Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati buka suara soal langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memastikan akan tetap mengenakan tarif 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.

    Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa ini, untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.

    “Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga belum memberikan keterangan rinci soal dampak kebijakan tarif tersebut terhadap penerimaan negara, mengingat penerapannya belum efektif.

    “Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa,” katanya lagi.

    Meski demikian, ia mengamini bahwa proses negosiasi masih akan terus berlanjut.

    “Saya kira iya (lanjut negosiasi),” ujar Anggito.

    Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Washington DC, AS, pada Selasa (8/7) untuk melanjutkan proses negosiasi tarif dagang dengan Pemerintah AS.

    “Usai pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan terbaru tarif impor untuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat dihubungi, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Haryo, Pemerintah Indonesia masih melihat adanya ruang negosiasi.

    “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujarnya.

    Adapun dalam surat resmi berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Trump menyatakan bahwa tarif sebesar 32 persen tetap diberlakukan untuk semua produk Indonesia, terpisah dari tarif sektoral lainnya.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan dengan negara Anda,” tulis Trump dalam surat yang ia unggah secara terbuka di media sosial.

    Trump juga memperingatkan bahwa jika Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS.

    Sumber : Antara

  • OJK sudah minta bank blokir 17.026 rekening terkait judi online

    OJK sudah minta bank blokir 17.026 rekening terkait judi online

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK sudah minta bank blokir 17.026 rekening terkait judi online
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:54 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga saat ini telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening terindikasi judi online, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Hal ini dilakukan OJK dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan mengingat perjudian daring berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juni 2025 di Jakarta, Selasa (8/7), mengatakan, pihaknya melakukan pengembangan atas pelaporan dari data Komdigi dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhance due digilince (EDD).

    “OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening,” kata Dian.

    Lebih lanjut, OJK meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.

    Perbankan juga diminta untuk melakukan cyber patrol atas penyalahgunaan rekening dan logo masing-masing bank di dunia maya.

    “Selanjutnya OJK juga akan membentuk satuan tugas atau task force penanganan insiden cyber untuk memastikan respon yang lebih terkoordinasi, cepat dan efektif,” kata Dian.

    Sebagai informasi, jumlah rekening yang terindikasi berkaitan dengan kegiatan judi online terus meningkat. Sebelumnya, selama tahun 2024, rekening terkait judi online yang diblokir tercatat sekitar 8.500 rekening.

    Pada kesempatan terpisah, Dian telah mengemukakan pandangannya mengenai pentingnya pendekatan yang sistemik dalam memberantas judi online. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi lintas-lembaga yang kuat.

    “Upaya-upaya ini tentu tidak bisa isolated. Tidak bisa misalnya hanya Komdigi dengan kita (OJK), kemudian kita tutup (rekening terindikasi judi online) dan kemudian kita kembangkan (proses enhanced due diligence). Tapi juga memang harus masif,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta pada 3 Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Soal tarif AS tetap 32 persen, Menperin terus upayakan ruang negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Menperin merespons Amerika Serikat melalui Executive Order-nya telah mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia yang tetap dikenakan tarif sebesar 32 persen mulai 1 Agustus 2025.

    “Pemerintah terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” kata Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (8/7).

    Menperin menambahkan bahwa berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

    “Dengan mundurnya pemberlakuan tarif baru AS, akan memberikan ruang untuk pemerintah untuk mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS,” katanya.

    “Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara lain.

    Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan produk serupa asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

    Selain itu, produk makanan olahan domestik akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS.

    Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

    Kemenperin juga mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus, karena Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

    “Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” kata Menperin.

    Dikatakan dia, dengan pendekatan yang tenang, cermat, dan berbasis data, Pemerintah meyakini bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang bagi penguatan struktur industri nasional dan perluasan pengaruh produk domestik di pasar global.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan

    Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan trisula atau tiga program pengentasan kemiskinan, yakni Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pada bulan ini, menjelang HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    “Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto itu punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7).

