Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Komisi X DPR usul reformasi alokasi dana pendidikan terkait putusan MK

    Komisi X DPR usul reformasi alokasi dana pendidikan terkait putusan MK

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X DPR usul reformasi alokasi dana pendidikan terkait putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan adanya reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar yang gratis.

    Hetifah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, menyampaikan reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan realokasi dana proyek non-urgent.

    “Dengan demikian, skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” kata dia.

    Berikutnya, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta. 

    Penyaluran dana itu, menurut dia, harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

    “Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor.l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” kata dia.

    Hetifah lalu menegaskan kunci keberhasilan pelaksanaan putusan MK itu adalah koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Lalu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengawasi implementasi putusan itu untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

    “Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” kata dia.

    Langkah-langkah itu, menurut Hetifah, bernilai penting untuk dilakukan, menyusul adanya tiga tantangan implementasi putusan itu, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian sekaligus kualitas sekolah swasta.

    Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, Hetifah memandang, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya, alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini.

    Selanjutnya, ia menyampaikan dengan berjalannya revisi UU Sisdiknas di Komisi X saat ini, putusan MK itu akan menjadi masukan utama dalam merancang skema pembiayaan pendidikan ke depan.

    “Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis memperkuat SDM bangsa, karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” kata Hetifah.

    Sebelumnya pada Selasa (27/5), MK memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.

    Sumber : Antara

  • ketersediaan bahan pokok jelang Idul Adha aman

    ketersediaan bahan pokok jelang Idul Adha aman

    Pedagang di pasar anyar Kota Tangerang sedang melayani pembeli. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memastikan stok dalam kondisi aman dan harga terpantau stabil. ANTARA/HO-DKP Kota Tangerang

    Pemkot Tangerang: ketersediaan bahan pokok jelang Idul Adha aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 06:57 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten menyebutkan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang hari raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan harga-harga terpantau stabil.

    “Kami sudah melakukan pengawasan ke sejumlah pasar, dan alhamdulillah, sejauh ini stok bahan pangan mencukupi dan harga relatif stabil. Kami akan terus menjaga agar masyarakat bisa merayakan Idul Adha dengan tenang dan nyaman,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Muhdorun dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

    Ia mengatakan bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan intensif terhadap distribusi serta perkembangan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan pusat distribusi pangan.

    Pemantauan difokuskan pada komoditas utama seperti daging sapi, daging ayam, beras, telur, minyak goreng, cabai, serta bawang merah dan putih. Hasil sementara menunjukkan bahwa tidak ada lonjakan harga signifikan menjelang hari besar keagamaan tersebut.

    Selain itu, Pemkot Tangerang juga menggencarkan koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor guna memastikan kelancaran pasokan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi.

    “Kami tidak hanya memastikan stok dan harga, tapi juga melakukan pengawasan terhadap kualitas pangan yang dijual, terutama daging kurban nanti,” tambahnya.

    Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying agar stabilitas harga tetap terjaga dan seluruh warga dapat mengakses kebutuhan pokok secara adil dan merata.

    “Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pemkot Tangerang atau Instagram @perdagangan_tangerangkota dengan tabel harga pangan yang update setiap harinya,” ujar Muhdorun.

    Sumber : Antara

  • DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

    Pernyataan sikap ini disampaikan dalam rapat daring yang digelar Forbes Aceh pada Rabu pagi (28/5/2025), yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. 

    Dalam rapat tersebut, Forbes menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk respons konkret terhadap keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan prinsip kedaulatan wilayah Aceh.

    Langkah pertama adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual empat pulau yang tengah dipersengketakan. Forbes juga akan segera menggelar rapat resmi dengan Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah dan strategi bersama Pemerintah Aceh. Selain itu, Forbes Meminta Presiden Prabowo Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Yang Diklaim Milik Sumut

    Rapat tersebut dihadiri oleh H. Sudirman (Haji Uma) dari DPD RI serta anggota DPR RI seperti Nasir Djamil, H. Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut, ikut pula Azhari Cage dan Tgk. Ahmada, Darwati Agani, tetap menyatakan dukungan terhadap sikap Forbes. 

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Jamaluddin Idham, Ustadz Ghufran ,Irsan Sosiawan dan Samsul Bahri (Tiong), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Forbes menyoroti bahwa keputusan Mendagri tersebut tidak kolektif, tidak transparan, dan tidak menciptakan iklim kondusif di daerah. Keputusan diambil tanpa melibatkan Forbes atau meminta masukan dari para wakil rakyat Aceh, padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kedaulatan wilayah Aceh dan kepentingan masyarakat di empat pulau yang disengketakan.

