Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar

    Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR sebut tunjangan rumah Rp50 juta masih wajar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menilai tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI masih dalam batas kewajaran, bahkan masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Kita ini kan tentu bukan mau berfoya-foya dengan uang rakyat, tapi tunjangannya saya rasa masih in line lah dengan apa yang sekarang berlaku,” kata Hekal saat ditemui di Tabanan, Bali, Kamis.

    Hekal menjelaskan bahwa tunjangan senilai Rp50 juta itu sebagai tunjangan sewa rumah untuk menggantikan rumah dinas yang tak lagi disediakan negara. Dirinya juga membenarkan kebijakan tersebut sudah berlaku serta alokasi anggaran yang diberikan bersifat tetap tanpa adanya mekanisme penambahan jika dianggap kurang.

    Menanggapi kritik publik yang menilai besaran tunjangan itu terlalu tinggi, Hekal berpendapat fasilitas yang diberikan masih sejalan dengan standar kebutuhan hidup di Jakarta. Bahkan menurutnya, penghasilan anggota DPR masih lebih rendah dibandingkan sejumlah anggota DPRD provinsi di Pulau Jawa.

    “Bahkan, setahu saya yang total tunjangan maupun apa pun bentuknya penghasilan itu untuk anggota DPR RI yang semua kira-kira berdomisili dan wara-wiri ke Jakarta, masih di bawah (tunjangan) beberapa DPRD provinsi yang ada di Pulau Jawa,” ujarnya.

    “Jadi kalau menurut saya sih bukan hal yang berlebihan juga. Memang mau dibilang sedikit enggak, tapi apakah ini di luar batas kepantasan, menurut saya juga enggak luar biasa amat karena kalau memang akhirnya dibikin sangat minim akhirnya malah mereka mencari jalan untuk cari duit-duit yang mungkin malah lebih bahaya gitu,” kata Hekal lagi.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan telah melalui kajian sesuai kondisi harga tanah dan properti di Jakarta.

    Menurut dia, penentuan besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI menyesuaikan dengan harga tanah dan properti yang ada di Jakarta.

    “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan (DPR RI) kantornya ada di Jakarta,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia juga mengatakan besaran tunjangan rumah Rp50 juta tersebut telah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi di Indonesia.

    “Karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah,” katanya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan tetap mencermati masukan dan aspirasi masyarakat atas besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI.

    “Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah siapkan penanganan multi sektor atasi sumur minyak ilegal

    Pemerintah siapkan penanganan multi sektor atasi sumur minyak ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah siapkan penanganan multi sektor atasi sumur minyak ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah segera membentuk tim validasi multi sektoral melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta unsur terkait untuk mengatasi maraknya sumur minyak rakyat secara ilegal, kata Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan Blora Hadi Susanto.

    “Pengoperasian sumur minyak secara ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, selain mengakibatkan kebakaran yang merenggut nyawa juga menimbulkan permasalahan lingkungan karena zat berbahaya, fluida hidrokarbon dari sumur minyak tersebut kini mulai mencemari aliran sungai,” ujarnya di Blora, Kamis.

    Kondisi demikian, kata dia, menuntut adanya penilaian oleh instansi berwenang untuk kemudian dilakukan pengelolaan serta pemantauan secara berkelanjutan.

    Ia menyampaikan pembentukan tim validasi upaya menyeluruh agar persoalan sumur minyak ilegal dapat ditangani secara tepat, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun sosial ekonomi masyarakat.

    “Tim validasi multi sektoral ini akan segera dibentuk untuk melakukan pendataan, penilaian, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut. Dengan begitu, penanganannya tidak hanya dari satu aspek, melainkan melibatkan berbagai sektor secara terpadu,” ujarnya.

    Menurut dia, keterlibatan berbagai instansi mutlak diperlukan mengingat aktivitas sumur minyak ilegal sering menimbulkan dampak serius.

    Selain berisiko pada keselamatan kerja, katanya, aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara.

    Hadi mengatakan pemerintah daerah mendukung langkah pemerintah pusat agar aktivitas pengelolaan minyak rakyat ke depan dapat lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

    “Harapannya, dengan adanya sinergi multi sektor ini, persoalan sumur minyak ilegal dapat diatasi secara komprehensif sekaligus menciptakan solusi yang berkeadilan,” katanya.

    Terkait dengan insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Blora, pihaknya belum menerima laporan resmi.

    Meski demikian, perkembangan penanganan kejadian telah diperoleh secara berkala dari Pemerintah Kabupaten Blora.

    “Untuk investigasi lebih lanjut, saat ini penanganan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM RI,” ujarnya.