    Hasan menjelaskan ketiga program besar dan masif itu akan diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo sepanjang bulan ini.

    Untuk program pertama, yakni Sekolah Rakyat, akan diluncurkan pada akhir Juli. Sekitar 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah akan menerima peserta didik baru dari keluarga yang masuk dalam golongan miskin ekstrem.

    Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan memutus rantai kemiskinan dari keluarga anak tersebut.

    Calon siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pendidikan dengan kurikulum pendidikan Nasional, tetapi juga tempat tinggal layak di dalam asrama, serta makan bergizi setiap hari.

    “Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7 persen masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrim,” kata Hasan.

    Program kedua yang diluncurkan pada bulan ini, yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Para siswa nantinya akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan skrining TBC, dan pemeriksaan kejiwaan.

    Menurut Hasan, CKG untuk siswa sekolah merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya dari segi pendidikan, tapi juga kesehatan siswa harus terjaga dengan baik.

    Kemudian, program ketiga yang akan masif diluncurkan adalah Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

    Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan secara serentak operasional 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 19 Juli mendatang. Acara peresmian rencananya dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah.

    Dengan meluncurkan tiga program tersebut, Hasan berharap perayaan HUT Ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merdeka dalam hal pemerataan kesejahteraan.

    “Ini yang disebut sebagai trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita berharap dengan diluncurkannya program-program ini, pembangunan makin dirasakan merata dan kemerdekaan juga kita rasakan semakin nyata,” kata Hasan.

    Sumber : Antara

  • Barisan Merah Putih Papua harap Pj Gubernur Agus Fatoni sukseskan pemerintahan dan PSU Pilkada

    Barisan Merah Putih Papua harap Pj Gubernur Agus Fatoni sukseskan pemerintahan dan PSU Pilkada

    Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

    Barisan Merah Putih Papua harap Pj Gubernur Agus Fatoni sukseskan pemerintahan dan PSU Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua. Pelantikan tersebut digelar di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7).

    Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 65/P/2025 Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua.

    Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Republik Idonesia Provinsi Papua, Yeri Stenli Hamadi mengharapkan dengan dilantiknya  Pj Gubernur Agus Fatoni, roda pemerintahan di Provinsi Papua bisa berjalan dengan baik terutama dalam melanjutkan program-program pemerintah pusat di Papua terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025.

    “Harapan saya dengan dilantikan Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, semua roda pemerintahan di Papua bisa berjalan lancar. Apalagi kita di Papua dalam waktu dekat akan melaksanakan PSU Pilkada Gubernur Papua dengan adanya dukungan dari Pemrov Papua,” ujar Ketua BMP RI Papua, Yeri Stenli Hamadi, Selasa (8/7), seperti dilaporkan  Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Ia mengatakan, pihaknya dari barisan merah putih akan terus bekerjasama dan menjadi mitra pemerintah pusat maupun pemerintah Pemprov Papua dalam hal ini Pj Gubernur Papua untuk mensukseskan pelaksanaan PSU ini.  

    “Saya harap Pj Gubernur Papua bisa berbaur dengan masyarakat dalam semua hal. Masalah yang terjadi pada masyarakat juga dapat diakomodir sesuai dengan kebutuhan yang ada di Papua,” ujarnya.

    Menurut Yeri Hamadi, barisan merah putih juga akan bekerjasama dengan pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan sosialisasi, edukasi pada masyaakat sehingga masyarakat dapat membantu mensukseskan PSU di semua wilayah Papua.

    ‘Masalah keamanan bukan hanya di pemerintah atau TNI, Polri yang bekerja atau melaksanakan pengamanan dalam PSU nanti, tetapi ini menjadi tugas kita bersama baik kami BMP dan masyarakat Papua. Kita ingin PSU di Papua berjalan lancar,” paparnya. 

