Author: Elshinta.com

  • Halte Transjakarta BNN Temporer akan dibongkar

    Halte Transjakarta BNN Temporer akan dibongkar

    Ilustrasi – Halte Transjakarta BNN Temporer. (ANTARA/X/@PT_Transjakarta)

    Halte Transjakarta BNN Temporer akan dibongkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 23:07 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membongkar Halte BNN Temporer, Jakarta Timur, yang semula digunakan penumpang naik dan turun saat pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek.

    “Di Mei 2025, kami sudah berkoordinasi kembali dan melakukan permohonan pembongkaran halte secara bertahap untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu.

    Menurut informasi, telah terjadi pencurian pelat besi yang dulu dijadikan pijakan penumpang di halte itu.

    Adapun Halte BNN Temporer atau Halte Cawang Temporer tak lagi difungsikan untuk melayani penumpang sejak 1 Maret 2025.

    Penumpang Transjakarta sudah dapat terakomodir pada Halte Cawang yang terintegrasi dengan Stasiun LRT Jabodebek Cawang.

    “Transjakarta telah berkoordinasi dengan pihak terkait di bulan April 2024 dan menyerahkan kembali Halte BNN Temporary (Temporer), seiring dengan kebutuhan pelanggan yang sudah dapat terakomodir di Halte Cawang Sentral dan Halte Cawang BNN,” ujar Ayu.

    Sumber : Antara

  • Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL

    Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL

    Arsip foto – Petugas melakukan evakuasi truk bermuatan pasir yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol Tangerang-Merak KM 75, Serang Barat, Banten, Kamis (4/7/2024). Kecelakaan tunggal truk bernomor polisi A 9808 B itu menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol yang mengarah ke Jakarta mengalami kemacetan panjang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

    Legislator DKI minta pemprov tegas tertibkan truk ODOL
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 23:19 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo lebih tegas dan ketat dalam menertibkan truk ODOL yang kerap beroperasi di jalan protokol maupun kawasan padat penduduk.

    “Saya menerima banyak laporan dari masyarakat soal truk ODOL yang beroperasi di luar jam operasional dan melintasi jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati kendaraan berat. Ini jelas bisa membahayakan dan merusak fasilitas umum,” kata Kenneth di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kendaraan berat dengan muatan dan dimensi berlebih atau yang biasa disebut truk ODOL (Over Dimension Over Loading) masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia termasuk di DKI Jakarta.

    Keberadaan truk ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan.

    Kenneth menilai, keberadaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, pengendara lainnya serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan di Jakarta.

    “Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo harus membuat aturan yang ketat dan tegas terkait permasalahan truk ODOL ini,” ujarnya.

    Bang Kent–sapaannya–menyatakan bahwa perlu adanya kerja sama lebih intensif antara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan dalam mengintegrasikan sistem pemantauan kendaraan ODOL melalui teknologi, seperti CCTV dan sistem tilang elektronik.

    Hal itu karena permasalahan truk ODOL ini bukan hanya soal pelanggaran lalu lintas, tapi menyangkut keselamatan dan kerugian fasilitas umum.

    “Saya mendorong langkah kolaboratif lintas instansi agar penanganannya lebih efektif,” kata Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli dan razia terhadap kendaraan ODOL, khususnya pada malam hingga dini hari yang kerap melintas secara ilegal.

    “Saya meminta Dishub dan Satpol PP tidak tutup mata, jangan sampai ketegasan hanya di atas kertas saja. Truk ODOL ini harus ditindak tegas, termasuk pemilik dan pengusaha angkutannya,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    Berdasarkan data dari Korlantas Polri​​​​​​​, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024.

    Sementara, data dari Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua. Pada tahun 2024 tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan.

    Lalu terkait dengan kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak, termasuk yang disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Kent pun meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar tegas dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Padahal kebijakan pelarangan truk ODOL itu sudah digagas sejak 2017 silam, tapi hingga saat ini implementasinya tidak pernah terealisasikan. Artinya kebijakan ini sudah mangkrak 16 tahun lamanya,” katanya.

    Kent menambahkan, Indonesia khususnya Jakarta harus “Zero ODOL”, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perlu adanya insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan, dan sangsi tegas bagi yang melanggar.

    “Selain itu, edukasi publik dan transparansi pengawasan juga harus ditingkatkan,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

    Menurut Kent, truk ODOL sering menyebabkan kecelakaan fatal karena muatan yang berlebih sehingga membuat kendaraan sulit dikendalikan, terutama saat menanjak, menurun, atau mengerem mendadak.

    Banyak kasus truk ODOL yang menabrak kendaraan kecil, pejalan kaki atau terguling di jalan padat, yang berujung pada korban jiwa luka-luka hingga meninggal dunia.

