Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum

    MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum

    Arsip foto – Penumpang turun dari kereta Moda Raya Terpadu (MRT) setibanya di Stasiun Blok M BCA, Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

    MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

    “PT MRT Jakarta (Perseroda) sangat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarahkan ASN untuk menggunakan transportasi umum,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat di Jakarta, Rabu.

    Tuhiyat menilai kebijakan itu sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, dan mendukung mobilitas berkelanjutan di Jakarta.

    Terlebih, sebagai operator moda transportasi massal, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan kemudahan serta kenyamanan para pelanggan, termasuk ASN.

    Tak hanya itu, MRT Jakarta juga mengimbau seluruh karyawan untuk menggunakan transportasi publik hari ini.

    “Kami optimis kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan dan memiliki mobilitas yang lebih efisien,” ucapnya.

    MRT Jakarta mencatat sekitar 111.534 pelanggan naik MRT Jakarta setiap hari pada 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

    Tujuan dari adanya ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.

    Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

    Sumber : Antara

  • Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru

    Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenperin: Penundaan tarif Trump kesempatan negosiasi dagang baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 15:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal AS (tarif Trump) selama 90 hari, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi termasuk menawarkan keseimbangan perdagangan (trade balancing) baru.

    “Ketika presiden Trump memutuskan untuk menunda 90 hari, ya ini kesempatan kita untuk melakukan negosiasi jadi lebih besar,” kata Faisol di Bandung, Rabu.

    Pemerintah, kata Faisol, dengan berbagai upaya yang dilakukan dan diusahakan, merasa yakin bahwa pada akhirnya tarif yang akan diberlakukan AS itu, akan kembali ke tarif semula seperti sebelumnya.

    “Yang penting sekarang menjaga trade balance kita itu adil buat kedua negara dan ini yang kita sedang kerjakan,” katanya.

    Lebih lanjut, Faisol menilai kebijakan yang akan diterapkan AS ini juga, jadi momentum bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan juga mencari pasar-pasar baru di luar Amerika Serikat.

    “Karena situasi yang tidak menentu ini harus kita sikapi dengan beberapa pembukaan peluang-peluang di negara-negara maupun kawasan yang tepat,” ujarnya.

    Terkait dengan penyeimbangan perdagangan yang berpotensi membuat importasi barang akan meningkat, utamanya dari AS, Faisol mengatakan hal tersebut belum tentu terjadi.

    Bahkan dia juga menilai importasi tersebut belum tentu merugikan, terlebih jika yang masuk ke Indonesia adalah bahan baku yang barang tentu akan membantu sektor industri untuk beroperasi.

    “Belum tentu importasi naik dan belum tentu importasi itu merugikan. Tapi memang ini kesempatan untuk industri dalam negeri juga untuk meningkatkan daya saingnya supaya bisa bersaing dengan barang jadi yang impor. Mudah-mudahan semua bisa dilalui oleh pemerintah dengan baik,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.

    Teranyar, karena isu tarif Trump ini, Faisol Riza juga sebelumnya menyatakan insentif yang diberikan untuk pembelian motor listrik tertunda karena adanya kebijakan tarif resiprokal yang hendak diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Karena ada proses, ada soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kita harus pending dulu sementara,” kata dia ditemui di Jakarta, Senin (28/4).

    Meski tertunda, dipastikan Wamenperin, pemberian insentif tersebut akan tetap berlanjut, dan saat ini masih dalam proses.

    Sumber : Antara

  • Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat turun dari Transjakarta di Halte Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo turut mengikuti aturan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 dengan naik Transjakarta dari rumah dinas menuju agenda pertamanya di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta timur, Rabu pagi.

    Berdasarkan pantauan di Halte Matraman, Pramono yang mengenakan baju dinas berwarna putih, tampak turun dari Transjakarta pukul 08.40 WIB.

    Sebelumnya, pada pukul 07.50 WIB Pramono berjalan kaki dari Rumah Dinas Gubernur menuju Halte Taman Suropati. Ia pun tampak menunggu bus listrik Transjakarta 4C untuk menuju Halte Carolus.

    Sesampainya di Halte Carolus, Pramono melakukan transit dan menaiki bus Transjakarta 5M dari Halte Carolus menuju Halte Matraman.

    Pramono turun di halte Matraman karena ia akan memberikan sambutan di acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta di Hotel Balairung. Ia pun langsung berjalan kaki dari halte bus menuju hotel tersebut.

    “Ya, menyenangkan naik Transjakarta. Tadi ngobrol ada bapak-bapak yang mendapatkan fasilitas gratis,” kata Pramono.