    Yeri menghimbau kepada semua masyarakat di Papua agar bersama-sama menjaga kebersamaan, terhindar dari isu sara, hoax dan jangan saling memprovokasikan. “Mari kita jaga kebersamaan, jaga kamtibmas, kenyamanan, kedamaian di atas Papua khususnya Pemprov Papua,” ungkap Yeri Hamadi.

    Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 65/P/2025 Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

    Lewat acara ini juga dilakukan pemberhentian dengan hormat Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir: Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dan akan dikembalikan melalui dividen.

    Ia menegaskan usulan pendanaan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena bersumber dari dividen yang diperoleh BUMN, khususnya Danantara Indonesia. Dana tersebut diambil dari porsi 1 persen dividen yang menjadi hak kementerian sebagai pemegang saham seri A.

    “Satu persen yang memang dari Danantara sendiri. Nah jadi kita tidak, istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (8/7).

    Erick menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan penugasan strategis pemerintah, termasuk pengawasan restrukturisasi Danantara, percepatan transfer aset negara, serta proyek penyediaan listrik di desa-desa.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa sebagian besar dari dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke negara dalam bentuk setoran dividen.

    Ia juga menegaskan bahwa dividen 1 persen tidak akan digunakan semua oleh Kementerian BUMN

    “Dari proyeksi kami, Perum saja berpotensi menyumbang dividen Rp200 sampai Rp300 miliar ke negara. Jadi dana yang digunakan bukan pemborosan, justru akan berputar kembali dan memberikan kontribusi fiskal,” katanya.

    Kementerian BUMN berupaya untuk meningkatkan kinerja baik melalui pengelolaan, Perum, penjagaan aset negara serta peningkatan dividen.

    Menurut dia, anggaran yang diajukan oleh Kementerian BUMN bukanlah pemborosan uang negara, karena akan dikembalikan lagi kepada negara.

    “Saya ‘confidence’ angka 600 (Rp604 miliar) ini nanti nol, jadi bukannya kita pemborosan. Karena kita ini kan memberikan kontribusi kepada negara, belum lagi tadi menjaga penugasan-penugasan yang kita harus memastikan penugasan baik, tapi tidak menekan ‘performance’ daripada tentu Danantara,” imbuh Erick.

    Sumber : Antara

  • Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik

    Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i dalam Sarasehan Masjid dan Lokakarya di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/HO-Kemenag

    Wamenag: Masjid harus jadi pusat pembinaan umat yang holistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyebut masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

    “Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final,” kata Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i di Jakarta, Selasa (8/7).

    Wamenag mencontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (Al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama, dalam satu sistem nilai ketuhanan.

    Ia mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. Apabila ingin generasi muda betah di masjid, maka mesti disiapkan kebutuhan mereka.

    “Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujar Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i.

    Kendati demikian ia mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan.

    “Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba liha, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak,” katanya.

    Ia juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel.

    “Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” ujar Wamenag.

    Ia juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

    “Saya sedang mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ujarnya.

    Sebagai akademisi dan peneliti, Wamenag mengaku sedang menyusun buku strategis tentang peran sosial masjid berbasis wakaf dan zakat.

    Sementara itu Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan Kemenag menggelar Sarasehan dan Lokakarya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) digelar 7-9 Juli 2025 dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.

    Arsad mengungkapkan masjid tidak boleh berjalan sendiri. Diperlukan sinergi multipihak dalam bentuk kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, ormas, akademisi, pelaku usaha, dan media, untuk menjawab isu-isu sosial umat yang kompleks seperti perceraian, kemiskinan, dan pinjaman daring ilegal.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK

    Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Pimpinan DPR tegaskan revisi UU MK tak digulirkan imbas putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa DPR RI tidak akan menggulirkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) imbas terjadinya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Sebab, kata dia, pembahasan revisi UU MK telah digulirkan oleh DPR RI periode 2019-2024.