    Kent pun berharap Pemprov DKI Jakarta serius dalam mendukung target nasional menuju Indonesia bebas ODOL pada tahun 2026. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan melaporkan temuan truk ODOL melalui kanal resmi Pemprov.

    Masyarakat harus melaporkan keberadaan truk ODOL. Harapannya, partisipasi aktif masyarakat dapat mempercepat upaya bersama menuju jalan raya yang aman dan layak. “Saya harap pada tahun 2026 itu Jakarta bisa ‘zero’ kendaraan ODOL,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Ini ancaman pidana pelaku yang jebol tembok pembatas rel Jatinegara

    Ini ancaman pidana pelaku yang jebol tembok pembatas rel Jatinegara

    Lubang kecil pada tembok pembatas perlintasan kereta di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (26/6/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Ini ancaman pidana pelaku yang jebol tembok pembatas rel Jatinegara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 23:43 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyebutkan, pelaku yang menjebol tembok pembatas perlintasan kereta di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, terancam hukuman pidana.

    “Tindakan perusakan terhadap pagar atau tembok pembatas jalur rel di lintas Jatinegara hingga Cipinang merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Ixfan menyebutkan, tembok atau pagar pembatas yang dibangun merupakan bagian dari sistem pengamanan jalur rel.

    Namun, kenyataannya masih ada oknum yang secara sengaja membuat lubang sebagai akses ilegal untuk melakukan aktivitas yang berbahaya ataupun tak layak bagi umum.

    Dalam praktiknya, masih ada oknum yang secara sengaja membuat lubang atau akses ilegal untuk aktivitas yang berbahaya. “Termasuk penyebarangan liar hingga dugaan praktik prostitusi di sekitar jalur rel,” ujar Ixfan.

    Karena itu, Ixfan menegaskan, hukuman akan diberikan kepada siapa saja yang merusak fasilitas perkeretaapian. Apalagi dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga fasilitas perkeretaapian,” katanya.

    Sebelumnya, terdapat beberapa lubang besar di tembok yang kini sudah ditutup dengan lempengan besi. Namun, terlihat beberapa lubang kecil lainnya yang belum ditutup sepenuhnya.

    Lubang-lubang kecil itu diduga dijebol secara perlahan oleh warga untuk menyeberang atau memasuki kawasan rel kereta api.

    Selain pemasangan besi, di sekitar tembok pembatas juga terpasang tulisan larangan untuk memasuki perlintasan kereta api karena membahayakan keselamatan.

    Sebagian warga di Jatinegara, Jakarta Timur, juga mengeluhkan soal lubang kecil pada tembok pembatas perlintasan kereta yang seringkali digunakan untuk praktik prostitusi.

    “Masih ada yang berbuat begitu, kaya’ prostitusi. Padahal temboknya sudah ditutup, tapi masih ada yang manjat atau bolongin tembok lagi,” kata salah seorang pedagang di sekitar Stasiun Jatinegara, Ahmad (39) di Stasiun Jatinegara, Kamis (26/6).

    Ahmad menyebutkan, praktik prostitusi mulai berkurang semenjak tembok ditutup dan petugas sering melakukan patroli saat malam hingga dini hari.

    Sumber : Antara

  • Mengajar hadas jadi modus guru ngaji cabuli anak di bawah umur Senin, 30 Juni 2025 – 00:07 WIB

    Mengajar hadas jadi modus guru ngaji cabuli anak di bawah umur
    Senin, 30 Juni 2025 – 00:07 WIB

  • Jakarta perbanyak acara skala internasional untuk jadi kota global Minggu, 29 Juni 2025 – 19:55 WIB

    Jakarta perbanyak acara skala internasional untuk jadi kota global
    Minggu, 29 Juni 2025 – 19:55 WIB

  • Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia

    Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia

    Tangkapan layar – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kawasan Indonesia berada dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL dari Tiongkok, kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian,” ujar Prabowo.

    Menurut Presiden, tidak ada kemakmuran yang dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia senantiasa memilih kerja sama dan kolaborasi dalam menjalin hubungan internasional.

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia selalu mengedepankan jalan tengah dan menjunjung persahabatan di atas permusuhan.

    Kepala Negara mengutip filosofi dari China yang menyatakan bahwa seribu kawan masih terlalu sedikit, sedangkan satu lawan sudah terlalu banyak.

    “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkoknya saya ambil alih,” ucap Presiden.

    Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk mitra dari China.

    Presiden menilai kerja sama yang terjalin sebagai bentuk kolaborasi strategis yang penting dan saling menguntungkan di tengah tantangan global yang terjadi.

    Prabowo menambahkan bahwa proyek ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong transisi energi. Melalui kolaborasi ini, Indonesia menargetkan pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

    “Kita bermitra dengan saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia,” kata Presiden.

