Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Panel surya asal Indonesia catat transaksi Rp693 miliar di Brasil

    Panel surya asal Indonesia catat transaksi Rp693 miliar di Brasil

    Ilustrasi – Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang mampu memproduksi energi bersih. (ANTARA/HO-Pertamina)

    Panel surya asal Indonesia catat transaksi Rp693 miliar di Brasil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo menyebut panel surya buatan Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 42 juta dolar AS atau setara Rp693 miliar dalam penjajakan bisnis (business matching) secara daring antara pelaku usaha Indonesia dan Brasil.

    “Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa produk panel surya buatan Indonesia punya potensi pasar di Brasil,” ujar Kepala ITPC Sao Paulo Donny Tamtama dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurut Donny, kedua pelaku usaha yaitu PT Solar Karya Indonesia asal Indonesia dan MRT Auditoria E Consultoria asal Brasil akan menindaklanjuti penjajakan ini.

    Keduanya akan memastikan kelancaran ekspor dari Indonesia serta kemudahan akses pasar Brasil. Menurut Donny, untuk mencapai nilai transaksi ini, MRT Auditoria E Consultoria berminat menjadi perwakilan resmi PT Solar Karya Indonesia di Brasil.

    Kerja sama ini untuk memfasilitasi proses regulasi dan sertifikasi produk, sehingga akses masuk ke pasar Brasil dapat berjalan lebih lancar.

    Lebih lanjut, kata Donny, kebutuhan panel surya di Brasil cukup tinggi, terutama untuk diaplikasikan di toko serba ada (supermarket), pabrik, dan area publik.

    Banyak perusahaan dan fasilitas publik mulai beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mengurangi biaya energi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

    Selain produk panel surya, ITPC Sao Paulo juga memfasilitasi penjajakan bisnis secara daring untuk produk suku cadang kendaraan bermotor. Penjajakan bisnis ini mempertemukan PT Astra Otoparts dari Indonesia dengan Exata Importacao E Comercio LTDA dari Brasil pada 25 April 2025.

    Potensi nilai transaksi dari pertemuan ini diperkirakan mencapai 100 ribu dolar AS atau senilai Rp1,64 miliar. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari ketertarikan pembeli Brasil tersebut terhadap produk suku cadang kendaraan bermotor asal Indonesia yang dipamerkan dalam ajang Ficomex 2024 di Goiania, Brasil pada 23-24 Agustus 2024.

    Donny mengatakan, penjajakan bisnis merupakan bagian dari strategi yang terstruktur dan berbasis permintaan pasar.

    Besarnya potensi transaksi antara eksportir Indonesia dan importir Brasil membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan. Potensi ini dapat berkontribusi meningkatkan ekspor, khususnya ke wilayah Amerika Latin.

    “Brasil menunjukkan tren permintaan yang positif terhadap produk-produk dari Indonesia. Kegiatan penjajakan bisnis menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan kapabilitas industri nasional dan memperluas peluang ekspor di kawasan Amerika Latin,” imbuh Donny.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau

    DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanam pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    DKI tanam ratusan pohon di Cakung untuk ciptakan Jakarta lebih hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanam sebanyak 163 pohon tabebuya hingga jatimas di kolong Tol Cakung, Jakarta Timur sebagai bentuk konsistensi dalam menciptakan kota lebih hijau.

    “Tempat ini area industri, kita ingin Jakarta menjadi lebih hijau. Maka, saya dorong untuk bisa terus melakukan penanaman pohon-pohon yang mudah tumbuh dan hari ini kita menanam ratusan pohon buni, salam, tabebuya yang paling banyak dan jatimas,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo usai melakukan penanaman pohon di Kolong Tol Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Pramono, Jakarta masih menghadapi masalah kualitas udara, terutama di wilayah padat industri dan lalu lintas seperti Cakung yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Oleh karena itu, Pramono meminta Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri dan jajaran untuk memperbanyak ruang hijau dan daya serap tanah untuk memperbaiki lingkungan sekaligus menghadapi perubahan iklim.

    Apalagi, penanaman pohon di jalur pedestrian kawasan perkotaan ataupun kolong tol memiliki manfaat ekologis, sosial dan estetika yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

    “Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Fajar dan tim yang menangani untuk sebanyak mungkin area-area seperti ini digunakan untuk masyarakat, penghijauan Jakarta juga,” ujar Pramono.

