Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • UMKM yang layak akan diprioritaskan kelola tambang

    UMKM yang layak akan diprioritaskan kelola tambang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/6/2025). (ANTARA/Shofi Ayudiana)

    Menteri ESDM: UMKM yang layak akan diprioritaskan kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 21:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan UMKM yang layak dan profesional dalam pengelolaan bisnis pertambangan.

    Dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/06), Bahlil meminta Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera menginventarisasi UMKM yang memiliki kapabilitas dan keprofesionalan pada bidang ini.

    “Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisasi, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi peraturan pemerintah (PP) mengenai tambang sudah mau selesai,” ujar Bahlil.

    “Nah silahkan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah,” kata dia menambahkan.

    Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam retribusi aset negara.

    Namun, ia juga memberikan batasan bahwa kesempatan ini hanya diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah profesional, bukan untuk usaha mikro yang masih membutuhkan kredit untuk modal awal pengelolaan tambang.

    “Kalau tambang jangan kalian kredit, enggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan,” kata dia.

    Ia mengatakan untuk pengelolaan tambang, pemerintah hanya akan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang sudah profesional.

    Perluasan izin pengelolaan tambang telah disahkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

    Kini, UMKM, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) diizinkan untuk mengelola tambang.

    Saat ini, pemerintah sedang merancang peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan hukum yang lebih detail mengenai kriteria dan skema bagi UMKM untuk mengelola tambang.

    Sumber : Antara

  • Danantara respons permintaan pendanaan untuk 15 pesawat Garuda

    Danantara respons permintaan pendanaan untuk 15 pesawat Garuda

    CEO Danantara Rosan Roeslani saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Danantara respons permintaan pendanaan untuk 15 pesawat Garuda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 23:12 WIB

    Elshinta.com – CEO Danantara Rosan Roeslani merespons kabar terkait permintaan pendanaan dari maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia untuk rencana pengadaan 15 unit pesawat.

    Rosan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/06), menyatakan bahwa permintaan tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh pihak holding, bersama dengan penilaian menyeluruh terhadap seluruh BUMN di bawah naungan mereka.

    “Ya, itu di bagian holding sedang mengevaluasi. Bukan hanya Garuda, kita mengevaluasi semua BUMN yang ada. Bagaimana meningkatkan dan mengoptimalisasi aset yang ada,” ujar Rosan saat dikonfirmasi.

    Bloomberg pada Rabu (4/6) memberitakan bahwa PT Garuda Indonesia tengah menjajaki peluang suntikan dana segar sekitar 500 juta dolar AS dari Danantara, perusahaan pengelola dana kekayaan negara.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya maskapai nasional tersebut untuk membalikkan kondisi keuangan yang masih tertekan pascarestrukturisasi.

    Menurut sejumlah sumber Bloomberg yang mengetahui pembicaraan ini, kesepakatan pendanaan berpotensi tercapai secepatnya pada Juni atau Juli 2025. Suntikan dana tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam dua tahap.

    Sebagian dari dana ini direncanakan akan dialokasikan untuk Citilink, anak usaha Garuda yang bergerak di segmen penerbangan berbiaya rendah, guna mengoperasikan kembali lebih dari selusin armada pesawat yang sebelumnya tidak aktif.

    Pemerintah juga disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan pemindahan kendali Citilink ke PT Pertamina (Persero), meskipun wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan final.

    Sumber : Antara

  • Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan

    Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Mendagri dukung Sumut-Aceh kelola migas bersama di wilayah perbatasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 22:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif wacana kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh dalam mengelola potensi minyak dan gas di wilayah perbatasan kedua provinsi tersebut.

    Tito mengatakan inisiatif seperti ini sejalan dengan pendekatan pemerintah pusat yang mengedepankan penyelesaian batas wilayah berbasis kesepakatan daerah.

    “Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi itu sangat bagus. Kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kami di pusat akan sangat senang. Itu memang yang kita harapkan dalam setiap penyelesaian batas wilayah, adanya win-win solution antardaerah,” ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/06).

    Tito mengatakan selama masa jabatannya sebagai Mendagri, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 300 batas wilayah tanpa konflik.

