Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Indonesia tempati posisi ketiga pada SGIE Report 2024/2025

    Indonesia tempati posisi ketiga pada SGIE Report 2024/2025

    Partner DinarStandard Reem El Shafaki saat memberikan dokumen The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE) 2024/2025 kepada Menteri PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy dalam agenda Global Launch The SGIE Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Indonesia tempati posisi ketiga pada SGIE Report 2024/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Indonesia menempati posisi ketiga pada The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE) 2024/2025.

    “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil mempertahankan posisi ketiga,” kata Partner DinarStandard Reem El Shafaki dalam agenda Global Launch The SGIE Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7).

    SGIE 2024/2025 menyoroti tujuh sektor utama ekonomi dan keuangan syariah global, mulai dari makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, kosmetik halal, farmasi, hingga media dan rekreasi.

    Sejak pertama kali indikator tersebut diluncurkan pada 2014-15, Indonesia berada di peringkat 10 dan 11 hingga tahun 2019-20.

    Memasuki tahun 2019-20, posisi Tanah Air meningkat ke nomor lima, lalu menempati peringkat empat selama 2020-21 dan 2021-2022. Adapun selama 2023-24 dan 2024-25, posisi Indonesia beranjak ke peringkat tiga.

    “Ini adalah sebuah prestasi, dan bukan hanya itu. Indonesia telah menempati posisi pertama dalam indikator busana muslim, peringkat kedua dalam wisata ramah muslim, dan peringkat kedua dalam farmasi dan kosmetik,” ujar Reem.

    Lebih lanjut, Indonesia berada di peringkat keempat pada indikator makanan halal, keuangan Islam posisi enam, serta media dan rekreasi posisi ketujuh.

    Terkait indikator investasi, Indonesia memimpin semua negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya dalam sejumlah kesepakatan investasi.

    Selama tahun 2023, Indonesia menyelesaikan 40 transaksi senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang menjadikan negara ini sebagai pusat investasi ekonomi halal terkemuka. Investasi besar di sektor ekonomi Islam oleh pemerintah Indonesia meningkatkan produksi makanan halal lokal, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat rantai pasokan.

    “Jadi ini benar-benar sebuah prestasi, dan saya mengucapkan selamat kepada kalian (pemerintah Indonesia) atas semua upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, kebijakan pemerintah, ekosistem yang kuat, ekosistem startup yang kuat, dan ini terlihat dari hasilnya,” ungkap dia.

    Menurut Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, progres signifikan dari posisi ke-10 ke peringkat tiga memberikan optimis pada Indonesia yang mampu menempati urutan teratas dalam beberapa tahun mendatang, yakni pada 2028 atau 2029.

    “Saya kira bukan sesuatu yang sulit,” ucap Ma’ruf.

    Sumber : Antara

  • ESDM siap tawarkan 75 blok migas dengan potensi terbesar di Papua Selasa, 08 Juli 2025 – 19:16 WIB

    ESDM siap tawarkan 75 blok migas dengan potensi terbesar di Papua
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:16 WIB

  • Kemenkop dan TP PKK siap bersinergi wujudkan Kopdes/ Kel Merah Putih yang produktif Selasa, 08 Juli 2025 – 19:34 WIB

    Kemenkop dan TP PKK siap bersinergi wujudkan Kopdes/ Kel Merah Putih yang produktif
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:34 WIB

  • Menhub ungkap nakhoda KMP Tunu belum ditemukan Selasa, 08 Juli 2025 – 18:53 WIB

    Menhub ungkap nakhoda KMP Tunu belum ditemukan
    Selasa, 08 Juli 2025 – 18:53 WIB

  • Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi

    Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditemui usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 22:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut tugas Kementerian BUMN adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang dikelola oleh Danantara Indonesia dan melakukan pendampingan.

    Tugas Kementerian BUMN ini, kata Erick, sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    “Jadi memang kami fokus kepada tadi, mendampingi Danantara tetapi juga sebagai regulator kami juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah,” ujar Erick, di Jakarta, Selasa (8/7).

    Sebagai pemegang saham seri A, ujar Erick lagi, Kementerian BUMN terus berkoordinasi untuk pengangkatan direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan lainnya.

    Lebih lanjut, Kementerian BUMN akan mendapat dividen 1 persen dari Danantara. Dana tersebut nantinya akan disetorkan kepada negara.

    Ia mengatakan Danantara tidak bisa melakukan pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Menurutnya, Danantara hanya menawarkan kajian.

    Erick juga menyebut mendapat ruangan khusus di Kantor Danantara, yang akan digunakannya untuk menerima laporan kinerja. Selain itu, kantor tersebut akan menjadi tempat untuk menjalin kerja sama strategis.

    “Kami sebagai pengawas, Danantara membuat kajian, kan nanti ketemu titiknya. Sama kalau Danantara punya ajuan, komposisi direksi, komisaris yang profesional menurut mereka, kami kaji, oke, kami angkat. Gitu,” katanya menjelaskan.

    Terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Danantara untuk melarang pergantian direksi dan komisaris BUMN, anak dan cucunya, menjelang pelaporan keuangan per 30 Juni 2025, Erick menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan lantaran banyak yang melakukan bongkar pasang pimpinan tanpa pemberitahuan.

    “Jadi ini bagian dari konsolidasi saja, nggak ada masalah, oh ini mengambil job ini, nggak ada. Kita sudah jelas kok, ini visinya untuk menyehatkan BUMN, BUMN yang sudah sehat kita jaga, supaya dividennya naik, tetapi juga kita pastikan BUMN ini juga kompetitif dengan persaingan dunia,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai, sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    Dengan demikian, susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog yakni Direktur Utama Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, Direktur Bisnis Febby Novita, Direktur Keuangan Hendra Susanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto dan Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto.

    Sumber : Antara

  • Mentan targetkan replanting tebu 500 ribu ha dalam tiga tahun

    Mentan targetkan replanting tebu 500 ribu ha dalam tiga tahun

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto (kiri) dalam acara bertajuk \’Rembuk Tani bersama Wakil Presiden RI\’ di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisucipto, Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

    Mentan targetkan replanting tebu 500 ribu ha dalam tiga tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 23:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan replanting tebu seluas 500 ribu hektare dalam tiga tahun untuk meningkatkan produktivitas gula nasional dan mendukung kemandirian pangan di seluruh Indonesia.

    “Produksi tebu akan didongkrak melalui replanting nasional selama tiga tahun berturut-turut, dengan target peremajaan tanaman seluas 500 ribu hektare di seluruh Indonesia,” kata Mentan di sela mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara bertajuk ‘Rembuk Tani Bersama Wakil Presiden RI’ di lahan ketahanan pangan Lanud Adisucipto, Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7).

    Mentan mengungkapkan kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendukung petani dengan skema jaminan harga, pembiayaan tanpa agunan, serta program bongkar ratun nasional.

    Ia menuturkan pemerintah, melalui BUMN, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap hasil panen tebu dengan harga minimal Rp14.500 per kilogram.

    “Itu harga dasar yang tidak boleh turun. Ini instruksi Presiden dan Wapres. Kami juga ubah skema KUR agar petani bisa akses kredit tanpa akumulasi. Bahkan, nanti kredit bisa dipotong langsung dari hasil tebu di pabrik, tanpa agunan,” jelas Amran dalam keterangan di Jakarta.

    Ia menegaskan produksi tebu akan didongkrak melalui replanting nasional dengan memastikan seluruh ekosistem pendukung siap, mulai dari benih, pupuk, pompa, teknologi, hingga regulasi pendukung yang mendukung keberhasilan program tersebut.

    “Setelah itu, kami akan kawal langsung di lapangan. Yang tidak produktif, kami evaluasi. Tapi yang serius, pasti kami dukung penuh,” jelas Amran.

    Ia menambahkan Yogyakarta menjadi simbol sinergi antarwilayah dalam rantai pasok industri gula nasional. Meski luas lahan terbatas, daerah ini tetap berperan penting sebagai wilayah pengolahan yang terhubung dengan sentra tebu di Jawa Tengah dan sekitarnya.

    Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat swasembada gula nasional.

    Dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tampil kompak menyampaikan solusi konkret bagi petani tebu sekaligus menetapkan target terkait Indonesia harus swasembada gula konsumsi pada tahun 2026 dan gula industri pada 2028.

    “Ini perintah langsung dari Presiden. Tahun depan, kita harus swasembada gula konsumsi. Tahun 2027, maksimal 2028, kita benar-benar harus mandiri. Semua masalah, air, pupuk, harga, kemitraan, harus segera diselesaikan. Dan saya apresiasi Pak Menteri yang gerak cepat dan turun langsung ke lapangan,” kata Wapres Gibran di hadapan ratusan petani.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dan akademisi dalam pengembangan teknologi pertanian, termasuk mekanisasi dan pemanfaatan drone untuk budidaya tebu.

    Kunjungan Wapres ke Sleman itu menjadi momentum penting dalam menegaskan swasembada gula bukan lagi wacana, melainkan agenda nyata dengan peta jalan yang jelas, program yang konkret, dan kepemimpinan yang responsif.

    Sumber : Antara

  • Jelang tahun ajaran murid baru, Baznas berikan bantuan ke anak yatim

    Jelang tahun ajaran murid baru, Baznas berikan bantuan ke anak yatim

    Foto: Heru Lianto/Reporter Elshinta

    Jelang tahun ajaran murid baru, Baznas berikan bantuan ke anak yatim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada puluhan ribu anak yatim dalam acara Lebaran Yatim di kantor Baznas RI, Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa (8/7). 

    Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Saidah Sakwan mengatakan Lebaran Yatim diikuti secara serentak di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara offline maupun daring.

    “Alhamdulillah kita bisa menyantuni 51.108 anak yatim seluruh Indonesia. Santunan berupa peralatan sekolah dan seragam,” kata Saidah di Kantor Baznas RI, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto.

    Saidah menjelaskan bantuan perlengkapan sekolah dengan anggaran 1 juta per anak diberikan kepada anak yatim dengan tujuan untuk membantu para anak yatim jelang memasuki tahun ajaran murid baru.

