Xcloud.id

Author: Elshinta.com

  • Kapolri pimpin penanaman jagung serentak di Grobogan 

    Kapolri pimpin penanaman jagung serentak di Grobogan 

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Targetkan 1 juta hektare untuk swasembada pangan 2025

    Kapolri pimpin penanaman jagung serentak di Grobogan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Polri menggelar penanaman jagung secara serentak di lahan perhutanan sosial pada Rabu (9/7/2025) pukul 14.00 WIB. Kegiatan terpusat dilaksanakan di Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Titik Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Pejabat Utama Mabes Polri, serta sejumlah tamu undangan dari lintas instansi terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman serentak kuartal ketiga tahun 2025, yang menandai langkah besar Polri dalam mendukung program pemerintah serta mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan perhutanan sosial.

    “Hari ini kita melaksanakan penanaman serentak kuartal ketiga tahun 2025. Polri memiliki target untuk bisa menanam 1 juta hektare hingga akhir tahun 2025,” ujar Kapolri dalam sesi doorstop kepada awak media usai acara.

    Dalam laporan yang disampaikan, Kapolri menyebutkan bahwa hingga saat ini telah tersedia tambahan lahan potensial untuk ditanami seluas 793.339 hektare, di mana 301.672 hektare di antaranya berasal dari kawasan perhutanan sosial. Untuk kegiatan hari ini, penanaman dilakukan di lahan seluas 168.432,23 hektare, yang terdiri dari 117.510 hektare lahan perhutanan sosial dan sisanya merupakan lahan campuran.

    Khusus di Jawa Tengah, penanaman jagung telah dilaksanakan di atas lahan seluas 38.750,14 hektare. Adapun lokasi pusat kegiatan di Kabupaten Grobogan mencakup tiga kawasan perhutanan sosial seluas 207 hektare di kabupaten tersebut. Ketiga kawasan tersebut dikelola oleh kelompok tani setempat dengan total melibatkan 750 petani.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani binaan. Selain itu juga diserahkan bantuan air bersih yang berasal dari sumur bor di lokasi tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan kebutuhan warga setempat.

    “Mudah-mudahan ini bisa mendorong seluruh rangkaian mulai dari pencarian lahan, penanaman hingga panen dapat berjalan dengan baik,” ucap Jenderal Sulistyo dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (10/7). 

    Ia juga mengapresiasi kerja sama lintas kementerian dalam mendukung misi besar ini dan berharap dapat mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

    “Terima kasih atas kerja sama dari Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan swasembada pangan sebagaimana harapan dan kebijakan dari Bapak Presiden RI, sehingga Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia,” tutup Kapolri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dukung ketahanan pangan

    Polres Boyolali dan Forkopimda tanam jagung di lahan hutan sosial Wonosamodro
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Dukung program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus dorong kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, Polres bersama Forkompimda melaksanakan tanam jagung serentak kuartal III di lahan Perhutanani Sosial di Desa Bengkle, Kecamatan Wonosamudro, Boyolali pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan tersebut atas  inisiasi  Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto.

    Sekitar 200 orang dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait, hadir dalam giat penanaman jagung tersebut. Hadir pula secara langsung unsur Forkopimda Kabupaten Boyolali, yakni Bupati Boyolali Agus Irawan, Dandim 0724 Boyolali Letkol Inf Dhanu Anggoro Asmoro, Kajari Boyolali ,serta Ketua DPRD Boyolali. Mereka  kompak dan sinergi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Dalam sambutannya, Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan, kegiatan ini merupakan implementasi dari program sejuta jagung yang dicanangkan oleh Kapolri. Polres Boyolali telah mempersiapkan dukungan penuh berupa bibit jagung, pupuk subsidi, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani. Beberapa wilayah lain seperti Ngemplak, Nogosari, dan Teras juga telah disiapkan sebagai lokasi penanaman jagung.