    Menurut ia, kunci utamanya adalah mediasi dan kesepakatan antarpemerintah daerah yang berbatasan.

    “Kalau provinsi dan kabupatennya sepakat dan tanda tangan, selesai. Kami hanya memfasilitasi dan itu sudah sering dilakukan, bahkan sejak sebelum saya menjabat Mendagri,” katanya.

    Mendagri menyampaikan bahwa batas darat antara kedua wilayah, khususnya antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah disepakati kedua belah pihak.

    Menurutnya, kesepakatan batas darat ini akan berdampak pada penetapan batas laut yang relevan dalam konteks pengelolaan migas.

    Mengenai rencana kolaborasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mendagri memberikan dukungan penuh.

    “Kalau Pak Gubernur Bobby dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk mengelola bersama, why not? Kami akan sangat mendukung karena kami tidak punya kepentingan lain, selain memastikan adanya kepastian wilayah,” katanya.

    Tito menutup pernyataannya dengan harapan agar kedua provinsi dapat menemukan solusi terbaik secara damai dan konstruktif.

    “Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi terbaik. Kalau bisa kelola bersama, kenapa tidak?” ujarnya.

    Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melakukan pertemuan di Banda Aceh, Rabu (4/6), bersepakat untuk menyikapi keputusan tersebut secara bersama guna meredam potensi polemik di masyarakat.

    Kedua pihak membuka peluang kolaborasi dalam mengelola potensi sumber daya alam, termasuk migas, secara bersama di kawasan perbatasan.

    Gubernur Bobby menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dibanding klaim kepemilikan, sementara Gubernur Muzakir Manaf disebut sebagai sosok bijak yang diyakini akan membawa solusi damai bagi masyarakat di kedua wilayah.

    Sumber : Antara

  • Presiden pimpin ratas bahas `giant sea wall` di sepanjang pantura

    Presiden pimpin ratas bahas `giant sea wall` di sepanjang pantura

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas pembangunan tanggul laut raksasa bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden pimpin ratas bahas `giant sea wall` di sepanjang pantura
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 23:26 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, guna membahas kesiapan pembangunan `giant sea wall` (tanggul laut raksasa) di sepanjang pantai utara (pantura) Pulau Jawa.

    “Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/06).

    Seskab menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

    Pembangunan Giant Sea Wall ini, kata Teddy, juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

    “Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” tambah Seskab.

    Melalui proyek ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan memastikan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Proyek Giant Sea Wall merupakan kelanjutan dari rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Selain membahas kesiapan tanggul laut, Presiden juga memimpin rapat terbatas mengenai penanganan sampah di seluruh Indonesia.

    Pemerintah pun menginisiasi gerakan nasional terkait pengelolaan sampah dengan menjalin kerja sama bersama investor melalui BPI Danantara Indonesia.

    Sumber : Antara

  • TikTok dan Tokopedia tolak sebagian usulan persetujuan bersyarat

    TikTok dan Tokopedia tolak sebagian usulan persetujuan bersyarat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPPU: TikTok dan Tokopedia tolak sebagian usulan persetujuan bersyarat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd atau TikTok dan PT Tokopedia dianggap menolak sebagian usulan persetujuan bersyarat karena mengajukan revisi redaksional dan usulan perubahan jadwal pelaporan.

    “Majelis Komisi menilai bahwa pelaku usaha baik TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia menolak sebagian dari usulan persetujuan bersyarat dan jangka waktu pelaksanaan usulan persetujuan bersyarat, yang disampaikan oleh investigator pada agenda persidangan sebelumnya,” ujar Ketua Majelis Komisi KPPU Budi Joyo Santoso dalam sidang lanjutan Transaksi Pengambilalihan Saham Tokopedia ke TikTok di Jakarta, Selasa.

    Majelis Komisi menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU akan menjadwalkan ulang sidang untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dari pelaku usaha terkait usulan persetujuan bersyarat.

    Sidang lanjutan ini akan menjadi kunci bagi KPPU dalam memutuskan apakah akuisisi TikTok terhadap Tokopedia dapat dilanjutkan dengan syarat yang berlaku, atau perlu pengaturan tambahan guna menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar digital Indonesia.