    Gubernur Aceh sendiri diketahui telah enam kali menyurati Kemendagri sejak tahun 2018 terkait persoalan status empat pulau tersebut. Namun, dalam proses konsultasi dan pembahasan, hanya unsur pemerintah Aceh yang diundang, tanpa melibatkan Forbes sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat wilayah Aceh diputuskan sepihak tanpa dasar hukum dan keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan kejelasan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tersebut.

    Forbes menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi kelembagaan. “Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah serta mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dan terbuka dalam mengambil keputusan yang menyangkut daerah,” pungkas Haji Uma yang bertindak sebagai Juru bicara dalam rapat tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pemaparan pemberdayaan dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025) ANTARA/HO-Kemensos

    Mensos: Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com -Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) murni dengan skema pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat memanfaatkan potensi lokal.

    Penegasan atas perubahan skema ini ditandai dengan gencarnya dukungan dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    “Bansos itu sifatnya sementara, tetapi pemberdayaan itu bekal jangka panjang. Maka arah kebijakan sosial sekarang adalah mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian,” kata Saifullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/05).

    Dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Saifullah menyebutkan bahwa paradigma baru ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas ekonomi warga miskin.

    “Keluarga Penerima Manfaat terus menerus menerima bansos tetapi tanpa semangat untuk bangkit. Pemberdayaan adalah solusi agar mereka bisa naik kelas dan mandiri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial memperkenalkan program pemanfaatan potensi lokal seperti pengolahan pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang bisa diterapkan di Kabupaten Lumajang.

    Berdasarkan data dari Bupati di Kabupaten Lumajang ada seluas 6.000 hektare lahan pisang di sejumlah wilayah di antaranya seperti Senduro, Pasirian, Tempursari, yang siap untuk dimanfaatkan.

    Kementerian Sosial akan melatih warga dari dua desa, yakni Desa Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso dan Desa Klanting di Kecamatan Sukodono untuk mengolah pelepah pisang menjadi produk yang bernilai jual.

    Adapun pelatihan mencakup keterampilan produksi hingga akses pasar yang disiapkan langsung oleh Kementerian Sosial sebagai upaya konkret pemberdayaan masyarakat di Lumajang

    “Tetapi semua intervensi harus berbasis DTSEN. Jangan hanya berdasarkan katanya camat atau kepala desa. Kalau datanya belum tepat, perbaiki. Jangan abaikan DTSEN. Ini tolong betul-betul dijaga. Bupati dan Sekda adalah penentu akurasi data di daerah,” ujarnya mengingatkan

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut baik inisiatif dukungan pemberdayaan masyarakat dari kementerian sosial tersebut, yang bukan hanya sekadar memberikan harapan, tetapi juga membekali masyarakat dengan alat dan melatih keterampilan untuk mengembangkan usaha mereka.

    “Mudah-mudahan makin banyak keluarga penerima manfaat di Lumajang digraduasi dan tidak lagi bergantung pada bansos karena sudah mandiri,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 71.262 Kopdes/Kel terbentuk, rakyat antusias dukung Kopdeskel Merah Putih

    Sebanyak 71.262 Kopdes/Kel terbentuk, rakyat antusias dukung Kopdeskel Merah Putih

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (26/5/2025). ANTARA/HO-Kemenkop

    Menkop Budi Arie: Sebanyak 71.262 Kopdes/Kel terbentuk, rakyat antusias dukung Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:36 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama dengan 18 Kementerian/Lembaga (KL) serta pemerintah daerah/wilayah mempererat sinerginya untuk menuntaskan target pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) Merah Putih. Hasil kolaborasi ini tercermin dari jumlah Kopdes/Kel yang telah terbentuk saat ini (Per 30 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB) menembus angka 71.262 unit. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi kinerja seluruh tim dari K/L yang tanpa lelah mendampingi desa-desa serta kelurahan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan agenda musyawarah desa khusus (musdesus) dan musyawarah kelurahan khusus (muskelsus) untuk pembentukan kopdes/kel Merah Putih tersebut. Dalam setiap pendampingan, antusiasme masyarakat terhadap program ini begitu besar.

    Menurutnya tidak kurang dari 200 orang di setiap desa yang terdiri dari beberapa unsur seperti pemuda, perempuan, tokoh desa/ kelurahan, tokoh adat, pemuka agama hingga perangkat organisasi lainnya di desa dilibatkan dan hadir dalam musdesus tersebut. Berkat dukungan dari mereka, berbagai hambatan dalam pembentukan di desa/kelurahan dapat tertangani dengan baik.