    Ia menegaskan kewenangan penanganan pencemaran lingkungan hidup sepenuhnya berada di bawah instansi yang membidangi lingkungan hidup, sedangkan pengawasan terhadap aktivitas sumur minyak ilegal menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM RI bersama aparat penegak hukum (APH).

    “Pengeboran minyak oleh masyarakat memiliki risiko tinggi. Kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian ESDM RI, sehingga konfirmasi terkait penanganan dapat dilakukan ke pusat. Sedangkan untuk pengelolaan limbah, hal itu menjadi ranah instansi lingkungan hidup,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Tunjangan rumah Rp50 juta telah dikaji dengan baik

    Tunjangan rumah Rp50 juta telah dikaji dengan baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua DPR: Tunjangan rumah Rp50 juta telah dikaji dengan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa besaran tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota dewan untuk menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada telah dilakukan kajian sebaik-baiknya oleh pihaknya.

    Menurut dia, penentuan besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI menyesuaikan dengan harga tanah dan properti yang ada di Jakarta.

    “Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan (DPR RI) kantornya ada di Jakarta,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengatakan besaran tunjangan rumah Rp50 juta tersebut telah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi di Indonesia.

    “Karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah,” katanya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya akan tetap mencermati masukan dan aspirasi masyarakat atas besaran tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI.

    “Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” tuturnya.

    Dia pun kembali menepis isu adanya kenaikan gaji anggota legislatif, sebagaimana kabar viral di media sosial mengenai gaji anggota DPR naik menjadi Rp3 juta per hari atau bisa mencapai Rp90 juta per bulan.

    “Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji,” ujarnya.

    Puan menegaskan bahwa yang ada perubahan ialah terkait pemberian tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI sebagai kompensasi tak ada lagi fasilitas rumah dinas.

    “Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 

    Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com

    Gangguan layanan TelkomGroup di Timika akibat longsor 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyatakan gangguan layanan jaringan TelkomGroup di wilayah Timika dan sekitarnya, disebabkan adanya bencana alam berupa longsor yang mengakibatkan putusnya jaringan serat optik (Cut FO) yang tertanam pada  km 129 dan km 136 dari Nabire pada Palapa Ring Timur ruas Nabire – Kigamani, sehingga layanan komunikasi di wilayah Timika tidak dapat berfungsi sejak pukul 02.20 WIT (21/8).

    Executive Vice President Telkom Regional V, Amin Soebagyo menjelaskan, Telkom dan BAKTI selaku pemilik ruas Palapa Ring Timur tengah melakukan upaya pemulihan layanan melalui penyambungan jaringan serat optik. 

    “Saat ini, sekitar pukul 15.45 WIT layanan berangsur pulih. Telkom juga menyiapkan mekanisme backup layanan dengan kapasitas terbatas agar komunikasi masyarakat dapat kembali berjalan,” kata Amin Soebagyo dalam siarang persnya, Kamis (21/8)..

    Ia mengatakan, TelkomGroup menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. “Kami memahami pentingnya layanan komunikasi bagi masyarakat, instansi pemerintah, maupun berbagai sektor di wilayah terdampak,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Dikatakan Amin, Telkom berkomitmen untuk melakukan langkah percepatan pemulihan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar layanan komunikasi di wilayah terdampak dapat segera normal kembali.

    “Kami memohon pengertian dan dukungan seluruh pelanggan atas kondisi ini,” ujar Amin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 

    BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    BI Kalsel gelar opening ceremony `Pamor Borneo 2025` 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan bersiap menggelar Opening Ceremony Pamor Borneo 2025 pada Kamis, (21/8), di Atrium Duta Mall Banjarmasin.

    Acara ini menjadi bentuk komitmen BI dalam memperkuat sekaligus mendorong investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kalimantan, khususnya Kalsel.

    Agenda pembukaan akan dihadiri tokoh-tokoh penting, di antaranya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Kalsel, serta sejumlah pejabat dan stakeholder terkait.

    Sebagai rangkaian kegiatan, turut digelar panel discussion bertajuk “Beyond Black Earth: Transforming Kalimantan’s Richness Through Advanced Sustainable Investment” yang menghadirkan para ahli untuk membahas arah investasi berkelanjutan di Kalimantan.

    Pamor Borneo 2025 juga turut diramaikan para artis nasional diantaranya Ade Rai, Ifan Seventeen, Ruri Revublik.

    “Pamor Borneo menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Bukan hanya memperkenalkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, tapi juga membuka peluang investasi berkelanjutan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan BI Kalsel Fadjar Majardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (21/8). 

    Acara ini terbuka untuk masyarakat umum, khususnya pelaku usaha, komunitas kreatif, dan investor yang ingin mengetahui lebih jauh potensi ekonomi Kalimantan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ragunan bagi jam peraga satwa terkait rencana operasional malam hari

    Ragunan bagi jam peraga satwa terkait rencana operasional malam hari

    Arsip – Pengunjung memadati Taman Margasatwa Ragunan menjelang Tahun Baru 2025, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.