    “Kami juga memfasilitasi pasca-panen dengan pembangunan gudang dan pengering jagung berskala besar di wilayah Karanggede, yang ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Semua langkah ini kami lakukan demi mendukung kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional,” kata  Kapolres AKBP Rosyid Hartanto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Kamis (10/7),

    Sementara itu Camat Wonosamodro Edi Kusmanto juga menyampaikan, apresiasi atas perhatian Forkopimda terhadap wilayahnya yang memiliki potensi pertanian tinggi meski sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ia berharap infrastruktur dan sarana pertanian di wilayah Wonosamodro dapat terus ditingkatkan.

    Sementara itu, perwakilan Ketua DPRD Boyolali Budiyono menekankan pentingnya perhatian terhadap petani dan persoalan kemiskinan yang masih dirasakan di wilayah Boyolali bagian utara.

    Kegiatan ini turut diisi dengan penyerahan simbolis bantuan bibit jagung dan alpukat, penanaman secara simbolis oleh Forkopimda, sesi foto bersama, serta ramah tamah bersama warga dan kelompok tani Desa Bengle. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada

    Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada

    Ilustrasi – Bus Transjakarta di halte Kota, Jakarta. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Transjakarta manfaatkan AI untuk penjadwalan otomatis armada
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk penjadwalan otomatis armada sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Direktur Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Transjakarta, Raditya Maulana Rusdi di Jakarta, Kamis, mengatakan penjadwalan ini didapatkan dari analisis AI terhadap pola mobilitas pelanggan di setiap halte dan armada berdasarkan data historis.

    Penjadwalan tersebut kemudian dikirimkan langsung ke unit on-board (OBU) pada setiap bus, menciptakan integrasi menyeluruh antara pusat komando dan operasional lapangan.

    “Dengan penerapan AI, kami tidak lagi mengandalkan intuisi semata, tetapi mengambil keputusan berbasis prediksi dan data akurat,” ujar Raditya.

    Menurut dia, pemandangan halte kosong dengan bus-bus kosong yang datang akan menjadi semakin langka. Selain itu, distribusi armada akan jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Raditya berpendapat, efisiensi bukan hanya berdampak pada peningkatan layanan, tetapi juga pada pengelolaan anggaran publik yang lebih bertanggung jawab.

    “Teknologi AI membuka babak baru dalam pengelolaan transportasi publik yang berkelanjutan,” kata dia.

    Transjakarta juga mengimplementasikan AI dalam aplikasi TJ:Transjakarta yang resmi diluncurkan pada 4 September 2024 dan kini telah diunduh lebih dari satu juta kali.

    Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengakses informasi layanan secara real-time, mulai dari estimasi waktu kedatangan bus, pelacakan armada, hingga fitur perencanaan perjalanan yang membantu memangkas waktu tunggu secara signifikan.

    Sumber : Antara

  • Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan DPRD sepakati tiga raperda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Solo dan DPRD Kota Solo menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, Rabu (09/07/2025). Ketiganya meliputi Raperda Pendidikan Usia Dini, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Dalam rapat tersebut, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan harapannya agar proses implementasi RPJMD ke depan dijalankan secara optimal, dengan komunikasi berkelanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Visi misi sudah terpaparkan. Saya berharap dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Banggar, terkait mana yang dioptimalkan dan mana yang perlu dikurangi,” ujar Respati usai rapat paripurna.

    Terkait efisiensi anggaran, ia menyebutkan perlunya pelibatan sektor swasta dan sponsor dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    “Kami berpikir keras agar pelaksanaan program bisa melibatkan pihak swasta dan sponsor. Jadi efisien, tapi tetap optimal,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Respati juga menyinggung isu pengangguran dan kesiapan menghadapi bonus demografi 2030. Ia menegaskan bahwa penanganan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Semua OPD harus mendukung dan membuat program yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan. Ini bagian dari gotong royong menyambut bonus demografi,” tegasnya.

    Dalam pernyataan akhirnya, Respati menyampaikan adanya satu fraksi di DPRD yang dinilai tidak maksimal dalam mengawal pembahasan RPJMD di tingkat Banggar.