    Ia mengatakan saat ini fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah baik, namun konektifitas dari berbagai jalur belum maksimal.

    Oleh karena itu, kata dia, ke depannya akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan transportasi umum.

    “Saya akan segera membuka lima (rute Transjabodetabek) lainnya, yang menghubungkan ke Jawa Barat (tiga rute) dan Banten tambah dua lagi. Mudah-mudahan ini akan membuat kenyamanan dan juga konektivitasnya makin baik,” kata Pramono.

    Pramono mengaku karena rumah dinasnya berdekatan dengan Balai Kota Jakarta dan tidak ada transportasi umum menuju ke sana, maka setiap hari Rabu dirinya akan berjalan kaki.

    Usai menghadiri acara di Hotel Balairung Matraman, Pramono akan langsung menuju Gedung DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, dia pun meminta maaf karena harus menggunakan kendaraan pribadi menuju Gedung DPR RI karena dirinya harus hadir tepat waktu ke rapat tersebut.

    “Dengan segala hormat, setelah ini saya akan naik kendaraan pribadi, kendaraan dinas. Dan setelah itu, setelah selesai DPR, saya pulang ke rumah akan menggunakan transportasi umum kembali,” kata Pramono.

    Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta menaiki transportasi umum setiap hari Rabu ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.

    Dalam aturan tersebut juga tertulis, mereka wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja.

    Pemprov DKI Jakarta mengecualikan bagi pegawai yang sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Selain itu, ASN diwajibkan berswafoto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto.

    Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

    Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

    Sumber : Antara

  • Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks

    Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pendiri CSIS nilai Prabowo pemimpin tepat untuk masa sulit dan kompleks
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Jusuf Wanandi, Peneliti Senior sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyampaikan pandangannya mengenai arah kepemimpinan nasional di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam opininya yang dimuat di The Jakarta Post berjudul “My Personal Take on President Prabowo’s Achievements and Challenges”, Jusuf menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo adalah sosok yang paling tepat memimpin Indonesia di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

    Menurut Jusuf, kepemimpinan strategis sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa depan yang tidak mudah. Ia menilai pendekatan Prabowo terhadap pembangunan nasional selama ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat dan berpijak pada kepentingan jangka panjang bangsa.

    “Itulah sebabnya saya mendukungnya—karena saya yakin dialah satu-satunya pemimpin yang mampu membimbing Indonesia melewati masa-masa sulit dan rumit ini. Di luar visi strategisnya, saya juga mengenalnya secara pribadi dan dapat menjamin komitmennya yang mendalam kepada rakyatnya, bangsanya, dan kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Jusuf dalam tulisannya.

    Ia menambahkan, berbagai tantangan yang telah dan akan dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga transformasi teknologi dan sosial, membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga memiliki arah yang jelas dan komitmen yang tulus terhadap rakyat.

    Jusuf melihat bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk menggabungkan visi besar dengan pendekatan praktis di lapangan. Menurutnya, inilah yang dibutuhkan Indonesia agar dapat terus melangkah maju dan menjaga stabilitas nasional dalam berbagai sektor.

    Ke depan, ia mengusulkan agar pemerintah membangun narasi pertumbuhan yang lebih terarah dan kuat.

    Selain itu, Jusuf menilai pentingnya komitmen fiskal yang berkelanjutan. Ia mengapresiasi sikap Menteri Keuangan yang telah menegaskan disiplin fiskal sebagai pijakan kebijakan ekonomi nasional. 

    Tak kalah penting, komunikasi langsung antara Presiden dengan pelaku pasar dan investor dinilai sangat strategis dalam menjaga kepercayaan. Jusuf menyarankan agar Prabowo secara berkala berdialog dengan investor untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah, serta menegaskan komitmen terhadap tata kelola ekonomi dan reformasi BUMN yang transparan.

    “Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sentimen pasar akan membaik dan stabilitas ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dalam jangka panjang,” tutup Jusuf.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 

    Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan berkeadilan melalui pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Diharapkan Dari Provinsi Sumut akan terbentuk minimal 6.110 unit Kopdes/ Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan Kopdes/ Kel Merah Putih digadang-gadang dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih berdaulat, adil dan berbasis potensi lokal. Kopdes/ Kel Merah Putih dapat menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

    “Hari ini kita sedang menyemai harapan besar agar setiap desa kelurahan di Provinsi Sumatera Utara menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Menkop Budi Arie dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/ Keluarahan Se Sumatera Utara, Rabu (30/04).

