Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • IOH percepat transformasi menjadi AI TechCo

    IOH percepat transformasi menjadi AI TechCo

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    IOH percepat transformasi menjadi AI TechCo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 18:22 WIB

    Elshinta.com – PT Indosat Tbk (Indosat atau IOH atau Indosat Ooredoo Hutchison atau Perseroan) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024. Indosat menegaskan komitmen membagikan dividen seraya membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Indosat terus berfokus pada memberikan nilai bagi para pemegang saham dan mempercepat transformasi menjadi AI TechCo, memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas bisnis.

    Pada RUPST ini, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.702.617.958.197 (dua triliun tujuh ratus dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), setara dengan Rp83,3 per saham. Distribusi dividen yang konsisten ini menegaskan kinerja keuangan Indosat yang stabil sejak merger, sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai berkelanjutan.

    Sejak merger pada awal tahun 2022, Indosat menunjukkan tren pertumbuhan dividen yang kuat, mencerminkan peningkatan profitabilitas dan fokus pada pengembalian nilai bagi pemegang saham. Selain itu, Indosat telah menetapkan kebijakan pembagian dividen, dengan target pembagian hingga 70% dari laba bersih pada tahun 2026, memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan dalam memberikan imbal hasil bagi pemegang saham, sekaligus melanjutkan investasi dalam transformasi menjadi AI TechCo.

    Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan, seiring dengan pertumbuhan IOH menjadi AI-TechCo, pembagian dividen ini menjadi bukti nyata neraca keuangan yang sehat serta komitmen memberikan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

    “Hal ini mencerminkan kepercayaan pemegang saham atas arah dan kemampuan tim mengeksekusi strategi yang fokus pada konsumen untuk menciptakan dampak terukur terhadap misi memberdayakan Indonesia,” kata Vikram seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (2/6). 

    Sebagai bagian dari transformasi menjadi AI TechCo, Indosat menyesuaikan izin usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Langkah ini diperlukan untuk mendukung perluasan kegiatan bisnis, termasuk pemrograman dan pengembangan solusi berbasis AI, layanan TIK terintegrasi, konsultasi dan desain berbasis Internet of Things (IoT), serta pengembangan layanan berbasis data di sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan keuangan digital. 

    Dalam perjalanannya sebagai AI TechCo, Indosat telah mencetak berbagai tonggak penting, termasuk menjadi operator pertama di Asia Tenggara yang mengimplementasikan teknologi AI-RAN secara komersial. Hal ini dicapai melalui kerja sama strategis dengan Nokia dan NVIDIA dalam ajang Mobile World Congress 2025 di Barcelona.

    Teknologi ini mendukung efisiensi 5G Cloud RAN dan mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Indosat juga mengeksplorasi adopsi AI di berbagai vertikal industri, salah satunya dengan menggelar acara Indonesia AI Day for Mining Industry. Pertambangan adalah satu dari berbagai sektor yang berpotensi memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan.

    Seiring waktu, kata Menkeu, data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan kini telah diperbarui dan terverifikasi untuk menjangkau pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Wacana insentif untuk listrik, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1300 VA.

    Skema ini diusulkan akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah merilis lima paket kebijakan insentif dengan total alokasi sebesar Rp24,44 triliun, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi nasional, yang mencakup:

    1. Diskon Transportasi
    Selama libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah memberikan diskon tiket kereta (30%), pesawat (PPN DTP 6%), dan angkutan laut (50%) dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    2. Diskon Tarif Tol
    Diskon sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara, bersumber dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun.

    3. Penebalan Bantuan Sosial
    Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan anggaran Rp11,93 triliun.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    BSU sebesar Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan guru honorer selama dua bulan (Juni–Juli), disalurkan pada Juni, dengan anggaran Rp10,72 triliun.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
    Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja selama enam bulan (Agustus 2025–Januari 2026) bagi pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun (non-APBN).

    Sumber : Antara

  • Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang

    Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CORE: Paket stimulus Prabowo perlu dibarengi solusi jangka panjang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai lima paket stimulus yang diberikan pemerintah Prabowo Subianto perlu dibarengi solusi jangka panjang agar bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Faisal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan stimulus ekonomi yang hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas cenderung hanya memberikan dorongan sesaat pada tingkat konsumsi. Misalnya, bantuan subsidi upah yang diberikan hanya dua bulan, dampaknya terhadap peningkatan konsumsi pun akan bersifat sementara.