    Selain itu, Pramono berharap, penanaman pohon ini dapat mengurangi polusi udara, menurunkan suhu hingga dua sampai lima derajat Celsius dan mengurangi genangan air melalui peningkatan daya serap tanah. Tak hanya itu, pohon juga mendukung keanekaragaman hayati sebagai sumber makanan bagi burung dan serangga, mempercantik kota, hingga menyediakan ruang rekreasi bagi warga.

    “Khusus di kawasan ini, penataan dilakukan dengan mengusung konsep ruang ekologis (ecological space), seperti tampungan air hujan (water harvesting) dan taman resapan (rain garden), serta ruang kota (urban space) yang mencakup ruang publik untuk mendukung transportasi terpadu dan aktivitas masyarakat,” jelas Pramono.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Huta Kota DKI Jakarta M Fajar Sauri menyebut, jenis pohon yang ditanam meliputi 103 tabebuya kuning (tabebuia chrysantha), 40 jatimas (cordia sebestena), 10 buni (antidesma bunius) dan 10 salam (syzygium polyanthum). Penanaman pohon tersebut bertujuan menyerap polutan dan mengurangi serta menurunkan suhu di kolong Tol Cakung yang merupakan kawasan industri dengan lalu lintas yang padat.

    “Dinas Pertamanan akan menata lingkungan di Jalan Raya Bekasi. Jadi, kami berkomitmen menghijaukan wilayah Cakung sehingga lebih sehat dan asri,” kata Fajar.

    RTH Jakarta

    Isu penghijauan kota, sangat erat juga dengan ruang terbuka hijau (RTH) sebuah wilayah. Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2023, luas RTH di DKI Jakarta baru mencapai sekitar 5,18 persen hingga 5,36 persen dari total luas wilayah, atau setara dengan 33,33 hingga 34,45 juta meter persegi.  

    Angka ini masih jauh dari target ideal sebesar 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Distribusi RTH per wilayah kota administrasi (2023) adalah Jakarta Timur baru 26,2 persen dari total RTH DKI, Jakarta Selatan (24,87 persen), Jakarta Utara (20,93 persen), Jakarta Pusat (12,69 persen) dan Jakarta Barat (8,64 persen).

    Sumber : Antara

  • Usul dana parpol naik, DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat

    Usul dana parpol naik, DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Usul dana parpol naik, DPR bakal utamakan kesejahteraan rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 19:52 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI bakal mengutamakan terlebih dahulu kesejahteraan masyarakat, saat merespons wacana atau usulan kenaikan dana bantuan bagi partai politik (parpol).

    Menurut dia, DPR RI akan mengkaji terlebih dahulu usulan kenaikan dana partai politik tersebut. Jika nantinya usulan kenaikan itu disetujui, dia memastikan bahwa hal itu disiapkan juga untuk kesejahteraan rakyat.

    “Cuman kan kita juga harus baca betul, pelajari betul aturannya,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Di sisi lain, dia pun khawatir bahwa aturan dana parpol bakal menjadi tidak jelas jika nominalnya naik. Maka, kata dia, aturan kegunaan dana tersebut juga harus diperjelas terlebih dahulu.

    “Seperti apa cara menggunakannya. Itu kan juga harus dipelajari betul-betul,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menilai bahwa usulan kenaikan dana parpol itu harus dikaji kembali, walaupun semangatnya baik karena untuk mengurangi potensi korupsi.

    Selain itu, usulan kenaikan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh negara.

    “Itu kan supaya mengurangi korupsi yang mungkin terjadi, jangan sampai terjadi di partai politik, jadi biaya yang besar di parpol bisa tercukupi,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN ke partai politik sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

    “KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

    Sumber : Antara

  • Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 

    Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Kadin Sumut ajak Pemkab Langkat wujudkan swasembada pangan komoditas jagung 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin, menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara di Rumah Dinas Bupati Langkat, Senin (26/5). Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung program nasional swasembada pangan, khususnya di sektor pertanian jagung.

    Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dewan Pembina Kadin Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Hidayat Batubara, yang juga merupakan mantan Bupati Mandailing Natal. Dalam kesempatan itu, Hidayat menyampaikan, kedatangan mereka bertujuan mengajak Kabupaten Langkat berkolaborasi untuk mewujudkan salah satu program prioritas nasional, yakni swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Kami dari Kadin Provinsi melihat potensi pertanian di Langkat sangat besar, terutama dalam komoditas jagung. Untuk itu, kami mengajak kerjasama dengan pemerintah daerah agar Langkat bisa menjadi salah satu lumbung jagung Sumatera Utara dan berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” ujar Hidayat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (27/5). 

    Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah dan kalangan pengusaha. “Pertanian adalah fondasi ekonomi Langkat. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Pemerintah tentu akan mendukung selama program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap dalam koridor hukum,” ujar Bupati.

    Lebih lanjut, rencana kolaborasi ini akan memanfaatkan lahan pertanian di zona pemanfaatan yang berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Namun ditegaskan, seluruh aktivitas akan dilakukan sesuai aturan dan perizinan yang berlaku, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. “Zona pemanfaatan yang memungkinkan aktivitas pertanian akan kami identifikasi. Kami akan pastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem TNGL,” jelasnya.

    Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Langkat, khususnya dalam meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas strategis. Dengan visi bersama antara pemerintah dan dunia usaha, Langkat diarahkan menjadi daerah percontohan dalam mendukung swasembada pangan menuju kedaulatan pangan nasional.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mencoba Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo resmi beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute yang menghubungkan Mojokerto dan Sidoarjo melalui Kawasan Industri Ngoro resmi beroperasi usai diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5).

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, berharap layanan ini menjadi jawaban atas harapan serikat buruh, khususnya pekerja di kawasan industri Ngoro.

    “Transportasi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah daerah. Inilah jawabannya mudah-mudahan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Khofifah.

    Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya di Mojokerto hingga Terminal Porong di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 14 armada bus yang diberi nama “Patih Gajah Mada” akan melayani rute tersebut.

    Menurut Khofifah, penambahan layanan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan program “Jatim Akses” sebagaimana tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Transportasi publik yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas, dan mendorong kesejahteraan,” ujarnya.

    Gubernur menambahkan kehadiran koridor baru ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Hingga saat ini, layanan Trans Jatim telah mengoperasikan lima koridor, yakni: Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan) dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Data Dinas Perhubungan Jatim mencatat sepanjang Januari–Desember 2024, sebanyak 4.715.809 penumpang telah menggunakan layanan Trans Jatim dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp20,4 miliar.

    “Angka ini belum maksimal karena koridor IV dan V belum beroperasi penuh selama setahun,” kata Khofifah.

    Transportasi publik ini juga dinilai menjadi solusi terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur antarwilayah.

    Untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Trans Jatim hadir sebagai layanan publik yang aman, nyaman, terjangkau, serta terintegrasi. Kita juga mendorong daerah lain untuk membangun angkutan pengumpan (feeder) dari desa dan kawasan pemukiman,” kata Khofifah.

    Ia berharap dengan peningkatan layanan dan inovasi pada sektor transportasi umum, kepercayaan masyarakat terhadap angkutan publik dapat kembali tumbuh.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melalui Wakil Bupati Muhammad Al Barra menyambut baik kerja sama Pemprov Jatim dalam pengembangan transportasi publik.

    “Trans Jatim menjadi urat nadi ekonomi karena jalur yang dilalui meliputi sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan hingga pasar tradisional,” ujar Al Barra.

    Layanan Trans Jatim dikenal terjangkau, dengan tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Bus beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dalam rangka peluncuran Koridor VI, layanan bus akan digratiskan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Masyarakat dapat mengakses informasi rute dan jadwal melalui aplikasi TransJatim-AJAIB.

    Sumber : Antara

  • Menkop Budi Arie dan Puan Maharani sepakat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir untuk rakyat

    Menkop Budi Arie dan Puan Maharani sepakat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir untuk rakyat

    Foto: Istimewa

    Menkop Budi Arie dan Puan Maharani sepakat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat, bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan.

    “Koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk mencapai tujuan  mulia. Yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam perekonomian Indonesia yg lebih progresif dan berkeadilan,” kata Menkop Budi dalam sambutan di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), Jakarta, Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Menkop menegaskan, koperasi adalah wujud ideologi ekonomi negara yg harus terus diperkuat dan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial yg lebih subtantif bagi seluruh rakyat Indonesia. ” Ini menjadi tugas sejarah kita bersama, ” ujar Budi Arie.

    Dia mengatakan, ada tiga hal yang menjadi musuh besar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu, ketakutan, kecurigaan, dan keraguan. 