    “Majelis Komisi menjadwalkan sidang berikutnya pada Selasa 17 Juni 2025 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, dengan agenda pemeriksaan pelaku usaha TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia,” kata Budi.

    Kuasa hukum TikTok Farid Fauzi Nasution mengatakan TikTok dan Tokopedia pada dasarnya menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh KPPU. Namun, terdapat beberapa revisi redaksional dan usulan persetujuan bersyarat.

    Adapun revisi dan usulan tersebut, adalah penegasan bahwa pilihan metode pembayaran dan logistik harus tidak mengikat konsumen secara eksplisit maupun tersirat, dan menambahkan frasa “dengan tetap menjaga keamanan pengguna TikTok” untuk memperkuat aspek regulasi dan keamanan dalam promosi lintas platform.

    Selain itu, TikTok juga mengusulkan agar frekuensi pelaporan kepada KPPU diubah dari tiga bulanan menjadi enam bulanan, dengan alasan efisiensi dan relevansi terhadap dinamika industri e-commerce yang sangat cepat berubah karena faktor musiman, inovasi, dan fluktuasi harga.

    Sebelumnya, investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan proses penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd.

    Hasilnya, Investigator menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

    Investigator juga mengusulkan berbagai persetujuan bersyarat yang akan diberlakukan terhadap kedua entitas tersebut, yakni memastikan tetap dibuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik, melarang praktik tying dan bundling bagi layanan logistik dan metode pembayaran tertentu serta melarang praktik predatory pricing yang dapat merugikan UMKM.

    Selanjutnya, melarang self-preferencing, yaitu memprioritaskan produk sendiri di tampilan platform dan mendiskriminasi produk dari luar grup usaha mereka, menjamin kebebasan pemilik akun Tik Tok untuk mempromosikan produk dari platform e-commerce selain Tokopedia dan Shop Tokopedia, serta menjaga tidak ada eksploitasi kekuatan pasar melalui kenaikan harga yang tidak wajar.

    Hal tersebut dibacakan Investigator KPPU dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait Penilaian Menyeluruh terkait Transaksi Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd., di Jakarta, Selasa (27/5). 

    Sumber : Antara

  • Panglima TNI apresiasi prajurit TNI AL gagalkan penyelundupan 2 ton narkoba

    Panglima TNI apresiasi prajurit TNI AL gagalkan penyelundupan 2 ton narkoba

    Foto: Istimewa

    Panglima TNI apresiasi prajurit TNI AL gagalkan penyelundupan 2 ton narkoba
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 20:58 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan penghargaan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 2 ton lebih  narkoba di wilayah Kepulauan Riau. 

    Acara tersebut berlangsung di Geladak Helly Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno (369), Rabu (4/6/2025).

    Sebanyak 16 prajurit menerima apresiasi dari Panglima TNI atas kontribusi luar biasa mereka dalam operasi tersebut, meliputi 7 prajurit yang diprioritaskan untuk pendidikan lanjutan, sementara 9 prajurit lainnya menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan keberhasilan mereka.

    Dalam sambutannya, Panglima TNI menekankan pentingnya memberikan penghargaan atas prestasi luar biasa yang diraih oleh prajurit dan menyampaikan bahwa penghargaan merupakan bentuk penghormatan terhadap dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan di medan tugas. 

    “Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila dia berprestasi, jadi memang sepatutnya, prajurit-prajurit yang berprestasi itu diberikan reward. Saya menghimbau kepada seluruh satuan, ada yang berhasil saya berikan, itu adalah hak kalian,” ujar Jenderal TNI Agus Subiyanto, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Operasi penggagalan penyelundupan tersebut merupakan keberhasilan dari Tim Fleet One Quick Respond (F1QR) Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK) yang berlangsung pada 15 Mei 2025 lalu. 

    TNI berkomitmen untuk terus memperkuat pengamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah rawan penyelundupan, guna melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba dan menjaga stabilitas nasional.

    Prestasi ini menjadi inspirasi dan pemantik semangat bagi seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. 