    Dampak sementara itu juga berlaku untuk diskon tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut yang hanya berlaku pada momen liburan, yaitu Juni—Juli 2025.

    “Ini dikhawatirkan, begitu paket stimulus berakhir, kondisi akan kembali seperti sebelum stimulus diberikan,” kata dia.

    Untuk itu, ia menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan income atau pendapatan dan membuka lebih banyak lapangan kerja dalam jangka panjang, baik di sektor formal maupun informal.

    “Artinya untuk mengatasi permasalahan konsumsi yang ada sekarang, di samping insentif yang diberikan tadi, ada yang memang membantu meringankan biaya hidup, ada yang juga mendorong dari sisi income-nya, perlu juga ada yang mendorong dari sisi income yang sifatnya lebih permanen,” ucap Faisal.

    Faisal juga menyoroti pentingnya fokus pada sektor formal yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam mendorong konsumsi dan menciptakan efek berantai positif pada sektor informal.

    Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengintensifkan insentif pada sektor formal prioritas yang padat karya, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

    Pemerintah akan memberikan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi dan diskon tarif tol. Selain itu, ada penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.

    Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang diperpanjang enam bulan, yakni Agustus 2025 sampai Januari 2026, untuk pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.

    “Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani segera cairkan gaji ke-13 ASN sebesar Rp49,3 triliun

    Sri Mulyani segera cairkan gaji ke-13 ASN sebesar Rp49,3 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani segera cairkan gaji ke-13 ASN sebesar Rp49,3 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan segera mencairkan pembayaran gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta TNI dan Polri pada bulan ini dengan total anggaran sebesar Rp49,3 triliun.

    Menkeu mengatakan bahwa gaji ke-13 untuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri dan pensiunan ini diberikan setelah pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

    “Selain Rp24,44 triliun dari paket stimulus ini, seperti diketahui oleh teman-teman media gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar Rp49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI-Polri dan pensiunan,” kata Menkeu Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Menkeu berharap pencairan gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun pencairan gaji ke-13 untuk ASN, TNI-Polri dan pensiunan ini telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Maret lalu bersamaan dengan pengumuman THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2025 menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    “Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025,” kata Prabowo pada 11 Maret lalu.

    Selain pencairan gaji ke-13 untuk ASN, pemerintah menyatakan nilai paket stimulus yang mencapai Rp24,44 triliun itu terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.

    Menkeu berharap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga mendekati 5 persen di tengah kondisi global yang didukung dengan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah sebesar Rp16 triliun.

    “Kita harapkan pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

    Sumber : Antara

  • Kolaborasi antarumat beragama dukung Jakarta jadi kota toleran

    Kolaborasi antarumat beragama dukung Jakarta jadi kota toleran

    Arsip foto – Warga melintasi Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral kembali difungsikan saat peringatan Trihari Suci 2025, Kamis (17/4/2025). (ANTARA/Asep Firmansyah)

    Kolaborasi antarumat beragama dukung Jakarta jadi kota toleran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 21:37 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menekankan pentingnya kolaborasi antarumat beragama untuk mendukung kota Jakarta menjadi kota yang toleran. Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta KH Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan sebagaimana ajaran KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme, masalah toleransi harus melibatkan semua unsur.

    “Ketika zaman saya ikut Gus Dur, sering ada pertemuan lintas agama untuk memecahkan masalah. Persoalan toleransi harus melibatkan seluruh unsur,” kata mantan ajudan Gus Dur itu.

    Dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang dirilis Setara Institute, Jakarta tidak masuk daftar 10 besar kota paling toleran di Indonesia, sementara Salatiga dan Singkawang berada di peringkat atas. Sulaiman juga mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta agar bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan perwakilan majelis agama, khususnya menyusul pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta.

    Forum tersebut diharapkan bisa mendukung rasa aman, nyaman dan damai bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, etnis dan kebudayaan. Dalam perayaan HUT ke-75 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Sabtu (31/5), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PGI segera menyiapkan nama perwakilan untuk bergabung dalam FKUB.

    Rekomendasi perwakilan dari majelis agama, termasuk PGI, sudah dikirimkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

    Ketua PGI Wilayah DKI Jakarta Pdt. Arliyanus Larosa, M.Th mengatakan bahwa daftar nama perwakilan dari PGI sudah lama diajukan. “Sudah lama nama-nama kami daftarkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Wamenekraf sarankan startup pahami teknis saat pitching 

    Wamenekraf sarankan startup pahami teknis saat pitching 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenekraf sarankan startup pahami teknis saat pitching 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyarankan perusahaan perintis (startup) memahami teknis dengan baik produk yang akan dipresentasikan pada saat pitching ke investor agar bisa mendapatkan pendanaan dan diperhitungkan untuk naik level.