    Sehingga, melalui dukung berbagai pihak termasuk Dekopin, memainkan peran yang sangat vital dalam mengawal dan melaksanakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menkop menilai, keterlibatan aktif Dekopin dianggap sebagai tugas sejarah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

    “Sejarah panjang koperasi yang terpinggirkan dalam ekonomi Indonesia, menjadi latar belakang penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan gerakan koperasi ini,” ujarnya.

    Dia menilai, selama ini keberadaan koperasi sudah lama terpinggirkan dari praktek ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari outstanding kredit perbankan sebesar Rp7.000 triliun, hanya 0,2 persen untuk koperasi atau sebesar Rp15 triliun. Dan kontribusi  ekonomi desa hanya menyumbang sebesar 14 persen dari ekonomi nasional. 

    “Ketidakseimbangan ini menjadi sorotan penting yang perlu diselesaikan melalui upaya bersama, dengan membangun dan memperkuat gerakan koperasi,” imbau Budi.

    Dirinya turut mengapresiasi peran strategis Dekopin sebagai mitra Pemerintah, sehingga diharapkan mampu mendukung keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki keanggotaan dari 80.000 koperasi nantinya.

    Menkop menegaskan, kolaborasi yang kuat antara Dekopin, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang nyata dalam masyarakat Indonesia. 

    “Terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan,” katanya.

    Hadir di kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, saat ini sudah banyak praktik koperasi yang bagus di berbagai negara. Keberadaan Dekopin, sambung Puan, diharapkan bisa memperbaiki kondisi koperasi yang kurang baik di Indonesia.

    Sehingga ke depan, koperasi mampu menyejahterakan rakyat, bukan hanya anggota saja, tetapi juga lingkungan sekitar.

    “Hari ini, saya hadir di sini karena saya ingin bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lahir untuk bangsa Indonesia. DPR tidak hanya untuk membangun membantu indonesia, tapi juga koperasi termasuk Dekopin,” ucapnya.

    Puan juga mengingatkan, dalam kesiapan menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus dan mengedepankan tata kelola koperasi secara baik.

    “Termasuk bentuk usaha yang berkelanjutan, anggota koperasi, modal koperasi dan mitigasi risiko yang baik pula. Saya mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegas Puan.

    Dia menyampaikan, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, anggota koperasi merupakan pemilik koperasi, sehingga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap koperasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masih mempelajari diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan berlaku pada 5 Juni.

    “Kami pelajari semuanya. Untuk rakyat sudah pasti kami pelajari, tetapi kami harus perhatikan juga negara,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).

    Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/5).

    Oleh karena itu, Bahlil belum memberikan surat kepada PLN untuk memberlakukan diskon bulan depan, sebab belum ada komunikasi ihwal diskon tarif listrik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyampaikan bahwa dia belum menerima surat arahan untuk memberikan diskon sebesar 50 persen pada Juni–Juli.

    “Belum ada,” kata Darmawan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    Airlangga meyakini diskon tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi nasional. Diskon tersebut diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 

    Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Wali Kota Salatiga minta aaaf atas ketidaknyamanan terkait hak interpelasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 16:06 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan menyampaikan jawaban atas pengajuan hak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD Kota Salatiga. Dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi yang digelar DPRD Kota Salatiga, Senin (26/5/2025) itu Wali Kota Salatiga menjawab empat materi hak interpelasi yaitu, masalah pemindahan pedagang Pasar Pagi Salatiga ke Pasar Rejosari, soal laporan efisiensi pengurangan tenaga harian lepas (THL), pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan kerahasiaan Perda nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tentang sampah. 

    Atas jawaban hak interpelasi yang disampaikan Wali Kota Salatiga itu empat dari lima Fraksi DPRD Kota Salatiga menolak. 

    Wali Kota Salatiga Robby Hernawan selanjutnya menegaskan, pihaknya menerima dalam rapat paripurna kemudian DPRD Kota Salatiga memutuskan pengajuan hak angket. 

    “Saya juga meminta maaf atas ketidaknyamanan selama ini kepada masyarakat Salatiga khususnya kepada  DPRD Kota Salatiga terkait sejumlah wacana kebijakan. kedepan saya juga mengajak ada komunikasi yang yang harmonis antara  Pemkot Salatiga dan DPRD Kota Salatiga dan bahu-membahu membangun Kota Salatiga,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (27/5). 