    “Dukungan masyarakat terhadap pembentukan koperasi ini luar biasa. Mereka melihat koperasi sebagai solusi konkret dalam mendorong ekonomi lokal dan menciptakan keadilan sosial,” ujar Menkop Budi Arie dalam keterangan resminya, Jumat (30/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa momentum musdesus menjadi sangat krusial karena dari forum ini akan ditentukan struktur pengurus utama dari Kopdes/Kel Merah Putih. Untuk itulah diperlukan keterlibatan secara aktif dari berbagai unsur masyarakat desa dalam menentukan pengurus inti dari koperasi agar nantinya dapat mengemban amanah dengan baik. 

    Kehadiran beragam unsur masyarakat ini tidak hanya memperlihatkan semangat gotong royong, tetapi juga mencerminkan inklusivitas dan legitimasi dari pembentukan koperasi. Hal ini sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen desa.

    “Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan panduan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaannya agar ke depan tingkat kegagalan dari Koperasi ini dapat ditekan,” kata Menkop Budi Arie.

    Dalam proses tersebut, koperasi tidak didirikan secara asal-asalan sebab seluruh rancangan dan konsep usaha koperasi dirumuskan dengan cermat dengan memperhatikan potensi bisnis lokal serta aspek kelayakan ekonomi. 

    “Kita akan mempersiapkan mockup dan modelling untuk pengoperasian kopdes/kel secara hati-hati (prudent), cermat, sesuai dengan potensi bisnis yang dimiliki oleh desa dan kelurahan,” ujar Menkop Budi Arie.

    Setelah musyawarah dan penetapan rencana usaha, para pendiri melanjutkan dengan penyusunan anggaran dasar koperasi, termasuk rincian nama koperasi, bidang usaha, simpanan pokok dan wajib, serta struktur organisasi. Proses ini kemudian dicatatkan secara resmi kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan dilanjutkan dengan pengesahan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    Keberhasilan pembentukan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih menjadi tonggak penting menuju pembangunan ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini akan memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar rumput.

    “Kami ingin koperasi ini menjadi agregator dan akselerator ekonomi desa yang berbasis pada kekeluargaan dan kemandirian. Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit,” kata Menkop Budi Arie.

    Sumber : Sumber Lain

  • Presiden dan Utusan PM Inggris jajaki kerja sama pendidikan

    Presiden dan Utusan PM Inggris jajaki kerja sama pendidikan

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Utusan Perdana Menteri Inggris Urusan Pendidikan Prof. Sir Steve Smith beserta delegasi dari Inggris di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/5/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Seskab: Presiden dan Utusan PM Inggris jajaki kerja sama pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menerima Utusan Perdana Menteri Inggris Urusan Pendidikan Prof. Sir Steve Smith di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Jumat (30/05), dan keduanya menjajaki peningkatan kerja sama bidang pendidikan dua negara.

    Pertemuan itu, yang berlangsung pada masa libur panjang, membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama, khususnya memperkuat kemitraan antara universitas-universitas di Indonesia dengan kampus-kampus terbaik di Inggris Raya.

    “Beberapa kampus terbaik di Inggris Raya sangat tertarik untuk mendirikan kampusnya di Indonesia,” kata Teddy selepas acara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.

    Teddy melanjutkan ada tiga isu khusus yang dibahas Presiden Prabowo dan Utusan PM Inggris, yaitu peningkatan kerja sama kampus-kampus di Indonesia dengan kampus-kampus terbaik di Inggris Raya.

    Kedua, Presiden Prabowo dan Utusan PM Inggris juga membahas peningkatan jumlah pelajar Indonesia yang belajar di kampus-kampus terbaik di Inggris Raya, baik itu langsung di Inggris maupun kampus Inggris yang membuka cabang di Indonesia.

    Ketiga, pertemuan di Hambalang itu juga membahas kerja sama penelitian antarpeneliti dan antarprofesor dari kampus-kampus Indonesia dan Inggris.

    “Peningkatan kerja sama antarpeneliti/profesor di Indonesia dengan peneliti/profesor di Inggris, khususnya untuk topik hilirisasi 28 sumber daya alam prioritas Indonesia sesuai Astacita,” kata Teddy.

    Dalam pertemuan itu, rombongan dari Inggris itu juga terdiri atas Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey dan perwakilan Russel Group — jaringan 24 universitas terbaik di Inggris Raya.

    “Hadir juga dalam pertemuan tersebut, di antaranya Bapak Prof. Helen Bailey dari Queen Mary University of London, Bapak Prof. Funmi Olonisakin dari King’s College London, Bapak Prof. Tariq Ali dari University of Liverpool, dan British Council Country Director untuk Indonesia, Bapak Summer Xia,” jelas Teddy.