    Dengan penghargaan ini, TNI menegaskan bahwa setiap tindakan heroik dan loyalitas prajurit akan selalu dihargai. Semangat dan keberanian para penjaga laut ini diharapkan menjadi warisan nilai juang yang terus menggelora di tubuh TNI, dari generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pengamat apresiasi Pemerintah cabut IUP nikel Raja Ampat

    Pengamat apresiasi Pemerintah cabut IUP nikel Raja Ampat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat apresiasi Pemerintah cabut IUP nikel Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengapresiasi Pemerintah yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel yang melanggar aturan di Raja Ampat.

    Hal tersebut dikarenakan pencabutan tersebut IUP itu seakan mempertegas sikap pemerintah terhadap rakyat.

    “Keputusan ini bukan hanya tepat secara regulatif, melainkan juga strategis secara sosial dan ekologis” kata Ali Rif’an dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut Ali Rif’an, pencabutan IUP penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Apalagi, saat ini banyak praktik tambang yang terkesan abai terhadap regulasi perlindungan lingkungan.

    Mereka, kata dia, tetap saja melalukan penambangan dan berlindung di balik narasi investasi. 

    Ali Rif’an mengutarakan bahwa kondisi tersebut justru akan mengancam kondisi alam Indonesia yang akan berdampak pada habitat dan kehidupan alam di wilayah tersebut.

    Di satu sisi, lanjut Ali, keputusan untuk tetap mengizinkan PT GAG beroperasi karena memenuhi semua ketentuan dan berada di luar kawasan Geopark menunjukkan sikap proporsional dan objektif Pemerintah. 

    Ditegaskan pula bahwa hal ini harus ditunjukkan kepada publik agar dunia usaha yang taat aturan tetap dapat kepastian hukum.

    “Artinya, Pemerintah bukan anti terhadap investasi, melainkan mendukung investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” jelas Ali Rif’an.

    Dengan adanya upaya, Ali Rif’an berharap ke depan Pemerintah konsisten bersikap tegas menindak pengusaha yang tidak taat akan regulasi pelestarian alam.

    Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Sumber : Antara

  • INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial

    INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    INDEF dorong kebijakan koperasi Prabowo diterapkan di Kota: Jadi pilar keadilan sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Urbanisasi di Indonesia terus melaju cepat. Data terbaru menunjukkan bahwa 59 persen penduduk Indonesia – atau sekitar 167 juta jiwa – kini tinggal di wilayah perkotaan.

    Angka ini diperkirakan melonjak menjadi 70 persen pada tahun 2045. Di tengah lonjakan ini, kemiskinan kota menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan inovatif, adil, dan berkelanjutan.

    Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto, melalui arah kebijakan ekonominya, akan dapat mendorong transformasi struktural yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan.

    Salah satu gagasan strategis yang mencuat adalah pengembangan koperasi digital sebagai jawaban atas ketimpangan model bisnis digital saat ini.

    “Teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi model seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan masa depan pengemudi,” ujar Didik dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/6).

    Menurut Didik, dalam kerangka ideologi sosialisme pasar yang kini dijalankan pemerintahan Prabowo, platform digital seperti Gojek seharusnya dikembangkan menjadi koperasi, agar para pengemudi juga memiliki hak kepemilikan atas platform yang mereka jalankan setiap hari.

    “Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver menjadi pemilik entitas bisnisnya. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi,” jelas Didik.

    Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah melalui entitas seperti Danantara membangun platform transportasi digital nasional dengan model bisnis koperasi. Contohnya bisa mengacu pada Co-op Ride di New York City—layanan ride-sharing yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudinya, bukan oleh korporasi teknologi besar seperti Uber dan Lyft.

    “Model koperasi transportasi digital ini lebih feasible secara ekonomi karena masyarakat perkotaan kini jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah saat ini,” tambahnya.

    Meskipun koperasi pedesaan seperti Koperasi Merah Putih tetap penting dalam distribusi logistik dan pemberdayaan desa, model koperasi digital untuk kota besar dinilai juga strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan di era ekonomi digital.

    Didik juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang juga ayahanda Prabowo.