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit sesuai rapat paripurna mengatakan, dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi DPRD Kota Salatiga ini 4 fraksi menolak jawaban dari Wali Kota Salatiga Robby Hernawan dan 1 fraksi menerima. 

    “Empat fraksi yang menolak jawaban wali kota  mengusulkan hak angket. Satu fraksi yang menerima jawaban dari wali kota  adalah Fraksi Gerindra, sedangkan empat fraksi yang menolak adalah Fraksi  PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Keempat fraksi selanjutnya akan mengusulkan hak angke,” jelas Dance.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan

    Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan

    Pengolahan industri petrokimia (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Industri petrokimia sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Industri petrokimia bisa memberikan masa depan yang menjanjikan untuk ekonomi Indonesia. Sektor ini disebut sebagai ibu industri (mother of industry) karena produk yang dihasilkan bisa digunakan sebagai bahan baku sektor lain. Seperti olefin yang digunakan untuk memproduksi plastik, agrochemical untuk penguatan sektor agro, serta aromatik yang bisa digunakan untuk membuat plastik, nilon, detergen, dan bahan baku kosmetik.

    Selanjutnya, bitumen yang digunakan untuk membuat aspal yang kemudian dimanfaatkan untuk melapisi tanggul, jalan, dan menjadi campuran briket, serta petroleum coke yang digunakan untuk meleburkan timah dan aluminium. Salah satu kunci utama penguatan industri petrokimia nasional adalah ketersediaan nafta, yakni fraksi minyak bumi yang menjadi bahan utama untuk menghasilkan produk dasar seperti ethylene, propylene, dan butadiene melalui proses pemurnian.

    Saat ini, sebagian besar kebutuhan nafta di Tanah Air masih dipenuhi melalui importasi. Meski demikian, Pemerintah sudah berkeinginan untuk mendorong produksi nafta dalam negeri, mengingat strategisnya produk tersebut.

    Melalui pembangunan dan revitalisasi kilang minyak nasional, termasuk proyek-proyek strategis yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Kilang-kilang yang ada tengah dirancang agar mampu menghasilkan nafta dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri domestik.

    Selama beberapa dekade, industri petrokimia telah menjadi tulang punggung banyak sektor, mulai dari plastik, tekstil, hingga farmasi. Kini, permintaan terhadap produk berbasis kimia mengalami peningkatan signifikan secara global. Pasar petrokimia mengalami pertumbuhan yang pesat, didorong kebutuhan akan produk konsumsi yang berkaitan erat dengan industri tersebut.

    Laporan International Energy Agency (IEA) menyebut, produk petrokimia akan menyumbang lebih dari 30 persen pertumbuhan permintaan minyak global pada 2030. Hal ini terjadi meskipun kendaraan listrik dan energi terbarukan mulai mengurangi permintaan bahan bakar fosil.

    Pemerintah memandang industri petrokimia sebagai salah satu prioritas dalam upaya substitusi impor, karena apabila sektor ini diperkuat dan nafta berhasil diproduksi secara swasembada, maka tak hanya memperkuat industri petrokimia itu sendiri tapi turut memperkuat sektor lain yang membutuhkan bahan baku dari nafta.

    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Saat ini, produksi nafta untuk 1 juta ton per tahun memerlukan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah jenis light crude per tahun atau 1:3.

    Hingga kini Indonesia hanya memiliki enam kilang minyak dan semuanya sudah berumur. Dari enam kilang itu, baru mampu diproduksi nafta sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan nafta nasional saat ini mencapai 9,2 juta ton per tahun, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.

    Seperti halnya petrokimia yang merupakan ibu industri, nafta merupakan ibu dari sektor petrokimia, yang apabila dapat diproduksi secara domestik mampu menghemat impor hingga 9 miliar dolar AS per tahun atau Rp146,03 triliun (kurs Rp16.226). Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri petrokimia dalam negeri untuk terus tumbuh.

    Prospek Cerah

    Meski dunia tengah bergerak menuju energi terbarukan, industri petrokimia justru diprediksi akan terus tumbuh. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk hilir petrokimia, seperti plastik teknik, komposit ringan, dan bahan baku untuk farmasi yang masih belum bisa tergantikan.

    Sektor petrokimia disebut akan menjadi salah satu kontributor dalam pertumbuhan permintaan minyak global hingga 2040, melampaui sektor transportasi. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki posisi strategis secara global diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memasukkan industri petrokimia menjadi salah satu sektor perindustrian yang diprioritaskan pengembangannya.