    Ragunan bagi jam peraga satwa terkait rencana operasional malam hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, membagi jam peraga satwa terkait rencana operasional hingga malam hari atau konsep “Night Zoo”, seperti disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Kami sangat apresiasi, menyambut baik, ya, tapi perlu kami ingatkan juga bahwa untuk zoo malam, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan,” kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dari sisi satwa, dia mengatakan ada jam peraga malam sehingga akan dibagi menjadi satwa malam dan satwa siang hari.

    Dia menegaskan seluruh satwa tidak boleh 24 jam terus diperagakan karena mereka juga membutuhkan waktu istirahat.

    “Jadi, tidak boleh 24 jam mereka diperagakan, satwa saatnya malam ada yang istirahat, ya, seperti manusia, mereka perlu istirahat,” ucap Wahyudi.

    Kemudian, dari sisi karakter, sambung dia, satwa malam dan siang hari juga terbilang berbeda, terutama pada tingkat keaktifan.

    Dia menyebutkan beberapa satwa yang aktif pada malam hari, yakni harimau Sumatera, reptil seperti ular sanca, dan burung hantu. Sedangkan satwa yang terbiasa aktif pada siang hari, yaitu rusa dan beberapa burung.

    “Jadi ini perlu juga dipertimbangkan, kalau untuk buka malam, tentu saja ada beberapa satwa yang tidak bisa diganggu di malam hari, ada yang memang lebih suka aktifnya malam hari,” ujar Wahyudi.

    Lebih lanjut, unsur lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah infrastruktur, terutama lampu penerangan jalan dan kendaraan operasional bagi pengunjung pada malam hari.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan mempertimbangkan secara matang terkait rencana operasional Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan, hingga malam hari.

    Menurut dia, rencana itu tak hanya sekadar menyediakan tempat wisata malam untuk masyarakat, tetapi juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

    Apabila Ragunan dibuka hingga malam hari, tentu akan dibutuhkan pekerja tambahan.

    Sumber : Antara

  • Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 308,66 ton beras ke warga

    Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 308,66 ton beras ke warga

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 308,66 ton beras ke warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog di Polda Sulawesi Utara (Sulut) beserta Polres/ta jajaran, terus bergulir sejak 8 Agustus 2025 lalu.

    Kegiatan yang merupakan bagian dari program “Polri untuk Masyarakat” ini, mendapat perhatian dari Kapolda dan Wakapolda Sulut. 

    Seperti dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polresta Manado, di Lingkungan VII Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, pada Selasa (19/8), yang ditinjau oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono didampingi Wakapolresta Manado AKBP Eko Sisbiantoro.

    Sementara itu Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie melalui Kabid Humas Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, mengatakan, hingga 19 Agustus 2025, sebanyak 308,66 ton beras SPHP telah tersalurkan ke warga masyarakat.

    “Sejak tanggal 8 hingga 19 Agustus 2025, kurang lebih 308.660 kg atau 308,66 ton beras SPHP telah tersalurkan kepada warga masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Polda Sulut dan jajaran,” ujarnya, Rabu (20/8) siang.

    Diterangkannya, Gerakan Pangan Murah Polri ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan, untuk membantu meringankan beban ekonomi warga.

    “Gerakan Pangan Murah ini terus dimasifkan dan berkelanjutan. Supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Diharapkan dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, harga beras bisa stabil di pasaran,” pungkas Kombes Pol Alamsyah Parulian seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (21/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan

    Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan

    Arsip – Pengendara membayar parkir saat keluar dari Park and Ride Vertical Terminal Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

    Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:42 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, mempertimbangkan pembangunan tempat parkir bertingkat di luar area kawasan kebun binatang tersebut.

    “Kami juga mempertimbangkan parkir bertingkat agar lebih efisien,” kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Rencananya, dia mengatakan seluruh kendaraan nantinya berada di sisi luar sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke dalam area taman margasatwa tersebut.

    Sementara bagian dalam area Taman Margasatwa Ragunan, sambung dia, hanya akan dijadikan kawasan konservasi satwa.

    “Semua kendaraan di luar, ya, jadi untuk di dalam itu memang hanya konservasi saja,” ucap Wahyudi.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan parkiran di luar area Taman Margasatwa Ragunan itu juga akan diperluas jalannya sehingga kendaraan bisa parkir dengan mudah dan leluasa.

    Selain zona parkir, pihaknya juga akan membagi sejumlah area lain, di antaranya zona konservasi dan tempat piknik.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan revitalisasi itu bertujuan meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

    Revitalisasi yang akan dilakukan itu, salah satunya mencakup lahan parkir.