    “Karena kita ingin anak-anak yatim ketika masuk sekolah itu mereka cukup confident, cukup pe-de dengan tas, seragam, sepatu baru dan semua peralatan (sekolah),” jelasnya. 

    Lebih lanjut Saidah menerangkan agenda program Lebaram Yatim akan menjadi agenda tahunan Baznas RI. Pihaknya pun telah memiliki program untuk memuliakan anak yatim, salah satunya Gerakan Orang Tua Anak Yatim. 

    Pasalnya, jumlah anak yatim di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena sudah menyentuh angka 4 juta jiwa dari 284,4 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2025.

    ‘Jadi nanti akan ada gerakan untuk menjadi orang tua asuh anak yatim, dan ini akan menjadi kebijakan secara nasional,” terangnya.

    Langkah itu, kata Saidah, dilakukan agar para anak yatim nantinya mendapatkan bimbingan dan pendampingan serta kasih sayang dari orang tua asuh.

    “Kalau dulu ada GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), kini kita akan melanjutkan Gerakan Orang Tua Anak Yatim,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR tegaskan hati-hati kaji putusan MK soal pemisahan pemilu

    DPR tegaskan hati-hati kaji putusan MK soal pemisahan pemilu

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    DPR tegaskan hati-hati kaji putusan MK soal pemisahan pemilu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan DPR RI berhati-hati dalam melakukan kajian untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah sebab putusan tersebut memunculkan polemik di tengah masyarakat

    “Kita kan masih mengkaji ya, DPR masih mengkaji karena ini kan polemiknya cukup tinggi juga, ada yang menyatakan ini melanggar konstitusional, ada yang menyatakan ini tidak, ada yang menyatakan putusan MK melampaui kewenangannya, ada yang juga menyatakan tidak. Jadi memang kita berhati-hati dalam menyikapi ini,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dia menegaskan baik pimpinan maupun fraksi-fraksi partai politik di parlemen masih mengkaji hadirnya putusan tersebut.

    “Demikian juga partai-partai, kami lihat masih banyak hampir semuanya mengkaji, kecuali Partai NasDem mungkin lebih cepat mereka mengkajinya, tetapi partai-partai lain masih dalam proses mengkaji terhadap putusan tersebut, demikian juga DPR,” tuturnya.

    Dia menekankan bahwa proses pengkajian masih terus berlangsung sehingga DPR RI sampai saat ini masih belum mengeluarkan sikap resminya atas putusan MK tersebut.

    “Kami baru berbicara awal dengan pemerintah yang seminggu lalu dengan pimpinan, dan mungkin ini sekarang juga pemerintah juga lagi mengkaji kan, kita ketahui seperti itu,” ucapnya.

    Dia pun berharap hasil kajian yang dilakukan DPR bersama pemerintah terhadap putusan MK tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi semua pihak.

    “Mudah-mudahan nanti hasil kajian ini bisa kita satukan dan mendapatkan satu keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak, khususnya juga merugikan pemerintah dan masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (1/7), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum daerah bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

    Dasco menyebut putusan MK itu perlu disikapi secara hati-hati, karena keputusan yang dibuat nantinya harus menjadi kebijakan yang baik untuk masyarakat.

    “Kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, ada KPU, kemudian juga kita ada Komisi II, Komisi III yang membawahi hukum, Badan Legislasi, dan juga ada NGO yang melakukan JR (judicial review) seperti Perludem,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui wartawan pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun

    Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (tengah) (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Kemendagri usulkan tambah anggaran program prioritas Rp3,14 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,14 triliun untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Total yang kami usulkan untuk tambahan adalah sebesar Rp3,14 triliun, sehingga diharapkan tahun anggaran 2026 itu adalah 6,39 triliun
    triliun,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyampaikan pagu indikatif Kemendagri sebesar Rp 3,24 triliun. Tito menyebut pagu indikatif tersebut turun 32,30 persen atau sekitar Rp 1,54 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni sebesar Rp4,79 triliun

    Tito menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga poin.

    Pertama untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden di daerah sebesar Rp.1.853.507.546.000. Anggaran tersebut diantaranya untuk dukungan pertumbuhan konomi, pengendalian inflasi, Koperasi Merah Putih, Pembangunan 3 Juta Rumah, penurunan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional penugasan Kemendagri yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 sebesar Rp.786.984.014.000, diantaranya untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas, pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.

    Yang ketiga adalah belanja yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda sebesar Rp.505.440.119.000, diantaranya untuk pengadaan bahan makan praja, Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP), seleksi anggota penyelenggara pemilu, dan pemenuhan kekurangan belanja operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).

    Tito berharap DPR dan Kementerian Keuangan dapat menyetujui usulan penambahan anggaran tersebut.

    “Oleh karena itu kami dengan segala kerendahan hati memohon dan menyampaikan usulan tambahan anggaran baik kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini untuk mendapatkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Komisi II DPR RI,” tuturnya.

    Sumber : Antara