    “Silakan dicek saja. Kan mekanisme sudah jelas. Mereka pernah ikut hearing, kunjungan kerja, tapi ketika pembahasan Banggar tidak hadir,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku bahwa inspirasi penyusunan RPJMD  adalah Presiden Ke 7 RI Joko Widodo, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    “Inspirasi RPJMD saya adalah Bapak Joko Widodo. Tapi uniknya, ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar RPJMD,” kata Respati.

    Pimpinan rapat paripurna, Budi Prasetyo, menutup sidang dengan harapan bahwa ketiga Raperda yang telah disetujui bersama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Solo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP

    Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kedua kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (kedua kanan) menunjukkan dokumen nota kesepahaman (MoU) penguatan peran koperasi desa merah putih di Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/Shofi Ayudiana

    Kemenkop, Kemenekraf dan LKPP kolaborasi percepat pengembangan Kopdes/Kel MP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kesepakatan bersama melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)  dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangka percepatan serta penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    “Kerja sama Kemenkop bersama Kemenekraf dan LKPP diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan kualitas potensi usaha di Kopdes/kel Merah Putih,” ucap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam keterangannya usai penandatangan MoU di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Menkop Budi menjelaskan kerja sama Kemenkop dan LKPP akan memperkuat peran koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini, sambung Menkop, meliputi peningkatan kapasitas koperasi secara umum dan koperasi jasa di Kopdes/kel Merah Putih agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengadaan tersebut.

    “Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis juga akan diberikan untuk mendukung koperasi yang terlibat,” tegasnya.

    Menkop Budi Arie menjelaskan, kesepakatan ini fokus pada pengembangan usaha koperasi di sektor ekonomi kreatif dan peningkatan peran koperasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

    Selain itu, peningkatan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penguatan literasi, sosialisasi, dan edukasi di sektor tersebut. 

    “Termasuk, perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang tergabung dalam koperasi juga menjadi fokus utama,” katanya.

    Menkop juga memastikan, program Kopdes/kel Merah Putih  merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. “Saat ini, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) terkait pengadaan barang, kriteria gudang, dan aspek teknis lainnya tengah difinalisasi,” ungkap Menkop Budi.

    Di kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan dukungan penuh terhadap program pengembangan Kopdes/kel Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    “LKPP siap membantu dengan menyediakan data dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pemahaman tentang katalog elektronik dan supervisi proses pengadaan,” katanya. 

    Dia menegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, minimal 95 persen pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri, dan minimal 40 persen dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.

    “Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional melalui pendirian 80 ribu lebih Kopdes/kel Merah Putih, sehingga memberikan peluang besar bagi koperasi untuk masuk dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Hendrar menuturkan, produk koperasi juga akan masuk dalam katalog pengadaan Pemerintah. Namun, untuk pengadaan Business to Business (B2B) metode pengadaan akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kopdes/kel Merah Putih setempat.

    Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyambut positif kolaborasi ini tersebut, sebagai langkah strategis dalam mendukung kesuksesan koperasi desa merah putih.

    “Kami akan mendorong desa-desa kreatif agar produk-produk mereka dapat masuk ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.  

    Selain itu, peningkatan kualitas produk kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi fokus utama. “Program ini juga membuka lapangan kerja bagi generasi muda melalui pelatihan menjadi afiliator yang memasarkan produk kreatif lintas desa, kabupaten, bahkan provinsi, serta potensi ekspor ke pasar global,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ahmad Dhani datangi Polda Metro Jaya karena anaknya diduga dibully

    Ahmad Dhani datangi Polda Metro Jaya karena anaknya diduga dibully

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ahmad Dhani datangi Polda Metro Jaya karena anaknya diduga dibully
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Musisi Ahmad Dhani Prasetyo mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan tindakan bullying atau perundungan terhadap anaknya berinisial SF.

    “Kita akan laporkan inisialnya LG. Kita akan laporkan laporan pidana ini karena setelah kita kaji, baik dari unsur undang-undang perlindungan anak dan juga ITE dapat diduga memenuhi unsur,” kata pengacara Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian saat ditemui di SPKT Polda Metro Jaya, Kamis.