    Sementara itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Pertamina AFT Babullah dan Kelompok Binaan sulap sampah plastik Ternate jadi cuan

    Pertamina AFT Babullah dan Kelompok Binaan sulap sampah plastik Ternate jadi cuan

    Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

    Pertamina AFT Babullah dan Kelompok Binaan sulap sampah plastik Ternate jadi cuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:29 WIB

    Elshinta.com – Sebagai bentuk upaya mendukung Pemerintah Kota Ternate dalam menanggulangi sampah plastik, Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Babullah bersama Kelompok Binaan Ika Mario menggelar Pelatihan dan Uji Coba Mesin Pembuat Batu Bata dan Paving Block dari Sampah Plastik yang dilaksanakan di Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate pada Rabu (21/5/2025) yang lalu.

    Melalui Program Batu Bata dan Furnitur Plastik (Bu Tutik) yang digagas oleh Kelompok Binaan Ika Mario bersama CSR AFT Babullah. Program tersebut berhasil memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan barang yang bernilai ekonomis seperti pembuatan batu bata, paving block dan batu angin.

    “Kami berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat sekitar terutama dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kota Ternate melalui program TJSL & CSR yang dijalankan di sekitar lokasi perusahaan,” ucap AFT Manager Babullah, Winaryanto, seperti dilaporkan Kontribuor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Menurutnya, permasalahan sampah di Kota Ternate menjadi tanggung jawab kita semua untuk membantu mengatasinya sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama berusaha mengelola sampah yang ada.

    “Kegiatan ini begitu penting untuk keberlanjutan perusahaan dan lingkungan, melalui kegiatan ini kami harap dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial serta mampu membantu mengatasi permasalahan lingkungan,” ujarnya.

    Pelatihan diberikan oleh Tim Ruang Laboratorium serta didampingi pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengajarkan kepada Kelompok Ika Mario cara mengoperasikan mesin sesuai dengan standar operasional yang aman. Setelah pelatihan kelompok juga turut didampingi selama beberapa bulan oleh pemateri secara daring.

    “Tentu salah satu penyebab sampah plastik begitu menumpuk di Kota Ternate disebabkan pengelolaan sampah yang belum optimal, maka bersama-sama pihak Pertamina serta Pemda setempat kami berusaha mencoba mengolah sampah plastik yang ada menjadi barang bernilai,” imbuh Mahmud selaku Ketua Kelompok Binaan Ika Mario.

    Ia berharap, melalui pelatihan dan uji coba mesin ini Kelompok Ika Mario dapat memproduksi batu bata, paving block dan batu angin ramah lingkungan secara masif. “Tujuan utama kami tentu ingin membantu mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Ternate, karena sampah plastik kalau bisa dikelola dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih,” tuturnya.

    Adapun dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi batu bata, paving block dan batu angin yang dilaksanakan CSR AFT Babullah bersama Kelompok Ika Mario, hal ini sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang Ekonomi Desa Meningkat yakni dari produksi tersebut dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, poin 11 tentang Lingkungan Bersih dan Lestari yakni sampah plastik yang diolah menjadi batu bata, paving block dan batu angin tidak mencemari lingkungan, serta poin 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab yakni dari produksi tersebut dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi sekitar. Serta, mendukung upaya Pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    “Butuh dukungan dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat agar program ini dapat berjalan baik dan membawa banyak manfaat untuk masyarakat Tobololo, bisa saja program ini menjadi tempat percontohan bagi kelompok lain,” tutup Winaryanto.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron

    Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron

    Daftar menu makanan dan minuman yang disajikan saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (28/5/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Sekretariat Presiden.

    Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan Istana Kepresidenan RI tidak menyajikan minuman beralkohol saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dengan demikian, minuman yang disajikan saat jamuan itu dan diminum Presiden Prabowo Subianto, Presiden Macron dan seluruh tamu undangan merupakan minuman sari apel (sparkling apple cider).

    “Kami informasikan bahwa yang diminum beliau (Presiden Prabowo, red.) adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta.

    Yusuf kemudian menyampaikan bahwa Istana sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat, terutama terhadap menu-menu makanan dan minuman yang dikonsumsi di lingkungan Istana Kepresidenan RI.

    “Kami sangat berterima kasih dan menghargai perhatian serta kepedulian masyarakat,” ujar Yusuf Permana.

    Presiden Prabowo menggelar jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara Brigitte Macron di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (28/5).

    Dalam acara itu, Presiden Prabowo mengajak tamu undangan mengangkat gelas masing-masing, yang berisi sari buah apel, dan bersulang untuk kesehatan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron.