    “Ini PR sih buat kita sebagai investor karena kan kadang-kadang kita, terima ribuan (startup) yang masuk kan, nah, bagaimana caranya, how do we know, how to differentiate yang bagus sama yang enggak, balik lagi terhadap pitching. Jadi, yang penting just learn how to pitch,” kata Irene dalam sesi panel diskusi di acara peluncuran program BEKUP 2025 yang dipantau dari siaran langsung Kementerian Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin.

    Irene mengatakan, masih banyak startup yang tidak menguasai produknya secara teknis pada saat menyampaikan ide atau presentasi kepada pihak investor atau klien.

    Mereka seringkali hanya mengikuti kata-kata yang sedang tren terkait industri digital seperti artificial intelligence (AI) atau blokchain tanpa mengetahui apakah aplikasi yang mereka buat benar-benar membutuhkan itu.

    Selain itu, Irene juga mengatakan, saat pitching perusahaan rintisan juga perlu menguasai untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya dengan produk yang dibawanya.

    “Hal terpenting adalah, apakah Anda perlu mengubah sesuatu yang tidak rusak? Jika jawabannya ya, maka Anda sebaiknya memastikan dampaknya besar dan Anda dapat menjelaskannya,” kata Irene.

    Hal senada juga diucapkan Founding CEO BRI Ventures Nicko Widjaja, bahwa hanya mengikuti tren industri digital tidak selalu akan langsung mendapatkan pendanaan dari investor. Selain itu, kemampuan untuk meningkatkan kompetensi startup (scale up) juga masih sulit diterapkan karena masalah pembiayaan yang melebihi perjanjian di awal.

    Nicko mengakui hal ini yang terjadi di industri startup 10 tahun terakhir di mana pendanaan dari investor terhambat karena kemampuan startup untuk scale up yang sulit di berbagai sektor.

    “Kalau kita lihat pendanaan turun itu bukan pendanaan turun karena banyak startup yang gak jadi, tapi banyak uang investor luar yang stuck di sini. Jadi ketika exit strategy itu gak ada, dan juga berdampak kepada para startup founder yang tidak memiliki kemampuan untuk scaling up, dan akhirnya beginilah jadinya,” katanya.

    Sementara itu, meskipun hal ini masih menjadi tantangan di industri ekonomi digital Indonesia, Irene mengatakan perubahan strategi atau pivot dalam dunia bisnis sangat wajar, yang terpenting kesiapan para pendiri startup untuk bertahan pada idenya.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Depok berlakukan jam malam bagi pelajar mulai Selasa

    Pemkot Depok berlakukan jam malam bagi pelajar mulai Selasa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemkot Depok berlakukan jam malam bagi pelajar mulai Selasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 23:07 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan akan mulai memberlakukan aturan pembatasan aktivitas malam hari hingga pukul 21.00 WIB bagi para pelajar di daerahnya mulai Selasa (3/6).

    “Kami menindaklanjuti apa yang menjadi arahan pak gubernur. Ini juga akan menjadi bagian dari peningkatan disiplin anak-anak Kota Depok, khususnya para pelajar,” ujar Supian di Depok, Senin.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin dan perlindungan terhadap generasi muda.

    Ia menegaskan bahwa para pelajar tidak lagi diizinkan berkeliaran di luar rumah tanpa keperluan yang mendesak setelah pukul 21.00 WIB.

    “Tidak lagi berkeliling, berkeliaran di atas jam sembilan malam. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak-Bapak TNI dan Polri untuk sama-sama kita mengontrol lingkungan,” jelasnya.

    Penerapan aturan ini akan melibatkan jajaran wilayah dan keamanan hingga tingkat bawah, termasuk camat, lurah, kapolsek, danramil, babinsa, dan bhabinkamtibmas.

    “Jangan sampai di atas jam sembilan anak-anak kita masih nongkrong-nongkrong. Kita ingin mereka kembali ke rumah, istirahat bersama keluarga di jam yang sudah tidak layak lagi mereka berada di luar,” lanjutnya.

    Supian menyebut kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai larangan kaku atau hukuman, melainkan sebagai upaya peningkatan disiplin dan perlindungan anak-anak dari potensi risiko di luar rumah pada malam hari.

