Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Tangkapan layar – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang disiarkan di akun youtube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA/Harianto

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 06:35 WIB

    Elshinta.com – CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru, menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang dipantau secara daring di akun YouTube Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis.

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Ia menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Rosan menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Ia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    Rosan menegaskan tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Ia juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kini Danantara dapat mengelola dividen sendiri, sehingga memperkuat fleksibilitas fiskal dalam pembiayaan program investasi prioritas nasional yang berdampak langsung ke lapangan kerja.

    “Terima kasih sehingga kita bisa membuka investasi ke Indonesia di dalam sektor yang beragam. Dan kami berharap akan ada lebih banyak lagi pekerjaan yang bermutu tinggi di Indonesia,” imbuh Rosan.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence

    Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV \”PANDU\” pada pameran pertahanan Indo Defence 2025 Expo & Forum, yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Deretan produk alutsista dalam negeri yang hadir di Indo Defence
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 12:55 WIB

    Elshinta.com – Pameran industri pertahanan berskala internasional Indo Defence telah berlangsung sejak 11 Juni 2025 hingga 14 Juni 2025.

    Tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir, salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Industri pertahanan dalam negeri, terutama yang masuk dalam keluarga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memamerkan produk-produk andalannya dalam ajang pameran ini.

    Berikut adalah beberapa deretan produk industri dalam negeri yang hadir di Indo Defence 2025.

    1 Maung V3- EV (Pandu).

    Maung V3-EV atau Pandu merupakan hasil karya PT Pindad yang baru saja diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembukaan Indo Defence.

    Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh

    MV3-EV “Pandu” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan.

    2. Senapan serbu SS3-M1

    Senapan SS3-M1 atau singkatan dari Senapan Serbu Modular 1 adalah senapan serbu yang juga diproduksi Pindad yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022.

    3. Senjata anti drone SPS-1

    Senjata yang juga dibuat oleh PT Pindad ini merupakan alutsista yang berguna untuk menangkal serangan drone asing. Senjata ini diluncurkan PT Pindad pada 17 Agustus 2024 lalu bersamaan dengan Maung MV3 Mobile Jammer yang mampu memperkuat pertahanan negara dari gangguan dan ancaman drone ilegal.

    4. Anoa 6×6 Mortar

    Dilansir dari situs resmi PT Pindad, Anoa 6×6 Mortar merupakan varian Anoa 6×6 yang dilengkapi dengan pelontar mortir 81 mm dengan recoil system.

    Untuk mendukung pengoperasiannya, Anoa 6×6 Mortar juga dilengkapi dengan rak munisi serta atap yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis dengan sistem hidrolis.

    Tipe ini memiliki kapasitas 6 orang personel termasuk pengemudi. Pada dapur pacu, Anoa 6×6 Mortar dilengkapi dengan mesin diesel dengan tenaga 600 HP yang memiliki top speed 80 km/h.

    5. Pesawat N-219

    Pesawat hasil modifikasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) juga hadir meramaikan pameran Indo Defence.

    Pesawat penumpang ini dipamerkan untuk memperkuat eksistensi Indonesia di tengah industri penerbangan dunia.

    Kekinian, PT DI terus melanjutkan pengembangan pesawat N-219 menjadi versi amphibi, yang diperuntukkan sebagai penguat konektivitas dan perekonomian wilayah terpencil, hingga kemandirian pertahanan Indonesia.

    6. UAV Wulung

    Pesawat tanpa awak UAV Wulung yang juga buatan PT DI ini juga dihadirkan dalam Indo Defence 2025.

    UAV Wulung yang merupakan drone pengintai hasil pengembangan PTDI, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) – saat ini BRIN, dan Badan Penelitian & Pengembangan (Balitbang) Kemhan sejak 2014, telah melalui serangkaian uji, baik ground test maupun flight test, hingga akhirnya memperoleh Type Certificate dari Indonesian Defense Airworthiness Authority (IDAA) pada 2016.

    Yang terbaru, drone UAV Wulung ini kembali diuji terbang di Lapangan Udara Suparlan Batujajar, Padalarang, Bandung Barat, Jumat (14/3) lalu.

    7. UAV Male

    UAV MALE DIikembangkan melalui konsorsium yang melibatkan sejumlah pihak lintas Kementerian/Lembaga, industri dalam negeri dan Institusi pendidikan.

    PTDI terus mengakselerasi pengembangan kedua produk UAVnya dan berupaya mendorong percepatan pemanfaatannya di sektor pertahanan dan Keamanan, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kemandirian teknologi Pertahanan nasional.

    Sumber : Antara

  • Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah

    Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah

    Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya saat menghadiri pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Seskab: Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 09:50 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mencatat bahwa kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia hingga 280 persen untuk golongan paling junior merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Seskab Teddy berkaitan dengan Presiden Prabowo yang secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, hingga yang tertinggi mencapai 280 persen.

    “Secara rata-rata persentase, ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam peningkatan gaji para hakim di Indonesia,” kata Seskab saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat dini hari.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah mampu meningkatkan gaji hakim karena telah melakukan efisiensi di berbagai sektor.