    “Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme yang menempatkan ekonomi Pancasila sebagai pengejawantahan nilai-nilai UUD 1945. Perubahan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan peran negara yang kuat,” jelas Didik.

    Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi—sebuah pendekatan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari ketimpangan struktural pasar bebas.

    “Model bisnis [Gojek] yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utama adalah cerminan kapitalisme murni. Pemerintahan Prabowo lebih menekankan sosialisme pasar,” tegas Didik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • IHSG ditutup menguat seiring cadangan devisa RI stabil

    IHSG ditutup menguat seiring cadangan devisa RI stabil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring cadangan devisa RI stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup menguat seiring tetap stabilnya cadangan devisa Indonesia periode Mei 2025.

    IHSG ditutup menguat 117,31 poin atau 1,65 persen ke posisi 7.230,74. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 11,10 poin atau 1,38 persen ke posisi 812,80.

    “Tingkat cadangan devisa akan meningkatkan kepercayaan investor, yang mana akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tetap tinggi sebesar 152,5 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor

    BI menyampaikan bahwa cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Dari mancanegara, pembicaraan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berlangsung di London, Inggris telah menarik perhatian pelaku pasar. Pasar berjuang untuk mendapatkan arah yang jelas saat negosiasi perdagangan AS dan China di London memasuki hari kedua.

    Dalam pertemuan itu, delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, dan didampingi oleh Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Sementara itu, pihak China diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng beserta sejumlah pejabat lainnya.

    Presiden AS Donald Trump memberikan perkembangan positif hari pertama perundingan tersebut, namun mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    Pelaku pasar berharap hasil pertemuan tersebut memperkuat harapan terhadap kemajuan dalam mencairkan hubungan antara dua ekonomi terbesar di dunia, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor meningkat dimana sektor teknologi paling tinggi yaitu 3,48 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 3,47 persen dan 2,2 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu paling dalam sektor kesehatan minus 1,76 persen, diikuti oleh sektor properti yang turun sebesar 0,26 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar, yaitu MPXL, BAIK, PNSE, JECC, dan TOBA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar, yakni KRYA, IPAC, SOFA, MBMA, dan INPP.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.521.558 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,14 miliar lembar saham senilai Rp17,88 triliun. Sebanyak 352 saham naik, 261 saham menurun, dan 195 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei menguat 112,93 poin atau 0,30 persen ke 38.201,50, indeks Hang Seng melemah 18,56 poin atau 0,08 persen ke 24.162,78, indeks Shanghai melemah 14,06 poin atau 0,44 persen ke 3.384,48, dan indeks Strait Times melemah 3,58 poin atau 0,09 persen ke 3.932,11.

    Sumber : Antara

  • DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah swasta yang akan menggratiskan sumbangan biaya pendidikan (SPP) bagi siswanya untuk memastikan mutu lulusan nantinya.

    “Ketika menggratiskan sekolah swasta, harus ada penjaminan terhadap mutu. Jangan sampai sudah gratis tapi mutunya tidak bisa kita ukur, tidak setara dengan apa yang kita harapkan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana di Jakarta, Selasa.

    Nahdiana yang diundang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bersama pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan persyaratan tersebut masih dibahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kami sedang (membahas) bersama dengan OPD lain, menentukan kualifikasi persyaratan sekolah swasta yang mana,” kata dia.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan sudah ada  40 sekolah swasta yang akan memberikan SPP gratis. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Lebih lanjut terkait sekolah swasta gratis, Pemprov DKI pun telah menyiapkan proyek percontohan dan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    “Kami juga koordinasi dengan beberapa daerah, untuk menyikapi putusan MK ini, insyaallah DKI Jakarta mudah-mudahan jadi tempat belajar, karena sebelum keputusan MK, kami sudah putuskan akan ada sekolah gratis, yang kita mulai 40 (sekolah swasta),” ujar Nahdiana.

    Dia berpendapat walau putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi pelaksanaannya dapat bertahap.

    Sementara itu, Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dihimpun ANTARA melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah total Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi DKI Jakarta, baik negeri maupun swasta adalah 2.715 (SD) ditambah 1.342 (SMP) yakni 4.057 sekolah.

    Sumber : Antara