    Acara peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

    Proyek industri baterai ini merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brunp, serta Lygend (CBL).

    Proyek baterai kendaraan listrik ini dikembangkan dari hulu ke hilir dengan total enam subproyek, lima di antaranya berlokasi di Halmahera Timur dan satu di Karawang.

    Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), nilai investasi proyek mencapai 5,9 miliar dolar AS (sekitar Rp95 triliun) dan mencakup area seluas 3.023 hektare, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 8.000 orang, serta pengembangan 18 proyek infrastruktur, termasuk dermaga multifungsi.

    Proyek ini juga dirancang ramah lingkungan dengan pemanfaatan kombinasi energi seperti PLTU 2×150 MW, PLTG 80 MW, pembangkit dari limbah panas 30 MW, dan tenaga surya sebesar 172 MWp—termasuk 24 MWp di pabrik Karawang.

    Sumber : Antara

  • Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    APINDO: Pekerja platform harus adaptif, realistis, dan dukung UMKM & Ekonomi Digital Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 19:30 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. 

     

    APINDO sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai “Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform”. 

     

    Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh—baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM. Karena itu, disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

     

    Dalam pembahasan tersebut, Komite memerlukan dua hari penuh untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Mayoritas negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika mendukung Konvensi yang mengikat karena menyesuaikan dengan sistem ketenagakerjaan di negaranya;

     

    sementara negara dengan populasi pekerja platform terbesar seperti Tiongkok, AS, India, Swiss, dan Jepang mendorong Rekomendasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional dimana mayoritas pekerja platform di dunia adalah berusaha sendiri serta pentingnya menjaga kestabilan agar tidak mematikan UMKM yang sangat bergantung pada ekonomi digital.

     

    Pembahasan Belum Final: Masih 15% dan Penuh Tantangan Meskipun akhirnya diputuskan bahwa instrumen yang akan disusun berbentuk Konvensi, pembahasan substansi baru mencakup sekitar 15% dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.

     

    Ini menunjukkan kompleksitas isu dan perlunya kehati-hatian agar instrumen tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital serta tetap menghormati sistem hukum dan ketenagakerjaan di tiap negara.

     

    Selama dua minggu pembahasan, disepakati bahwa definisi pekerja platform mencakup penyedia layanan dalam platform baik sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka yang berusaha sendiri, maupun kategori khusus lainnya, tergantung konteks nasional negara masing- masing. Tidak ada asumsi otomatis bahwa semua pekerja platform harus dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja. 

     

    Instrumen yang dirumuskan juga wajib menghormati sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum bisnis di masing-masing negara. Ruang lingkup platform yang dibahas juga luas—tidak hanya yang berbasis lokasi seperti transportasi dan pengantaran, tetapi juga platform digital berbasis online seperti telehealth, pariwisata digital, edutech, freelancer, hingga pekerjaan kreatif.

     

    Juru Bicara Kelompok Pengusaha Internasional asal Amerika Serikat, Ms. Ewa Staworzynska, menekankan poin utama dalam draf instrumen untuk pembahasan yang akan datang. Pertama, regulasi harus menghormati perbedaan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan tidak menyamaratakan hak serta kewajiban pekerja dalam hubungan kerja dengan mereka yang berusaha sendiri. 

     

    Kedua, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu disesuaikan dengan kebutuhan fleksibilitas tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai platform secara bersamaan. 

     

    Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional. Terakhir, regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha, tanpa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

     

    “Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial. ILO harus tetap menjadi lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” tegas Ms. Ewa dalam sidang pleno.

     

    APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut, dan berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

     

    Melihat dari Kacamata Indonesia

    Dalam sidang plenary ILC ke-113, Bob Azam—delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO—menyampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri. 

     

    Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87% di kuartal

    pertama 2024. 

     

    Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar: 7,47 juta pengangguran, 11,56juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91%.

     

    Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas, menargetkan pertumbuhan 8% dan penciptaan 19 juta pekerjaan. Dunia usaha dan pekerja perlu dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dari US$82 miliar (2023) menjadi US$360 miliar (2030)1 dengan Indonesia menyumbang sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

     

    “Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi—dua elemen kunci penciptaan lapangan kerja di era digital. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” tutup Bob.

     

    Diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31 Januari 1952, dibawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan 341 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.

     

    Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumberdaya manusia serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).

     

    APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk keunggulan dan advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    Pelari saat melintas di kawasan Monas Jakarta, Minggu (29/6/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 18:51 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Jakarta International Marathon (JAKIM) 2025 menjadi satu di antara beragam acara sebagai penggerak ekonomi terutama bagi pelaku UMKM.

