN UID Bali: Pasokan listrik aman jelang Nyepi dan Idul Fitri 2025

    PLN UID Bali: Pasokan listrik aman jelang Nyepi dan Idul Fitri 2025

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    PLN UID Bali: Pasokan listrik aman jelang Nyepi dan Idul Fitri 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com –  Menyambut momen datangnya libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama periode liburan. 

    Senior Manager (SM) Komunikasi dan Umum PT PLN (Persero) UID Bali, Hamidi Hamid, menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan sub sistem Bali saat ini dalam keadaan normal dan aman dengan daya mampu mencapai 1.388 MW dan prediksi beban puncak mencapai 904 MW pada 31 Maret mendatang.

    “Beban puncak tertinggi yang pernah dicapai yakni pada Februari 2025 adalah sebesar 1.189 MW dengan cadangan daya mencapai 198 MW. Sedangkan pada Hari Raya Nyepi dan sebelum Nyepi diperkirakan mencapai 883 MW sehingga terdapat cadangan daya sebesar 505 MW,” kata Hamid Hamid, Selasa (13/3). 

    Tren ini umumnya disebabkan adanya penurunan penggunaan listrik karena libur nasional yang berdampak perkantoran pemerintahan, sekolah-sekolah, hingga industri yang libur selama periode hari raya tersebut. 

    Dengan kondisi ini, menurutnya, pasokan cadangan daya listrik di Bali dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode masa libur panjang mendatang.

    Untuk mendukung kelancaran pengawalan pasokan listrik selama hari raya besar keagamaan mendatang ini PLN menetapkan masa siaga sejak tanggal 17 Maret hingga 11 April 2025 mendatang.

    “PLN UID Bali juga turut menyiagakan 1.058 personel yang terdiri dari pegawai PLN dan mitra kerja,” tegasnya.

    Selain itu, peralatan pendukung seperti 81 unit yang terdiri dari UPS, genset, dan UGB serta 97 unit kendaraan operasional juga telah disiapkan.

    “PLN juga memastikan ketersediaan material cadang yang mencukupi untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan listrik,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (19/3). 

    Sebagai bagian dari langkah antisipatif, PLN mendirikan posko siaga di 90 lokasi strategis, meliputi posko siaga distribusi, UP2B, UPT Bali, pembangkitan, Icon+, dan posko siaga mudik.

    “Posko-posko ini akan beroperasi selama 24 jam untuk memantau dan merespons cepat jika terjadi gangguan listrik,” tambahnya.

    PLN juga telah memetakan 96 lokasi penting yang menjadi fokus selama pelaksanaan Nyepi dan Idul Fitri, termasuk tempat ibadah, lapangan, dan fasilitas transportasi. Pemetaan ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik di lokasi-lokasi vital tetap terjaga.  

    Selain itu, khusus untuk subsistem di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, PLN mencatat daya mampu mencapai 16,2 MW dengan beban puncak sebesar 14,7 MW maka dengan demikian, cadangan daya di wilayah tersebut masih aman.

    “Untuk Sub sistem Nusa Penida untuk Perayaan Nyepi  tahun 2025, kami belum dapat memberikan keterangan karena masih menunggu kesepakatan hasil rapat  Forkompinda Nusa Penida, PHDI Nusa Penida dan Majelis Desa Adat Nusa Penida.

    “PLN pada dasarnya akan mengikuti apapun Keputusan dari rapat tersebut,” jelasnya. 

    Sementara itu untuk menyikapi animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap penggunaan kendaraan listrik, PLN juga memastikan ketersediaan dan kelayakan 135 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 78 lokasi di Bali. 

    “Langkah ini diambil untuk memastikan kenyamanan pengguna kendaraan listrik selama liburan,” lanjutnya.

    Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan keandalan pasokan listrik selama momen libur Hari Raya Nyepi dan Ramadhan & Idul Fitri 2025.

    “Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan liburan dengan nyaman tanpa khawatir terhadap gangguan pasokan listrik,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN

    Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025). Sumber foto: Rizkia/elshinta.com.

    Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, bersama lima investor, menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025).

    Kelima investor yaitu PT Citadel Group Indonesia salah satu penanaman modal asing berfokus pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran,  dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan. Total jumlah nilai investasi dari kelima investor mencapai Rp2,42 triliun.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan, “Perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah, kalau bapak ibu investor sudah tanda tangan, Otorita IKN akan bantu mengurus setifikatnya, sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,”. 

    Agenda ini merupakan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Nusantara. Penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara.” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Rizkia, Rabu (19/3). 

    Di tempat yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan ini merupakan yang pertama di laksanakan di City Hall IKN langsung dengan investor dari luar negeri. 

    “Dengan tandatangan PKS pertama kali di City Hall IKN, investor bisa melihat dan merasakan langsung suasana IKN. Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, yang merupakan hasil karya Investor Pelopor juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” tutur Agung. 

    Di samping itu, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN No. 6/2022.

    Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN  membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bandara Ahmad Yani akan layani 171.000 penumpang Lebaran 2025

    Bandara Ahmad Yani akan layani 171.000 penumpang Lebaran 2025

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta/com.

    Bandara Ahmad Yani akan layani 171.000 penumpang Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Bandar Udara Ahmad Yani Semarang diperkirakan akan melayani 171.000 penumpang dan ada 1.400 penerbangan termasuk juga nanti ada penambahan 70 extra flight yang kebanyakan adalah dari rute Kalimantan dari Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya dan dari Jakarta yaitu melalui Cengkareng.

    Jumlah penumpang dan pesawat ada peningkatan 7 persen dibandingkan tahun lalu.

    “Posko Layanan Mudik Lebaran itu sendiri digelar selama 22 hari mulai 21 Maret hingga 11 April 2025,”  kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada di Semarang, Selasa (18/3/2025).

    Ia menjelaskan semua stakeholder yang ada di Bandara Ahmad Yani sudah membahas penyambutan masa Lebaran itu dan telah menyiapan mitigasi semua potensi sehingga mampu melayani para penumpang.

    “Arus puncak kedatangan penumpang sebelum lebaran yaitu pada tanggal 28 Maret puncaknya per hari sekitar 14.000 penumpang. Pada arus puncak balik terjadi pada 6 April dengan jumah 13.000 penumpang,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Rabu (19/3). 

    Fajar menambahkan karena saat ini musim hujan, maka Bandara Ahmad Yani telah mengantisipasi kemungkinan adanya banjir di landasan pacu dengan membuat tanggul hingga dua tahap. Selain itu juga melakukan normalisasi drainase dan menyiapkan 58 pompa air.

    Sementara kemungkinan adanya obyek terbang seperti balon udara di masa Lebara yang sering terjadi di Temanggung, Wonosobo, hingga Pekalongan; pihak bandara telah bekerjasama dengan polisi agar warga dilarang menerbangkan balon secara lebas bebas. 

    Sumber : Radio Elshinta