    “Undang-Undang MK tidak ada revisi. Kan itu sudah direvisi periode anggota DPR lima tahun yang lalu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Adies mengaku dirinya mengampu sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas perubahan keempat revisi UU MK pada periode DPR RI sebelumnya.

    Dia menyebut pembahasan revisi UU MK yang bergulir kala itu telah sampai pada pengambilan persetujuan Tingkat I untuk dibawa ke paripurna guna disetujui menjadi undang-undang.

    “Revisi MK itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua panjanya dan itu tinggal tunggu. Itu sudah tinggal Rapat Paripurna Tingkat II saja, tinggal paripurna. Jadi kita tinggal tunggu saja, bamus (badan musyawarah),” tuturnya.

    Namun, lanjut dia, revisi UU MK akhirnya menjadi RUU operan atau carry over untuk dibahas oleh DPR RI periode 2024-2029.

    “Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pimpinan, kalau ada kan dia di rapim (rapat pimpinan), kemudian dibamuskan, tapi belum ada terkait dengan (revisi UU MK), belum ada pembicaraan,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (7/7), Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bukan karena adanya Putusan MK yang memisahkan sistem pemilu nasional dan pemilu lokal/daerah.

    Dia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut tidak memiliki korelasi dengan revisi UU MK, karena DPR merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan merevisi undang-undang.

    “Kami tidak mempersoalkan putusan itu, sebab itu ranah dan kewenangan kuasa pada hakim MK. Jadi DPR sebagai pembentuk UU harus mengevaluasi institusi-institusi yang diatur dalam konstitusi, salah satunya MK,” kata Nasir di kompleks parlemen, Jakarta.

    Adapun dalam laman resmi DPR RI, RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Naskah akademik RUU tersebut disiapkan oleh DPR RI.

    Pada 13 Mei 2024, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    Rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) itu digelar ketika DPR RI masih berada pada masa reses di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan Pemerintah apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dikutip dari laman resmi DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Aceh fungsikan pelayaran langsung ke Penang mulai akhir Juli

    Gubernur Aceh fungsikan pelayaran langsung ke Penang mulai akhir Juli

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

    Gubernur Aceh fungsikan pelayaran langsung ke Penang mulai akhir Juli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan pihaknya mulai bulan Juli atau awal Agustus 2025 memfungsikan pelayaran langsung ke Penang, Malaysia, melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, Kota Lhokseumawe Aceh.

    “Saya rencanakan akhir Juli atau di awal bulan Agustus 2025, akan dilayani penyeberangan langsung dari Lhokseumawe Aceh ke Penang, Malaysia,” kata Muzakir Manaf di Aceh Barat, Selasa (8/7).

    Pria yang akrab disapa Mualem ini mengatakan pelayaran langsung antara Aceh dan Penang, Malaysia tersebut nantinya dilayani oleh kapal feri Roro.

    Selain dapat menghubungkan langsung dengan negeri jiran Malaysia, Pemerintah Aceh berharap dari pelayaran ini mampu meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Aceh.

    Mualem mengatakan pembukaan jalur pelayaran melalui Selat Malaka tersebut, juga akan memudahkan petani dan masyarakat Aceh untuk menjual aneka hasil kebun ke negeri jiran Malaysia.

    Selain itu, aneka hasil kebun, perikanan dan pertanian dari Aceh juga akan lebih mudah diekspor keluar negeri melalui Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh.

    Begitu juga sebaliknya, masyarakat Penang atau Malaysia secara umum dapat berwisata ke Aceh melalui pelayaran langsung ke Lhokseumawe dari Pulau Penang, Malaysia.

    Muzakir Manaf mengatakan pembukaan pelayaran langsung dari Aceh ke Malaysia, juga diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan asing datang ke Aceh.

    “Nanti warga Malaysia juga bisa ke Aceh sambil bawa kendaraan,” katanya.

