Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang

    Sejumlah kendaraan saat melaju di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    DPRD nilai harus ada rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

    “Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai.

    Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

    Khoirudin mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan.

    “Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan.

    ​Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

    Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

    ​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

    ​”Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menyurati Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, kemacetan di TB Simatupang disebabkan adanya bedeng-bedeng proyek strategis nasional (PSN).

    “Untuk TB Simatupang, memang problemnya ada PSN. Itu adalah proyek Pemerintah Pusat dan keluhannya memang berkepanjangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

    Pada 16 Agustus 2025, dia mengaku sempat menengok kawasan TB Simatupang tanpa dikawal untuk mengetahui tingkat kemacetan di sana.

    Dia menyebut tingkat kemacetan di wilayah itu tergolong parah.

    Dia pun menginginkan agar bedeng-bedeng proyek di wilayah tersebut dapat diperkecil untuk memperlancar arus lalu lintas.

    “Saya sudah perintahkan kepada jajaran Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang pertama, saya minta untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Tidak seperti sekarang, ada yang gede banget,” ujar Pramono.

    Sumber : Antara

  • Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti `gol bunuh diri`

    Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti `gol bunuh diri`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR: Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti `gol bunuh diri`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:12 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai bahwa fenomena Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti `gol bunuh diri`.

    Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Dia pun mengaku terkejut usai mendengar kabar OTT terhadap Wamenaker itu.

    “Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi,” kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Meski begitu, dia menilai bahwa fenomena itu merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut dia, OTT terhadap salah seorang anggota dari Kabinet Merah Putih itu merupakan pesan bahwa KPK bekerja secara independen tanpa dicampuri oleh kekuasaan.

    “Kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu,” kata legislator yang membidangi urusan penegakan hukum itu.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.

    Adapun kasus yang menjerat Immanuel itu terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Lebih lanjut Fitroh mengatakan dugaan pemerasan tersebut dilakukan Wamenaker terhadap sejumlah perusahaan.

    Sumber : Antara

  • Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 

    Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator sebut program strategis Pemerintah Pusat dongkrak ekonomi DIY 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 13:37 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DIY memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

    Berbagai program yang digulirkan pemerintah pusat disebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Yogyakarta.

    Legislator DPRD DIY, Lisman Puja Kesuma, menilai pemerintah pusat telah banyak menggelontorkan anggaran melalui sejumlah program strategis. Satu di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Agustus 2025 sudah didistribusikan kepada ribuan siswa di DIY.

    “Jika satu indeks per penerima manfaat senilai Rp15.000 dikalikan dengan jumlah penerima, maka anggaran yang telah masuk ke DIY ini nilainya sangat besar dan istimewa bisa 1 triliun lebih,” kata Puja saat ditemui di Yogyakarta, Rabu (20/8).

    Selain MBG, menurutnya, masih ada program lain yang juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti Program Sekolah Rakyat dan Pengobatan Gratis.

    “Jadi sangat pantas kalau kita memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, yang telah membawa anggaran begitu besar ke Yogyakarta. Dampaknya luar biasa dan sangat istimewa bagi masyarakat,” Anggota DPRD DIY itu.

    Lebih lanjut, Puja menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. 

    Para petani, peternak, hingga pedagang ikut merasakan perputaran ekonomi melalui penyediaan bahan pangan, sementara dapur-dapur MBG yang dibangun di berbagai titik di DIY juga menyerap tenaga kerja baru dengan total bisa puluhan ribuan tenaga kerja baru yang di serap.

    “Jadi manfaatnya sangat nyata, tidak hanya dari sisi pendidikan dan kesehatan anak-anak kita, tapi juga dari sisi ketahanan pangan, perekonomian lokal, hingga lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana membacakan laporan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pram tekankan pentingnya wisata edukasi bagi anak-anak Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:20 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan wisata edukasi sangat penting bagi anak-anak, terutama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membangkitkan semangat belajar dan meraih cita-cita mereka.

    Tak hanya itu, dia mengatakan wisata edukasi itu juga penting agar seluruh anak di Jakarta dapat menikmati setiap fasilitas yang ada.

    “Secara khusus, saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan, mohon ini bagi warga Jakarta diatur secara baik (wisata edukasi untuk anak-anak sekolah),” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, wisata edukasi atau edutrip (educational trip) bagi anak-anak penerima KJP Plus mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh mereka.

    Dia pun mengaku pernah melihat banyak anak Jakarta yang belum dapat menikmati secara langsung fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Contoh, ketika saya di Ancol, kurang lebih 2 km dari Taman Impian Jaya Ancol, banyak anak-anak yang hanya melihat Ancol dari luar. Maka saya sampaikan, saya ingin anak-anak Jakarta bisa menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta untuk membuka wawasan bagi yang bersangkutan,” ujar Pramono.