    Menurut Seskab, ratusan triliun yang berhasil diselamatkan ini merupakan uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

    “Para hakim diharapkan untuk selalu berpihak pada rakyat, memberikan jaminan keadilan kepada rakyat, tanpa pandang bulu, dan tidak mengecewakan rakyat kecil,” kata Teddy.

    Adapun pengumuman kenaikan gaji para hakim ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6).

    Presiden menekankan bahwa rakyat Indonesia sangat bergantung dengan peran hakim, terutama hakim yang dapat memutus perkara secara adil.
    Sebagai Kepala Negara, Presiden pun memerintahkan kepada jajaran, terutama Menteri Keuangan, untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia.

    Menurut Presiden, kesejahteraan para hakim sangat penting agar hakim tidak goyah dan tidak dapat dibeli dengan uang koruptor.

    “Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli dan begitu saya jadi Presiden, saya kaget saya tanya gimana kondisi hakim,” ungkap Presiden.

    Presiden menambahkan bahwa para hakim sudah tidak mengalami kenaikan gaji selama 18 tahun, padahal para hakim itu menangani perkara yang mencapai triliun rupiah.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di Bank Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 10:23 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta melemah sebesar 30 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.273 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.243 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA

    KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA

    Arsip – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    KPK usut besaran tarif tidak resmi untuk urus izin kerja TKA
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 07:16 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut besaran tarif tidak resmi untuk pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pengusutan itu dilakukan terhadap tiga orang agen pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang menjadi saksi dan diperiksa pada Kamis.

    “Ketiganya diperiksa terkait besaran tarif tidak resmi yang diminta oleh para tersangka agar proses pengurusan RPTKA dipercepat, serta apa yang akan dilakukan oleh para tersangka jika uang tarif tidak resmi tersebut tidak diberikan oleh para agen TKA,” ujar Budi dilansir dari ANTARA, Kamis.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketiga saksi tersebut adalah pekerja lepas jasa pengurusan RPTKA Erwin Yostinus, staf operasional di PT Indomonang Jadi Ety Nurhayati, dan staf operasional di PT Dienka Utama Purwanto.

    KPK pada 5 Juni 2025 mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Bila RPTKA tidak diterbitkan oleh Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    Sumber : Antara

  • Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes

    Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan tidak ada pembagian uang atau keuntungan terhadap kementerian yang bertanggung jawab dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Ada juga yang nyinyir, media massa, media terkenal, ‘ini katanya bagi-bagi duit, Mendes, Menteri Koperasi, Menko Pangan, bawa koper’. Enggak ada kita, satu sen pun Menteri Desa, Menteri Koperasi, dan semua yang disebutkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2025, 18 kementerian/lembaga itu enggak bawa duit,” kata Yandri.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi tematik yang digelar Ombudsman RI bertajuk “Problematika Kopdes Merah Putih: Tantangan dan Dampak Terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan Koperasi Unit Desa dan BUMDes” di Jakarta, Kamis.

    Sebaliknya, kata Yandri melanjutkan delapan belas kementerian/lembaga itu membawa tanggung jawab untuk menyukseskan pendirian Kopdes Merah Putih.

    “Yang dibawa tanggung jawab, enggak ada kita bagi duit,” ujar dia.

    Berikutnya, Yandri juga menyampaikan pelaksanaan usaha di Koperasi Desa Merah Putih nantinya tidak akan membuat koperasi tersebut bergantung pada uang yang diberikan oleh negara, tetapi koperasi didampingi oleh kementerian/lembaga ataupun pihak terkait seperti perbankan agar mampu berdaya.

    “Maka, ini bukan hanya kita membentuk, melainkan juga pendampingan dan evaluasi,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Yandri menyampaikan pemerintah menargetkan pada akhir Juni mendatang semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki badan hukum.

    “Untuk mencapai target, kita koordinasi terus. Ini Menteri Koperasi, Menteri Desa, Satgas Koperasi tiap hari kita pantau, tidak kita biarkan. Kita ada pendampingan, kita serius,” ujar Yandri.

    Sebelumnya, Yandri pun telah menyampaikan bahwa negara hadir dalam mempermudah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui beragam solusi. Dia memaparkan sejumlah solusi yang telah dihadirkan oleh negara untuk mempermudah pembentukan Kopdes Merah Putih di antaranya adalah adanya Surat Edaran Mendes PDT Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Surat edaran itu, katanya menghadirkan petunjuk yang dapat digunakan oleh desa dalam membentuk Kopdes, termasuk mengenai penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

    Kemudian, Yandri menyampaikan pula bahwa negara hadir melalui Kementerian Desa yang mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan diperbolehkannya penggunaan dana desa untuk pembentukan Kopdes.

    Surat edaran dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT telah mengatur bahwa pembayaran biaya notaris pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat diambil dari dana desa.

    Kemendes PDT telah menetapkan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan tiga persen dari dana desa untuk kebutuhan operasional pemerintah desa.

    Sumber : Antara

  • Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Jumat pagi

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Jumat pagi

    Ilustrasi – Suasana tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/am

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Jumat pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 08:09 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di Jakarta pada Jumat pagi pukul 05.42 WIB dari laman IQAir masuk dalam kategori tidak sehat dan menempatkannya pada peringkat kedua kota-kota dengan kualitas udara buruk dunia.

    Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) Kota Jakarta berada di angka 164 dan butir partikel halus PM2.5 berada di angka 74,3 mikrogram per meter kubik.

    Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif, karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif, atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

    Sedangkan kategori tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Lalu kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

    Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Selanjutnya IQAir mencatatkan kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo dengan angka 194, urutan ketiga Lahore, Pakistan di angka 159, urutan keempat Bagdad, Irak di angka 155, dan kelima Delhi, India di angka 155.

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat ini memiliki 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang disebar di sejumlah wilayah administrasi.

    Data dari hasil monitoring SPKU tersebut kemudian ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara yang merupakan hasil penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

    Data yang ada di SPKU Jakarta ini sudah terintegrasi dengan data yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Vital Strategies.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Obon Tabroni dan Koalisi Ojol Nasional (KON) sepakat bahwa ojek online (ojol) merupakan mitra, bukan pekerja atau buruh.

    Kesepakatan tersebut merespons langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan dukungan penerbitan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojol.

    “Tadinya saya bingung karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja dan bukan buruh, mereka adalah mitra,” kata Obon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Obon pun menuturkan dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

    Adapun Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO terkait pekerja platform digital.

    Andi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, sehingga keterlibatan ILO dalam isu ojol di Indonesia dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh. Jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi.

    Dia menilai adanya beberapa kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah dan DPR agar tidak terpancing oleh narasi tersebut.

    Melalui pernyataan tegas dan petisi, Koalisi Ojol Nasional pun menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

    Petisi resmi yang diajukan berisi empat poin utama, yakni setop politisasi ojol oleh para elit politik dan pejabat negara, tolak ojol sebagai pekerja tetap, tolak potongan 10 persen yang tanpa kajian dan berdasar yang akan berdampak negatif pada mitra pengemudi, serta tolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengingatkan apabila Konvensi ILO diterapkan di Indonesia, maka terdapat potensi hilangnya pekerjaan.

    Menurutnya, pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

    “Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional,” ujar Agung.

    Selain itu, menurut dia, efek domino dari kebijakan tersebut termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam masa perekonomian dunia yang menantang saat ini.

    Sumber : Antara

  • Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga menilai keputusan pencabutan IUP tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan Presiden untuk menyelamatkan Raja Ampat yang bukan sekadar menjadi destinasi wisata global, melainkan aset ekologis dan kultural yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang.

    “Sikap kami jelas, Raja Ampat harus diselamatkan dan diproteksi dari kerusakan lingkungan serta keanekaragaman hayati,” ucapnya.

    Dia menuturkan status Raja Ampat yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak 2017 dan diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada 25 Mei 2023 memperkuat posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang wajib dijaga serta dilindungi dari eksploitasi berlebihan.

    “Keberadaan tambang nikel di kawasan ini sangat berisiko terhadap ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, koral, dan biota laut lainnya. Saya mendukung penghentian permanen aktivitas pertambangan di Raja Ampat,” katanya.

    Selain itu, dia memandang keputusan pemerintah tersebut penting untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebab komitmen terhadap pelestarian lingkungan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan.

    “Tujuan utamanya adalah memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata alam kelas dunia dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa dan dunia,” tuturnya.

    Dia pun berharap langkah pencabutan izin tambang itu menjadi preseden positif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah lain agar senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan lingkungan.

    “Proses pencabutan IUP tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui penyelidikan dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga cermat dalam menimbang dampak dan legalitas aktivitas pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis.”

    Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Sumber : Antara

  • Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai bahwa deflasi yang terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen (mtm) tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.

    “Tapi kalau inflasinya lagi rendah, itu bukan berarti bahwa daya belinya lagi enggak ada, karena indikasi kita mengenai daya beli adalah di inflasi yang disebut inflasi inti,” ujar Suahasil dalam diskusi Global & Economic Outlook Q1-2025 yang diselenggarakan Kadin di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa inflasi inti Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen secara tahunan (yoy), mencerminkan adanya interaksi yang sehat antara permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply).

    Menurut dia, inflasi tahunan yang tercatat 1,60 persen (yoy) pada Mei 2025 bukan karena lemahnya permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh penurunan harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti tiket pesawat dan BBM.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil 0,41 persen, terutama dari komoditas cabai merah dan cabai rawit.

    Suahasil menjelaskan, deflasi pada kelompok pangan tersebut terjadi karena panen raya sejumlah komoditas, terutama beras. Sementara itu, deflasi pada kelompok administered price terjadi karena kebijakan pemerintah yang memang bertujuan menurunkan harga.

    “Beras panennya bagus, sekarang jagung juga ternyata sedang mulai panen,” tuturnya.

    Dengan demikian, ia menilai perekonomian nasional masih menunjukkan fondasi yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pada Mei 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,60 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07.

    Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,28 persen (yoy) dengan IHK sebesar 107,32.

    Deflasi provinsi terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,60. Sementara inflasi kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,01 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,56.

    Sumber : Antara