    Selain Ahmad Dhani, kata dia, anaknya juga ikut menjadi saksi yaitu Ahmad Al Ghazali Kohler atau akrab disapa Al.

    “Al dalam rangka mendampingi sekaligus menyerahkan KTP sebagai saksi. Jadi bersiap nanti, memberikan identitasnya dan mendampingi,” kata Aldwin.

    Aldwin menyebutkan sebelum ke Polda Metro Jaya, pihaknya juga sebelumnya telah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melaporkan tindakan yang serupa.

    Saat ini Aldwin dan Ahmad Dhani masih membuat laporan dan akan memberikan pernyataan lengkap setelah laporannya selesai.

    Sumber : Antara

  • Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Fraksi PDI Perjuangan Kota Solo di Loji Gandrung, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan ini menjadi momen penting pasca-Pilkada lalu, di mana kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Solo.

    “Loji Gandrung selalu terbuka bagi siapa pun, termasuk untuk kritik yang membangun,” kata Respati, Rabu (09/07/2025) usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pertemuan beberapa waktu lalu, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan silaturahmi dari Fraksi PDI P.

    Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PDI P menyampaikan masukan terkait berbagai tantangan kota yang perlu diselesaikan. “Intinya kalau masih memperjuangkan masyarakat, pasti bisa bersama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, pasti akan meninggalkan sendiri,” ujar Respati.

    Menanggapi soal relasi dengan PDI P, Respati menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh fraksi dan elemen politik tetap dibuka secara setara. “Jika sama-sama mengedepankan rakyat, maka tak ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pasti meninggalkan dengan sendirinya,” tandasnya.

    Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI P Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pandangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “RPJMD ini semacam pengejawantahan RPJMD Propinsi, tapi juga berisi visi-misi Walikota yang harus diterjemahkan secara konkret,” ujarnya.

    Dengan begitu, seluruh anggota fraksi PDI P hadir dalam pertemuan itu.
    Menurutnya, masukan Fraksi PDI P dalam pembahasan RPJMD berangkat dari semangat menjaga kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa arah kebijakan Walikota sejalan dengan mandat partai yang mengutamakan kepentingan publik.

    “Kita komitmen mengawal secara konstruktif dan korektif. Jika pelaksanaan nanti meleset, kita koreksi,” jelasnya.

    Tak hanya RPJMD, pembahasan juga menyentuh Raperda KUPA–PPAS 2025, terutama dalam hal prioritas anggaran. Sukasno menyebut pihaknya berkonsultasi dengan walikota tentang anggaran untuk memastikan arah kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

    “Kita harus hormati kepala daerah. Maka akhirnya kita sepakat, dan banyak hal disampaikan untuk dijalankan bersama,” tambahnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data angka kemiskinan antara BPS dan pemerintah kota. Fraksi PDI P meminta agar penanganan kemiskinan berbasis by name by address disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan seimbang. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penguatan identitas Solo sebagai kota budaya juga menjadi catatan penting yang diberikan kepada Walikota.

    Saat ditanya soal pertemuan ini, dinamika komunikasi antara DPP PDI P dan Gerindra di tingkat pusat, Sukasno mengatakan tidak sampai disitu.

    “Peran DPRD itu menyetujui dan mengawasi, sementara pemerintah merancang dan melaksanakan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik

    Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik

    Arsip foto – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

    Sri Mulyani ingatkan investasi Danantara harus demi kepentingan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) harus berakar pada kepentingan publik.

    “Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik,” kata Sri Mulyani, mengutip unggahan di akun  Instagram miliknya @smindrawati yang diakses dari Jakarta, Kamis. 

    Sri Mulyani menerima kunjungan CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir untuk membahas strategi investasi jangka panjang serta visi Danantara untuk menciptakan lapangan kerja melalui proses bisnis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Keduanya mendiskusikan berbagai isu krusial, termasuk di sektor energi dan mineral. Fokus pembicaraan diarahkan pada pentingnya melakukan reinvestasi di beberapa komoditas strategis sebagai bagian dari komitmen pembangunan jangka panjang.