    “Semua terdampak, terutama UMKM. Walaupun dampaknya tidak terlihat secara kasat mata, tapi ini jelas menggerakkan ekonomi warga,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, dengan adanya JAKIM 2025, hampir seluruh sektor terdampak secara positif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Apalagi kata Rano, terdapat sebanyak 31 ribu peserta baik dalam maupun luar negeri yang turut ambil bagian dalam ajang tersebut.

    Lomba sendiri dimulai dari kawasan Silang Barat Laut Monumen Nasional (Monas) dan berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

    Rano mengaku kagum dengan jumlah peserta yang melonjak drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Ini luar biasa. Lebih 31 ribu peserta ikut maraton, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bahkan bilang ke teman-teman, tahun depan targetnya harus 50 ribu. Ini menunjukkan bahwa olahraga di Jakarta makin semarak,” ujarnya.

    JAKIM merupakan agenda bertaraf internasional dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa JAKIM akan terus diupayakan untuk bisa naik kelas dan menjadi satu di antara ajang lari maraton elit atau terkemuka di dunia.

    “Kita coba bantu suatu hari, Jakarta Marathon jadi satu di antara klub elit di dunia,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa perusahaan milik negara itu terus mendukung penyelenggaraan JAKIM dan ingin membawa ajang lari maraton itu ke kelas lebih tinggi.

    Menurut dia, dari hasil lembaga survei bahwa lari menjadi satu di antara sejumlah olahraga yang digemari di Jakarta dan daerah lainnya sehingga perhelatan JAKIM akan dikembangkan supaya lebih baik.

    “Lari merupakan olahraga yang paling digemari di Jakarta. Menurut survei kita dan budaya lari sudah ada lama di Jakarta, kita bersama gubernur ingin membuat acara lari yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo sebut hilirisasi cita-cita bangsa sejak era Bung Karno

    Prabowo sebut hilirisasi cita-cita bangsa sejak era Bung Karno

    Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat terkait menekan tombol sirine sebagai visualisasi dari seremonial grundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo sebut hilirisasi cita-cita bangsa sejak era Bung Karno
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa cita-cita hilirisasi sumber daya alam telah menjadi bagian dari visi besar bangsa Indonesia sejak era Presiden pertama, Soekarno.

    Prabowo menyatakan hal itu dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Minggu.

    “Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama, bahkan dari Presiden pertama kita, Bung Karno. Presiden-presiden setelahnya pun melanjutkan, termasuk pendahulu saya, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, yang secara nyata memulai program hilirisasi di abad ke-21 ini,” ujar Presiden.

    Ia menyebut proyek yang diresmikan hari ini merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan nasional yang sudah dirintis sejak empat tahun lalu.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Hilirisasi disebut Prabowo telah menyampaikan pentingnya keberlanjutan proyek ini.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghormati jasa para pemimpin terdahulu, sebab pembangunan bangsa bukan proses instan, melainkan perjuangan panjang yang ia sebut sebagai “long march”, layaknya sejarah perjuangan bangsa China.

    “Kita pun punya long march. Perjuangan kita untuk merebut dan mengisi kemerdekaan adalah perjalanan panjang, penuh keringat, air mata, bahkan darah. Tujuan akhirnya adalah membentuk negara yang rakyatnya hidup layak, terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, serta dipenuhi keadilan,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa cita-cita tersebut hanya bisa terwujud bila bangsa Indonesia mampu memanfaatkan karunia alam secara bijak dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur

    Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur

    Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo. (ANTARA/HO-Humas Polres Pemalang)

    Polres Pemalang ungkap kasus pelecehan seksual anak di bawah umur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah, mengungkap kasus pelecehan seksual dengan korban anak di bawah umur serta meringkus pelaku berinisial Cas (45) warga Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang.

    Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu, mengatakan terungkapnya kasus tersebut berawal dengan adanya laporan korban pada keluarganya. Kemudian keluarganya melaporkan kasus tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres.

    “Diduga tersangka melakukan aksinya di dalam rumah korban saat kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Tersangka diamankan oleh polisi setelah dilakukan serangkaian penyelidikan intensif,” katanya.

    Menurut dia, kasus pelecehan seksual tersebut diduga dilakukan tersangka sejak awal 2025 hingga Mei 2025 di rumah korban.

    Tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan intensif.

    Ia mengatakan tersangka dikenai Pasal 15 (1) Jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

    Eko Sunaryo mengimbau masyarakat agar bersama-sama mencegah kasus kekerasan seksual dan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

    “Selain melakukan pengawasan melekat, kami berharap luangkan waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan keluh dari setiap anggota keluarga. Apabila mengalami, mendapati atau menemukan korban serta melihat hal- hal yang mencurigakan agar segera melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut melalui layanan call center Polri 110,” katanya.

    Sumber : Antara