    Investasi di sektor petrokimia dinilai memberikan dampak ekonomi berlapis. Selain membuka lapangan kerja langsung dalam jumlah besar, sektor ini juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap industri lain seperti logistik, jasa pendukung, konstruksi, dan industri hilir.

    Proyek petrokimia bernilai 1 miliar dolar AS atau Rp16,2 triliun berpotensi menciptakan hingga 4.000 lapangan kerja. Di sisi fiskal, industri ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, dan royalti. Selain itu, substitusi atau pengurangan volume impor dari industri petrokimia domestik juga dapat menghemat devisa negara hingga miliaran dolar AS per tahun.

    Dengan memberikan pemanis insentif berupa pembebasan pajak (tax holiday) hingga 100 persen dan keringanan pembayaran pajak (tax allowance) hingga 30 persen, diharapkan investor asing di sektor petrokimia mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Saat ini, sejumlah proyek strategis tengah digarap untuk memperkuat struktur industri petrokimia nasional.

    Salah satu yang terbesar adalah pembangunan kompleks petrokimia terintegrasi oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon, Banten. Proyek senilai Rp15 triliun tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027 dan diperkirakan mampu menyerap hingga 3.000 tenaga kerja.

    Selain itu, pemerintah juga tengah membangun beberapa fasilitas kilang minyak atau refinery dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari, serta mengusulkan untuk membangun kilang minyak baru di wilayah Tuban, yang saat ini telah memiliki pabrik petrokimia, yaitu PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

    PT TPPI punya dua mode produksi, yaitu petrokimia dan bahan bakar. Sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk aromatik berasal dari kondensat. Selain itu, TPPI juga memproduksi nafta yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar. Penguatan industri petrokimia bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan fondasi bagi kemandirian industri nasional.

    Dengan memanfaatkan potensi pasar domestik dan membangun ekosistem industri petrokimia yang kuat, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan sebagai negara manufaktur yang berdaya saing kuat di dunia internasional.

    Sumber : Antara

  • Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara

    Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri acara Indonesia Sharia Forum 2025 di Jakarta, Senin (26/5/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir: Garuda Indonesia bakal dapat modal dari Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) nantinya akan mendapat suntikan dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Erick mengatakan suntikan dana untuk Garuda tidak lagi berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan dana dari Holding Operasional Danantara.

    “PMN konotasi zaman dulu itu kan dari pemerintah nyuntik ke BUMN sendiri, kalau sekarang kan sudah berbeda. Ada untuk operasional, ada buat investasi. Jadi konteksnya sudah sangat korporasi gitu loh. (Dari) Holding Operasional,” kata Erick di Jakarta, Senin (26/5).

    Dana operasional dari Danantara, lanjut Erick, akan digunakan untuk penambahan modal kerja serta peningkatan sektor pariwisata.

    Menurut Erick, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong agar Indonesia memiliki perusahaan penerbangan yang kuat. Oleh karena itu, Garuda akan mendapatkan sokongan dari Danantara.

    “Kemarin kan keputusannya, memang sebagai engine daripada pertumbuhan untuk turis ke depan, haji, dan umrah. Ya memang Bapak Presiden menginginkan kita punya domestik yang kuat dan perusahaan internasional yang carry flight yang kuat juga,” ujarnya.

    Menteri BUMN menjelaskan bahwa Danantara memiliki dua holding yakni investasi dan operasional. Menurut Erick, keduanya bekerja secara proporsional, termasuk dalam memberikan modal kepada perusahaan BUMN.

    “Kan proporsional, ada yang untuk operasional, ada yang untuk investasi. Itu nanti prosesnya sama,” imbuh Erick.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria​​​​​​ mengungkapkan saat ini Holding Operasional Danantara tengah melakukan proses restrukturisasi pengelolaan BUMN melalui empat tahap, dimulai dari business fundamental review.

    “Yang pertama adalah kita sedang melakukan business fundamental review, kita me-review keseluruhan daripada 888 (entitas) BUMN kita,” kata Dony dalam acara “Outlook Ekonomi DPR” di Jakarta, Selasa (20/5).

    Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa Danantara melakukan reprofiling dan turnaround bisnis pada perusahaan-perusahaan BUMN. Tahap business fundamental review ini diharapkan bisa rampung pada Oktober tahun ini.

    Sumber : Antara