    “Ya, istilahnya mungkin lebih kepada peningkatan disiplin buat anak-anak kita, bukan benar-benar disiplin keras harus jam sembilan sudah di rumah. Tapi kita kontrol. Istilahnya mungkin bisa digunakan istilah ‘jam malam’, tapi lebih pada penguatan disiplin anak-anak kita,” jelasnya.

    “Karena kita khawatir, di atas jam sembilan malam itu banyak risiko. Kalau mereka masih ada di luar, minimal mereka tidak tidur tepat waktu. Kita harap mereka kembali ke rumah, kecuali ada hal-hal yang urgent.”

    Wali Kota Depok memastikan bahwa aturan ini mulai diberlakukan efektif mulai besok, dan berharap seluruh pemangku wilayah serta masyarakat ikut mendukung dan mengawasi pelaksanaannya.

    Sumber : Antara

  • TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat

    TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat

    Personel Kopasgat TNI AU saat menggelar latihan Hardha Dedali Gesit sejak 26 hingga 28 Mei 2025 di Jawa Barat. (ANTARA/Ho-Pen Kopasgat)

    TNI AU adakan latihan `Hardha Dedali Gesit` asah kemampuan Kopasgat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jajaran TNI AU mengadakan latihan “Hardha Dedali Gesit” guna mengasah kemampuan pasukan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) dalam bertempur di Lanud Atang Sendjaja dan di wilayah Gunung Kapur Ciampea, Bogor Jawa Barat. Komandan Wing Komando I Kopasgat Kolonel Pas Helmi A. Nange saat dikonfirmasi di jakarta, Senin, mengatakan kegiatan ini dilakukan selama tiga hari sejak 26 Mei 2025 sampai 28 Mei 2025 dan diikuti sebanyak 200 personel anggota Yonko 467 Kopasgat.

    Nange menjelaskan, dalam latihan ini para personel Kopasgat akan dihadapkan dengan beragam materi, seperti Prosedur Pimpinan Pasukan (P-3) dan Tactical Floor Game (TFG).

    Dalam TGF, personel akan mengikuti ragam pelatihan taktik tempur seperti operasi perebutan pertahanan pangkalan (OP3U), pertahanan pangkalan, patroli keamanan mekanis, latihan lawan penghadangan kendaraan (Wadangran) hingga taktik pertempuran regu anti gerilya (TPRAG).

    Selain itu, personel juga menjalani latihan gabungan senjata bantuan dengan Ground Forward Air Controller (GFAC), Operasi RAID, dan diakhiri oleh latihan pengepungan dan penggeledahan rumah. Nange mengatakan, ragam materi itu diberikan kepada pasukan Kopasgat agar prajuritnya semakin terasah dan siap untuk menjalankan misi pertahan negara di segala medan.

    Dia melanjutkan, rangkaian latihan tempur itu berhasil dilalui personel Kopasgat dengan lancar tanpa adanya kecelakaan. Dengan adanya kegiatan ini, Nange yakin kemampuan personel Kopasgat TNI AU akan semakin terasah sehingga siap untuk menjalankan tugas apapun yang diperintahkan negara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 

    Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ganjil-genap di Jakarta hanya lima hari pekan ini 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi hanya selama lima hari pekan ini dan minggu depan karena merupakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan cuti bersama.

    “Ketentuan ganjil dan genap ditiadakan 6 dan 9 Juni 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Senin.

    Peniadaan sistem ganjil-genap ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3 bahwa sistem ganjil-genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

    Selain itu, kebijakan ini juga merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Syafrin mengimbau warga Jakarta tetap menjaga keselamatan dan mematuhi rambu lalu lintas. Sistem ganjil-genap diterapkan di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Di Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari.

    Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

    Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani.

    Sumber : Antara

  • Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik

    Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri merupakan upaya merawat hubungan baik.

    Menurut dia, pertemuan antara sesama tokoh yang pernah menjadi Presiden adalah hal yang bagus untuk dilakukan. Terlebih lagi, pertemuan itu terjadi dalam acara peringatan yang sangat penting.

    “Bagus dong. Selain ini adalah peringatan penting,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dia pun berharap pertemuan Prabowo dan Megawati bisa kembali terjadi dengan kehadiran Presiden terdahulu lainnya, yakni Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

    “Kalau itu terjadi Indonesia jadi tambah asrep (sejuk),” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Sumber : Antara