    Dia juga menginginkan agar edutrip tersebut membuat anak-anak Jakarta memiliki cita-cita yang tinggi untuk masa depan mereka. 

    Pria yang akrab disapa Pram itu menceritakan saat masih duduk di bangku kelas 4 SD, ia ingin sekali melihat Monumen Nasional (Monas). Sejak saat itu, ia berkeinginan agar punya kesempatan untuk selalu melihat Monas. Siapa sangka, ia kini justru memiliki kantor yang tepat berhadapan dengan Monas.

    “Ini untuk memacu semangat. Dengan kerja keras, kesungguhan, mimpi, fokus, dan sebagainya saya yakin ini akan menjadi modal untuk bisa bersekolah dengan baik,” ungkap Pramono.

    Pada Kamis, dia juga berkesempatan melepas kegiatan edutrip yang diikuti siswa-siswi tahap SD, SMP hingga SMK.

    Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana menyebutkan sebanyak 1.000 siswa penerima KJP dari jenjang SD, SMP, SMK dijadwalkan mengunjungi beberapa museum dan perpustakaan di Jakarta.

    “Peserta edutrip berangkat dari delapan titik kecamatan menggunakan bus sekolah dengan tujuan museum-museum dan perpustakaan di Jakarta,” tutur Nahdiana.

    Dia menjelaskan peserta didampingi oleh 215 guru pendamping dan 45 pemandu wisata dari SMK Negeri 27 dengan jurusan Usaha Layanan Wisata.

    Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran secara kontekstual dan memberikan suasana belajar di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Jakarta.

    “Terima kasih kepada seluruh kolaborator yang membantu pelaksanaan ini. Kepada Baznas Bazis DKI, PAM Jaya dan seluruh OPD terkait,” tutup Nahdiana.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR sebut akan cek dulu kabar OTT Wamenaker

    Ketua DPR sebut akan cek dulu kabar OTT Wamenaker

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR sebut akan cek dulu kabar OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan mengecek lebih jauh terkait kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel).

    “Saya akan cek dulu kenapa dan seperti apa proses ini terjadi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons kabar OTT KPK terhadap Noel terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang menjadi OTT pertama KPK terhadap menteri di Kabinet Merah Putih.

    Sebab, kata dia, saat kabar OTT terhadap Wamenaker tersebut diumumkan dirinya masih mengikuti jalannya Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

    “Saya juga baru mendengar beritanya tadi saat di Paripurna, jadi belum tahu terjadinya karena apa dan lain sebagainya karena melihat di info beritanya saat tadi melaksanakan Paripurna,” ujarnya.

    Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, hari ini.

    Ia mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.

    Lebih lanjut, ia mengatakan KPK menyita puluhan kendaraan roda dua maupun empat dari OTT terhadap Wamenaker Noel.

    “Ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selain itu, Fitroh mengatakan sejumlah uang tunai turut disita dalam OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut.

    Sumber : Antara

  • Emas Antam Kamis ini meroket Rp24.000 ke angka Rp1,914 juta/gram

    Emas Antam Kamis ini meroket Rp24.000 ke angka Rp1,914 juta/gram

    Pedagang memperlihatkan perhiasan emas di salah satu tempat penjualan emas kawasan Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (11/4/2025). ANTARA FOTO/Khalis Surry

    Emas Antam Kamis ini meroket Rp24.000 ke angka Rp1,914 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, mengalami kenaikan Rp24.000 menjadi Rp1.914.000 dari semula Rp1.890.000 per gram

    Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.760.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    ‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.007.000.

    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.914.000.

    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.768.000.

    ‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.627.000.

    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.345.000.

    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.635.000.

    ‎- Harga emas 25 gram: Rp46.462.000.

    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.845.000.

    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.612.000.

    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp453.765.000.

    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp927.320.000.

    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.854.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR

    Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR

    Ribuan personel gabungan menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTAR/HO-Humas Polres Metro.

    Sebanyak 1.145 personel disiagakan kawal unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 1.145 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama beberapa elemen aliansi lainnya di depan Gedung DPR/MPR.

    “Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan, seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan personel yang bertugas tidak dibekali senjata api, dan pengamanan dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis.

    Seluruh personel, sambung dia, sudah mulai menggelar simulasi, yang kemudian dilanjutkan dengan apel pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan saat unjuk rasa.

    Menurut dia, massa dijadwalkan berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengusung sejumlah isu, di antaranya penolakan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan militerisme, serta seruan untuk mengganyang oligarki.

    “Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat,” ujar Susatyo.

    Dia menambahkan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, namun tetap harus dijalankan secara damai.

    “Unjuk rasa hendaknya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan ajang kericuhan. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” tutur Susatyo.