    Selama ini, menurut dia, ketika pengunjung sedang padat, banyak mobil yang akhirnya memarkirkan mobil mereka di dalam area Ragunan.

    Sehingga ke depannya, lahan parkir bertingkat akan disediakan demi kenyamanan pengunjung, terutama yang membawa kendaraan pribadi.

    Selain revitalisasi, Pramono juga berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing serta membuka operasional kebun binatang itu hingga malam hari.

    Sumber : Antara

  • Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu

    Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa urusan tunjangan rumah bagi anggota DPR sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara cegat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut adanya kenaikan tunjangan rumah terkait peralihan fasilitas dari rumah jabatan.

    “Makanya, tanyakan ke Bu Menkeu,” katanya saat ditanya terkait hal itu.

    Prasetyo menjelaskan, perubahan fasilitas itu terkait dengan tidak lagi digunakannya rumah jabatan di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan, oleh anggota DPR.

    Ia menyatakan bahwa mekanisme penyesuaian tunjangan atas peralihan itu, sepenuhnya ditentukan oleh Kemenkeu.

    “Kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata. Jadi silakan ditanyakan ke Ibu Menkeu,” ujarnya.

    Terkait status rumah jabatan anggota DPR, Prasetyo menuturkan sebagian besar pengelolaannya memang berada di bawah Kemenkeu. Kemensetneg, hanya menangani sebagian kecil blok rumah jabatan.

    “Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan,” katanya.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8), menyatakan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan sejak 15 tahun terakhir.

    Namun ada penyesuaian pada tunjangan, termasuk tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas yang ditiadakan.

    Dengan tambahan berbagai tunjangan lain seperti BBM, beras, dan makan, total penerimaan bersih anggota DPR dapat mencapai hampir Rp70 juta per bulan.

    Adies mengatakan, perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini, sementara para wakil rakyat tetap menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamen P2MI: Peluang pekerja migran Indonesia di Jepang semakin terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani mengatakan peluang pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang semakin terbuka seiring minimnya tenaga kerja lokal di negara tersebut.

    “Prefektur Miyagi menyatakan ingin menerima lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia, terutama melalui skema Specified Skilled Worker (SSW),” kata Christina saat melakukan kunjungan ke Prefektur Miyagi, sebagaimana siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Kamis.

    Wamen mengatakan dukungan berupa subsidi peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya konkret untuk memastikan kualitas pekerja migran Indonesia lebih siap bersaing.

    “Model kerja sama antara Kemen-P2MI dan pemerintah prefektur di Jepang bisa menjadi contoh percepatan penguatan penempatan pekerja migran yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan,” katanya.​​​​​​​

    Christina menegaskan pentingnya kerja sama langsung antara Kemen-P2MI dengan sejumlah pemerintah daerah atau prefektur potensial di Jepang guna mempercepat peningkatan penempatan PMI.

    Selain itu, Wamen menyambut baik rencana pemerintah Prefektur Miyagi untuk menyiapkan insentif bagi perusahaan lokal di Jepang yang bisa meningkatkan kompetensi pekerja migran, termasuk dari Indonesia, berupa pelatihan bahasa, keterampilan lanjutan hingga sertifikasi.

    Menurut dia, insentif itu akan diberikan setelah pekerja migran terkait bekerja di perusahaan lokal yang berada di Prefektur Miyagi. “Pemberian insentif ini akan berguna dan sangat membantu pekerja migran kita. Mereka bisa meningkatkan keterampilan dan jenjang karier di Jepang,” katanya.

    Disebutkan bahwa pertemuan Kemen-P2MI dengan Gubernur dan Perwakilan DPR Miyag juga menghasilkan kesepakatan MoU tentang peningkatan penempatan dan penyiapan PMI terampil.

    Usai pertemuan, Kemen-P2MI mengunjungi job fair, di mana 180 perusahaan lokal turut serta dalam kegiatan tersebut. Perusahaan lokal di Miyagi terlihat antusias untuk merekrut pekerja migran dari Indonesia dengan kompetensi yang mereka inginkan, katanya.

    Berdasarkan data Pemerintah Prefektur Miyagi, saat ini terdapat 19.554 pekerja migran asing, di mana Vietnam menempati posisi pertama dengan sekitar 4.800 pekerja. Sementara itu, urutan terbanyak berikutnya secara berturut-turut adalah Nepal, China dan Indonesia.

    Indonesia yang berada di peringkat keempat tersebut diperkirakan memiliki jumlah pekerja di prefektur tersebut sekitar 2.200 pekerja.

    Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 5.500 pekerja asing masuk lewat skema magang dan sekitar 2.000 orang melalui skema SSW.

    Sumber : Antara