    Menkop Budi Arie kembali menekankan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih dipercaya dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem di desa karena peran culas yang dimainkan oleh tengkulak, rentenir dan pinjol ilegal diputus mata rantainya oleh Koperasi.  Kopdes/ Kel ini selanjutnya melakukan konsolidasi melalui tujuh unit gerainya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dari masyarakat desa dengan harga barang dan jasa yang jauh lebih murah.

    “Semua barang-barang yang kebutuhan masyarakat yang disubsidi oleh negara itu akan disalurkan lewat Kopdes/ Kel Merah Putih. Jadi tidak mungkin rugi karena semua yang didistribusikan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujar Menkop Budi Arie.

    Dalam mewujudkan visi besar tersebut, Menkop Budi Arie berpesan agar nantinya Kopdes/ Kel dapat dikelola secara profesional dan dengan prinsip kekeluargaan serta gotong royong. Hal inilah yang menjadi titik krusial bagi Kopdes/ Kel Merah Putih agar keberdaannya benar-benar dapat menjadi instrumen bagi kemakmuran masyarakat desa.

    “Kita mau meyakinkan bahwa gotong royong kita ini harus bermotif ekonomi, karena gotong royong bermotif sosial ini masih ada di masa depan Indonesia yaitu melalui koperasi,” kata Menkop Budi Arie.

    Menkop Budi Arie meyakini sinergi yang terjalin antara Kemenkop dan Pemerintah Provinsi Sumut akan menjadi jembatan utama bagi kemudahan pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih. Dipercaya Sumut dapat menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

    “Kita mau bangun secepatnya (Kopdes/ Kel Merah Putih), nanti kita minta ke Pak Gubernur dan Kadis-kadis (Kepala Dinas) untuk melakukan pembentukandalam waktu yang singkat,” ucapnya.

    Kemenkop mengapresiasi kepada seluruh desa di Indonesia khususnya di Sumut yang telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mewujudkan pembentukan Kopdes/ Kel Merah. Musdesus menjadi tahapan utama yang wajib dilakukan setiap desa untuk menentukan pucuk pimpinan dan arah perjalanan usaha Kopdes/ Kel di masa mendatang.

    “Saya berharap komitmen ini segera diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan kopdes merah putih sehingga Kopdes sudah dapat terbentuk, paling lambat akhir Juni 2025 atau bulan depan,” ucap Menkop Budi Arie.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih di Sumatera Utara. Seluruh unsur perangkat pemerintah daerah Sumur siap bersama-sama untuk melakukan percepatan pembentukan Kopdes/ Kel tersebut.

    “Hari ini sampai nanti dengan bulan Juli kami akan fokus membentuk organisasinya dulu. Setelah organisasi terbentuk, baru nanti mekanisme bagaimana menjalankan kegiatan koperasinya ini bisa berlangsung,” kata Bobby.

    Bobby meyakini Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi pusat perputaran ekonomi di desa sehingga akan menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru yang dapat memajukan kemandirian desa. Dengan begitu permasalahan kemiskinan di desa diharapkan bisa teratasi secara bertahap melalui Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Ketika ada putaran ekonomi di tingkat desa, ini akan membantu kesejahteraan masyarakat desa sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di tingkat desa,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemkot Jaksel imbau warga yang ijazahnya ditahan bisa lapor ke Baznas

    Pemkot Jaksel imbau warga yang ijazahnya ditahan bisa lapor ke Baznas

    Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Wali Kota, Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Pemkot Jaksel imbau warga yang ijazahnya ditahan bisa lapor ke Baznas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:48 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengimbau bagi warga yang ijazahnya ditahan bisa melapor ke Baznas Bazis di wilayahnya untuk segera mendapatkan bantuan.

    “Terkait dengan ijazah yang belum terambil di sekolahan, silahkan mungkin orang tuanya atau yang bersangkutan bisa langsung ke Wali Kota maupun Baznas Bazis yang ada di kota,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan setiap tahunannya Baznas Bazis Jakarta Selatan rutin melaksanakan program tebus ijazah. 

    Dari kegiatan ini, diharapkan para orang tua dan guru untuk terus mendukung dan menginspirasi generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, sehingga dapat membentuk generasi pelajar yang berkualitas dan bermartabat.

    Munjirin juga mengingatkan kepada orang tua maupun warga untuk tidak ragu melapor maupun mengajukan pemutihan ijazah melalui program Baznas Bazis Jakarta Selatan.

    “Kalau melapor mengajukan, insya Allah akan kita tangani, akan kita tanggulangi untuk bisa ditebus atau diambil lewat Baznas Bazis bagi yang bersangkutan,” ucapnya.