    Polisi juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR selama aksi tersebut berlangsung guna mengantisipasi kemacetan.

    Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar.

    Sumber : Antara

  • Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.

    Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 % 

    Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen. 
    Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.

    Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.

    Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.

    8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran

    Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.

    Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini. 

    Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.

    Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.

    Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa. 

    Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.

    Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.

    Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.

    Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.

    “Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.

    “Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

    Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.

    Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • IHSG Kamis dibuka melemah 39,99 poin

    IHSG Kamis dibuka melemah 39,99 poin

    Pekerja berswafoto di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    IHSG Kamis dibuka melemah 39,99 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:46 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka melemah 39,99 poin atau 0,50 persen ke posisi 7.903,83.

    Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,91 poin atau 0,11 persen ke posisi 827,86.

    Sumber : Antara

  • Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang

    Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang

    Sumber: Radio Elshinta/Hutomo Budi

    Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:55 WIB

    Elshinta.com Jakarta – Dugaan praktik kotor kembali membayangi pemilihan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). M. Pradana Indraputra, Calon Ketua Umum (Caketum) Nomor Urut 2 yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dilaporkan oleh Mahasiswa UI Peduli Demokrasi ke Panitia Pemilihan ILUNI UI atas dugaan melakukan politik uang.

    Laporan tersebut disampaikan pada Rabu, 20 Agustus 2025, dengan bukti yang oleh pelapor disebut “jelas, konkret, dan tak terbantahkan”. Ini bukan kali pertama nama Pradana terseret dalam dugaan pelanggaran etika dan aturan pemilihan. Sebelumnya, ia pernah dilaporkan atas penyalahgunaan data pribadi ribuan alumni UI untuk kepentingan kampanye.

    Dugaan pelanggaran kali ini bermula dari acara bertajuk “Temu Alumni dengan Stakeholders: UI Legal Connect – Continuous Legal Development: From Sharing to Scholarship” yang digelar pada 19 Agustus 2025 di 18 Parc Place SCBD, Tower E Lantai 5, Jakarta.

    Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pradana bersama sejumlah tokoh alumni seperti Dr. Faizal Hafied, Rian Hidayat, dan Andre Rahadian. Berdasarkan foto dan unggahan media sosial peserta acara, Pradana menyerahkan Program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Sertifikasi Profesi Hukum kepada 3.000 alumni, dengan penyerahan simbolis kepada 5 perwakilan alumni.

    Pelapor menilai, momen tersebut bukan kegiatan sosial biasa. “Dalam konteks pemilihan Ketua ILUNI UI, pemberian fasilitas atau manfaat langsung kepada calon pemilih adalah bentuk politik uang,” kata salah satu anggota Mahasiswa UI Peduli Demokrasi.

    Laporan mahasiswa menegaskan bahwa ini bukan kali pertama Pradana menggunakan cara-cara yang dipertanyakan. Kemudian, Tempo memberitakan dugaan penyalahgunaan data pribadi sekitar 6.000 Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang didaftarkan sepihak ke aplikasi UI Connect tanpa persetujuan pemilik data. Data tersebut diduga digunakan untuk membangun basis dukungan politiknya.

    Selain itu, Pradana juga disebut memanfaatkan platform media massa yang memiliki kemitraan dengan salah satu kementerian untuk kepentingan kampanye pribadinya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi tujuan pemenangan di organisasi alumni.

    Jika ditarik ke belakang, pola pelanggaran yang dituduhkan kepada Pradana memiliki kesamaan:

    Pertama, pemanfaatan fasilitas negara atau institusi untuk kepentingan pribadi.

    Kedua, penggunaan jaringan alumni dan acara resmi sebagai panggung kampanye terselubung.

    Ketiga, pemberian manfaat langsung kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara.

    Menurut para pelapor, pola ini menunjukkan adanya strategi terencana untuk mengamankan kemenangan melalui cara-cara yang mengikis integritas demokrasi internal ILUNI UI.

    Mahasiswa UI Peduli Demokrasi mendesak Panitia Pemilihan ILUNI UI untuk mengambil langkah tegas berupa diskualifikasi terhadap Caketum Nomor Urut 2.

    “Jika pelanggaran ini dibiarkan, maka pesan yang tersampaikan adalah bahwa integritas demokrasi bisa ditukar dengan program atau fasilitas,” tegas Rendra perwakilan mahasiswa.

    Kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas ILUNI UI. Organisasi yang selama ini dibanggakan sebagai wadah profesional alumni kini berada di persimpangan: menjaga integritas demokrasi internal atau membiarkan preseden buruk berulang.

    “Bila politik uang dibiarkan masuk ke organisasi alumni, kita sedang mencetak preseden yang akan sulit diperbaiki,” kata Rendra. (Hutomo Budi)

    Sumber : Radio Elshinta