    Muzakir Manaf mengatakan dengan pembukaan jalur pelayaran langsung dari Aceh ke Pulau Penang, Malaysia diharapkan akan meningkatkan rasa emosional (persaudaraan) antara warga Indonesia dan Malaysia, agar ke depan semakin lebih baik dan akrab demi kemajuan Aceh di masa depan.

    Sumber : Antara

  • KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka

    KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka

    Suasana Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 17:42 WIB

    Elshinta.com – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam adalah karena pintu mesin dalam kondisi terbuka sehingga air laut masuk.

    Pelaksana tugas Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan menjelaskan air laut masuk melalui pintu di geladak yang seharusnya tertutup saat kapal berlayar.

    Pintu tersebut merupakan akses menuju kamar mesin, dan saat gelombang laut mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter, air dengan mudah masuk dan menyebabkan kapal miring ke kanan.

    “Jadi di geladak dari kapal ini ada akses untuk turun ke kamar mesin. Jadi pada saat itu dalam kondisi terbuka sehingga air masuk melalui pintu itu sehingga menyebabkan kapal miring ke kanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7).

    Kapal jenis ini memiliki “freeboard” rendah, sehingga saat muatan berlebih, benaman kapal bertambah dan air laut mudah masuk ke geladak jika pintu tidak tertutup rapat saat berlayar.

    Anggiat menegaskan pintu geladak harusnya selalu dalam keadaan tertutup selama pelayaran untuk mencegah insiden semacam ini.

    “Dan kondisi muatan yang ada di atas kapal juga akan menambah benaman kapal sehingga mengurangi freeboard-nya juga. Dan seharusnya memang pintu ini harus selalu dalam keadaan tertutup ketika berlayar,” jelasnya.

    Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin rapat menanyakan apakah musibah ini bisa dicegah jika pintu mesin tertutup, dan Anggiat menjawab kemungkinan besar demikian.

    “Berarti persoalan utamanya berada pada pintu ini. Andaikan pintu ini ditutup, ini tidak terjadi karena air masuk pertama dari situ,” tanya Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Ya, Pak,” jawab Anggiat.

    Namun, KNKT juga akan menginvestigasi faktor lain seperti kelebihan muatan dan akan mendalami penyebab pastinya lewat investigasi lanjutan

    “Itu masih akan kita teliti, dalami,” imbuh Anggiat.

    Diungkapkan Anggiat kronologi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang dikumpulkan berdasarkan keterangan dari awak dan penumpang kapal yang selamat, pertama pada 2 Juli 2025, pukul 22.15 WIB mulai proses pemuatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

    Lalu, pada pukul 22.45 WIB, proses pemuatan selesai dilakukan. Kemudian pada pukul 22.51 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

    “Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal, visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik, tidak ada hujan dan tidak berkabut,” jelas Anggiat.

    Namun, setelah sekitar 30 menit pelayaran, penjaga di anjungan, merasakan kemiringan kapal ke sebelah kanan. Lalu, juru mudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin.

    “Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi dengan antara informasi yang kami terima dari juru mudi jaga dan juru minyak, jadi menyatakan hal yang sama,” jelasnya.

    Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Sedangkan mualim jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan lifejacket dan persiapan evakuasi.

    Sementara nakhoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh mualim jaga.

    Kemudian nakhoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita mara bahaya di radio frekuensi 16.

    Kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan di mana hal itu menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan.

    “Pada awalnya dalam keadaan masih perlahan-lahan kemudian semakin cepat. Beberapa menit setelah panggilan darurat, kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan,” bebernya.

    Beberapa kapal lain yang berada dekatnya kesulitan untuk membantu evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya karena kondisi gelap.

    Kapal Gilimanuk I dan Tunuh Pratama 3888 yang juga ada di sekitar lokasi mencoba menyorot lampu ke arah Tunu Pratama Jaya, namun kesulitan untuk mengenali objek terapung karena dalam kondisi gelap.

    KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru serta 22 kendaraan itu mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di Selat Bali.

    Sumber : Antara