    Pada 2024, Baznas Bazis Jakarta Selatan menebus ijazah pada tahun ini milik 216 siswa SMP hingga SMA sederajat di daerah itu sebagai bantuan untuk meringankan beban keluarga siswa yang kurang mampu.

    Dibandingkan pada 2023, tebus ijazah mengalami banyak peningkatan penerima manfaat pada 2024 yakni Sudin Pendidikan wilayah 1 sebanyak 43 siswa atau Rp100.263.500 dan Sudin Pendidikan Wilayah 2 sebanyak 56 siswa atau Rp101.560.000.

    Total anggaran tebus ijazah tahun 2024 tersalurkan sebanyak 216 siswa senilai Rp500 juta.

    Sumber : Antara

  • Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Dugaan rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 2 Bengkulu Selatan Ii Sumirat dibawa dan diadukan ke Bawaslu RI. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). 

    Mereka meminta kepada Bawaslu pusat untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah.

    “Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,” kata koordinator aksi Ananda Faris.

    Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. 

    “Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,” jelasnya.

    Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat 18 April 2025, cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami penghadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. 

    Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial Facebook dan WhattApp bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar lokasi TPS.

    Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. 

    “Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,” tegasnya.

    Dilaporkan ke Bawaslu RI
    Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI.

    “Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,” kata kuasa hukum Zetriansyah.

    Menurutnya, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu atau timing yang tepat.

    “Itu terjadi sembilan jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial Facebook dan WA, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,” ujarnya.

    Dalam rentang waktu tersebut, lanjutnya, tidak ada waktu yang cukup bagi kubu paslon Suryatati-Ii Sumirat untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya.

    “Jangankan pemilih, tim paslon 02 saja banyak yang percaya, karena Ii Sumirat sendiri belum bisa dihubungi sampai pagi, mau konfirmasi ke siapa,” ungkapnya.

    Pihaknya meyakini kejahatan besar dan luar biasa tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara paslon Suryatati-Ii Sumirat. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI

    Arsip foto – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.

    Sri Mulyani: Pelemahan rupiah tak cerminkan fundamental ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah beberapa waktu terakhir tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan Januari-Maret 2025 tercatat mencapai Rp16.443 per dolar AS (year-to-date/ytd). Sedangkan kurs pada akhir Maret berada pada level Rp16.829 per dolar AS.

    Sebagai perbandingan, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada pada level yang lebih kuat, yakni Rp16.000 per dolar AS, dalam asumsi makro APBN 2025.

    Akan tetapi, kondisi global terus mengalami perubahan signifikan. Saat itu, pasar berharap suku bunga acuan Federal Funds Rate (Fed Fund Rate) akan turun. Namun, harapan ini tertahan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi dan pasar tenaga kerja yang cukup ketat.

    Hal itu mendorong The Fed lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, menyebabkan terdorongnya aliran modal (capital flow) ke Amerika Serikat dan menyebabkan penguatan indeks dolar AS.

    Gejolak global terus berlanjut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang mengambil sejumlah langkah drastis pada awal jabatannya, termasuk kebijakan tarif resiprokal. Tarif itu cukup agresif dan berdampak pada sekitar 70 negara mitra dagang yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS dan perlu dikoreksi.

    Kebijakan tersebut memicu gejolak di sektor keuangan global. Ketidakpastian meningkat tajam, dan dinamika pasar keuangan menjadi sangat fluktuatif, terutama pada kuartal pertama 2025. Situasi ini serupa dengan yang terjadi pada April tahun sebelumnya.

    “Ini menyebabkan nilai tukar terhadap dolar di banyak negara mengalami penyesuaian, tak terkecuali Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Untuk diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu pagi di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.761 per dolar AS.

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat terbatas seiring harapan pada perundingan soal kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

    Sumber : Antara

  • Jokowi laporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya

    Jokowi laporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi laporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 13:24 WIB

    Elshinta.com – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu.

    Jokowi yang keluar dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.25 WIB, menyebutkan dirinya sengaja turun langsung melapor karena sudah tidak menjabat.

    “Kan dulu masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga dibawa ke ranah hukum lebih baik,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Rabu pagi sekitar pukul 09.50 WIB.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menjelaskan bahwa Jokowi bakal datang sekitar pukul 09.30 WIB.

    “Rencananya seperti itu,” kata Yakup saat dikonfirmasi Rabu.

    Kedatangan Jokowi itu, kata dia, untuk melaporkan terkait polemik ijazah palsu. Kendati demikian, Yakup tak membeberkan secara detail laporan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

    Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

    Sejumlah perwakilan pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

    “Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal,” kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

    AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Enggak,” ucap dia singkat.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

    Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

    Sumber : Antara