    “Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” ujar Sri Mulyani.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya mengatakan ingin agar 889 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah satu komando Danantara Indonesia.

    Hal itu ditujukan untuk mempermudah konsolidasi dan kerja sama, sebagai upaya bersama mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen (year-on-year/yoy), sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan konsolidasi bisnis dari sebanyak 889 perusahaan BUMN yang ada saat ini menjadi hanya sebanyak di bawah 200-an perusahaan.

    Pasca didirikan, Danantara Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama investasi dengan investor dari negara lain, hingga melakukan aksi korporasi dengan memberikan modal usaha bagi perusahaan BUMN.

    Salah satu kerja sama yaitu dengan Qatar Investment Authority (QIA) untuk mengelola dana investasi senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

    Dari sisi aksi korporasi, Danantara Indonesia telah memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp6,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

    Sumber : Antara

  • Polisi kerahkan 1.087 personel amankan sidang Hasto di PN Jakpus

    Polisi kerahkan 1.087 personel amankan sidang Hasto di PN Jakpus

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat memeriksa kesiapan pasukan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Pusat

    Polisi kerahkan 1.087 personel amankan sidang Hasto di PN Jakpus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 12:37 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.087 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) perkara PAW eks Caleg PDIP Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kami mengimbau kepada orator agar tertib dan tidak memprovokasi massa lainnya. Jangan merusak fasilitas umum, membakar ban bekas, atau bertindak anarkis. Sampaikan pendapat dengan tertib sesuai aturan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia juga menegaskan seluruh personel pengamanan tidak membawa senjata api dan wajib melayani masyarakat dengan santun, humanis, serta profesional.

    “Petugas harus tetap tegas, namun melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya,” tegas Susatyo.

    Dia juga mengingatkan masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Jalan Bungur Besar Raya, PN Jakarta Pusat, selama persidangan berlangsung demi menghindari kemacetan lalu lintas.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan membacakan pleidoi alias nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan suap, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

    “Perkara Nomor 36 Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto. Agenda sidang pembacaan pledoi,” ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Adapun sidang dijadwalkan mulai pada pukul 09.30 WIB, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto di ruang sidang Muhanmad Hatta Ali.

    Sebelumnya, Hasto dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019-2024.

    Sumber : Antara

  • Soekarno lantik Kabinet Kerja I, awal demokrasi terpimpin

    Soekarno lantik Kabinet Kerja I, awal demokrasi terpimpin

    Presiden Soekarno bersama para menteri usai pelantikan di Istana Negara. (elshinta.com)

    10 Juli 1959: Soekarno lantik Kabinet Kerja I, awal demokrasi terpimpin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Soekarno secara resmi melantik Kabinet Kerja I sebagai bentuk pemerintahan baru yang menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Pelantikan ini dilakukan tak lama setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

    Kabinet ini terdiri dari para menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Soekarno, mencerminkan pergeseran sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Djuanda Kartawidjaja yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri dipercaya menjadi Menteri Utama. Kabinet Kerja I memiliki struktur yang lebih ramping namun dengan penekanan kuat pada pembangunan nasional, ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik.

    Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dan disambut dengan dukungan luas oleh kelompok pendukung Demokrasi Terpimpin. Namun sejumlah kalangan mengkritik arah pemerintahan baru ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan presiden yang terlalu dominan. Meski demikian, Kabinet Kerja I menjadi simbol awal dari masa transisi besar dalam politik Indonesia pasca-krisis parlemen yang berkepanjangan.

    Pembentukan kabinet ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia modern. Kabinet Kerja menjadi cikal bakal struktur pemerintahan otoriter yang berkembang di dekade-dekade berikutnya, serta memainkan peran penting dalam merumuskan arah kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pembentukan Poros Jakarta–Peking–Pyongyang.

    Baca juga Pelantikan Kabinet Kerja I

    Sumber : Sumber Lain