    Presiden Macron, saat acara yang sama, juga mengajak seluruh tamu undangan bersulang untuk persahabatan Indonesia dan Prancis.

    Belakangan, minuman berwarna coklat terang dengan sedikit buih-buih soda di gelas Presiden Prabowo dan Presiden Macron disalahartikan sebagai minuman beralkohol.

    Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyebutkan minuman yang diminum oleh Presiden Prabowo itu bukan anggur (wine).

    “Itu sparkling apple cider, 100 persen juice. Bukan wine ya, dan tidak mengandung alkohol. Itu memang yang dipilih buat toast (bersulang, red.) karena nonalkohol,” kata Seskab Teddy.

    Minuman yang disajikan untuk bersulang saat jamuan makan malam itu diketahui minuman sari apel nonalkohol bermerek “Martinelli’s” asal Amerika Serikat dengan varian Martinelli’s Gold Medal Sparkling Cider.

    Minuman tersebut merupakan sparkling apple cider klasik yang telah dibuat sejak 1868.

    Dalam jamuan makan malam di Istana Negara, Istana Kepresidenan RI, empat hidangan yang disajikan berurutan, yaitu sari laut Jimbaran sebagai pembuka (appetizer), kemudian soto Banjar untuk hidangan sup, dan daging sapi Maranggi untuk hidangan utama (main course), dan terakhir ada kopi dan cokelat sebagai hidangan penutup (dessert).

    Sajian minuman yang disediakan selain air mineral, yaitu jus jeruk, jus jambu biji (guava), kopi dan teh.

    Sumber : Antara

  • Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Foto: Mustofa/Radio Elshinta

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik bupati terpilih Kabupaten Pasaman Welly Suheri-Parulian Dalimunte hasil pemungutan suara ulang 2025. Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jum’at (30/5). 

    Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus bupati dan wakil Bupati ke depan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sebagai daerah pertanian yang masyarakatnya sebagian besar petani, perhatian besar bupati harus diarahkan ke sektor tersebut. Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dengan mengalokasikan 10 persen anggaran ke sektor pertanian.

    Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, apabila perhatian terhadap sektor pertanian dilakukan secara maksimal, tidak hanya mewujudkan kembali kejayaan Pasaman sebagai lumbung beras di Sumbar, juga akan dapat menjadi penyumbang utama di Sumbar. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, bukan berarti perhatian terhadap sektor lain tidak perlu.

    Visi dan misi kepala daerah harus sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perhatian terhadap semua sekolah harus sejalan dengan RPJMD maupun RPJMN.

    Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar 19 April 2025, Paslon nomor urut 1, Welly Suheri-Parulian meraih suara 61,391 atau 43,35 persen. Paslon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal meraih suara 40.907 atau 35,24 persen. Sedangkan, paslon nomor urut 3, Sabar AS -Sukardi meraih suara 30.319 atau 21,40 persen.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hingga batas akhir, baru 56 koperasi merah-putih yang terbentuk dari target 57 koperasi

    Hingga batas akhir, baru 56 koperasi merah-putih yang terbentuk dari target 57 koperasi

    Foto: AH Sugiharto/Radio Elshinta

    Hingga batas akhir, baru 56 koperasi merah-putih yang terbentuk dari target 57 koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 16:26 WIB

    Elshinta.com – Pembentukan koperasi merah-putih di Kota Malang alami hambatan akibatnya target pembentukan koperasi di 57 kelurahan pada lima kecamatan tersebut yang ditargetkan 27 Mei molor.

    Walikota Malang Wahyu Hidayat yang dikonfirmasi membenarkan tertundanya pembentukan koperasi merah putih.

    “Benar dari 57 kelurahan yang ada dikota Malang baru 56 yang sudah tuntas dan telah dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur, sedangkan 1 kelurahan dari laporan yang ada selesai pada Kamis (29/5),” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto.

    Tertundanya 1 kelurahan yaitu kelurahan Kedungkandang dikarenakan waktu.

    “Selain karena waktu juga dikarenakan tenaga penyuluh dari dinas koperasi kota Malang yang hanya 3 orang yang dituntut untuk membentuk koperasi di 57 kelurahan dan hal itu dimaklumi oleh Gubernur Jawa Timur karena pembentukan koperasi pada masing-masing kelurahan/desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk tenaga penyuluh,” jelasnya.

    Hanya saja pihaknya sangat optimis pembentukan koperasi merah putih di 57 kelurahan yang ada di Kota Malang Jawa Timur akan terbentuk dan telah mendapatkan pengesah dari notaris.

    Sumber : Radio Elshinta